Hal tersebut seseuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati saat ditemui di Gedung DPRD Pati, Kamis (4/2/2021).

“Mengacu UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tentu semua perlu membreak down menjadi rencana induk di masing-masing kabupaten dan kota,” jelasnya.

Sebagai inisiator, Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat berharap agar nanti semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan peluang yang sama dengan masyarakat umum terkait dengan pendidikan, pekerjaan, maupun hak yang lainnya.

“Meskipun begitu, kami memang memerlukan waktu yang panjang untuk membahas hal ini karena Perda Disabilitas ini banyak beririsan dengan perda yang lain seperti HIV, layanan kesehatan dan yang lain. Untuk itu kami perlu mencermati lebih detail dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya,” tandasnya.

Seperti kita ketahui bahwa perpanjangan tersebut telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Roihan mengaku optimis bahwa perpanjangan PPKM kali ini tentu akan sangat membantu upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati.

“Yang terpenting adalah peningkatan kualitas koordinasi dalam penerapan PPKM kali ini. Jika hal ini dimaksimalkan, saya yakin hasilnya pun akan lebih memuaskan,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Sabtu (23/1/2021).

Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam pemberlakuan PPKM pertama kemarin.

“Saya lihat pemerintah daerah sangat serius dalam penerapan PPKM. Hal ini tentu dapat menjadi pertanda baik bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati,” tandasnya.

Selain menemui konstituen untuk mendengarkan aspirasi, dalam kesempatan ini  Roihan juga turut memanfaatkan momen tersebut untuk turut mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada masyarakat Kecamatan Gunungwungkal.

Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Pati turut menjadi kabupaten yang diwajibkan menyelenggarakan PPKM sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah bernomor 443.5/0000 429 sebagai bentuk pengendalian angka penyebaran Covid-19.

“Dalam hal ini pemerintah daerah tentu sangat memerlukan kerjasama dari masyarakat untuk turut mensukseskan upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News.

Lebih lanjut Roihan berharap agar seluruh masyarakat Kecamatan Gunungwungkal untuk membatasi berbagai kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan melalui kebijakan PPKM di Kabupaten Pati.

“Selain itu, saya juga berharap agar semua masyarakat  tetap menjaga segala bentuk protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah,” tandasnya.

Menurutnya target tersebut belum bisa tercapai pada tahun ini, dikarenakan adanya refocusing anggaran menyusul terjadinya pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati.

“Kabupaten Pati sendiri sebenarnya masih kurang dan belum sesuai dengan target. Hal tersebut dikarenakan target untuk tahun ini terkena refocusing, berdasarkan data November kemarin masih kurang 33 persen,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Sabtu (12/12/2020).

Meskipun begitu, Bambang tetap mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kondisi yang sedang serba terbatas seperti sekarang ini.

Selain itu, kepada para perangkat desa khususnya Kepala Desa agar tidak mematok terlalu tinggi anggaran pembuatan, selain yang diperbolehkan oleh Pemerintah saat ini agar tidak terjadi masalah hukum seperti yang sudah-sudah. (ADV)

Menurutnya, dalam momen libur panjang seperti ini tentu sangat penting bagi semua pihak untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada. Terlebih dengan status Pati yang masih digolongkan sebagai zona merah Covid-19.

“Meskipun dalam kondisi libur panjang, kita tentu tidak boleh lengah dan mengabaikan semua protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Sabtu (12/12/2020).

Lebih lanjut, anggota Dewan Pati termuda tersebut mengatakan bahwa perlu adanya kesadaran kolektif dari semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam mensukseskan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu, Bupati sempat mengatakan bahwa faktor utama  yang memicu meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pati karena kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu mari kita patuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku,” pungkasnya. (ADV)

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Fraksi NasDem, Roihan S, Pd. I mendukung dengan apa yang menjadi keputusan Disdikbud Pati. Menurutnya, memang terlalu riskan jika pembelajaran tatap muka diberlakukan.

“Selain itu, hal ini kan berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menunda KBM tatap muka di Januari 2021 di Jawa Tengah lantaran terjadi klaster covid-19 baru di lingkungan sekolah yang diuji cobakan untuk KBM tatap muka,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim telah memperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021, akan tetapi pihaknya berharap agar semua pihak bisa menerima keputusan Disdikbud Pati.

“Saya berharap agar semua masyarakat bisa menerima dan mendukung segala langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (ADV)

Bertempat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pati, Komisi A bersama dengan perwakilan Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Pati menerima aduan terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan dengan keterangan salah satu perwakilan warga yang bernama Totok Antoro, Kadusnya saat ini telah berjalan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pasalnya mulai dari masa awa; pandemi Covid-19 hingga bulan Oktober tidak pernah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pihaknya meminta agar yang bersangkutan sadar dan mengundurkan diri karena sudah tidak dikendaki lagi oleh warganya, atau dipaksa untuk diberhentikan dari tugasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo mengatakan bahwa dalam hal ini pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan.

“Akan tetapi jika memang sudah tidak sesuai dengan prosedur, ya silahkan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.

Pada momen tersebut pula, ia meminta kepada Tapem Setda Pati untuk mempertajam Perbup maupun Perda terkait permasalah semacam ini agar kedepannya para perangkat bisa benar-benar berjalan sesuai dengan rules yang ada. (ADV)

Hal tersebut ia sampaikan menyusul angka penyebaran Covid-19 masih tergolong tinggi. Selain itu, sejak Oktober lalu Kabupaten Pati sendiri masih berstatus sebagai zona merah penyebaran Covid-19.

“Mari kita dukung upaya pemerintah daerah maupun pusat terkait upaya penanganan pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut, anggota dewan dari Partai Gerindra tersebut juga mengatakan bahwa masyarakat memang sangat perlu memahami terkait kondisi yang sedang kita hadapi saat ini.

“Libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini tentu akan terasa berbeda. Jika biasanya libur seperti ini terasa begitu riuh, mungkin kali ini kita perlu melakukan beberapa penyesuaian,” pungkasnya. (ADV)

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika agama dan pancasila dijadikan sebagai cerminan perilaku individu dan masyarakat maka akan menciptakan budaya pada lingkungan sosial yang baik pula.

“Sederhananya seperti ini, jika masyarakat mampu menjadikan agama dan pancasila sebagai cerminan perilaku mereka, tentu nilai-nilai keburukan yang bermanifes dalam bentuk tindak korupsi juga akan mereda,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Rabu (9/12/2020).

Akan tetapi, Bandang pun menyebut bahwa memang tidak mudah untuk meletakan kedua unsur tersebut di tengah masyarakat dan lingkungan negara, hanya saja diperlukan keseriusan dan niatan yang sama dari semua elemen untuk mengupayakan hal tersebut.

“Sebenarnya dengan maraknya praktik tindak pidana korupsi, hal tersebut secara tidak langsung menyiratkan sebuah pertanyaan apakah kita cukup pancasilais dan agamis selama ini?,” pungkasnya. (ADV)

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi bisa terjadi di mana saja termasuk di tingkat desa sekalipun.

“Urusan dana desa itu hal sensitif dan cukup rawan disalahgunakan. Untuk itu, bertepatan dengan Hakordia Tahun 2020 saya ingin kembali mengingatkan agar semua berhati-hati dalam urusan penggunaan dan pengelolaan dana desa,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Rabu (9/12/2020)

Terlebih, Kabupaten Pati pada bulan Maret mendatang rencananya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti oleh 250 desa di Pati.

“Saya berharap agar nantinya semua pemdes di Pati bisa menggunakan Dana Desa sebaik mungkin sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Jangan sampai ada niat buruk seperti korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi dari dana desa,” pungkasnya. (ADV)