Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, pada Selasa (28/2) kemarin pihaknya telah menerima penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bersama jajaran lainnya.

“Kemarin saya telah menerima penghargaan Piala Adipura dari Bu Mentri Siti Nurbaya di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, yang ditemani jajaran PKPLH Kudus dan jajaran lainnya,” ujarnya.

Menurut Hartopo, penghargaan ini sangat luar biasa. Tak hentinya, orang nomor satu di Kudus itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kudus yang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan.

“Saya terimakasih ke masyarakat Kudus yang ikut berpartisipasi, juga dari stakeholder, terutama PT Djarum yang memberikan support dan sangat peduli terhadap lingkungan kebersihan,” ucapnya.

Ditambah, Dinas PKPLH Kudus, dan para tenaga penyapu jalanan yang selalu membuat Kota Kretek ini selalu bersih. Raihan tersebut diharapkan dapat memacu kinerja pihaknya dalam kedepan.

“Dengan adanya ini semoga kami makin tersupport dan termotivasi supaya kedepan lebih baik lagi,” ungkap kepada Samin News.

Lebih lanjut kata Bupati Kudus Hartopo, tentunya piala ini bisa menjadi inspirasi lainnya meskipun sebelum itu, Kabupaten Kudus juga pernah mendapatkan pada tahun sebelumnya.

“Piala Adipura Kencana ini semoga menjadi inspirasi kita, meski sebelumnya pernah mendapatkannya. Mudah-mudahan Kudus tetap menjadi bersih cantik,” terangnya.

Bahkan, Kabupaten Kudus agar selalu hijau dalam keindahan lingkungannya. Tentunya untuk elemen terkait juga harus berperan dalam menjaga kebersihan di Kota Kretek sapaan akrabnya.

“Kudus ini diharapkan selalu hijau untuk lingkungannya, serta semuanya harus ikut berperan dalam menjaga kebersihan Kudus,” tuturnya.

Hartopo juga selalu memberikan himbauan untuk selalu memilah sampah yang benar.

Kepala Dinas PKPLH Kudus Abdul Halil mengatakan, meskipun lahan TPA menipis menurutnya hal itu masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Ia tidak sepakat jika ada yang mengatakan overload.

“Meskipun kondisi TPA menipis, jadi kami masih bisa manfaatkan. Kalau ada yang bilang overload saya tidak sepakat hal itu,” katanya disela kesibukannya.

Kondisi terakhir TPA Tanjungrejo saat ini, ada dua macam, zona aktif yang merupakan tempat untuk meletakkan sampah yang baru diambil dari TPS dan zona pasif merupakan tempat sampah yang tidak aktif.

“Kondisi terakhir, ada zona aktif dan pasif,” kata Abdul Halil.

Kemudian ada gudang pemilah sampah yang bermanfaat untuk memilah sampah. Lalu yang tidak terpakai baru dibuang ke TPA. Selain itu nantinya akan dibantu dengan tanah uruk.

“Gunanya tanah uruk supaya tidak bau dan gas meta yang dikeluarkan dari sampah tidak menyebar,” ungkapnya.

Abdul Halil melanjutkan, pemanfaatan gudang pemilah sampah ini tentunya sangat penting bagi pihaknya. Disamping ada nilai produktifnya, bisa juga memiliki sebagai nilai ekonomi.

“Tentunya pemanfaatan gudang pemilah sampah sangat penting didalam memanfaatkan sampah yang bisa diolah,” jelasnya kepada Samin News.

“Sampah yang tidak terpakai residunya baru dibuang ke TPA,” lanjutnya.

Sementara itu, kapasitas TPA Tanjungrejo dapat menerima sebanyak 120 ton perharinya. Meskipun hal itu terbilang banyak, namun pihaknya masih sanggup memanfaatkan lahan yang ada.

“Untuk kapasitas masih sanggup dipakai. Ada lahan yang bisa dimaksimalkan dalam 3-4 tahun kedepan. Saat ini kita maksimalkan kondisi yang ada disini,” katanya.

Terkait hal tersebut, PKPLH Kudus akan usul kepada Bupati Hartopo terkait tanah uruk yang dapat menutup sampah yang baru datang. Selain itu revitalisasi kolam air yang berguna untuk menampung sampah.

“Saya usul ke beliau itu, tanah uruk, pembangunan talut yang sebelah selatan. 2015 itu kan baru dibangun sampai sekarang belum ada perbaikan. Revitalisasi kolam air, kolam yang menampung sampah dan penataan saluran,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Abdul Halil menyebut, pihaknya setiap tahun pastinya mengusulkan terkait perbaikan dan penganggaran RTLH.

“Terkait pengusulan itu sudah, bahkan setiap tahun kita mengusulkan karena ini untuk warga Kudus yang kediamannya tidak layak huni,” kata Halil sapaan akrabnya saat ditemui di sela kesibukannya.

Sementara itu, dirinya menambahkan, untuk rencana tambahan RTLH itu akan menyesuaikan APBD. Namun bisa juga mengusulkan sebanyak-banyaknya, tapi mekanismenya secara bertahap.

“Terkait perencanaan pengusulan berapa unit itu menyesuaikan APBD Kudus. Tapi kami mengusulkan sebanyak-banyaknya. Dan hal itu nantinya dilakukan secara bertahap,” kata dia.

Lebih lanjut, meskipun begitu tidak semuanya bisa tercover. Untuk pengerjaannya mengutamakan prioritas dahulu. Diantaranya, kondisi atap bocor atau tidak, menggunakan bambu atau genteng, keadaan lantai beralaskan tanah.

“Itu juga semuanya tidak tercover. Dikerjakan yang prioritas dahulu. Untuk indikator prioritas yang pertama yakni dari atap bambu, lantainya itu tanah tidak keramik, sanitasi juga sama, udara juga,” tuturnya.

Terkait pengusulan Rp 15 juta per unit itu, dirinya menghimbau untuk warga yang mendapatkan program RTLH hendaknya membantu atau terlibat dalam pembangunan rumahnya.

“Warga yang rumahnya ingin dibangun harusnya ikut terlibat karena nantinya untuk stimulan pembangunan rumah. Diharapkan warga lainnya juga bergotong-royong membantu,” pungkasnya.