Kepala Bidang Perdagangan, Koeswantoro mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya Kabupaten Pati tahun 2023 mendapat alokasi 35.336 metrik ton atau sebanyak 11.778.666 tabung. Ditambah lagi dengan cadangan 2.360 metrik ton atau 786.666 tabung.

“Kami usulkan kebutuhan dengan perhitungan dan sudah direalisasi pihak-pihak Pertamina. Seharusnya cukup, jika tidak ada penyimpangan baik di pengecer atau pun agen,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Di samping itu, dia membeberkan setiap ada momen tertentu hari-hari besar misalnya, saat Idul Fitri, Idul Adha, hingga momen sedekah bumi konsumsi gas meningkat. Disdagperin juga mengusulkan kuota tambahan kepada produsen.

“Saya rasa cukuplah ya jumlahnya. pengiriman dari sana (Pertamina) juga lancar selalu rutin tidak ada kendala. Belum lagi kami selalu mengajukan kuota tambahan. Bulan Agustus kemarin dapat tambahan 21.840 tabung dari Pertamina,” jelas dia.

Lebih lanjut, Kuswantoro mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan kondisi ke lapangan terkait persediaan gas di masyarakat beberapa kali. Dia mengaku terjun ke sejumlah wilayah mulai Dukuhseti hingga Juwana untuk pendataan sampling.

Dari upaya yang dilakukan turun ke lapangan itu, dia menyatakan pasokan gas melon masih tersedia. Tidak ada kelangkaan barang. Hanya saja, di aturan baru tidak ada jatah untuk pengecer. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya.

Aturan dulu itu untuk konsumsi rumah tangga 70 persen, usaha mikro 20 persen, dan pengecer 10 persen. Sementara saat ini untuk pengecer tidak ada. Jadi, yang biasanya mengecer pasti sekarang kesulitan. Nah dari sana kemungkinan timbul pembicaraan bahwa ada kelangkaan gas lpg,” pungkasnya.

Melambungnya harga beras ini, oleh stakeholder terkait mulai dari Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) mencari solusi atas kejadian tersebut.

“Pimpinan dewan bersama Komisi B antisipasi kenaikan sembako atau kenaikan beras. Karena di situasi banjir ini ada kenaikan beras yang terlalu melejit. Pimpinan dewan bersama Komisi B melakukan Rakor dengan Bulog beserta Dinas Perdagangan Kabupaten Pati,” Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin usai Rakor, Kamis (12/1/2023).

Pertemuan sejumlah instansi ini disepakati untuk segera dilakukan operasi pasar murah. Tujuannya untuk mengantisipasi inflasi lantaran melejitnya harga beras. Adapun harganya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HUT) dan jumlah yang dijual sesuai stok beras yang dimiliki Bulog.

“(Rakor) tadi disepakati stok beras Bulog untuk operasi pasar dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beras. Oleh Komisi B minta segera dilakukan operasi pasar,” jelasnya.

“Bulog masih mempunyai 980 ton sekian beras dengan harga untuk operasi pasar dari Bulog itu Rp 8.300. Kalau keluar itu di bawah HET,” sambung Ali.

Sedangkan Kepala Perum Bulog Pati, Ricky Soeasono membenarkan bahwa saat ini harga beras telah melambung. Dan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menggelar pasar murah.

“Rencana operasi pasar kalau di kantor dilakukan terus, kalau ada permintaan misalnya dari kecamatan atau dari instansi terkait biasanya kita ikutin mereka mintanya dimana kita turun. Kita standby di gudang dan di kantor,” jelasnya.