Di Kabupaten Pati akhir tahun 2022 kemarin dan awal tahun 2023 ini terjadi banjir cukup parah. Banjir ini salah satunya adalah akibat luapan dari Sungai Silugonggo mulai dari hulu sampai muara aliran.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Sudarno penanganan enceng gondok di sungai merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pihaknya menyebut bukan ranahnya daerah.

Selain itu, dia mengaku telah melaporkan kondisi tanaman enceng gondok di Pati ke BBWS Pemali Juana. Salah satunya adalah Sungai Silugonggo Juwana dan Sungai Simo yang harus segera mendapat tindakan dari pihak berwenang.

“Penanganan enceng gondok itu kita sudah komunikasikan dengan pihak BBWS. Penanganan itu kan sifatnya rutin. Responnya itu penanganannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Mereka yang menangani kami laporkan itu,” ujar Sudarno yang ditulis Jumat (7/7/2023).

Menurutnya alur penanganan sungai yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pati melaporkan kepada BBWS. Artinya laporan itu dari bawah bersifat vertikal.

“Penanganan enceng gondok kan sifatnya emergency ya. Pertumbuhannya itu musim tertentu, nah meski di musim tertentu harapannya ketika di saat pembersihan ya kita komunikasikan dengan BBWS,” jelasnya.

Sudarno mengakui bahwa tanaman enceng gondok menghambat laju air. Termasuk tragisnya adalah ketika laju air terhambat menyebabkan warning bagi masyarakat di bantaran sungai lantaran akan memicu banjir naik ke permukaan.

Dia mengaku untuk menangani persoalan itu pihaknya hanya bisa melakukan pelaporan sesuai dengan kapasitas. Selain itu, juga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Serta perlu menggandeng komunitas peduli sungai.

“Penanganan enceng gondok memang perlu menggandeng komunitas-komunitas peduli sungai. Termasuk juga dari komunitas Jampisawan yang sebentar lagi mau mengikuti lomba dari Pusdataru,” tandasnya.

DPUTR Pati itu mengusulkan sebanyak 13 ruas jalan daerah kepada pemerintah pusat pada Februari lalu kepada pemerintah pusat melalui Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Jawa Tengah. Tetapi usulan jalan itu menunggu cek kemampuan fiskal atau pengelolaan anggaran dari sektor pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Informasi terakhir yang kami terima dari BBPJN soal usulan perbaikan jalan Inpres Kabupaten Pati tinggal menunggu cek kemampuan fiskal dari Kemenkeu,” kata Plt Kabid Bina Marga pada DPUTR Pati, Hasto Utomo, Kamis (6/7/2023).

Dia menjelaskan program nasional itu pada Selasa kemarin juga dibahas dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi V DPR RI dengan Kemenpupr serta kementerian terkait. Olehnya, diharap dalam waktu dekat ada kejelasan realisasi pekerjaan konstruksi tersebut.

“Kemungkinan minggu-minggu ini sudah ada informasi. Karena targetnya, menurut Balai Jalan (BBPJN) kalau lolos cek kemampuan fiskal dari Kemenkeu akhir Juli sudah terkontrak,” sebutnya.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan dari 13 usulan ruas jalan itu, 7 di antaranya diverifikasi pemerintah pusat masuk sebagai longlist atau prioritas yang akan lolos.

“Pertimbangannya adalah kerusakan jalan tersebut 7 titik ruas jalan sebagai prioritas karena kondisinya cukup parah, yaitu adanya imbas dari kemacetan pantura kemarin,” terang Hasto

Untuk diketahui 7 titik jalan prioritas bakal diperbaiki itu antaranya Jaken-Batangan, Jaken batas Kabupaten Blora, Jaken-Jakenan, Gabus-Winong, Gabus-Tambakromo, Pati-Gabus, serta Pati-Gembong.