Sujadi warga Wotan dari Gapoktan Sukolilo menyampaikan persoalan mengenai distribusi pupuk di lapangan. Dirinya menyatakan ada temuan bahwa pupuk bersubsidi dijual dengan harga melebihi HET.

“Ada persoalan penjualan pupuk bersubsidi itu dijual dengan di atas HET, ada KPL menjual di atas HET. Ini perlu pengawasan di lapangan,” kata Sujadi dalam rakor.

Menurutnya, selain itu ada juga penjualan pupuk secara paket padahal itu dilarang. Hal itu diakui sudah berjalan sejak lama. Sehingga dia meminta stakeholder terkait untuk melakukan tugasnya. Karena terdapat kesalahan yang tidak sama dengan aturan hukumnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum menyatakan bahwa bagi Kios Pupuk Lengkap (KPL) jika melanggar ada sanksi yang ditanggung. Bersama dengan Dinas Perdagangan akan menindak tegas, mulai dari teguran hingga rekomendasi pencabutan izin.

“Saya selalu bilang silahkan dilaporkan, baik dilaporkan ke dinas perdagangan selaku instansi yang mempunyai tugas pengawasan maupun ke kami kaitannya dengan penjualan eceran di atas HET yang ditetapkan,” kata Niken.

Dirinya mengakui memang banyak temuan di lapangan persoalan demikian. Hanya saja dia tidak menyebut berapa jumlah temuan itu. Dan di antaranya sudah ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ada beberapa kasus temuan di lapangan, ada yang sudah ditindaklanjuti. Dan mungkin masih ada permasalahan dengan petani. Salah satunya itu di Sukolilo,” terangnya.

Dia menekankan KPL wajib memasang papan informasi di tempat mengenai harga pupuk. Menurutnya ini aturan yang dirancang untuk meminimalisir kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan.

“Makanya ketika kita monitoring, dari Disdagperin meminta papan harga harus dipasang oleh KPL. Ini untuk mengurangi persoalan, karena petani harus tahu berapa harga Urea, berapa harga NPK,” pungkasnya.

Sementara dikutip dari situs Kementerian BUMN, untuk tahun 2023 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

Ada beberapa jenis pupuk, yaitu jenis Urea dan NPK. Hanya saja pengajuan pupuk NPK bagi petani di Kabupaten Pati ini terealisasi tidak sesuai dengan yang diajukan.

“Di tahun 2023 Pemkab Pati memperoleh kuota 47 ribu ton pupuk Urea. Jumlah ini sudah sesuai dengan yang kami ajukan sebelumnya,” kata Niken.

Dari sejumlah 47 ribu ton pupuk Urea dari pemerintah pusat tersebut, pihaknya menyatakan sedianya untuk mencukupi kebutuhan sekitar 140 ribu petani di Pati. Sedangkan pupuk NPK disepakati pemerintah pusat hanya setengah dari jumlah yang diajukan.

“Tapi yang NPK hanya bisa mendapatkan 50 persen jatah. Karena Pati hanya dapat alokasi NPK sebayak 26 ribu ton saja. Jumlah tersebut hanya separuh dari usulan,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya meminta toko-toko kios pupuk terkait dengan kebutuhan pupuk di wilayahnya masing-masing. Sehingga diketahui dan menjadi masukan untuk ke depannya. Di samping itu, apa yang menjadi kebutuhan pokok dari petani ini tersedia.

“Kita selalu menekankan jangan sampai distributor tidak ada pupuk bagi petani. Ini harus terpenuhi sebab sudah ada aturannya Permendag nomor sekian itu. Kios pengecer harus selalu siap sedia,” jelasnya.

Menurutnya, peraturan tersebut untuk mengantisipasi terkait dengan kelangkaan pupuk seperti yang pernah terjad dan tidak terulang kembali ke depannya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dispertan Pati Kun Saptono menjelaskan banjir sempat menggenangi padi, tanaman yang berumur variatif itu akhirnya tak bisa dipanen.

“Periode pengamatan 1 sampe 5 Desember 1.477 hektar yang terkena banjir. Sementara ada puso 652 hektar sekitar 40 persennya. Tersebar di wilayah Kecamatan Margorejo, Pati, Jakenan, Gabus, Kayen, Juwana, Sukolilo,” kata Kun di kantor, Jumat (16/12/2022).

Pendataan yang dilakukan oleh Dispertan disebutkan dua kali setiap sebulan. Jumlah tersebut masih belum tercakup data keseluruhan gagal panen jangka waktu setahun ini. Kun menjelaskan secara total tanaman padi puso setahun ini seribu lebih.

“Total kumulatif atau dalam setahun 5.681 hektar, yang puso 1.282 hektar. Keseluruhan tanaman padi (yang puso). Ini data yang kami peroleh dari mitra kami petugas PUPT,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku meski petani mengalami gagal panen akibat banjir, namun pemerintah pusat hingga daerah diakui tak bisa berbuat banyak. Hal itu lantaran kondisi keuangan yang dimiliki. Pihaknya menyatakan jika ada anggaran pasti akan menjadi prioritas.

“Dikarenakan dari kabupaten maupun provinsi belum ada anggaran, jadi kami tidak bisa menyediakan bantuan. Kita lihat apakah pusat tersedia, menjadi prioritas kalau ada anggaran baik pusat maupan provinsi,” ujarnya.

“Yang jelas daerah tidak tersedia (anggaran) karena kondisinya juga di akhir tahun. Kami tidak bisa berempati berpartisipasi sementara belum tersedia anggaran. Tidak bisa menjanjikan. Sementara swadaya dari masyarakat sendiri,” pungkasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian itu telah diundangkan pada 8 Juli 2022. Dijelaskan hanya 9 komoditas yang bisa memperolehnya, adapun ubi singkong tidak masuk di dalamnya.

“Kami sudah pernah berkirim surat ke pak Presiden Jokowi, sebelum keputusan ini diberlakukan. Surat itu tentang usulan ubi kayu untuk dipertimbangkan agar tetap bisa mendapatkan pupuk subsidi,” kata Kepala Dispertan, Nikentri Meiningrum, Jumat (21/10/2022).

Menurutnya, dengan dihapusnya ini jelas membuat petani ubi kayu merasa keberatan. Terlebih, petani ubi kayu di Kabupaten Pati cukup banyak yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati.

Selain itu, dia mengakui memang tanaman ini sangat potensial. Dirinya menyebut tanaman ubi kayu di Kabupaten Pati diperkirakan dengan luas 15 ribu hektar. Sehingga menjadi momok bagi petani ubi kayu.

Kemudian, pihaknya menyatakan Dispertan berencana akan kembali lagi mengirim surat. Nantinya surat itu ditujukan kepada Komisi IV DPR RI.

“Setelah aturan itu diberlakukan, kami juga diminta pak Pj Bupati Pati untuk berkirim (lagi) saja. Kita akan coba, misalnya juga ke Komisi IV DPR, kita beri masukan juga. Kami berusaha agar apa pupuk subsidi dapat,” jelasnya.

Ini perlu dilakukan mengingat pupuk non subsidi harganya sekitar 3 – 4 kali lipat dibanding dengan pupuk subsidi. Dia juga memberi saran bagi petani agar beralih menggunakan pupuk organik.

Sebagai informasi 9 komoditas yang memperoleh pupuk subsidi di antaranya Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe, Tebu Rakyat, Kopi dan Kakao. Kemudian pupuk subsidi yang disalurkan hanya dua yaitu Urea dan NPK.