Namun diketahui bersama bahwa kuota pupuk subsidi pemerintah jumlahnya terbatas. Tantangannya adalah jumlah pupuk belum sebanding dengan kebutuhan yang diharapkan petani. Sehingga kerap kali hal ini menjadi peluang masuk oleh oknum memperjualbelikan pupuk ilegal.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin Kabupaten Pati, Kuswantoro menyatakan penjualan pupuk subsidi itu harus mengikuti peraturan yang berlaku yakni dengan hanya diperjualbelikan di wilayahnya. Di luar itu menyalahi aturan.

Itu ia sampaikan menyinggung kasus penjualan pupuk subsidi ilegal di salah satu wilayah Kabupaten Pati beberapa waktu lalu. Pupuk ilegal itu berasal dari Jawa Timur.

“Menyalahi aturan mas, penjualan pupuk bersubsidi oleh KPL harus sesuai wilayah masing-masing. Jadi kalau jual keluar wilayahnya atau mendatangkan dari wilayah lain, itu ya sudah menyalahi aturan,” ujar Kuswantoro yang dikutip Selasa (22/8/2023).

Sebanyak 200 karung masing-masing seberat 50 kilogram pupuk jenis Urea dan Phonska dikirim dari Jawa Timur ke wilayah Cluwak pada pertengahan Mei lalu.

Dia menjelaskan pelaku tersebut bisa mendapat sanksi hingga keseret pidana. Namun demikian Bidang Perdagangan, kata Kuswantoro hanya mempunyai kewenangan pengawasan distribusi. Sebab jika sudah menyangkut hukum adalah kewenangan aparat.

“Bisa sampai pidana dan itupun wewenang dari penegak hukum,” Kuswantoro menjelaskan.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak tahu persis perkembangan kasus tersebut. Pasalnya yang mengikuti yakni rekan kerja di bidangnya. “Ngapunten mas, secara detail saya belom dapat laporan, (sebab) yang mengikuti perkembangan itu Pak Wardi,” pungkas dia.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian  (Disdagperin) Kabupaten Pati, Kuswantoro mengatakan gas melon didroping dibagi dua tahap. Pertama di awal bulan Agustus, sementara tahap kedua dikirim pertengahan bulan Agustus.

“Total tambahan fakultatif untuk bulan ini pertama dikirim mulai tanggal 2 s/d 5 Agustus sebanyak 12.320 tabung,” ujar Kuswantoro kepada Samin News, ditulis Kamis (17/8/2023).

Kemudian tahap kedua yaitu gas elpiji 3 kilogram dikirim Pertamina selama dua, yakni tanggal 15 sampai 16 Agustus dengan pengiriman sebanyak 9.520 tabung.

Adapun total penambahan gas elpiji untuk masyarakat Kabupaten Pati sebesar 21.840 tabung. Di mana penyaluran dilakukan langsung oleh Pertamina melalui agen dan pangkalan yang berada di bawah.

Sebelumnya stok gas subsidi untuk konsumsi rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini di Kabupaten Pati terbatas. Lalu pengaruh dari penyesuaian pendataan konsumen oleh Pertamina by identitas kependudukan. Termasuk lantaran banyak kegiatan masyarakat hingga akhirnya konsumsi meningkat.

Akibat langkanya gas subsidi tersebut, harganya pun juga terdampak yakni mengalami peningkatan.

Pada tanggal 31 Juli 2023 kemarin, Disdagperin mengirim surat kepada Pertamina yang berisi pengajuan penambahan alokasi elpiji bagi masyarakat Kabupaten Pati.

Kepala Disdagperin Pati, Hadi Santosa menyatakan sejumlah anggaran yang dikucurkan dari APBD Pati tahun anggaran  2023 ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana pasar. Sehingga diharapkan membuat nyaman masyarakat.

“Ini pasar daerah, jumlahnya 43 pasar. Anggaran Rp 7 miliar dibagi semua pasar,” ujar Hadi saat mengunjungi bazar UMKM di depan Pendopo Pati, kemarin.

Dia menyatakan bahwa hampir semua pasar akan dilakukan renovasi tahun ini. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki sejumlah bagian meliputi saluran, pengaspalan, kemudian penambahan gedung.

Akan tetapi, perbaikan yang dilakukan berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing pasar. Menurut Hadi, ada pasar yang tengah mengerjakan pengaspalan, ada yang membuat saluran hingga penambahan.

“Merata, tergantung situasi dan kondisi masing-masing pasar. Ada butuh pengaspalan, ada yang butuh irigasi. Salah satunya pasar Puri ada perbaikan irigasi, kemudian ada perbaikan aspal, termasuk Kembang Joyo ada pengurukan sebelah barat,” terangnya.

Mantan Kepala Satpol PP itu menambahkan pengerjaan renovasi pasar sudah berjalan beberapa bulan lalu. Namun demikian, pihaknya mengaku masih ada sejumlah pasar yang belum tersentuh. Akan tetapi tidak ada persoalan, mengingat waktunya hingga akhir tahun.

“Yang belum terlaksana pembuatan saluran di Kembang Joyo. Ini sampai laksanakan sampai akhir anggaran tahun ini,” tandasnya.

Karenanya hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Catatan itu disampaikan Komisi B kepada Badan Anggaran (Banggar) agar OPD terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) mengambil sikap.

“Komisi B memberi catatan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian  (Disdagperin) terkait adanya penataan, penertiban, dan perizinan yang jelas keberadaan pasar-pasar modern,” ujar Muslihan menyampaikan hasil pembahasan Banggar pada rapat paripurna awal bulan Agustus, kemarin.

Dengan upaya itu diharapkan pasar modern di daerah lebih tertata. Termasuk bagaimana meningkatkan kerja sama antara pasar modern dengan UMKM setempat sehingga produk dan perekonomian masyarakat juga meningkat.

Komisi B juga memberi catatan agar pungutan retribusi di pasar-pasar tradisional yang kini masih dengan cara manual harus jelas dan lebih sering dilakukan pemantauan untuk meminimalisir penyelewengan.

Selanjutnya, alat kelengkapan dewan ini juga memberi perhatian terhadap kegiatan operasi pasar sembako. Kegiatan ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas).

“Operasi pasar sesering mungkin harus dilakukan agar stabilitas harga khususnya harga bahan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat,” dia menjelaskan.(Adv)

Salah satu warga Pati, N menyatakan gas melon mengalami kelangkaan. Dia menuturkan hal itu sudah terjadi mulai sekitar hari raya qurban beberapa waktu lalu sampai sekarang. Akibatnya, meski harganya melambung namun tetap dibeli masyarakat.

“Saat ini langka. Kadang ketika ada barangnya, tetapi harganya mahal sampai Rp 30 ribu. Enggak tahu apakah ini karena kuotanya dibatasi atau bagaimana,” ujarnya.

Dirinya juga menuturkan, beli gas melon harus menggunakan KTP. Ini memungkinkan agar distribusi gas subsidi itu tepat sasaran diperuntukkan bagi rumah tangga dan UMKM. Kendati begitu, N mengaku stoknya tidak selalu tersedia.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Kuswantoro menyebut gas melon diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Dirinya berupaya distribusi gas melon tetap lancar.

“Kalau rumah tangga dan usaha mikro tidak (langka). yang ngomong langka adalah pengecer, karena sekarang sudah enggak ada quota pengecer,” ujarnya, Kamis (3/8/2023).

Dirinya menuturkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap gas lpg itu, Disdagperin kata dia telah berkirim surat kepada Pertamina pada 31 Juli kemarin meminta penambahan alokasi lpg bagi Kabupaten Pati. Diharapkan kelangkaan tidak menjadi gejolak di masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan Disdagperin selalu melakukan pengawasan terhadap distribusi lpg. Akan tetapi, tingginya harga lpg di pengecer Itu merupakan tanggung jawab pangkalan. Karena pengecer tidak punya lagi kuota.

“Semua distribusi lpg pengawasan dinas, klo terjadi harga mahal di pengecer tanggungjawab pangkalan, dan sekarang dah ada pengecer jadi titik serah akhir adalah pangkalan,” tutup Kuswantoro.

Dalam kesempatan itu, verifikasi dihadiri langsung di Pendopo, Rabu (25/7) oleh jajaran Forkopimda, OPD, TNI-Polri hingga beberapa tamu undangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, Muchtar menyebut ada sejumlah tatanan kehidupan sehat harus diwujudkan. Ini agar gelar Kabupaten/Kota Sehat lanjutan bisa dicapai.

“Untuk mewujudkan tatanan sehat beberapa aspek utamanya itu mulai kehidupan masyarakat sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan pasar, tempat pariwisata dan lainnya,” ujarnya.

Sementara disinggung berkait dengan dukungan penyediaan pelayanan publik itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian  (Disdagperin) menyebut lingkungan pasar yang menjadi kewenangannya kini tengah ditekankan disediakan ruang laktasi.

Kepala Disdagperin Pati, Hadi Santosa mengaku ruang publik itu juga telah dilakukan inspeksi oleh puskesmas di masing-masing wilayah. Sehingga dipastikan ruang itu sesuai standar.

“Betul pasar ada 22, seluruhnya dilakukan inspeksi oleh puskesmas. Saat ini kami melaksanakan pembinaan fasilitas untuk pedagang dan masyarakat ruang kesehatan dan laktasi. Dr 22 sudah kami sediakan ruang laktasi termasuk di pasar hewan juga kami sediakan laktasi,” ucap Hadi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, konstruksi itu tertera Pemkab Pati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian  (Disdagperin) tengah mengerjakan Pengurugan halaman parkir Alun-alun PKL Kembang Joyo dengan nilai kontrak sebesar Rp 195.047.057,47.

Anggaran bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2023, yang dikerjakan mulai 13 Juni 2023 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dan saat ini terlihat sudah selesai pengerjaan.

Kepala Disdagperin, Hadi Santosa membenarkan bahwa pengurugan itu untuk penyediaan tempat parkir Alun-alun PKL Kembang Joyo.

“Sementara untuk menyambung akses dari dan ke taman kota, dan untuk cadangan parkir,” ujar Kepala Disdagperin Pati, Hadi Santosa, Jumat (14/7/2023).

Dirinya menyebut parkir di dalam alun-alun sering penuh. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi (sikon). Sehingga, menurutnya perlu dilakukan rehabilitasi.

Sementara terpisah, Kabid Pasar, Widyotomo menambahkan pengerjaan pengurugan itu hanya untuk penataan parkir. Dirinya mengaku sementara hanya pengurugan, belum ada tindak lanjut pembangunan lain.

“Tidak mas, cuma urugan saja buat halaman. Untuk penambahan lahan parkir Alun-alun PKL Kembang Joyo karena tidak muat,” singkat Widyo.

Pelaksana monitoring harga Disdagperin Pati, Darmawan mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan. Selain itu, dalam waktu dekat juga ada hari besar keagamaan yaitu Idul Adha.

Sejumlah Kepokmas pekan ini yang mengalami kenaikan di antaranya komoditas daging ayam, cabe merah keriting, hingga bawang merah.

“Kenaikan itu karena dipengaruhi permintaan barang di pasaran banyak. Kalau permintaan sedikit juga harganya stabil bahkan turun. Selain itu juga dipengaruhi musim panen,” ujarnya kepada wartawan.

Diketahui awal pekan ini, harga daging ayam broiler sebelumnya hanya Rp 35 ribu per kilogram naik menjadi Rp 40 ribu. Lalu, cabe merah keriting dari Rp 28 ribu menjadi Rp 35 ribu dan bawang merah semula hanya Rp 35 ribu sekarang menjadikannya Rp 40 ribu per kilogram.

Menurut Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Dispertan Pati, Rusmilah bahwa kecenderungan sejumlah harga Kepokmas naik. Namun demikian, pihaknya memastikan menjelang Hari Raya Idul Adha stok Kepokmas di pasaran aman terkendali.

“Ketersediaan stok aman sih di pasaran tidak ada kelangkaan barang. semua jenis kepokmas aman. Cuma itu hasil sidak harga ayam naik, juga bumbu dapur naik. Kalau barang lainnya stabil,” jelas dia.

Jadi pembelian gas melon tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Lantaran dengan NIK tersebut bisa digunakan untuk melacak bagi kalangan tertentu masuk warga yang berhak atau sebaliknya.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati, Kuswantoro menyatakan bahwa aturan anyar ini masih tahap sosialisasi uji coba. Lantaran harus ada kesiapan mengenai validasi data.

Terlebih sebelumnya, pasokan data penerima LPG hanya bersifat manual. Sehingga validasi ini perlu migrasi data dari manual ke dalam aplikasi yang berbasis sistem digital.

“Sosialisasi terkait penggunaan LPG 3 kilo agar tepat sasaran. Dari Pertamina dipaparkan mulai bulan kemarin dilakukan bertahap. Dari mulai awal agen diberikan tugas untuk notifikasi pangkalan di Pati kepastian supaya terdata,” katanya seusai mengikuti sosialisasi bersama dengan Pemkab Pati, Rabu (14/6/2023).

Kemudian, lanjut Kuswantoro ketika agen sudah selesai pendataan kepada pangkalan. Lalu dari pangkalan melanjutkan pendataan kepada konsumennya sesuai dengan aplikasi Pertamina. “Intinya kegiatan ini adalah (tahap) mencatat, mendata, mengenai pendistribusian lpg 3 kilogram,” jelasnya.

Menurutnya warga yang berhak memperoleh gas 3 kilogram ini adalah warga miskin yang terdaftar pada Dinas Sosial.

“Ketika sudah masuk data, langsung dilayani. Tetapi jika belum harus mendaftar dengan NIK untuk didaftarkan selama mempunyai hak untuk itu. Yang berhak menerima gas lpg 3 kilo itu orang miskin,” pungkasnya.

Pantauan yang dilakukannya ini dengan mengunjungi pasar tradisional, di antaranya Pasar Puri Baru serta Pasar Sleko, Kamis (6/4/2023).

“Ini kami lakukan dalam rangka memastikan ketersediaan berbagai barang kepokmas pada hari raya Idul Fitri mendatang. Juga memantau harga Kepokmas di pasaran,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah barang kebutuhan masyarakat ini seperti ulai beras, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih secara keseluruhan dinilai masih aman dan stabil. Tidak ada persoalan yang dijumpai lantaran harga masing-masing komoditas cenderung dalam batas wajar.

Salah satu komoditas yang dipantau Pj Bupati adalah daging sapi. Adapun harga daging sapi di pasaran disebut bakal mengalami peningkatan menjelang hari raya idul fitri nanti tiba. Namun untuk saat ini, harganya dinilai masih wajar.

“Harga daging sapi masih dalam batas wajar Rp 125.000 per kilogram. Harga daging sapi akan mengalami peningkatan dari saat ini. Mungkin naik sekitar antara Rp 5 ribu – Rp 10 ribu saat Idul Fitri nanti,” terangnya.

Selain komoditas daging sapi, dia juga meninjau harga telur. Menurutnya justru sedikit mengalami penurunan harga. Rata-rata harga telur di Pasar Sleko maupun Puri Rp 25 ribu per kilogram.

Sedangkan Kepala Disdagperin, Hadi Santosa menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pantauan harga Kepokmas setiap hari. Dia mengatakan seperti bumbu dapur yaitu cabe dan bawang mengalami naik turun.

Tetapi, pihaknya memastikan ketersediaan stok Kepokmas di pasaran tradisional untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan masyarakat menjelang hari raya ini dinilai aman.