“Jika memang terdapat siswa di sekolah minim tidak terpenuhi, maka harapan kami bisa didorong untuk dilakukan regrouping  (penggabungan),” ujar Muntamah belum lama ini usai menghadiri rapat dewan.

Regrouping, menurutnya bisa dilakukan dengan syarat jarak di antara masing-masing sekolah tidak terlalu jauh dan aksesnya tidak terisolir. Sehingga sekolah yang kekurangan siswa itu bisa menginduk ke sekolah lain.

Dia menjelaskan anggaran kelembagaan pendidikan yang diberikan pemerintah bisa menjadikannya maksimal terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Beda halnya ketika sekolah terkait kekurangan siswa, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pembelajaran.

“Ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah. Tetapi ini jika sekolah dasar satu dan dua itu (jaraknya) dekat, supaya regrouping agar anggaran pemerintah tidak sia-sia,” ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sekolah kekurangan siswa misalnya dialami oleh SD di Bermi, Kecamatan Gembong. Lalu dua tingkat pertama yaitu SMP N 3 Tambakromo dan SMP N 6 Pati. Masing-masing sekolah itu siswanya minim.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Fauzin Futiarso menyatakan minimnya siswa jenjang SMP di Pati lantaran jumlah lulusan SD yang sedikit.

“Ada dua yang kekurangan murid, SMP 3 Tambakromo dan SMP 6 Pati. Kekurangan ini dikarenakan memang lulusan SD di tempat tersebut sedikit jadi berpengaruh pada siswa yang masuk ke SMP,” ungkapnya.

Pihaknya merinci jumlah siswa di SMP N 3 Tambakromo sejumlah 174 siswa, lalu SMP N 6 Pati terdapat 126 siswa. Biasanya sekolah itu menerima lebih dari jumlah murid saat ini.

Kendati meski kekurangan siswa, tapi proses KBM sekolah tersebut masih tetap berjalan dengan porsi murid yang mungil itu.(Adv)

Sekretaris Disdikbud Pati, Paryanto mengatakan pelaksanaan program itu akan dimulai ketika memasuki tahun ajaran baru 2023/2024. Dirinya menyebut dimulai tanggal 17 Juli ini, ketika setelah masa orientasi sekolah.

“Di pati kan yang rame ketoprak, jadi banyak sekolah yang menghendaki untuk ketoprak dan karawitannya di anak-anak. Yang jelas mungkin ya seperti tari, ketoprak, wayang kulit, barongan, mandailing, hingga encak-encik,” terangnya beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan anak-anak akan diajar oleh para seniman yang ahli di bidangnya masing-masing. Pertunjukan seni tradisional itu adalah kesenian yang ada di Kabupaten Pati.

Paryanto menambahkan bahwa modal pembiayaan pelaksanaan profil GSMS ini adalah kolaborasi antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah hingga sekolah peserta GSMS.

“Ini merupakan program yang digilir tiap tahunnya pada masing-masing tiap sekolah. Jadi tidak mungkin sekolah yang dapat tahun ini, akan dapat lagi di tahun berikutnya itu tidak bisa. Jumlah di Pati kan banyak ada ratusan, 640 SD dan 58 SMP,” paparnya.

“Kalau pemilihan sekolah diajukan dari masing-masing korwil atau kecamatan. Nanti kita lihat sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk dilaksanakan itu,” tambah dia.

Diketahui sejak bergulir 2015 lalu, Kabupaten Pati tiap tahun selalu mengikuti program nasional ini. Program tersebut terselenggara atas kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan kabupaten dan kota.

Sekretaris Dinas (Sekdin) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati, Paryanto menjelaskan bahwa progam ini telah berjalan sejak tahun 2015 lalu. Tiap tahun Pati selalu mengikuti program nasional ini.

“Sejak 2015 selalu mengikuti kegiatan ini, kecuali tahun 2022 Pati absen. Kerja sama dengan kementerian dalam melaksanakan program GSMS dengan kuota 23 sekolah di tingkat SD dan SMP (se-Pati),” ujarnya yang ditulis, Sabtu (8/7/2023).

Diketahui bahwa para seniman nanti akan masuk dan memberikan pelajaran mengenai seni pertunjukan kepada anak-anak tingkat dasar hingga menengah pertama untuk memerankan lakon kesenian ketoprak atau pun karawitan.

Pihaknya mengaku kini telah melakukan persiapan sebelum pentas. Di antaranya rapat koordinasi dengan para seniman dan kepala sekolah penyelenggara. Termasuk seperti kesiapan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

Lebih lanjut, Paryanto mengatakan program regenerasi kesenian ini nantinya akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 – 4 bulan. Dimulai dengan pemberian materi bagi anak-anak, selanjutnya diakhir kegiatan itu akan diadakan pementasan.

“Pelaksanaannya nanti akan dimulai ketika memasuki tahun ajaran baru 2023/2024. Kemungkinan setelah masa orientasi sekolah. Itu nanti mulai tanggal 17 Juli,” paparnya.

GSMS ini diharapkan ke depannya banyak pihak utamanya generasi muda mempunyai minat serta kecintaan terhadap seni. Hal yang lebih adalah membentuk bakat sejak dini.

Tak diwajibkannya wisuda itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar, dan satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah.

SE itu dikeluarkan tertanggal 23 Juni 2023 ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Suharti. SE ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia.

“Memastikan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orang tua/wali peserta didik,” kata Suharti dalam SE pada poin ke-1.

Selanjutnya pada poin kedua dimohon memastikan bahwa kegiatan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di wilayah kerja Saudara melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Fenomena budaya wisuda jenjang PAUD hingga SMA ini terjadi di semua wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pati. Sebelumnya orang tua juga sempat protes di media sosial grup Komunitas Anak Asli Pati di Facebook.

Ragam sikap para orang tua dan wali murid merespon wisuda atau menuai pro-kontra. Masyarakat sebagian pro dan sebagiannya lagi mengaku tak sepakat.

Bagian informasi PPDB SMP N 1 Pati, Juremi mengatakan setelah melakukan pendaftaran online oleh calon peserta didik. Kemudian pihak peserta didik menyerahkan bukti pendaftaran ke sekolah untuk proses verifikasi administrasi.

“Di hari pertama (kemarin) PPDB ada 100-an lebih yang mendaftar, hari ini juga sudah ada 100 yang masuk. Adapun kuota di SMP Negeri 1 Pati itu 300 siswa yang diambil dari 4 jalur,” katanya, Selasa (16/5/2023).

Adapun 4 jalur PPDB SMP di Kabupaten Pati ini di antaranya meliputi zonasi dengan kapasitas 60 persen, afirmasi 15 persen, prestasi 20 persen dan mutasi 5 persen.

Menurut Juremi, berkait dengan kuota bangku di sekolah adalah berdasarkan daya tampung yang dimiliki. Sehingga, sekolah satu dengan yang lainnya jumlahnya tidak sama.

“Daya tampung PPDB di masing-masing sekolah berbeda, tergantung dari kapasitas daya tampung ruang yang tersedia di sekolah yang bersangkutan,” Juremi menjelaskan.

Dia mengungkapkan jalur zonasi bagi SMP N 1 Pati yakni sejumlah desa di Kecamatan Pati dan beberapa desa luar Pati. Dan tentunya masih dalam lingkup titik koordinat yang ditetapkan.

“Tahun kemarin zonasi menggunakan titik koordinat dari kantor desa, sedangkan sekarang menggunakan koordinat rumah peserta didik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati mengumumkan bahwa jadwal PPDB dibuka selama 3 hari, mulai tanggal 15 hingga 17 Mei 2023.

Kasi Kurikulum Bidang Pembinaaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati Adi Prasetyo mengatakan PPDB SMP dilakukan secara online untuk 49 sekolah reguler.

“Mekanismenya masih sama seperti tahun lalu PPDB dilakukan online, sementara yang swasta offline. Peraturannya masih sama,” kata Adi di ruangannya, Senin (15/5/2023).

Dia menjelaskan ada 4 jalur dalam penerimaan PPDB SMP di Kabupaten Pati. Di antaranya melalui jalur zonasi, afirmasi, mutasi serta prestasi.

Menurutnya yang membedakan zonasi dengan tahun sebelumnya adalah untuk tahun 2023 ini yaitu cek lokasi dengan google maps oleh calon peserta didik. Sedangkan tahun sebelumnya zonasi diukur berdasarkan jarak berapa kilometer dari tempat sekolah yang dituju.

Sedangkan jalur afirmasi calon peserta didik harus masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan informasi yang diterimanya ada ribuan peserta didik di Pati yang belum masuk ke DTKS.

“Afirmasi sekarang tidak hanya menggunakan KIP, tetapi juga masuk di DTKS yang bisa meminta ke Dinas Sosial dengan membawa KK (Kartu Keluarga). Dari laporan Dinas Sosial ada 5000-an nama yang tidak sinkron di sana (Dinas Sosial),” jelasnya.

Persentase PPDB SMP, masih kata dia tidak ada perubahan dengan jumlah tahun lalu. Pembagiannya zonasi paling banyak 60 persen, afirmasi 15 persen, mutasi atau perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi terhitung 20 persen.

Hal itu disampaikan Winarto saat menghadiri acara peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) di Pendopo Kabupaten Pati. Dirinya menyebut pendidikan non formal saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.

“Pendidikan non formal dipandang sebelah mata, padahal sejatinya adalah pendidikan yang sangat penting utamanya termasuk PAUD. Sebab itu fundamen bagi anak untuk pendidikan berikutnya,” ujar Winarto, Sabtu (19/11/2022).

Menurutnya, pendidikan non formal tak kalah pentingnya dengan pendidikan formal. Itu dilihat dari kacamata tujuan pendidikan, tergantung dari lembaga fungsinya masing-masing.

Winarto menjelaskan hari aksara ini sebagai momen untuk memperingati serta mengingatkan terhadap pentingnya kemampuan pemahaman literasi guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dia menuturkan literasi Indonesia berada di urutan ketiga dari bawah di dunia.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kita memahami pentingnya pendidikan non formal bersama yang lain (formal) untuk membentuk manusia yang berkualitas,” bebernya.

Kemudian, lanjut dia tujuannya yaitu memberi motivasi para kepala instansi pendidikan non formal, dan gurunya agar berkreasi, terus melakukan inovasi menjadikan lembaga yang berkualitas.

Sebagai informasi, tema peringatan HAI kali ini yaitu Transformasi Literasi dalam Konteks Merdeka Belajar melalui Pendidikan Non Formal. Acara ini juga dimeriahkan pentas tari, panggung musik, booth bahan bacaan buku, hingga lapak UMKM.

Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan panggung musik, booth lapak UMKM, SKB Pati, LKP Melati, LKP Sistha Sari, LKP Alverna, TBM Kedai Pustaka, LKP Tazkiya Juwana, PKBM se-Kawedanan Tayu dengan jumlah 11 stand.

Acara seremoni dilaksanakan di Pendopo, setelah itu Kepala Disdikbud beranjak ke halaman pendopo membuka acara secara simbolis dengan pelepasan Burung Merpati.

HAI diperingati tiap tahunnya pada tanggal 8 September, adapun kali ini mengusung tema Transformasi Literasi dalam Konteks Merdeka Belajar melalui Pendidikan Non Formal. Momen ini memberi perhatian kita semua terhadap pentingnya literasi pada dunia pendidikan non formal untuk membangun peradaban manusia.

Kepala Disdikbud Winarto mengatakan, tema tersebut mendorong agar kemampuan literasi serta numerasi anak didik harus ditingkatkan. Apalagi dengan sistem pendidikan nasional Indonesia, peran pendidikan non formal tak kalah pentingnya untuk melahirkan bakat-bakat setiap anak.

“Kami harap tidak hanya jadi jargon semata, tetapi agar diimplementasikan pendidikan yang mampu membentuk talenta. Tolong anak-anak diberikan layanan berkualitas,” pinta Winarto dalam sambutannya.

Selain itu, dirinya meminta bagi pendamping serta guru-guru pengajar untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar pancasila. Dengan begitu, nantinya anak didik mempunyai pondasi kokoh serta berkarakter dan tujuan pendidikan nasional tercapai.

“Tanamkan bagi anak-anak untuk beriman bertaqwa, berpikir kritis, menamakan daya kreatif tinggi, gotong royong, mandiri serta tanamkan kebhinekaan. Jika diterapkan visi pendidikan akan tercapai yaitu Indonesia maju, berdaulat, berdikari,” jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Disdikbud, Winarto usai membuka kegiatan workshop media pembelajaran di SMP Negeri 4 Pati, Kamis (31/3/2022) kemarin.

Menurutnya, PTM di Kabupaten Pati yang sudah dibuka sejak 4 Maret lalu telah berjalan dengan baik. Selama itu pula kekhawatiran dari banyak pihak mengenai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan bisa ditangani. Ini yang mendasarinya akan melaporkan dan meminta Bupati Pati untuk memberi izin kelonggaran.

“Terkait dengan pembelajaran, Alhamdulillah hingga sampai saat ini berjalan dengan baik. Sehingga dalam waktu dekat ini akan kami laporkan kepada pak Bupati,” ucap Winarto.

Untuk saat ini diketahui PTM di Kabupaten Pati diberlakukan baru 50 persen dari total kapasitas. Dengan begitu, berdasarkan fakta di lapangan yang ada PTM tidak ada permasalahan diharapkan pemerintah bisa memberikan kebijakan pro pendidikan.

“Sehingga bisa diberikan kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap pendidikan. Artinya, hasil penelitian membuktikan kondisinya baik bisa diberikan kelonggaran, harapan kami seperti itu,” jelas Winarto.

Dia menegaskan, pihaknya melaporkan evaluasi berkait dengan kegiatan belajar mengajar kepada pemerintah itu hari Sabtu. Sehingga, ketika usulan itu disetujui PTM 100 persen bisa segera direalisasikan di Kabupaten Pati.

“PTM akan kami usulkan kalau bisa per hari itu 100 persen walaupun dilakukan secara sif, paling lambat hari Sabtu kami laporkan. Semoga diberikan waktu,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Saryono melaporkan sosialisasi dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagian mengikuti secara daring dan sebagiannya lagi secara luring. Pihaknya merinci di antara keduanya untuk yang tatap muka secara langsung ini diikuti peserta dewan pendidikan, Ketua PGRI/yang mewakili, pejabat struktural yang menangani PPDB, kepala SMP Negeri dan swasta 28 orang.

“Sementara secara daring itu kepala SMP negeri dan swasta sebanyak 68 orang, korwilcam pendidikan, pengawas smp,” ungkap Saryono.

Pihaknya berharap pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pati bisa berjalan lancar tertib sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, pihaknya meminta penyelenggaraan PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Pati Winarto meminta materi sosialisasi bisa dipahami secara baik bagi kepala sekolah, Korwil, pengawas juga penilai. Dimana selanjutnya agar segera ditindaklanjuti.

“Sehingga orang tua memahami betul persyaratan apa yang disiapkan, bagaimana prosedurnya. Sebab menilik beberapa tahun lalu, ada beberapa persoalan karena yang ikut sosialisasi tidak segera menindaklanjuti kepada sekolah dan masyarakat terjadi miskomunikasi,” ungkapnya.

Pihaknya menyampaikan para orang tua jangan dibuat bingung. Misalnya ijazahnya belum keluar, nilainya belum ada tetapi sudah ada jadwal pendaftaran. Makanya, ini perlu disiapkan dan dipahamkan. Sehingga sosialisasi bisa diketahui baik orang tua, calon siswa.

PPDB tahun 2021 ini, menurutnya hampir sama dengan tahun lalu menggunakan sistem zonasi. Bagi sekolah negeri PPDB menggunakan pendaftaran online, sementara bagi sekolah swasta memakai jalur offline.

“Manfaat zonasi mendekatkan siswa dengan sekolah, pemerataan akses pendidikan karena mau ke sekolah semakin terbuka lebar. Sehingga porsi dari zonasi semakin besar,” ucapnya.

“Sehingga semakin heterogen, sebab harapnya dalam satu kelas tidak diisi hanya oleh siswa pintar semua. Tetapi artinya bisa diisi oleh siswa berprestasi tinggi, rendah maupun kurang. Ini akan membentuk saling memberi sekaligus saling menerima,” tambah Winarto.

Terkait dengan itu, pihaknya menyatakan dari akses pendidikan yang merata akan berdampak positif. Yakni program wajib belajar bisa meningkat juga tidak ada siswa drop out.