Pasalnya, Harjito diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) tahun 2023 sebesar Rp 335 juta. Penyelewengan tersebut lebih fatal lantaran bendahara desa diduga memalsukan tanda tangan Kades untuk pencairan DD tahun 2023.

“Kaur keuangan sudah mengakui kesalahannya dan (berjanji) akan mengembalikan uang. Kami menghendaki Harjito diberhentikan, karena itu fatal,” ucap salah satu warga bernama Yudo Sukoco saat menyampaikan orasinya.

Sementara itu, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Langse Agus Sumarlan menerangkan, sebanyak Rp 335 juta itu terdiri dari Infaq dunatur TPQ lewat rekening desa sebesar Rp 10, 7 juta, pajak Bankeu 2023 aspal jalan Rp 28 juta, pajak ketahanan pangan tahun 2023 Rp 15 juta, material toko bangunan Rp 11,6 juta, gazebo Rp 30 juta, BPJS Ketenagakerjaan Rp 3,4 juta, pakaian dinas desa Rp 6,4 juta, RT/RW Rp 3 juta, ATK Rp 6,1 juta, operasional Kades Rp 1 juta, kesehatan Rp 22 juta, dan DP ambulan Rp 14 juta.

“Disamping itu masih ada dana Ketahanan Pangan dari hibah Bumdes DD tahap III tahun 2022 sebesar Rp 142 juta. Beruntung sudah diselesaikan oleh Kades, sehingga untuk gazebo dan kesehatan sudah terealisasi,” terangnya.

Menanggapi kasus ini, Kades Langse Amrudin juga mengakui tidak memberikan tanda tangan terhadap pencairan DD tahun 2023. Pihaknya pun sudah berkonsultasi dengan camat untuk menyelesaikan permasalah ini.

“Kades tidak pernah tandatangan. Saya juga sudah bilang ke camat untuk dilakukan pembinaan terhadap bendahara. Hasilnya kami diwajibkan untuk menghentikan bendahara. Kami akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa ya dibinasakan,” tegas Amrudin.

Lebih lanjut, sampai saat ini dirinya sudah menerima surat panggilan dari Inspektorat terkait kasus ini. Sesuai jadwal, Amrudin akan dipanggil ke Inspektorat tanggal 5 Februari mendatang untuk penyelesaian permasalahan di desanya.

Menanggapi tuntutan warganya yang menghendaki Harjito (bendahara desa) diberhentikan, Amrudin mengaku tidak bisa sepihak dalam memutuskan. Pasalnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah desa harus dikomunikasikan dengan Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades).

“Perangkat yang diberhentikan ada dua sebab. Pertama indisipliner tiga bulan berturut-turut. Kedua, terkena proses hukum,” tandasnya.

Sesuai dengan tuntunan warga, jika memang dari pihak inspektorat menyatakan Harjito bersalah, maka dirinya akan segera meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Desa (Kades) Langse Amrudin mengatakan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, dia bersama dengan jajarannya telah membuat gambaran umum sekilas mengenai rencana pembangunan desa tahun 2023.

“Sudah membuat reng-rengan rencana pembangunan, mengacu DD ADD tahun sebelumnya sehingga PAD tidak kejeglong maka perlu estimasi yang matang,” kata Amrudin.

Dirinya menyinggung pembangunan kolam renang yang telah mulai dibangun akan dilanjutkan kembali pada tahun depan. Kolam renang yang dibangun mulai 2019 itu terpaksa belum bisa diresmikan.

“Selain itu, juga melanjutkan pembangunan gazebo, water boom, serta lodji londo sehingga tahun 2023 tahun depan sudah bisa dilaunching. Ini banyak yang menanyakan kapan diresmikan, jadi tahun depan sudah diresmikan,” terangnya.

Adapun rencana biaya yang dianggarkan untuk pembangunan tersebut, dia membuat estimasi total sekitar Rp 400 juta. Menurutnya, pembangunan ini akan mendongkrak pendapatan desa. Di sisi lain, UMKM lokal akan bergeliat seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang.

Dalam kesempatan itu, Amrudin juga meminta bagi perangkat dan warganya untuk membantu pembangunan desa. Sebab, dimungkinkan titik-titik tertentu pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena faktor kemampuan keuangan desa.

Sementara Camat Margorejo, Aglis Mulyana berharap kegiatan Musrenbangdes Desa Langse berjalan dengan lancar dan sukses seperti apa yang diharapkan. Dia menyebutkan pembangunan desa Langse, bisa meneruskan terhadap visi misi pembangunan yang belum terwujud.

“Membahas Musrenbangdes tahun 2023, karena Pak Inggi adalah orang yang terpilih kembali, jadi bisa saja menyambung visi misi periode sebelumnya yang mungkin belum tersampaikan. Meski DD-nya belum tahu, namun yang penting direncanakan dulu,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan untuk tahun 2023, agar dianggarkan penanganan stunting sebab ini merupakan program strategis nasional. Apalagi Desa Langse termasuk salah satu dari tiga desa yang ditetapkan Lokus Stunting di Kecamatan Margorejo.