Kepala Bidang Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Kodhori menjelaskan, mengenai permasalahan Aira yang mengalami cidera diharapkan agar tetap stabil dan kondusif.

“Terkait Aira pesilat yang alami cidera, kami sendiri menyampaikan bahwa kegiatan Popda sebelumnya ini harapannya bisa berjalan aman tertib tanpa permasalahan,” bebernya kepada Samin News.

Pertandingan Popda tersebut tentunya semua peserta memiliki keinginan untuk meraih kemenangan. Namun, ia berpesan menang atau kalah itu hal biasa, pastinya yang menang tidak boleh sombong.

“Namanya pertandingan pengennya menang. Tapi menang atau kalah dalam pertandingan itu biasa. Intinya yang menang jangan sombong dan kalah jangan menyesalinya,” kata dia.

Kodhori melanjutkan, terlebih sportivitas juga harus selalu dijaga. Diketahui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) itu berjalan dengan baik dan dimulai sejak 19 hingga 25 Februari 2023 kemarin.

“Terkait Aira yang merupakan atlet Pencak Silat cidera kemarin, tentunya sudah mendapat penanganan Rumah Sakit Mardirahayu,” ungkapnya.

Adapun atlet yang mengalami cidera, semestinya pihak panitia harus menyediakan tempat pelayanan kesehatan ditempat pertandingan. Selain itu, ada juga peserta yang memerlukan perawatan.

“Bila peserta yang memerlukan perawatan Rumah Sakit maka hal itu merupakan tanggung jawab pengirim atau kontingen. Tentunya di Petunjuk Teknis (Juknis) sudah dijelaskan,” tandasnya.

“Alhamdulillah anak ini sudah pulang tidak tersandera di Rumah Sakit seperti yang diberitakan sebelumnya. Mudah-mudahan Aira ini cepat sembuh dan pulih serta bisa melaksanakan aktivitas seperti sediakala,” ucapnya.

Ketua Panpel Popda Pencak Silat Kabupaten Kudus Nur Hasyim menyebut, saat itu pihak panitia sudah siap dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami cidera ringan.

“Popda kemarin kami sudah menyediakan pelayanan kesehatan bagi yang mengalami cidera ringan saat ajang Popda,” tuturnya

Mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) dari Provinsi Jawa Tengah, bilamana peserta lomba mengalami cidera yang tidak dapat ditangani oleh Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan dirujuk rumah sakit.

“Jika hal itu tidak dapat tertangani maka tentunya menjadi tanggungjawab pengirim, sekolah, ataupun kontingen,” ujarnya.

Lebih lanjut, persoalan yang dialami Aira kemarin, pihak panitia sebenarnya sudah memberikan arahan kepada pelatihnya mengenai ingin dibawa kemananya, rumah sakit atau alternatif lainnya.

“Seandainya jika rumah sakit maka biayanya kurang lebih sekitar sekian. Kemudian, pelatihnya mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan keluarga bahwa dibawa di Rumah Sakit,” jelasnya.

Kabid Olahraga Disdikpora Kudus Kodhori mengatakan, sebelum itu pihaknya sudah sering melakukan komunikasi dengan Ketua Koni Kudus terkait deadline pengumpulan SPJ.

“Sudah berkomunikasi dengan Pak Imam terkait SPJ agar secepatnya untuk dikumpulkan. Karena memang batasnya sudah melewati dari 10 Januari 2023 lalu,” bebernya

Dirinya juga bercerita mengenai SPJ Persiku Kudus yang sudah diterimanya, serta kelengkapan fotocopy data lainnya juga sudah disampaikan. Namun untuk lainnya sudah dikumpulkan ke KONI.

“Sampai saat ini, ada SPJ Persiku Kudus yang sudah masuk ke kami dan sudah disampaikan foto copy annya. Informasinya yang lainnya langsung dikumpulkan ke KONI,” tandasnya.

“Yang pengcab sebagian sudah. Walaupun kemarin ketika kita kesana penyampaian pak Imam seperti itu, sudah pak,” tambahnya.

Kodhori menambahkan, Ketua KONI juga saat itu menyampaikan bahwa SPJ dalam Minggu ini diusahakan bisa segera dikumpulkan. Mengingat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berada di Kudus.

“Kemudian pak Imam menyampaikan minggu ini diusahakan agar bisa kekumpul semua. Karena BPK sudah masuk di Kudus, cuman nanti ketika jadwalnya BPK ke KONI itu kapan memang SPJ harus sudah masuk semua,” kata dia.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kesulitannya dalam mengumpulkan SPJ, dirinya menjawab bahwa dinas hanya bisa memberikan himbauan. Karena itu merupakan kewajiban pihaknya.

“Terkait pengumpulan SPJ, dinas hanya bisa menghimbau dan memonitoring. Karena kewajiban dari dinas disampaikan dari inspektorat BPKAD itu ada kewajiban monitoring setiap ada bantuan hibah kita sudah melaksanakan kita sudah melakukan penagihan ke KONI terkait SPJ-nya,” ungkapnya.

“Namun karna batas tadi pak Imam lihat itu nanti insyallah 10 Januari terkumpul semua pak, katanya begitu tapi nyatanya ada yang minor, tapi ya kurang tahu,” pungkasnya.

Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada melalui Kabid Kepemudaan Kodhori mengatakan, untuk penyewaan ruko pihaknya mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2021.

“Perda tersebut berisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam penyewaan ruko tersebut pihaknya membagikan dua item yakni komersil yang untuk UMKM atau pedagang dan non komersil untuk kantor. Keduanya memiliki harga yang berbeda.

“Untuk harga ruko komersil itu yakni 11.222.000 dan non komersil Rp 5.611.521 per tahun,” bebernya.

“Kita melaksanakannya sesuai perda artinya ketika penyewa ruko akan menyewa ruko bayarnya tidak lewat dinas tapi lewat rekening umum daerah (RKUD) kabupaten,” tambahnya.

Jadi, lanjut Kodhori, disdikpora hanya menerima bukti pembayaran dari penyewa ruko untuk kemudian disampaikan langsung ke DPKAD. Sementara itu ntuk perjanjian penyewaannya yakni, lima tahun.

“Bayarnya pertahun, tapi untuk janji persewaannya lima tahun. Total kios di stadion 8 ruko, samping KONI ada enam ruko,” terangnya.

“Untuk ruko depan sudah tersewa. Sistem sewanya lelang terbuka dan bayarnya langsung di rekening kas umum daerah,” sambungnya.

Sementara itu, Deddy Andriyanto Staff Sarpras Olahraga menjelaskan, untuk ruko di stadion Wergu Wetan yakni didepan dan belakang ada delapan. Hingga saat ini ruko yang sudah tersewa nomor 3, 6, dan 2.

“Untuk satu, delapan dan tujuh belum tersewa. Empat lima sudah sudah tersewa cuman belum terpakai,” imbuhnya.

Bagi yang berminat bisa melakukan pengajuan permohonan tentang persewaan ke Disdikpora, serta membawa kelengkapan dengan KTP dan surat permohonan.

Anggota Komisi D DPRD Kudus Endang Kursistiyani menjelaskan, banyak fasilitas SD 1 Setrokalangan yang mengalami kerusakan seperti plafon bolong dan juga keroposnya kusen pintu kelas lima.

“Fasilitas lainnya di SD 1 Setrokalangan yang rusak akibat banjir sangat berpengaruh, seperti tembok mengelupas yang disebabkan oleh lembab,” bebernya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk SD 1 Setrokalangan meskipun sudah ada sebagian ruang kelas yang ditinggikan. Namun tetap saja, masih ada sebagian yang terkena banjir.

“SD 1 Setrokalangan Kaliwungu memang jadi langganan banjir, disitu ada beberapa ruangan yang terkena banjir dan tidak. Karena ada sebagian yang sudah dilakukan peninggian,” terangnya.

Endang menambahkan, daerah tersebut memang masuk dalam wilayah banjir. Adapun PR yang harus dikerjakan secara bersamaan saat ini ialah dua kelas yang memiliki posisi rendah.

“Ada dua kelas yang mudah dimasuki air dan akses menuju ke sekolah,” ungkapnya kepada Samin News.

Ia menuturkan, setelah meninjau kondisi SD 1 Setrokalangan nanti pihaknya akan lebih memprioritaskan pembangunan tahun ini untuk melakukan peninggian kelas yang masih rendah.

“Sebagai anggota DPRD Kudus, kami menindaklanjuti adanya laporan terkait sekolah yang perlu perbaikan,” tuturnya.

Setelah tinjaun ini, lanjut Endang, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke Bupati Kudus Hartopo, agar dapat ditindaklanjuti. Mengingat, kondisinya sangat memprihatinkan.

“Untuk di SD 1 Setrokalangan yang mengalami kerusakan itu ada ruang kelas 4, 5 dan 6. Saat banjir tingginya kurang lebih satu meter yang masuk di tiga ruang kelas tersebut,” tandasnya.

Menurut Endang, saat ini lebih baik melaksanakan perbaikan sekolah dahulu. Sementara infrastruktur menyusul. Dirinya mengusulkan agar dapat menggunakan Dana Tidak Terduga (DTT) untuk perbaikannya.

“Kerusakan sekolah itu masih kategori terkena bencana. Sehingga bisa memakai Dana Tidak Terduga (DTT),” terangnya.

Namun hal itu tentunya masih membutuhkan kajian, selama regulasi memenuhi bisa diprioritaskan untuk perbaikan. Dirinya juga berpesan kepada Disdikpora untuk membuat daftar sekolah yang layak dan tidak.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada melalui Kabid Dikdas Anggun Nugroho mengatakan, ada sebagian ruangan yang sudah tinggi dan masih rendah.

“Untuk ruangan yang sudah ditinggikan yakni ruang kantor guru, kelas 1, 2 dan 3. Sementara kelas yang masih rendah ialah kelas 4, 5 dan 6,” jelasnya.

Lebih lanjut, selain itu, pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Bupati Kudus terkait perbaikannya, dan tentunya hal itu dilakukan secara bertahap.

“Untuk SD 1 Setrokalangan ini rencananya dilakukan peninggian kelas 1,5 meter. Itu juga akan diusulkan perbaikan tahun ini,” pungkasnya.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Anggun Nugroho mengungkapkan, ada 19 sekolah di Kudus yang terkena dampak banjir langsung maupun tidak langsung, seperti plafon ambruk.

“Sekilas ada 19 sekolah yang terdampak banjir langsung ataupun tidak. Untuk langsung yakni terendam, dan yang tidak langsung itu hujan dan angin,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, adapun kegiatan belajar mengajar di sekolah yang sudah menjalani offline maupun online. Untuk online yakni, SMP 2 Undaan, SD 4 Payaman, dan SD 2 Karangrowo.

“Kudus sendiri ada sekolah yang terkena dampak banjir menjalani online dan offline. Kalau online ada tiga SD yang menjalani,” ungkapnya.

Anggun Nugroho melanjutkan, bagi sekolah yang terkena dampak banjir dan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kbm mengalami kendala, pihaknya mengakui sudah mendatanya.

“Sekolah yang terdampak dan mengalami kerusakan, sehingga kbm tidak bisa berjalan normal. Kita saat ini sudah mendata, langkah kami akan mengusulkan di APBD perubahan,” ucapnya.

Menurut Anggun, untuk 19 sekolah yang terkena dampak banjir sebenarnya bisa diselesaikan oleh pihaknya. Seperti peninggian halaman sekolah dan ruang kelas. Namun hal itu tentunya bukan solusi.

“Ini sebenarnya bisa kalau kita selesaikan secara sepihak misalnya, dengan peninggian halaman dan ruang kelas itu sebenarnya ketika proses sudah dilaksanakan,” bebernya.

Namun, lanjut Anggun, tentunya jika diselesaikan secara sepihak tanpa ada bantuan dari instansi terkait seperti PUPR dan BBWS maka kedepan jika ada banjir, maka sekolah akan terkena dampak lagi.

“Hal ini tentunya harus bekerja sama dengan instansi terkait agar bisa segera teratasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk pembiayaan anggaran di 87 Sekolah Dasar (SD) sebanyak Rp 13 milliar dan untuk 8 SMP sebesar Rp 1,7 milliar itu sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan awal tahun 2022.

“Ada 87 Sekolah Dasar yang dianggarkan sebesar Rp 13 milliar, kemudian ada 8 SMP di Kudus sebanyak Rp 1,7 milliar. Namun itu sebenarnya masuk di perencanaan diawal tahun 2022,” tandasnya.

“Jadi ada beberapa sekolah yang tahun ini terdampak banjir juga belum teralokasikan ke 87 SD dan 8 SMP di Kabupaten Kudus,” tambahnya.

Anggun menyebut, untuk prioritas Disdikpora Kudus dalam penanganan rehabilitasi sekolah tersebut dinilai dari rusak sedang dan berat. Selain itu untuk pembangunan baru yakni di laboratorium.

“Kami memprioritaskan dan menangani untuk rusak yang sedang dan berat dan pembangunan baru dalam arti lab perpustakaan,” ungkapnya.

“Kalau yang ringan sekolah bisa memakai dana bos untuk memperbaikinya,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan mengatakan, pihaknya sebelum itu juga ada rapat khusus terkait kamus RKPD. Ia juga mengusulkan dengan Bappeda dan BPKAD.

“Kami harapkan ada trobosan baru, juga minta kamus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dicantumkan nomenklatur tentang anggaran pemeliharaan untuk sarpras pendidikan ketika ada persoalan di glagahwaru, ada gedung ambruk contohnya, tidak perlu menunggu anggaran tahun berikutnya kelamaan jadinya,” terangnya.

“Kalau ada anggaran pemeliharaan dibuat nomenklatur baru bisa segera langsung ditangani dengan menggunakan anggaran pemeliharaan itu. Dari Bappeda dan BPKAD namanya kebijakan regulasi itu bisa, dan dibenarkan sehingga di 2024 kami harapkan ada nomenklatur pemeliharaan sarpras dinas pendidikan sehingga bisa menjawab permasalahan ketika ada yang ingin di tindak lanjuti,” tambahnya.

Disdikpora melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Anggun Nugraha mengatakan, ada delapan sekolah yang diumumkan lolos dari BPOM. Diantaranya, SDIT Al Islam, MI Muhammadiyah Al Tanbih dan MI NU Imanuddin.

“Tidak hanya itu, ada juga SMP 1 Jati, SMP 1 Bae, SMP NU Al Ma’ruf, MTs Negeri 1 Kudus, serta SMA 1 Mejobo,” tuturnya.

Adapun delapan sekolah itu telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2022 dan Pengawalan Sekolah Intervensi tahun 2020-2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Hotel Grasia Semarang kemarin Selasa (6/12).

“Dari delapan sekolah itu, telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman tahun 2022,” kata dia.

Sebelumnya, kata Anggun, delapan sekolah itu telah juga mendapatkan pelatihan dari BPOM. Ditambah ada juga sosialisasi tentang pendaftaran sekolah dengan PJAS dari BPOM yang dilakukan individu disetiap masing-masing sekolah.

“Dinas hanya mendukung di bagian administrasi yang mungkin dibutuhkan sekolah untuk kelengkapan data. Dan memang itu semua hasil dari jerih payah sekolah sendiri,” katanya.

Tahapan telah dilalui terkait Intervensi Keamanan dan PJAS seperti, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman, advokasi lintas sektor, pemetaan kantin sekolah, sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan.

Akhsanulkhaq selaku Kepala SMP 1 Bae Kudus, bangga atas prestasi yang diraih pihaknya. Hal itu tentunya akan menjadi semangat dan motivasi dalam pengembangan sekolah. Serta untuk meningkatkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi siswa.

“Sesuai arah BPOM, prestasi ini akan menjadi semangat bagi kami untuk menciptakan kantin sekolah yang baik yang sesuai dengan pengelolaan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus Harjuna Widada melalui Kabidnya Iswahyudi mengatakan, pihaknya mengajak para generasi muda itu untuk mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepimpinan.

“Kegiatan yang bertujuan peduli terhadap generasi muda itu bertemakan ‘Membangun Intregritas Kepemimpinan Dalam Bingkai Pemuda’,” kata Harjuna Widada Kepala Disdikpora Kudus melalui Kabid Iswahyudi.

Lebih lanjut, menurutnya, kegiatan tersebut dapat juga ilmunya diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun materi yang diberikan berupa networking, teamwork dan seputar kepimpinan.

“Selain materi itu, ada materi seputar kepemimpinan berwawasan dan kebangsaan. Selain 197 pelajar, adapun purna paskibra nasional I Dewa Ayu Firsty yang turut mengikuti LDK,” ujarnya.

Selain itu, para pelajar yang hadir, dapat juga menggali ilmu yang dihadirkan Disdikpora seperti Agus Mahfud sebagai pemateri tenaga ahli DPRD Pati, Yasifur Anjas sebagai Kepala MA Kabupaten Jepara dan Sulis Setiyawati SMK Duta Karya Kudus.

Dengan digelarnya kegiatan ini, Kabid Disdikpora Iswahyudi berharap, sebanyak 197 pelajar SMK, SMA, dan MA dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dari pemateri, serta selalu aktif bertanya.

“Semoga 197 siswa SMK, SMA, dan MA dapat menggali hal yang mereka belum tahu. Dan menanyakan kepada para pemateri,” pungkasnya.