Angka tersebut setara dengan 10,52 persen dari total penduduk Kabupaten Pati. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, Wisnu Priyangga.

“Penggunaan IKD hampir 11 persen sekarang. Dari September itu sudah 9,9 persen,” sebutnya belum lama ini.

IKD dinilai memberikan banyak manfaat karena seluruh data identitas kependudukan dapat diakses melalui satu aplikasi terpadu. Selain praktis tanpa bentuk fisik, IKD juga terintegrasi dengan berbagai layanan publik lainnya.

“Untuk IKD ke depan lebih simpel karena praktis tidak perlu repot-repot bentuk fisik, cukup menunjukkan secara digital di smartphone. Dan juga untuk layanan lainnya terintegrasi, seperti pajak, BPJS, dan identitas kependuduk lainnya, jadinya ada layanan lain selain KTP,” katanya.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi dalam sosialisasi IKD, khususnya pada masyarakat berusia di atas 50 tahun. Kelompok usia ini cenderung kurang berminat karena keterbatasan dalam penggunaan perangkat digital dan lebih memilih KTP elektronik fisik.

“Untuk antusias masyarakat saat ini ada beberapa segmen yang antusias, tergantung usia. Di usia 17 sampai 40 tahun mereka antisipasi, tapi untuk usia di atas 50 tahun kurang karena ada beberapa hal, mereka tidak punya android karena yang selama kita kenal E-KTP, dengan IKD sekarang dibuat dalam bentuk digital,” jelasnya.

Disdukcapil Kabupaten Pati memastikan siap memfasilitasi masyarakat yang ingin mengaktivasi IKD dengan datang langsung ke kantor pelayanan resmi. Aktivasi harus dilakukan oleh pemilik data secara langsung demi menjaga keamanan.

“Harus orangnya sendiri karena kita menghindari hal-hal yang kurang aman. Selama ini banyak kasus beredar yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk aktivasi IKD, padahal kita gak pernah menawarkan diri aktivasi IKD,” terangnya.

Selain di Kantor Disdukcapil, aktivasi IKD juga dapat dilakukan di kantor desa, kantor kecamatan, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP). Disdukcapil pun mengintensifkan layanan jemput bola, terutama di tingkat desa.

“Sementara, fokus ke layanan di desa. Masyarakat kita arahkan untuk meminta pelayanan ke desa, diarahkan untuk perekaman IKD,” paparnya.

Upaya peningkatan penggunaan IKD juga menyasar lingkungan instansi pemerintahan. Dalam waktu dekat, Pemkab Pati berencana menerbitkan surat edaran agar pegawai instansi pemerintah mengaktivasi IKD.

“Kendalanya dari beberapa lembaga di Pati atau instansi masih belum mewajibkan IKD, jadi masyarakat merasa belum butuh. Nanti kita menyarankan supaya nanti buat surat edaran ke semua instansi lembaga agar IKD bisa digunakan seperti KTP fisik,” imbuhnya.

Ke depan, Disdukcapil Kabupaten Pati berkomitmen terus memperluas layanan aktivasi IKD. Pada tahun 2026, pelayanan IKD direncanakan menjangkau satuan pendidikan serta perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Pati.

Sebagai informasi, TTE merupakan tanda tangan berbentuk elektronik yang diterbitkan oleh BSrE atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang telah mendapati pengakuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). TTE bisa digunakan untuk beragam keperluan seperti perkantoran, perbankan, hingga instansi.

Plt Kepala Disdukcapil Pati, Sutikno Edi, mengatakan trouble layanan kependudukan itu disebabkan karena adanya peralihan TTE.

Sementara TTE tersebut dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Sejak akhir Agustus 2023, Disdukcapil, kata dia telah mengajukan untuk mengupdate TTE.

“Ini masih peralihan TTE. Kami sudah mengajukan sejak 30 Agustus 2023. Sampai sekarang masih trouble di BSrE pusat. Kami terus update dan menunggu informasi dari BSrE dan Dirjen Dukcapil,” kata Tikno kepada Samin News, Selasa (12/9/2023).

Dirinya menyatakan trouble yang dialami di daerah ini disebabkan karena dari pusat. Disdukcapil telah mengajukan ke pusat, namun di saat bersamaan ada ratusan pemohon yang tengah mengajukan pergantian TTE.

Menurutnya, saat ini pergantian Kepala Disdukcapil di seluruh Indonesia lebih dari 200 orang. Dan semuanya mengajukan perubahan TTE secara bersamaan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

“Sehingga sistem mengalami eror dan harus dilakukan maintenance. Baik pejabat definitif maupun Plt sama saja mas. Kami mohon masyarakat bersabar sampai menunggu sistem BSrE bisa pulih kembali,” terang Sutikno.

“Dokumen TTE produk dukcapil (trouble), di antaranya KK, KIA, Surat pindah (SKPWNI), Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian. Sedangkan KTP tidak perlu TTE,” Sutikno merinci.

Disdukcapil masih update terus menunggu info dari BSrE. Pihaknya berharap sistem trouble ini segera pulih, dan layanan Disdukcapil bisa normalnya kembali.

“Kami terus update, mohon masyarakat sabar. Menurut informasi terkini, karena sistem di Shut Down secara nasional, maka pelayanan Dukcapil yang memerlukan TTE tidak bisa dilayani seluruh Indonesia,” tandas dia.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Disdukcapil, Sutikno Edi di kantornya, Senin (4/9/2023). Dia menjelaskan pemerintah daerah tidak mempunyai kuasa untuk menentukan seberapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Karena merupakan kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Kewenangan di pusat Ditjen Dukcapil, tergantung dari sana. Kita hanya ngajukan ke sana. Biasanya dapat cuma 2 ribu. Itu pun dibawa ke Pati seminggu wae habis. Blangko e-KTP dari pusat dan kuotanya terbatas,” ucap Sutikno.

Dirinya mengakui blangko KTP masih menjadi problem yang dihadapi. Namun bukan hanya di Pati, melainkan secara nasional.

Di samping itu, Sutikno menyebut bahwa ke depan pemerintah akan mengalihkan dari KTP fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya Warga yang meminta pelayanan blangko ktp, nanti dialihkan IKD dengan menggunakan smartphone.

Namun demikian, penerapan IKD masih harus dilakukan evaluasi. Pasalnya, IKD belum bisa digunakan ke semua pelayanan publik, seperti halnya di kantor perbankan.

“Nanti ke IKD semua, lama-lama ke sana cuma memang beberapa institusi perbankan misalnya, itu minta KTP fisik. Tapi sekarang sudah melakukan sosialisasi ke OJK,” paparnya.

“Kendalanya sekarang masih di pelayanan perbankan belum melayani ikd. Makanya gencar sosialisasi agar ke depannya bisa digunakan tidak harus pakai fisik,” jelas dia.

Selain harus menyesuaikan dengan pelayanan secara terintegrasi, pihaknya menuturkan bahwa penggunaan IKD masalahnya adalah lansia lantaran kurang menguasai teknologi serta tidak semua masyarakat punya smartphone.

IKD belum mampu menyasar semua pelayanan. Saat ini, dia menambahkan pelayanan IKD baru bisa digunakan di bandara.

Salah satu warga Cluwak, Birrul Walidaini menyatakan bahwa pihaknya seminggu yang lalu mengurus KTP. Namun sampai kini, dia belum mendapat kepastian kapan bakal tersedia blangko KTP. Dia mengurus KTP lantaran kartunya hilang.

“Beberapa waktu lalu (KTP) hilang, kemudian tanggal 25 Mei ngurus ke kantor kecamatan. Saat itu dijelaskan oleh petugas kecamatan masih kosong. Ketika ditanya, mereka gak ngerti kapan blangko tersedia,” jelas Deni begitu sapaannya, Senin (29/5/2023).

Dia berharap blangko KTP segera tersedia, karena menurutnya identitas ini penting dimiliki. Dan sewaktu-waktu dikhawatirkan akan membutuhkan KTP untuk mengurus sesuatu.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, Rubiyono menjelaskan kekosongan blangko ini terjadi di semua kecamatan. Bahkan, dia mengakui di Jawa Tengah mempunyai kasus serupa.

Menurut Rubiyono, ketika blangko KTP kosong Disdukcapil langsung segera berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat. Bahkan dia menuturkan hari ini petugasnya telah mengambil blangko, hanya saja berapa yang akan diterima, pihaknya belum tahu pasti.

“Kemarin dua minggu kemarin sempat ngambil 2 ribu blangko namun beberapa saat sudah habis. Hari ini ngambil lagi di Jakarta, tapi jumlahnya belum tahu. Ketika blangko sudah diterima, nanti baru bisa dibagi per kecamatan berapa, dan nanti di capil berapa,” jelasnya.

Dia menyatakan Disdukcapil sudah berkali-kali mengambilkan blangko di tahun ini. Namun kuota pengambilan selalu terbatas. Padahal sebelumnya pernah mengambil 8 ribu blangko. Jelas jumlah tersebut ada ketimpangan.

“Untuk mengganti KTP, masyarakat bisa menggunakan Identitas Kependudukan digital (IKD) melalui gadget itu. Aktivasinya di kecamatan bisa, nanti dilayani petugas,” tutupnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, KTP juga dikombinasikan dengan dunia digital sehingga dapat membuat fitur yang mudah diakses. Di mana sebelumnya menggunakan KTP biasa lalu diubah KTP Elektronik (E-KTP) dan sekarang mulai beralih ke digital.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati, Rubiyono menegaskan KTP Digital dengan sebelumnya tidak jauh berbeda. Hanya saja penggunaannya KTP Digital akan lebih praktis dibanding dengan yang lama. Sebab berbasis aplikasi pada sistem android atau melalui gadget.

“KTP Digital adalah KTP yang bisa didaftarkan melalui aplikasi di Hanphone Android. Sistem penggunaannya akan lebih praktis dibandingkan KTP biasa atau KTP Elektronik,” ucap Rubiyono di kantornya, Senin (29/8/2022).

KTP Digital mempunyai keunggulan, menurut dia KTP elektronik yang berbentuk fisik yang selalu disimpan di dompet. Akan tetapi dengan penggunaan KTP Digital ini, aplikasinya tersimpan di gadget dan tidak rawan rusak.

Di sisi lain, E-KTP di dalamnya terdapat chip berisi identitas kependudukan ini mempunyai kelemahan mudah rusak dan terkelupas. Berbeda halnya dengan identitas digital yang dinilai lebih praktis tidak akan rusak.

“Karena yang namanya ktp elektronik itu kan bisa rusak harus ganti. Padahal pengadaan blangko itu dari pusat, ketika stoknya habis harus kesana ke Jakarta ngambil, soalnya gak dikirim dari pusat,” jelasnya.

Rubiyono menyebut, KTP Digital ini merupakan terobosan baru mengenai pelayanan Kependudukan berbasis digital. Selain itu, KTP ini mengkombinasikan berbagai layanan kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga hingga perpajakan terkait dengan NPWP.

“Pada intinya KTP elektronik dengan digital sama, ada kolom-kolomnya sama seperti yang asli. Tetapi aplikasi ktp digital ini ada KK, kemudian NIKnya untuk NPWP,” pungkasnya.