Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) Pati, Tri Haryumi.

Dirinya menyebutkan di bulan Maret ini ada tiga bansos yang bakal cair, yaitu Bantuan Pangan Nontunai berupa sembako, Bansos beras dari Bulog serta bantuan sosial kematian.

“BPNT, Bulog, dan dan (Bansos) santunan kematian. (dari APBN) sementara yang bansos kematian itu dari APBD Kabupaten Pati,” kata Tri, Senin (4/3/2024).

Di sisi lain, ia mengakui data Bansos masih perlu dilakukan perbaikan atau validasi. Ada pihak yang seharusnya tidak menerima namun sebaliknya menerima.

“Kalau untuk data dari Kemensos sepertinya sudah mendekati valid mas. Tapi data yang Bappanas pertama memang tidak valid, tapi penerima bansos bisa dialihkan ke yang layak dengan berita acara dari desa,” ungkap dia.

Bantuan itu diberikan untuk membantu masyarakat. Selain untuk saat ini harga sembako tinggi, hal itu juga menjaga daya konsumsi masyarakat.

Penerima atau KPM harus sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat.

Pihaknya menjelaskan bansos BPNT itu berupa sembako kalau dirupiahkan bantuan tersebut senilai Rp 200.000 per penerima atau KPM. Bansos Bulog sejumlah 10 kg leadingnya di Dinas Ketahanan Pangan. Sementara santunan kematian Rp 1 juta lewat BPD.

Masing-masing jenis bansos, jumlah penerimanya berbeda tidak sama. “Untuk BPNT jumlahnya 120.164 kpm, santunan kematian 150 orang dan bansos beras sebanyak 147.800 KPM,” lanjutnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tri Haryumi mengatakan bahwa Dinas Sosial mengumpulkan semua operator SIKS-NG se-Kabupaten Pati selama dua hari pada Rabu sampai Kamis, kemarin.

“Operator SIKS-NG kita kumpulkan untuk membantu UHC. Sehingga pengusulan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dan BBL (Bayi Baru Lahir) bisa diajukan serentak ke Pusdatin (Kementerian Sosial),” kata Tri.

Pengumpulan operator desa tersebut, diharapkan hal ini mendorong desa proaktif agar segera mendaftarkan warganya yang kurang mampu masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lebih lanjut, dirinya mengemukakan bahwa UHC merupakan suatu istilah guna menyebut ketercakupan masyarakat terkait kepesertaan layanan jaminan kesehatan. Layanan kesehatan itu bisa dikelompokkan mandiri atau pun ditanggung oleh pemerintah.

“Nuwunsewu itu BPJS mas, bisa mandiri, tenaga kerja, subsidi masyarakat dengan PBI JK atau APBD. UHC itu sebutan atau istilah cakupan masyarakat terkait kepesertaan layanan jaminan kesehatan,” terang dia.

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan KC Pati, Wahyu Giyanto mengatakan UHC ditujukan untuk meningkatkan pelayanan serta memberi kemudahan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai tanpa ada diskriminasi.

“UHC itu diharapkan tidak ada kesulitan akses pelayanan kesehatan ketika sakit. Selain mempermudah pelayanan kesehatan, juga tidak ada diskriminasi kepada masyarakat apalagi mengenai akses pelayanan kesehatan,” ungkap dia.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsosp3akb, Tri Haryumi mengatakan warga miskin yang tak menerima bansos itu lantaran mereka belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah desa agar melakukan verifikasi dan validasi (verval) bagi masing-masing warganya siapa saja yang layak masuk ke DTKS sebagai syarat menerima bansos.

“Orang yang tidak mampu dari data (DTKS) banyak yang terlewatkan. Makanya, datanya kita serahkan ke desa untuk memvervalkan (warganya), mana yang layak dan tidak layak,” ujarnya menjawab soal data DTKS kepada wartawan, belum lama ini.

Verval data itu dimaksudkan agar data calon penerima manfaat nantinya benar-benar yang layak mendapat bansos.

Tri menyampaikan setelah proses verval selesai, bansos bagi warga miskin yang bersumber dari dana inflasi APBD Kabupaten Pati ini selanjutnya akan diserahkan secepatnya. Rencananya sebelum perubahan anggaran sudah selesai disalurkan.

Bantuan dari dana inflasi itu, kata dia juga akan disalurkan kepada kaum disabilitas. Berdasarkan data yang dimilikinya tahun 2021, jumlah disabilitas di Kabupaten Pati hampir menyentuh 7 ribu dengan berbagai komponen seperti disabilitas psikotis dan fisik. Disabilitas sendiri juga dibagi kategori ringan, sedang dan berat.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa bantuan dana inflasi disalurkan kepada veteran. Khusus untuk veteran, bantuan telah disalurkan beberapa waktu lalu dengan rincian Rp 450 ribu per KPM.

“Kami sebelumnya juga telah menyalurkan dana inflasi untuk 155 veteran, ya. Bansos kita serahkan dalam bentuk uang tunai. Untuk waktunya sudah sekitar sebulan kemarin kita serahkan,” tandasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Dinsosp3akb Pati Tri Haryumi, menyebutkan kemiskinan ekstrim kategori desil 1 di Kabupaten Pati 147 ribu lebih jiwa.

“Di Pati kalau hanya data belum disandingkan dengan di lapangan angka kemiskinan ekstrim desil 1 sekitar 147 ribu sekian jiwa. Angka DTKS kita 743.239 jiwa, atau sekitar 10 persen. Cuma ini masih baru data belum verval,” kata Haryumi di ruangnya.

Pihaknya mengatakan jumlah ini masih harus diverval. Karena di dalam data tersebut dimungkinkan ada yang sudah mampu dan ada yang meninggal. Dia meyakini data ini turun, tidak berkembang.

Menurut Haryumi, kemiskinan ekstrim desil 1 ini tengah menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Sebab desil 1 dikategorikan orang yang betul-betul tidak punya apa-apa yang pada dasarnya sebagai penerima Bansos PKH.

“Cuma harus diverval lagi, karena mungkin desil 1 ini sudah beranjak menjadi mampu. Dari pak Presiden Jokowi menghendaki tahun 2024 sudah 0 persen,” jelas dia.

Lebih lanjut, pihak mengakui jika saat ini angka tersebut masih diolah yaitu disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk disandingkan juga dengan NIKnya apakah sudah padu padan dengan Disdukcapil atau belum. Apalagi kalau belum punya E-KTP.

“Setelah itu baru kita turun lapangan, data kemiskinan ekstrim yang kita pilah dengan sandingkan Disdukcapil. Lalu ada instrumen seperti kuesioner,” tambahnya.

“Kemiskinan ekstrim desil 1, kata dia yaitu seperti Lansia, disabilitas, intinya yang tidak mampu tidak mempunyai apa-apa masuk di situ,” tandas Haryumi.