Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama dengan tim melakukan survei kondisi kelayakan jalan alternatif. Dikatakan kondisinya rusak parah akibat banyaknya kendaraan yang melintas ditambah lagi dengan curah hujan.

Hanya saja agar jalan alternatif itu bisa dilewati secara aman dan nyaman, dia mengatakan Penjabat (Pj) Bupati Pati sudah menginstruksikan dilakukan pengaspalan. Dan kini sudah selesai.

“Tanggal 8 Desember kita survei jalan alternatif antisipasi kemacetan di Pantura imbas dari perbaikan Jembatan Juwana,” kata Teguh dalam rekamannya yang ditulis Jumat (23/12/2022).

“Jalan Alternatif Glonggong, sebelumnya rusak parah alhamdulillah sekarang sudah nyaman dilewati. Jalan alternatif itu mulai Sampang Glonggong – Jakenan Batursari,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menuturkan selain alternatif untuk mengurai kemacetan saat Nataru. Juga sebagai jalan alternatif imbas dari dibangunnya jembatan Juwana di jalur Pantura tersebut.

Menurutnya, ini langkah yang ditempuh pihak berwenang aar tidak macet di Pantura. Adapun yang dialihkan khusus kendaraan pribadi. Jalan alternatif ini tetap dibuka sampai pembangunan jembatan Juwana selesai dikerjakan yang diperkirakan hingga pertengahan April 2023 mendatang.

“Saat Nataru kita perkiraan normal saja, seperti hari-hari biasa enggak ada kenaikan volume kendaraan. Meski libur panjang, tapi berbeda dengan libur Idul Fitri,” terangnya.

Teguh menambahkan, Pemkab Pati juga membuka layanan Posko Nataru, yaitu di Alun-alun Pati dan di Juwana. Selain dari Dishub, juga bersama petugas Satlantas, Satpol dan instansi lain.

Uji kir merupakan serangkaian kegiatan uji kendaraan sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan. Utamanya kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Itu ia tegaskan sebelumnya sempat berhembus informasi yang menyebut ada Pungli pada lingkup Dishub Pati. Dia mengaku tak pernah dikonfirmasi perihal pelayanan kir. Menurutnya, informasi tersebut adalah tak mendasar.

“Saya kaget, sebelumnya disebutkan bahwa ada informasi Pungli yang melibatkan pimpinan Dishub. Padahal saya gak pernah dikonfirmasi minta data kaitannya itu,” ucap Luhur, Kamis (22/12/2022).

Menurutnya, pelayanan Dishub Pati semakin mudah dengan berbagai inovasi yang diberikan. Pimpinan dinas juga melakukan tugasnya dalam hal pengawasan serta penguji kendaraan bertugas sudah sesuai SOP yang berlaku. Termasuk ada papan informasi berkait dengan teknis uji kir.

“Ada CCTV, Hotline Service, papan informasi tertera jelas biaya ujinya, kendaraannya itu sudah jelas. Jadi dikatakan ada Pungli itu hoaks dan tidak mungkin. Kalau pun ada, tolong dibeberkan data aslinya, saya berani bertaruh gak ada,” terangnya.

Luhur menjelaskan uji kir kendaraan yang berlaku di Dishub saat ini semuanya by internet melalui digitalisasi. Misalnya pendaftaran melalui web ngekir online. Kemudian pembayaran juga melalui M-Banking.

“Pemilik daftar di (web) ngekir online, ngisi data identitas, penetapan jadwal. Kemudian keluar biling dimana harus dibayar pemilik kendaraan. Bisa M-Banking, Ovo ataupun pakai pembayaran uang digital lainnya,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Dishub Pati Teguh Widyatmoko, menegaskan pelayanan by digital ini tujuannya adalah untuk menghindari kontak langsung dengan wajib kir. Artinya untuk menghindari peluang terjadinya praktik Pungli. Selain itu, ada pegawai yang dipercaya untuk mengawasi.

“Kita tekankan pelayanan sesuai SOP. Pendaftaran dilakukan secara online, (pembayaran) kita sediakan Bank Jateng. Kemudian kita tekankan penguji tidak bersentuhan langsung wajib uji untuk menghindari Pungli,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Kabid Dalops) Dishub Pati, Nita Agusningtyas menyatakan kegiatan itu dilakukan di depan Plaza Pragolo. Sedikitnya, pihaknya bersama instansi gabungan memeriksa 30 angkutan.

“Tujuannya sebagai langkah antisipasi kami terhadap lonjakan penumpang saat libur Nataru. Bagaimana kondisi angkutan yang digunakan,” ujarnya, Rabu (21/12/2022).

Selain Dishub Pati, dalam kesempatan ini dilibatkan antaranya Satlantas Polresta Pati, Jasa Raharja dan Balai Sarana Prasarana Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasilnya, berdasarkan pendataan yang dilakukan tidak ada persoalan bagi angkutan-angkatan tersebut.

Menurut Nita, penyedia jasa transportasi telah mengikuti prosedur standar prosedur. Sehingga dalam kesempatan tersebut, tidak ada pelanggaran yang ditemukan.

Tak hanya memeriksa standarisasi kendaraan, petugas gabungan juga melakukan pembinaan serta memeriksa terkait protokol kesehatan (prokes). Lantaran di Jawa – Bali masih diterapkannya pemberlakuan pembatasan.

Pembatasan di Jawa – Bali masih diterapkan. (mengantisipasi) kemungkinan yang terjadi seperti ledakan penumpang. kita data dan juga lakukan pembinaan terkait prokes,” pungkasnya.