Distribusi Bansos kepada penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk membantu kesejahteraan sosial. Yang mana jumlah total bantuan itu sebanyak Rp400 juta, per orang memperoleh senilai Rp2 juta.

Dalam kesempatan itu Pemkab Pati selain menyerahkan Bansos kepada penyandang disabilitas, juga memberikan paket produk UMKM kepada tenaga kesehatan (Nakes). Ini diberikan kepada sebanyak 4 ribu sekian nakes yang telah membantu pemerintah menangani Covid-19 dan vaksinasi.

“Tiap tahun kita berikan tali asih kepada teman-teman ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas maupun tenaga kesehatan. Sebelumnya, pemerintah juga memberikan bantuan serupa kepada guru TPQ, Madin,” kata Bupati Pati, Haryanto dalam sambutanya.

Bupati menjelaskan meski nilainya tidak seberapa, namun ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Di sisi lain, bantuan paket UMKM kepada nakes ini sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo untuk membeli produk-produk lokal.

“Saya mohon maaf nilainya kurang maksimal, tapi paling tidak perhatian pemerintah kepada disabilitas dan ini dari nakes juga saya sampaikan terima kasih. Semoga ini bisa dinikmati bersama dengan keluarga,” terangnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkopumkm), Wahyu Setyawati menyatakan bahwa paket produk UMKM itu merupakan produk lokal. Terdiri dari 104 UMKM dengan jenis beragam.

“Produk UMKM lokal itu seperti makanan ringan, madu, empon-empon, pokoknya semua produk-produk UMKM,” jelas Wahyu.

Menurutnya hal ini merupakan berkah baik bagi Nakes yang menerima maupun pelaku UMKM yang produknya dibeli. Kemudian, ini merupakan perhatian Pemkab kepada Nakes yang berusaha membantu menangani dalam bidang kesehatan, termasuk capaian vaksinasi di daerah.

“Melalui pembelian UMKM lokal ini mampu meningkatkan daya beli ekonomi masyarakat, produksinya meningkat, cash flow juga baik, dan bisa bertahan walaupun dalam kondisi masih pandemi,” harapnya.

Pihaknya menyebut sedianya pendaftar harus memiliki bukti usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta foto tempat usaha. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pendaftar tidak masuk dalam kualifikasi.

“Harapannya semua yang sudah mendaftar dan dinyatakan layak, semoga bisa mendapatkan semua. Tetap harus diingat, bantuan ini nantinya akan di cek lapangan. Apabila diketahui ada yang tidak sama, maka dana hibah tersebut diminta untuk mengembalikan,” ucapnya, Kamis (22/4).

Pasalnya, penentuan lolos tidaknya pendaftar BPUM adalah pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah melalui Dinkopumkm hanya perantara yang bakal diteruskan ke pusat. Selain itu, pendaftaran bantuan sosial ini melalui online, tetapi pihaknya memverifikasi ulang dpada saat mendaftar online itu.

“Verifikasi awal memang dilakukan di Dinkopumkm Pati. Kemudian verifikasi selanjutnya nanti dilakukan oleh Dinkop Jateng, baru di teruskan ke Pusat,“ terangnya.

Wahyu menyatakan pendaftar BPUM telah mencapai 8 ribu lebih. Tetapi ada sebagian dari mereka data yang diajukan tidak valid. Pihaknya mengaku sedikitnya terdapat hampir seribu dikarenakan rata-rata salah menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan.

“Ada juga warga yang tidak memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga tidak kami masukkan dalam proses verifikasinya. Karena pendaftaran kan melalui online, harus disertakan semua berkas persyaratannya,” Wahyu menjelaskan.

Kabid UMKM, Kristiyanto menambahkan penutupan pendaftaran BPUM telah ditutup oleh Dinkopumkm. Namun untuk pemberkasan pengumpulan berkas masih bisa kami terima dan kami tunggu.

Kristiyanto menjelaskan pengiriman berkas dari pihaknya itu dimungkinkan hari ini hari terakhir pengiriman. Artinya berkas pendaftar yang telah diverifikasi itu bakal diteruskan ke Dinkop Jateng.

“Sudah kami tutup, Kamis (22/4) kemarin sesuai dengan komitmen surat edaran, dari tanggal 12 s/d 22 April pukul 14.15 WIB link kami tutup. Dan hari ini mungkin hari terakhir kami mengirim berkas atau data pendaftar ke provinsi,” katanya.