Kepala Disdukcapil Kudus, Eko Hari Djatmiko mengatakan, kali ini pihaknya melayani warga kehilangan dokumen di pengungsian banjir di Gedung DPRD Kudus.

“Kami datang kesini untuk melayani warga terkait kepengurusan data yang hilang terkena musibah banjir,” jelasnya.

Lebih lanjut, jemput bola ini dilakukan karena mendapatkan perintah dari Bupati Hartopo. Untuk itu pihaknya langsung membantu mencetakkan dokumen warga yang hilang

“Bagi masyarakat yang terkena banjir langsung akan kita cetakkan di tempat. Karena ada arahan dari pak Bupati Kudus,” ujarnya.

Sementara itu untuk rata-rata dokumen yang diurus di posko pengungsian diantaranya, mulai dari akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga, KTP, dan dokumen lainnya.

“Untuk dokumen kependudukan yang hilang bisa langsung diproses dan jadi. Bagi yang membuat baru, di terima, tapi akan diproses dikantor terlebih dahulu,” terangnya.

“Bagi warga terdampak banjir tidak perlu membawa surat kehilangan untuk mengurus proses dokumentasi,” sambungnya.

Setelah melakukan pelayanan di DPRD Kudus, Dukcapil menyasar ke Balai Desa Payaman, Balai Desa Ngemplak, Balai Desa Setrokalangan, dan Balai Desa Pasuruhan Lor, Balai Desa Jati Wetan, dan Balai Desa Gulang.

“Setelah di DPRD Kudus. Kami menyasar di beberapa tempat untuk di Kabupaten Kudus,” pungkasnya.

Eko Hari Djatmiko selaku Kepala Dukcapil Kabupaten Kudus mengatakan, dalam menindaklanjuti keluhan tersebut maka akan melakukan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III.

“Untuk itu, kami akan melakukan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III,” ujarnya.

Lebih lanjut, kemudian pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan NIK yang hilang milik warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIB atau yang tidak terdeteksi.

Hal itu dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan dapat tetap mendapatkan hak sebagai warga Negara Indonesia dalam hal pemilihan umum meskipun sedang menjalani masa hukuman.

“Saya akan segera menindak lanjuti perihal NIK dari beberapa warga binaan yang hilang, Hari Rabu dan Minggu ini akan saya lakukan rekam KTP dengan basis biometri” ujar Eko Hari Djatmiko.

Selain itu, Kepala Dukcapil juga menyampaikan akan dilakukannya update data digital untuk seluruh pegawai Rutan Kelas IIB Kudus yang akan dilaksanakan pada bulan November.

Sementara itu, Suprihadi selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kudus mengatakan, audiensi bersama Kepala Dukcapil itu dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemilu bagi warga binaan pemasyarakatan Rutan Kudus.

“Pendaftaran perangkat desa, Kantor Disdukcapil Kudus yang dimulai Selasa (4/10/2022) sampai saat ini membludak, kurang lebih 11000 an jumlahnya,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko.

Antusiasme tersebut membuat pihaknya membuka pelayanan extra di hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 Wib. Serta penambahan sepuluh loket untuk memenuhi kebutuhan pendaftar.

“Kami membuka sepuluh loket untuk memberikan pelayanan. Sempat juga kemarin membuka pelayanan extra Sabtu Minggu,” ujarnya, Kamis (13/10/2022).

Lebih lanjut, bagi masyarakat yang datang ke Disdukcapil ingin mengurus administrasi untuk keperluan legalisir seleksi perangkat desa bisa membawa KTP, Akte kelahiran, dan Kartu keluarga.

“Legalisir yang diminta itu KTP, KK, Akte Kelahiran. Bagi yang dok sudah tanda tangan elektronik tak perlu legalisir. Namun kebanyakan belum. Karena rata-rata akte lama,” ungkapnya kepada Samin News.

Putri yang turut serta mengantri untuk keperluan mendaftar seleksi perangkat desa mengatakan, kedatangannya di Dukcapil untuk meminta legalisir administrasi yang diperlukan seperti akte kelahiran, dan KTP.

“Ini saya persiapan buat mendaftar perades, soalnya terakhir Kamis (13/10). Jadi sesegera mungkin,” pungkasnya.