Untuk kendaraan berukuran lebih besar, tarif parkir bus, minibus, dan truk ditetapkan Rp 3.000. Adapun truk gandeng serta alat berat dikenakan biaya parkir Rp 5.000.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati menyebutkan bahwa usulan kenaikan tarif parkir sebenarnya sudah diajukan. Namun, pelaksanaannya masih dipertimbangkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini.

“Motor masih seribu. Kita sudah mengusulkan peningkatan, biasanya ada yang motor bayar dua ribu melebihi tarif yang berlaku. Jadi kita berusaha mengusulkan sesuai kondisi di lapangan,” jelas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub Kabupaten Pati, Nita Agustiningtyas.

Nita menjelaskan, usulan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pati. Lokasi parkir tersebut merupakan area yang dikelola langsung oleh Dishub dan rencana penyesuaian tarif mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

Namun demikian, Dishub menilai situasi di masyarakat belum sepenuhnya kondusif untuk penerapan kenaikan tarif dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kebijakan tersebut masih ditunda meski draf perubahan perda telah diajukan.

“Melihat situasi yang belum kondusif ketika ada kenaikan, sepertinya masih dipending. Kemarin sudah kita usulkan untuk perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Karena kondisi di Pati ada gejolak sehingga dikhawatirkan, walaupun itu nominal sedikit tapi itu berpengaruh bagi masyarakat banyak,” lanjutnya.

Dishub mengkhawatirkan kenaikan tarif, meskipun terlihat kecil, dapat berdampak luas bagi masyarakat. Terlebih jika kenaikan mencapai dua kali lipat dari tarif sebelumnya.

“Kenaikan 100 persen, ketika dikalikan nominalnya banyak. Kita menghindari itu dulu, tetapi tetap draftnya kita ajukan untuk mendapat persetujuan dari legislatif,” paparnya.

Dua pejabat yang dilantik yakni Febes Mulyono sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati serta Tony Romas Indriarsa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya, Bupati Sudewo mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan menekankan pentingnya menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi kepada masyarakat.

“Bapak sekalian yang kami hormati, selamat kepada saudara yang telah dilantik, kepada Mas Tony dan Mas Febes. Dengan kepercayaan ini, tolong dipegang betul-betul untuk bekerja sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang terbaik setulus-tulusnya kepada masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Sudewo.

Sudewo menegaskan bahwa jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat luas. Menurutnya, integritas dan komitmen dalam bekerja menjadi kunci utama dalam mendukung kemajuan Kabupaten Pati.

“Terima kasih, mudah-mudahan Tuhan selalu bersama kita dan kita mendapatkan rida dari Allah SWT,” pungkasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub Kabupaten Pati, Benny Noegroho memaparkan berdasarkan data yang dimilikinya terdapat sebanyak 7.864 kendaraan bermotor di Kabupaten Pati mati uji KIR.

Catatan itu diketahui berdasarkan perbandingan data rekapan 6 bulanan. Karena, ia menyebut uji kir ini berlaku selama enam bulan.

“Jumlah tersebut yang enggak uji dalam arti tidak aktif terpantau di sistem kami. Kemarin uji tetapi sekarang kok enggak. Kan enam bulan sekali berlaku,” ucap Benny, belum lama ini.

Dirinya menjelaskan ada berbagai alasan yang melatarbelakangi pemilik kendaraan tidak mau melakukan uji KIR, salah satunya diakui bahwa pemilik kendaraan enggan mengurus.

“Mati uji itu dalam artian dia pernah uji tapi dimatikan. Mati KIRnya itu bisa jadi kendaraannya sudah dijual pada orang lain. Kedua, orangnya malas, terus biasanya mereka itu mikir (seakan-akan) KIR berbelit-belit,” terang dia.

Padahal uji KIR, menurutnya untuk keselamatan lalu lintas baik pengemudi sendiri maupun orang lain. Karena hal ini berkaitan dengan kepastian sebuah kendaraan bermotor layak jalan.

Di sisi lain, pemerintah pusat mulai awal tahun 2024 ini menerapkan kebijakan bagi pemerintah daerah layanan uji KIR gratis baik untuk kendaraan bermotor bermuatan penumpang maupun barang.

“Jadi harapannya dengan adanya zero retribusi semua warga Kabupaten Pati yang memiliki kendaraan wajib uji marilah mengujikan kendaraannya mumpung ada momen. Kendaraannya layak jalan, lampu hidup, lampu hidup, rem, ban berfungsi baik. Itu selesai,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko menegaskan bahwa aturan ini dimungkinkan akan berlaku mulai tahun depan. Dirinya menyebut Uji KIR tetap jalan, hanya retribusinya yang dihapus. Sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

“Uji KIR tetap wajib mas, tapi tidak lagi ditarik retribusi. Sekarang ini retribusi sebagai salah satu pendapatan daerah, jadi jelas berdampak,” ujar Teguh dalam keterangannya yang ditulis, Selasa (15/8/2023).

Pihaknya menekankan penyesuaian aturan ini merupakan amanat undang-undang. Maka sudah seharusnya daerah harus menyesuaikan aturan dari pusat tersebut. Aturan ini yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibat penyederhanaan retribusi serta melakukan efisiensi itu mau tidak mau pemerintah daerah harus segera menyesuaikan. Kematian kapas pastinya aturan itu diberlakukan secara resmi masih menunggu kepastian pemerintah.

Sedikitnya Rp 1,8 miliar terancam gagal masuk pendapatan daerah untuk tahun 2024. OPD terkait harus menyikapi efisiensi aturan itu agar tidak terlalu besar dampaknya.

“Iya baru proses, rencana diberlakukan 2024. Kalau dihapus otomatis pendapatan terdampak. Tetapi ini sudah aturan pemerintah pusat, wajib diikuti. Padahal pendapatan dari Uji KIR cukup besar, tahun kemarin sekitar Rp 1,8 miliar,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko mengatakan pihaknya terus membenahi pelayanan fasilitas publik di terminal. Ada sejumlah fasilitas yang harus terpenuhi di dalamnya.

Teguh merinci indikator terkait terminal sehat itu ada fasilitas tempat menyusui, tersedia kawasan bebas merokok, sanitasi air bersih, hingga tempat pengecekan kesehatan rutin untuk awak angkutan dan kendaraan bermotor.

“Terkait dengan fasilitas layanan kesehatan yang ada sekarang itu tidak ada terkendala ya. Sebenarnya itu bisa kita selesaikan,” jelasnya, usai mengikuti proses verifikasi lanjutan penghargaan kabupaten sehat di Pendopo, kemarin.

Teguh mengaku jika terpenuhinya sejumlah layanan fasilitas publik itu baru terpenuhi di Kembangjoyo. Sementara di terminal lain di bawah pengelolaan Dishub masih perlu banyak pembenahan.

Kendati demikian, saat ini Teguh menyatakan telah meminta dua terminal yaitu, di Tayu dan Juwana dalam waktu dekat sudah selesai dikerjakan. Menurutnya, dalam waktu dua hari ini pengerjaan fasilitas itu bisa terselesaikan.

Sehingga dari yang semula hanya 33 persen saat penilaian maka nanti dalam penilaian lanjutan kami dapat nilai terminal sehat secara maksimal 100 persen.

“Dari yang semula hanya menyentuh angka 33 persen dalam penilaian, Teguh meyakini nantinya bisa mencapai target tertinggi dengan perolehan penilaian maksimal 100 persen. Hal itu dengan penyediaan fasilitas yang kita sediakan yang kini masih digarap,” tandasnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati bersama Satlantas Polresta Pati telah memasang rambu-rambu lalu lintas soal aturan tersebut. Sebelumnya mereka juga sudah melakukan tahapan ujicoba serta sosialisasi kepada masyarakat.

Aturan yang terhitung baru ini mulai berlaku di Kabupaten Pati sejak tanggal 5 Juni 2023 dan diujicobakan selama sebulan. Aturannya adalah ketika pagi hari mulai pukul 06.30 sampai 07.30 WIB dan sore hari mulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIB mobil dilarang melintas ke Jalan Sunan Kalijaga.

Setelah diujicobakan, sosialisasi, dan evaluasi tapi masih banyak pengguna jalan yang tak mengindahkan aturan tersebut baik pagi maupun ketika sore hari. Ini yang seharusnya menjadi perhatian.

Dinas Perhubungan menegaskan bahwa aturan yang dibentuk itu masih berlaku. Sehingga pengguna jalan seharusnya menaati peraturan bersama ini.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Kabid Dalops) pada Dishub Pati, Nita Agusningtyas, mengatakan banyaknya pengguna jalan yang melanggar saat jam yang ditetapkan erat kaitannya dengan kesadaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.

“Nggih kalo saya menilai di sini tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan yang masih kurang. Karena sudah ada rambu-rambunya nggih dan sudah ada sosialisasi juga,” ujar Nita Selasa (11/7/2023).

Pengguna jalan tertib lalu lintas hanya ketika saat ada petugas yang berjaga. Selebihnya, ketika petugas tak terlihat, pengendara mobil merasa mempunyai kesempatan melanggar dan menerobos ke arah barat. Bahkan tak patut dicontoh, terlihat juga mobil plat merah yang melintas ke jalan tersebut

“Pengguna jalan terlihat tertib ketika ada petugas. Ini nanti akan dievaluasi kembali dalam forum LLAJ,” jelasnya.

Disinggung mengenai sanksi terhadap pelanggar, Nita mengaku akan melaporkan hal ini kepada pimpinan. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Satlantas Polresta Pati.

“Nggih ini menjadi bahan laporan kepada pimpinan untuk koordinasi dengan Satlantas. Kami siap menunggu arahan dari pimpinan,” tandasnya.

Diketahui, sampai berita ini ditulis pukul 12.00 WIB, pihak KBO Satlantas Polresta Pati ketika dihubungi belum ada jawaban.

Sedangkan sore hari mulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIB. Penerapan aturan baru tersebut dimaksudkan agar mengurangi kemacetan saat jam-jam sibuk baik saat jam pergi kerja dan sekolah maupun saat pulang kerja ketika sore.

Hanya saja berdasarkan pantauan Samin News pukul 15.30 WIB banyak dijumpai mobil-mobil pribadi tak mengindahkan peraturan tersebut. Kurang lebih setengah jam hingga pukul 16.00 WIB ada puluhan mobil yang melintas di jalan Sunan Kalijaga.

Bahkan parahnya adalah dijumpai juga mobil plat merah yang melintas dari Simpang 3 Godhi ke barat saat jam pelarangan tersebut. Padahal aturan itu sudah terang diumumkan dan diberi tanda plang.

Salah satu warga, AR (30) menyatakan bahwa baik saat pagi maupun sore dirinya menjumpai mobil yang melintas ke Jalan Sunan Kalijaga dari arah timur. Menurutnya banyak pengendara tak menggagas aturan yang berlaku ini.

“Masih banyak kendaraan roda empat yang melintas ke barat. Banyak pengendara yang tidak menggagas peraturan ini,” ujarnya.

“Banyak kok (kendaraan roda 4 melintas) tak hanya sore tapi juga waktu pagi. Entah tidak takut melanggar atau gimana,” tambah dia.

Dia menuturkan, seharusnya di jalan Sunan Kalijaga ada petugas yang berjaga. Hal ini untuk menertibkan pengendara yang bandel. Menurutnya, pengendara tak patuh aturan melainkan patuh terhadap kehadiran fisik petugas atau pun polisi.

“Mungkin seharusnya ada petugas yang berjaga. Kalau ada petugas, dipastikan pengendara taat aturan karena takut melanggar hukum,” ucap AR.

Seperti diketahui sebelumnya dari stakeholder terkait menerapkan aturan itu untuk mencari solusi di mana di Simpang 3 Godhi dan Simpang 4 RSUD Soewondo Pati kerap kali menjadi titik kemacetan saat jam-jam sibuk. Aturan tersebut dimulai dengan tahap sosialisasi selama sebulan dimulai 5 Juni. Setelahnya baru dilakukan evaluasi dari pihak-pihak terkait.

Tampak kendaraan roda empat berjajar bahkan plat merah diparkir sepanjang kurang lebih 10-an meter di jalan milik provinsi ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Operasional (Dalops) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati Nita Agusningtyas menyatakan persoalan parkir di depan Dinkes itu telah dikoordinasikan dengan Perhubungan Jawa Tengah. Namun sampai sekarang belum ada solusi.

“Kita sudah menjalin koordinasi dengan Balai Sarpras Perhubungan provinsi. Tapi belum ada solusi lokasi parkir alternatif,” ujar Nita Rabu (5/7/2023).

Lantaran belum adanya parkir itu, kata dia kemudian di tempat tersebut agar dilakukan parkir satu lajur bagian sebelah utara.

Menanggapi kasus itu, KBO Satlantas Polresta Pati Ipda Muslimin mengaku persoalan itu akan dibahas dalam forum LLAJ bersama dengan Dishub, stakeholder terkait maupun organisasi angkutan lainnya. Karena pengelolaan parkir leading sektornya adalah Dishub.

Sedangkan Kepala Dinkes Pati, Aviani Tritanti Venusia mengklaim bahwa tidak masalah jika parkir kendaraan hanya satu lajur sebab memang belum ada lahan. “Di mana mau bangun tempat parkirnya itu? Selama masih parkir 1 lapis gak semrawut kok,” singkatnya.

Salah satu pengguna jalan, Riyanto (32) mengaku pihaknya sering melintas di jalan ini mendapati parkir kendaraan roda empat di depan kantor Dinkes panjang.

“Paling sering itu terjadi parkir di Depan Dinkes. Pagi agak sepi, pas siang biasanya berjajar-jajar. Di sini kan jalur cepat. Iya beresiko sih kalau pas jalur ramai,” terangnya.

Kepala UPT Terminal Kembangjoyo Pati Suparjo mengatakan saat ini ada peningkatan aktivitas arus balik. Kendati demikian dirinya menyebut suasana dan pelayanan di terminal aman lancar dan terkendali.

“Untuk peningkatan aktivitas arus balik sekitar 30 persen dibanding hari biasa. Untuk perkiraan puncak arus balik kemungkinan terjadi antara tanggal 25-26 April,” ujarnya, Rabu (26/4/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan warga yang menggunakan terminal saat arus balik ini sekitar 500 penumpang lebih. Sedangkan untuk jumlah penumpang di hari biasa rata-rata 400 an orang.

Dirinya mengungkapkan kenaikan arus balik ini diketahui dari pencacahan penghitungan yang dilakukan pengelola terminal. Di mana kemungkinan aktivitas kembali normal setelah tanggal tersebut.

Suparjo menjelaskan warga Pati ini balik ke daerah tempat kerja masing-masing. Tujuan penumpang untuk bus AKAP baik ekonomi maupun Patas di antaranya ke arah Semarang, Surabaya dan Jakarta sekitarnya (wilayah Jabodetabek).

“Meskipun ada peningkatan penumpang, tetapi tidak ada penambahan armada jumlahnya masih sama. Adapun jumlah armada 70-an bus AKAP, untuk armada AKDP 30-an armada,” pungkasnya.

Sebanyak 250 orang dari Jakarta yang mengikuti mudik gratis dari Pemkab tersebut disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro beserta jajaran Forkopimda.

“Bus kemarin berangkat dari Pati Minggu pagi 16 April 2023 jam 7 menuju TMII. Dari TMII ke Pati hari Senin, 17 April jam 11.00 WIB dan sampai (halaman Setda) Pati jam 21.30 semalam,” kata Kepala Bidang, Pengendalian dan Operasional (Dalops) pada Dinas Perhubungan, Nita Agustiningtyas.

Nita menjelaskan peserta mudik gratis Pemkab Pati tersebut diikuti mereka yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, tahun 2023 ini Pemkab halnya menyediakan 5 armada bus. Berbeda dengan tahun sebelumnya ada 10 armada.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa peserta mudik gratis tersebut diantar hingga wilayahnya masing-masing. Setelah disambut di Pendopo, kemudian mereka diantar ke sejumlah kecamatan.

“Untuk kampung halaman mereka, semalam pada diantar bus sampai ke Kecamatan Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gabus, Kayen wiilayah Pati dan sekitarnya, masih dalam lingkup kabupaten Pati,” jelasnya.

Sedangkan Pj Bupati Pati bersyukur diberikan kesehatan dan keselamatan mengikuti mudik gratis tiba di Kabupaten Pati masih dalam keadaan sehat. Pihaknya juga berharap agar bisa menikmati lebaran kali ini dengan sukacita lantaran bisa berkumpul sanak keluarga.

Dalam kesempatan, Henggar meminta maaf kepada masyarakat karena fasilitas mudik gratis hanya bisa menyediakan 5 bus. Olehnya dia berharap, ke depannya bisa menambah armada lagi segi lebih banyak diikuti dan mengangkut warga Pati.

“Mudah-mudahan ke depan nanti busnya bisa kita tambah, kelihatannya masih banyak saudara kita yang belum terangkut di sana. Kami minta maaf hanya 5 bus yang kita berangkatkan, ke depannya kita upayakan ditambah,” katanya.