Menanggapi hal tersebut Ketua Pansus III Sutejo menyebut bahwa saat ini sebanyak 18 desa wisata di Kudus yang sudah memiliki Surat Keputusan. Target tersebut kedepan rencananya merata ke semua desa yakni di 123 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Kudus.

Ia menyampaikan, melalui kebijakan pemerintah daerah, Ranperda ini dibuat agar masing-masing desa di Kabupaten Kudus dapat segera membentuk desa wisata dan menjadi desa yang lebih mandiri kedepannya.

“Harapannya nanti terdapat peningkatan ekonomi di desa. Jika desa wisata maju, UMKM desa juga bisa terakomodir dan lebih mengcover potensi lokal,” tandasnya.

Selain itu pihaknya mengaku, Ranperda ini dibuat bertujuan agar dalam satu pasal terdapat kepedulian pemerintah daerah dalam membantu desa-desa yang sedang berkembang.

“Nantinya akan ada penambahan anggaran untuk peningkatan desa wisata. Bisa dalam bentuk dana hibah. Kami juga himbau kepada Dinas Pariwisata agar ikut serta membantu dan memfasilitasi desa yang sedang merintis desa wisata agar bisa lebih baik,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Pansus III Rochim Sutopo menyebut bahwa pihaknya akan berusaha membantu menggali potensi desa, serta dapat membangun ekonomi yang ada di kota kretek ini.

“Supaya desa bisa berbenah melalui kearifan lokal dengan memberikan inovasi di desa masing-masing dan menambahkan pendapatan desa. Upayakan hasil produk kearifan lokal melalui UMKM,” jelasnya.

Rochim menegaskan bahwa ranperda inisiatif ini harus segera direalisasikan agar dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, khususnya UMKM di Kudus.

“Dengan adanya inisiatif ini kita menggali potensi desa. Tentunya upaya ini tidak luput dari peran serta masyarakat untuk ikut membantu membangun bersama,” ungkapnya.

Kedepan dia berharap nantinya masyarakat di sekitar desa bisa membantu memperkenalkan produk disekitar desanya melalui UMKM agar dapat berkembang, sehinga ranperda ini perlu ditetapkan di DPRD.

“Tentunya hal itu dalam rangka agar ekonomi di desa bisa tercapai seperti kesejahteraaan dan keadilan di masyarakat Kabupaten Kudus,” pungkasnya.

Diketahui, rapat pembahasan tentang pemberdayaan desa wisata itu dihadiri oleh Ketua Pansus III Sutejo, Wakil Ketua Pansus III Rochim Sutopo, Anggota Pansus III Sa’diyanto, Anggota Pansus III Susanto dan Kasi Disbudpar Kudus M Aflah di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kudus.

AKBP Budi Adhy Buono menyampaikan, ketika berkunjung di Desa Jragung, ada warga yang mengeluh desa wisata di kediamannya dijadikan tempat bolos saat jam pelajaran sekolah masih berlangsung.

“Saya didampingi pejabat utama Polres Demak telah berkunjung ke Desa Jragung. Kemudian ada yang mengeluh tentang siswa bolos saat jam berlangsung,” jelasnya.

Selain itu, tempat yang dikeluhkan tersebut juga digunakan untuk pesta miras dan trek-trekan remaja. Tentunya hal tersebut mengganggu kenyamanan warga sekitar dan tindakannya membuat resah.

Dia meminta kepada warga agar tidak takut melaporkan segala bentuk gangguan Kamtibmas kepada jajarannya. Lebih lanjut, masukan masyarakat juga diperlukan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja .

“Semoga ada masukan dari masyarakat. Itu sangat berguna untuk memperbaiki kinerja jajarannya kedepan,” bebernya.

Tentunya hal itu, lanjut AKBP Budi Adhy Buono, berdampak kepada masyarakat yang merasa nyaman dan aman. Hasilnya, dengan hal ini pihaknya merasa dekat dengan masyarakat.

“Alhasil kedepan masyarakat merasa aman dan nyaman. Dan hubungan polisi dan masyarakat tentunya akan semakin dekat,” imbuhnya.

Bersama jajarannya, Budi mengungkapkan bahwa, pihaknya akan mengintensifkan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan melakukan razia pelajar di tempat yang dipakai nongkrong pada jam sekolah.

“Kami akan melakukan razia penyakit masyarakat diantaranya kenakalan remaja dan pelajar bolos pada jam pelajaran. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan situasi kondusif di wilayah Demak,” pungkasnya.

Taufiq selaku Ketua Pokdarwis Desa Gribig menyebut kegiatan yang digelar merupakan salah satu bentuk desa wisata dalam mengadakan Guide Lokal yang nantinya akan digunakan sebagai penerima tamu.

“Kegiatan tersebut berguna untuk membentuk Guide handal dalam mempromosikan atau mengenalkan Desa Wisata Gribig unggulan ke masyarakat luar maupun dalam Kudus,” kata dia.

Kegiatan tersebut dihadiri pemateri yang memiliki pengalaman sebagai Guide lokal Andhini Banu dan Tim Lelana Rahmat Hidayat. Hasil setelah mengikuti pelatihan itu diharapkan peserta mampu menjadi Guide Lokal yang menceritakan potensi lokal Desa Gribig.

“Diharapkan bisa bercerita dengan detail dan bisa menarik wisatawan kembali. Potensi Wisata Gribig yakni, Edufarm (Pertanian dan peternakan), Edukraf ( Batik, Fashion, dan aksesoris). Kuliner dan makanan khas seperti sambel klitih. Untuk Religi Sunan Kedu,” tuturnya.

Rahmat Hidayat menambahkan, dalam mempersiapkan Desa Wisata Gribig para peserta juga disiapkan untuk memiliki Publik Speaking yang bagus. Agar mampu menjadi Guide yang baik dan mampu mempromosikan wisata Gribig.

Sementara itu untuk kendala, menurut Dayat sapaan akrabnya, peserta merasa takut dan tidak percaya diri. Dirinya menyampaikan ketika ingin menjadi Guide itu harus berani.

“Jadi Tour Guide harus banyak berlatih bisa berinteraksi sering kepada orang lain. Agar dapat ilmu bagaimana cara ngomong yang baik,” tandasnya.

“Antusiasme peserta yang ikut cukup lumayan dan jauh dari expetasi, saya pikir kurang tertarik PR tapi ternyata banyak dan mereka semangat dan ada beberapa yang coba,” tambahnya.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu barunya yang mempraktikkannya di tempat wisata yang ada di Gribig maupun lainnya.

Acara yang berlangsung di Kedai Kopi Watu, Desa Watuaji, Kecamatan keling, Jepara, Rabu (29/Desember) 2021 kemarin tersebut digagas oleh Wakil Ketua DPRD Jepara, Drs H Junarso. Selain Petinggi Tempur Maryono, Petinggi Watuaji Junedi, Petinggi Damarwulan Kastono yang diwakili salah seorang perangkat desa, serta Petinggi Klepu Sutoyo juga hadir pengurus BPD, Karang Taruna, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Tema besar pertemuan tersebut adalah ”Bersama Membangun dan Menuju Desa Wisata.” Sedangkan salah satu cara yang harus dilakukan, yaitu memperkuat jejaring empat desa serta jejaring eksternal, untuk mendukung pengembangan desa-desa tersebut menuju desa wisata. ”Tujuannya, melalui pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujar H Junarso.

Beberapa rencana pun telah disusun dan menunggu dimatangkan, untuk kemudian dieksekusi. Selebihnya adalah terus bergerak perlahan, tapi pasti menuju kesejahteraan masyarakat lewat wisata, sehingga desa-desa yang bersangkutan juga harus terjadi perubahan, bagaimana jika harus menjadi desa wisata.

”Sebab, jika wisata setempat bergerak dan dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin seluruh aspek masyarakat ikut bergerak pula,”papar Junarso, Wakil Ketua DPRD Jepara dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, desa-desa pada kaki Gunung Muria ini mempunyai potensi wisata alam, agro wisata, budaya dan sejarah yang sangat luar biasa. ”Tinggal bagimana mengelolanya, maka sinergitas dan kolaborasi sangat penting,”imbuhnya.

Sementara Margoyo, Petinggi Desa Tempur yang sudah lebih dari lima tahun menjadi desa wisata percontohan mengungkapkan, selain potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing desa, persoalan pertama adalah masyarakatnya harus siap. ”Itu artinya, seluruh elemen masyarakat desa harus ikut andil dalam penerapan desa wisata itu sendiri,”tuturnya.

Adapun desa-desa dimaksud, yaitu Watuaji, Klepu, Damarwulan, dan tempur selain memiliki potensi yang sama juga memiliki karakter tersendiri. Namun empat desa ini memiliki kekuatan, karena letaknya berdampingan sehingga bisa integrative dalam membuat paket kunjungan wisata.

Beberapa anggota BPD yang hadir juga minta Junarso untuk memberikan pendampingan khusus lewat atau jaringan sebagai Wakil Ketua DPRD. Hal itu untuk memberikan pendampingan khusus kepada masyarakat langsung.

Kali ini dalam program Bina Desa KMPP Yogyakarta yang bertajuk “Lentera Hilir Silugonggo: Menuju Wisata Desa Edukatif”. Sebuah program pengembangan wisata susur sungai yang dipusatkan di hilir alur Kali Silugonggo, Desa Kedungpancing, Kecamatan Juwana.

Ketua KMPP Yogyakarta, Rizal Hendra Pratama, mengatakan pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan. Termasuk kegiatan belajar mengajar di kampus dilakukan secara daring. Oleh karenanya, banyak anggota tinggal di daerah.

“Situasi seperti ini cukup menguntungkan bagi Ormada (Organisasi Mahasiswa Daerah) untuk lebih banyak berkegiatan di kampung halaman,” kata Rizal saat pembukaan Bina Desa di Balaidesa Kedungpancing beberapa hari ini.

Menurutnya, pandemi telah mengubah tatanan kebiasaan baru, sehingga kita dituntut dengan segera beradaptasi menyesuaikan. Namun di sisi lain, kata dia justru KMPP mengambil hikmahnya melalui pengabdian masyarakat mencoba memberikan yang terbaik bagi daerah.

Dalam program Bina Desa ini, ada beberapa rangkaian kegiatan di antaranya yaitu reset pengembangan wisata, Pelatihan Branding dan Kemasan, Pelatihan Pengolahan Ikan hingga pemasarannya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kedungpancing, Didik Nawardi menilai program dari mahasiswa Yogyakarta ini membawa dampak positif bagi daerah, utamanya desa setempat. Alur Kali Silugonggo jika dikelola dengan baik, maka bisa mendapatkan nilai tawar destinasi wisata yang ekonomis.

“Desa Kedungpancing wilayahnya cukup kecil juga SDM terbatas, maka program Mahasiswa KMPP Yogyakarta dengan Bina Desa ini merupakan kolaborasi awal yang baik untuk mengembangkan wisata edukatif,” kata Didik.

Pemdes berkomitmen menggarap potensi ini, hal tersebut dalam bentuk dukungannya rencana anggaran belanja desa dari Dana Desa (DD). Olehnya, ia berharap ke depannya, di samping desa sudah ada keseriusan, maka perlu kolaborasi dari para mahasiswa.

“Kami sangat berterima kasih sudah atas kerjasama menjadi mitra Bina Desa KMPP Yogyakarta,” pungkas Didik.