Hal itu ia sampaikan usai menghadiri dan membuka kegiatan In House Training (IHT) di Aula SMP Negeri 4 Pati, Selasa  (8/8/2023). Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah bapak ibu guru SMP setempat. Winarto mengapresiasi IHT yang dilaksanakan internal SMP tersebut.

“Kami dari Disdik apresiasi baik program baru maupun lam. karena bapak ibu guru perlu penyegaran, perlu peningkatan kompetensi. Apalagi ini menyangkut kurikulum merdeka,” katanya didampingi Kepala SMP N 4 Pati, Mulyono.

Dia menyatakan kurikulum merdeka harus dipahami serta dikuasai dengan baik. Sebagai contoh, kata dia bahwa bapak ibu guru mendapat amanah untuk membentuk kelas yang bahagia, anak-anak senang. Maka untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan suatu keterampilan.

Winarto juga mengingatkan pendidik penting memiliki kompetensi menggugah kesadaran siswa. Sebab, menurutnya siswa harus secara sadar bahwa harus memahami ilmu yang disampaikan dari guru.

“Sehingga ini menjadi jawaban bapak ibu guru dibekali agar bisa membuat media pembelajaran yang interaktif. Di kelas anak-anak diam karena takut tapi mengikuti dengan senang hati. Dan mengikuti karena kebutuha,” jelasnya.

Di samping itu, Winarto menambahkan program-program yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus didasarkan pada konsep perencanaan matang yang mengacu pada by data. Sehingga harapannya akan menghasilkan mutu pembelajaran yang berkuasa.

“Apa yang dilakukan sekolah itu harus berdasar pada perencanaan berbasis data (PBD). Data diambil dari rapot mutu pendidikan yang dilalui dengan Asesmen Nasional itu. Itu muncul apakah literasinya sudah standar atau belum,” pungkasnya.

Sebagai informasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati resmi menerapkan kebijakan uji coba lima hari kerja sejak Senin 10 s/d 31 Oktober 2022. Ini ditujukan agar pelayanan pemerintah daerah sama dengan terhadap pelayanan yang diterapkan di daerah lain di provinsi Jawa Tengah.

“Penerapan lima hari untuk pelajar belum diterapkan, begitu juga dengan ASN di SD SMP belum juga karena masih menerapkan enam hari,” kata Winarto dalam rekamannya yang ditulis, Jumat (14/10/2022).

Pihaknya menyatakan belum ada rencana lima hari kerja diterapkan di satuan pendidikan. Sebab untuk saat ini masih fokus pelayanan di tingkat OPD.

“Uji coba lima hari kerja berlaku bagi pegawai OPD dan Dikbud juga mulai kemarin hari Senin. Apakah ke depannya di sekolah akan menerapkan lima hari kerja itu kita menunggu kebijakan dari pemerintah daerah,” sambungnya.

Lebih lanjut, menurutnya uji coba lima hari ini ada penyesuaian yang dilakukannya. Yakni mulai dari waktu kerja, mulai absen, kapan selesai absen, hingga penyesuaian pakaian dinas yang dikenakan harus disesuaikan.

Selain itu, kata dia termasuk yang disesuaikan adalah menyikapi beban kerja yang sebelumnya lima hari beralih lima hari kerja bisa selesai. Karena, waktu pulang sampai sore, maka pelayanan yang ada di Dikbud tetap bisa dimaksimalkan.

“Uji coba lima hari kerja tidak berpengaruh terhadap pelayanan Dikbud, karena jamnya bertambah (sampai sore), kita juga sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah kami melayani sampai dengan pukul 15.30 WIB. Dengan kebijakan yang baru ini bisa disesuaikan dan hingga kini tidak ada masalah,” pungkasnya.