Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsosp3akb, Tri Haryumi mengatakan warga miskin yang tak menerima bansos itu lantaran mereka belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah desa agar melakukan verifikasi dan validasi (verval) bagi masing-masing warganya siapa saja yang layak masuk ke DTKS sebagai syarat menerima bansos.

“Orang yang tidak mampu dari data (DTKS) banyak yang terlewatkan. Makanya, datanya kita serahkan ke desa untuk memvervalkan (warganya), mana yang layak dan tidak layak,” ujarnya menjawab soal data DTKS kepada wartawan, belum lama ini.

Verval data itu dimaksudkan agar data calon penerima manfaat nantinya benar-benar yang layak mendapat bansos.

Tri menyampaikan setelah proses verval selesai, bansos bagi warga miskin yang bersumber dari dana inflasi APBD Kabupaten Pati ini selanjutnya akan diserahkan secepatnya. Rencananya sebelum perubahan anggaran sudah selesai disalurkan.

Bantuan dari dana inflasi itu, kata dia juga akan disalurkan kepada kaum disabilitas. Berdasarkan data yang dimilikinya tahun 2021, jumlah disabilitas di Kabupaten Pati hampir menyentuh 7 ribu dengan berbagai komponen seperti disabilitas psikotis dan fisik. Disabilitas sendiri juga dibagi kategori ringan, sedang dan berat.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa bantuan dana inflasi disalurkan kepada veteran. Khusus untuk veteran, bantuan telah disalurkan beberapa waktu lalu dengan rincian Rp 450 ribu per KPM.

“Kami sebelumnya juga telah menyalurkan dana inflasi untuk 155 veteran, ya. Bansos kita serahkan dalam bentuk uang tunai. Untuk waktunya sudah sekitar sebulan kemarin kita serahkan,” tandasnya.

Unsur yang dimaksud itu adalah UPTD yang bergerak di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini diketahui saat laporan Badan Anggaran (Banggar) hasil pembahasan rancangan KUA PPAS dari komisi-komisi terkait. Laporan itu disampaikan saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

“Agar dibentuk UPTD perlindungan perempuan dan anak,” bunyi laporan Banggar.

Permintaan agar dibentuk UPTD itu mengacu berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 463/5318/SJ tentang pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, pembentukan UPTD juga mengacu pada beberapa surat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah agar segera menindaklanjuti pembentukan UPTD.

DPRD Pati juga menyatakan agar sumber daya manusia (SDM) pada Dinsos Kabupaten Pati ditambah. Pasalnya, jumlah tenaga di dinas tersebut masih terbilang terbatas.

“Kinerja Dinas sosal dapat bekerja maksimal maka dibutuhkan tambahan THL maupun PNS karena di Dinsos kekurangan tenaga PNS. Saat ini tenaga THL dan PNS berjumlah 41 orang, terdiri 17 tenaga PNS dan 24 tenaga THL,” lanjutnya.(Adv)

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Tri Haryumi menyebut di tahun ini ada ratusan nama penerima manfaat PBI JK dihapus. Data tersebut kini sudah diturunkan ke lingkup terkecil pemerintah desa.

“Tahun ini penerima BPJS PBI JK ada 543 KPM (dihapus, red) sudah kita turunkan ke desa,” ujar Tri dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).

Dia menjelaskan penerima PBI tersebut dibiayai dari kas keuangan negara APBN. Selain yang tidak dicover oleh APBN, pasalnya ada juga yang mendapat pembiayaan dari APBD. Namun nama peserta tersebut ditekankan dari penerima APBN.

Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi hingga akhirnya peserta PBI JK dihapus. Di antaranya adalah karena peserta naik kelas dalam hal ekonominya, data ganda hingga tidak masuk data DTKS.

“(Alasannya) ada yang belum DTKS, ada yang NIKnya tidak padan dengan Capil, ada yang pindah, ada yang mati,” Tri menjelaskan terkait alasan dihapusnya kepesertaan PBI JK.

Bagi peserta PBI JK yang keberatan maupun dinilai seharusnya masuk menjadi penerima, maka hal itu bisa dilakukan penyesuaian dengan pengaduan. Menurutnya, terpenting adalah penerima manfaat harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah.

“Njeh mas saget diganti yang membutuhkan. Iya sana (yang bersangkutan) harus masuk DTKS dulu,” pungkasnya.