Disnaker menargetkan serapan tenaga kerja mencapai sekitar 8.500 orang tahun ini. Meski sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, angka tersebut dinilai tetap realistis mengingat kondisi industri yang terus berkembang.

Pada tahun 2025 lalu, penyerapan tenaga kerja bahkan mencapai sekitar 9.000 orang, melampaui target awal yang hanya sekitar 7.500 pekerja. Capaian tersebut dipengaruhi ekspansi sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pati.

“Serapan tenaga kerja tahun lalu mencapai 9.000, melampaui target. Tahun ini targetnya 8.500 tenaga kerja di Kabupaten Pati,” jelasnya.

Salah satu perusahaan yang tengah membuka rekrutmen besar adalah PT Sejin Fashion Indonesia yang bergerak di industri garment. Perusahaan ini membuka sekitar 1.000 hingga 1.500 lowongan kerja dalam tiga bulan ke depan.

Untuk memudahkan pelamar, proses rekrutmen dilakukan dengan sistem jemput bola ke beberapa kecamatan seperti Tlogowungu, Trangkil, Kayen, dan Jakenan dengan prioritas pelamar perempuan.

“PT Sejin mulai merekrut tenaga kerja. Ada empat kecamatan yang menjadi lokasi rekrutmen, yaitu Tlogowungu, Trangkil, Kayen, dan Jakenan. Yang diprioritaskan perempuan,” terangnya.

Selain itu, perusahaan pengolahan udang PT Misaja Mitra juga membuka sekitar 500 hingga 1.000 lowongan kerja baru, sedangkan PT Dua Putra Utama menyiapkan hingga 2.000 kesempatan kerja sepanjang tahun 2026.

Dengan bertambahnya peluang kerja tersebut, Disnaker berharap angka pengangguran di Kabupaten Pati dapat terus ditekan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pati, Bambang Agus Yulianto menyatakan transmigrasi merupakan program nasional. Hanya saja distribusi kuota yang minim mengakibatkan Kabupaten Pati tak memiliki peluang tersebut.

“Tahun ini ya kami tidak bisa memberangkatkan transmigrasi. Kabupaten Pati tak dapat kuota itu, karena hanya sedikit. Pemprov Jateng tahun ini hanya dapat 7 kuota. Dan Pati enggak dapat,” kata Bambang kepada wartawan belum lama ini.

Dia menuturkan bahwa Pemkab Pati sebelumnya kendati jumlahnya minim namun masih menerima kuota program transmigrasi itu. Pihaknya mengatakan tahun 2021 daerah mempunyai 2 kuota Kepala Keluarga (KK) yang diberangkatkan ke luar Jawa.

Begitu juga dengan tahun berikutnya, 2022 Pemkab memberangkatkan 2 KK. Mereka dipindah ke Lamandau, Kalimantan Tengah. Dengan kebijakan ini, memberikan peluang masyarakat untuk mengembangkan potensinya untuk membuka usaha di tempat tujuan yang masih cukup sepi.

“Sebenarnya kami sudah mengusulkan ini (transmigrasi) ke Pemprov. Sementara yang menentukan adalah pusat melalui Kementerian Desa. Cukup banyak yang daftar tunggu di Pati, tapi yang menentukan kuotanya Kemendes,” sebut Bambang.

Pihaknya menduga bahwa sedikitnya kuota yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai program daftar tenaga transmigrasi lantaran terbentur anggaran. Sebab biaya itu seperti meliputi dari biaya buka lahan, biaya tinggal, usaha dan sebagainya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memberikan apresiasi kepada seluruh buruh, pekerja, serta pengusaha yang selama ini telah bekerja sama untuk menumbuhkan perekonomian di Pati.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memfasilitasi investor agar dapat masuk ke Kabupaten Pati dengan baik sehingga dapat menampung lebih banyak tenaga kerja di daerah tersebut.

Selain jalan sehat, acara tersebut juga diisi dengan pemotongan tumpeng secara simbolis dan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada pekerja dan ahli waris pekerja.

“momentum Hari Buruh Internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” Pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati, Bambang Agus Yunianto mengatakan Menteri Ketenagakerjaan 2 hari lalu mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan pemberian THR.

Dia menjelaskan ketentuan THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan terus menerus, dan kedua hubungan pekerja baik dengan perjanjian kerja maupun perjanjian kerja tanpa waktu tertentu.

“Besaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan (satu tahun) secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah,” ungkap Bambang di kantornya, Rabu (29/3/2023).

“THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya,” sambung Bambang berdasarkan isi edaran.

Pihaknya menekankan agar semua perusahaan di daerah tertib dan tidak dibayar secara berangsur kepada pekerja. Bambang mengatakan, Disnakertrans akan melakukan monitoring ke perusahaan.

“Pengawasannya kita lakukan door to door ke perusahaan kita sampaikan tentang isi dari edarannya. Nah kemudian ini ditindaklanjuti atau tidak,” jelasnya.

Sementara jumlah perusahaan di Kabupaten Pati, dia memperkirakan sekitar 600-an, terdiri dari perusahaan besar 100-an, menengah 200-an serta sisanya perusahaan kecil.

Terpisah, Ketua DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Pati Husaini meminta pemerintah meningkatkan tugasnya yaitu dalam membina dan mengawasi perusahaan membayar THR kepada pekerjanya.

“Kami minta Pemkab Pati serius dalam mengawasi penuh penyaluran THR. Dengan membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023,” terangnya.

Karena, lebih lanjut dia mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya melihat masih ada pelanggaran atas pembayaran THR setiap tahunnya. Sehingga pemerintah setempat harus kerja secara ekstra memastikan ketaatan perusahaan dalam menunaikan kewajibannya kepada pekerja.

Berdasarkan SE ia menyebut pada pasal 9 dan 62 pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa pembayaran tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan perusahaan bagi pekerja.

“Selain itu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan pengusaha selamat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” katanya.

Namun demikian, pihaknya menyebut perusahaan diberikan relaksasi berupa keringanan waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR). Tetapi bagi perusahaan yang terdampak wabah pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Menurut aturan tersebut, pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Dan di samping itu ada i’tikad baik secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat sampai sebelum hari raya.

“Kemudian, perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmamouan untuk membayar THR keagamaan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan,” Tri menjelaskan.

Lebih lanjut, katanya memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar THR bagi pekerja. Dan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja tersebut dilapo kepada Dinas Tenaga Kerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Artinya, bagi pekerja tidak perlu gusar dengan penerimaan THR. pasalnya telah diatur pemerintah dengan mewajibkan perusahaan membayar tunjangan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Program tersebut pun telah banyak membantu para pencari kerja dalam hal modal maupun pelatihan kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Dinas Kabupaten Pati Tri Hariyama, saat ditemui Samin News, Jum’at (19/03/2021).

“Selama ada program Kartu Prakerja tentu ada peningkatan (keterampilan),” katanya pada Samin News saat ditemui di meja kerjanya.

Meski begitu, pihaknya yang hanya sebagai pemerintah daerah yang bertugas mengarahkan dan membantu kesulitan dalam pengurusan kartu prakerja, tentu mengembalikan semuanya lagi kepada para pencari kerja.

“Ya tentunya sangat membantu tapi dikembalikan lagi kepada mereka. Mencari kerja itu kan dikatakan sulit ya sulit, mudah ya mudah,” katanya.

Yang dimaksud pihaknya adalah para pekerja harus memiliki niat yang bulat dalam bekerja, tidak setengah-setengah. Apalagi pemerintah sudah memberikan ruang dan fasilitas seperti diadakannya program Kartu Prakerja maupun sarana lain seperti Balai Latihan Kerja (BLK).

“Misalnya alasan modal itu sebenarnya tidak semuanya, katakanlah soal pelatihan-pelatihan itu kan ada BLK. Itukan gratis tanpa biaya bahkan mendapat uang transport dan makan siang,”  terangnya.

Lanjutnya, Ia mengatakan masalah modal memang kerap dikhawatirkan. Padahal yang terpenting adalah apa yang menjadi keinginan dan jika keinginan tersebut diikuti tentu akan menambah mudah dalam perjalanan mencari kerja.