Sebagai informasi, TTE merupakan tanda tangan berbentuk elektronik yang diterbitkan oleh BSrE atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang telah mendapati pengakuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). TTE bisa digunakan untuk beragam keperluan seperti perkantoran, perbankan, hingga instansi.

Plt Kepala Disdukcapil Pati, Sutikno Edi, mengatakan trouble layanan kependudukan itu disebabkan karena adanya peralihan TTE.

Sementara TTE tersebut dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Sejak akhir Agustus 2023, Disdukcapil, kata dia telah mengajukan untuk mengupdate TTE.

“Ini masih peralihan TTE. Kami sudah mengajukan sejak 30 Agustus 2023. Sampai sekarang masih trouble di BSrE pusat. Kami terus update dan menunggu informasi dari BSrE dan Dirjen Dukcapil,” kata Tikno kepada Samin News, Selasa (12/9/2023).

Dirinya menyatakan trouble yang dialami di daerah ini disebabkan karena dari pusat. Disdukcapil telah mengajukan ke pusat, namun di saat bersamaan ada ratusan pemohon yang tengah mengajukan pergantian TTE.

Menurutnya, saat ini pergantian Kepala Disdukcapil di seluruh Indonesia lebih dari 200 orang. Dan semuanya mengajukan perubahan TTE secara bersamaan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

“Sehingga sistem mengalami eror dan harus dilakukan maintenance. Baik pejabat definitif maupun Plt sama saja mas. Kami mohon masyarakat bersabar sampai menunggu sistem BSrE bisa pulih kembali,” terang Sutikno.

“Dokumen TTE produk dukcapil (trouble), di antaranya KK, KIA, Surat pindah (SKPWNI), Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian. Sedangkan KTP tidak perlu TTE,” Sutikno merinci.

Disdukcapil masih update terus menunggu info dari BSrE. Pihaknya berharap sistem trouble ini segera pulih, dan layanan Disdukcapil bisa normalnya kembali.

“Kami terus update, mohon masyarakat sabar. Menurut informasi terkini, karena sistem di Shut Down secara nasional, maka pelayanan Dukcapil yang memerlukan TTE tidak bisa dilayani seluruh Indonesia,” tandas dia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati Rubiyono mengatakan, identitas kependudukan digital baru diterapkan bagi kepegawaian OPD dan personel kepolisian. Bagi instansi vertikal lainnya belum tersentuh.

“Penggunaan identitas penduduk digital sesuai petunjuk Mendagri didahulukan untuk OPD sudah semua, instansi vertikal kemarin sudah ke kepolisian. BPS dan KPU belum,” kata Rubi saat dikonfirmasi Samin News, Senin (6/3/2023).

Menurutnya penerapan KTP digital ini dilakukan secara bertahap. Dia menyebut dimulai dari kepegawaian di OPD, kemudian diterapkan ke instansi vertikal seluruhnya.

Setelah itu, kata dia KTP digital menyasar ke sekolah-sekolah yakni bagi guru dan tenaga administrasi dan siswa yang sudah memiliki KTP. Setelah itu baru kemudian menyasar ke masyarakat umum.

“Sementara waktu jika masyarakat mengganti atau mengubah KTPnya itu langsung kami ganti (digital). Tetapi penerapan serentak itu belum, sementara melayani perkantoran dan sekolahan,” ujarnya.

“Penerapan serentak di masyarakat kami belum tahu pastinya kapan, karena kami merujuk pada Dirjen kependudukan,” Rubi melanjutkan.

Untuk saat ini masih menggunakan KTP Elektronik. Perbedaannya antara elektronik dengan digital ini adalah sifatnya yang praktis tidak perlu membawa fisik, lantaran sudah bisa ditunjukkan melalui digital.

“Ke depannya KTP Digital kegunaannya juga untuk pendataan proses Pemilu. Digital lebih simpel, misal pergi ke perbankan maupun ke bandara cukup menunjukkan ini,” pungkasnya.