Kades Karangsari, H Asroruddin menegaskan Hari ini kita menyerahkan sertifikat massal dari program PTSL sejumlah 517 bidang yang diserahkan di balai desa pada Rabu (3/1/2024).

“Sertifikat ini sebagai bukti ke warga, legalitas tanah ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan serentak oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat,” Terang Kades.

Sementara itu, Abdul wahid salah satu warga desa karangsari mengaku sangat senang dengan adanya pembagian sertifikat ini, Ia mengaku program PTSL ini sangat membantu masyarakat.

Dan warga yang lain penerima sertifikat juga mengaku senang akhirnya mendapat sertifikat tanah, karena sertifikat ini bisa menjadi bukti kepemilikan tanah secara resmi dan sah menurut Hukum.

Saat di wawancarai terkait biaya, Kades juga menjelaskan sesuai dengan Perbup pembiayaan 400 ribu rupiah itu sudah melalui tahapan-tahapan sudah dilakukan, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan sejumlah 517 sertifikat sudah dibagikan dan tidak ada yang tersisa.

Kades Asroruddin berharap setelah sertifikat di terima dari masing-masing pemilik supaya bisa bermanfaat karena sertifikat ini sangat berharga bagi warga desa karangsari, Pungkasnya.

Selain dua kesenian tersebut, kegiatan tahunan ini juga menampilkan kesenian lain. Mulai dari tongtek, gamelan, tarian kelompok yang ditampilkan dari masing-masing dukuh desa setempat.

Kades Karangsari, Asroruddin mengatakan sedekah bumi dirayakan setiap tahun. Di samping itu sebagai wujud ungkapan rasa syukur warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia keberlimpahan nikmat rezeki yang diberikan.

Menurutnya, penampilan sejumlah kesenian itu digelar untuk memeriahkan kegiatan. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesenian dan tradisi tersebut dijaga.

“Kemudian kesenian itu tujuannya untuk nguri-uri tradisi budaya harus dijaga. Kesenian ini ditampilkan per dukuh,” katanya.

Asroruddin menyebut dalam kegiatan ini sedikitnya terdapat 10 kesenian yang ditampilkan. Kegiatan semakin meriah lantaran dikonsep dengan perlombaan, adapun juara pertama pemenang akan mendapat uang senilai Rp 2,5 juta, juara kedua Rp 2 juta, dan juara ketiga Rp 1,5 juta.

Warga tumpah ruah memadati pinggir jalan desa. Gunungan diiring mulai dari rumah Kades, lalu ke balaidesa, memutar dan berakhir di rumah kades lagi. Di sini para kelompok diberi waktu untuk menunjukkan penampilannya.

“Semoga dengan kegiatan sedekah bumi ini masyarakat bisa hidup rukun, terwujudnya kebersamaan, ketentraman itu,” harap dia.

Hal ini yang mendasari Watch Relation of Corruption (WRC) audiensi bersama dengan Komisi A DPRD Pati di Ruang Gabungan kantor setempat, Kamis (16/3/2023). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Tata Pemerintahan, Camat Cluwak. Tetapi Kades Karangsari, Asrorudin tak memenuhi undangan.

Ali Badrudin menanyakan proses peralihan tanah negara menjadi hak milik terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati. Karena sertifikat hak milik juga sudah dikeluarkan.

“Bagaimana itu tanah negara jadi hak milik dikuatkan BPN, malah yang memiliki hak milik (sertifikat) bukan orang setempat. Rata-rata 5 – 10 hektar, dari kalimantan dari Jakarta. BPN ngerti soalnya ini tanah negara,” tanya dia.

Sementara Supriyanto selaku Humas WRC mengatakan tanah terkait di Desa Karangsari sebelumnya disewa oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA) sampai tahun 2025 mendatang. Namun, BPN telah mengeluarkan sertifikat hak milik sebelum masa HGU tersebut rampung.

“BPN menyangkal bukan masalah hukum, hanya aturan terkait masalah HGUnya. HGU melimpahkan pemohon pelepasan hak, itu statusnya masih HGU (PT) RSA sampai 2025. Nah seharusnya statusnya bukan jual-beli tapi HGU tetapi ini justru hak milik,” ungkapnya.

Lebih lanjut lanjut, tanah ratusan hektar itu saat ini sudah dikapling-kapling berupa sertifikat. Bahkan sudah dikeluarkan sebanyak 205 sertifikat hak milik. Menurutnya proses jual beli itu dilakukan sejalan 2021 secara bertahap.

“Tanah negara diperjualbelikan, atas dasar apa itu kok bisa diperjualbelikan. Kalaupun dimohonkan, mana dasarnya permohonan, enggak ada satu pun permohonan menjadi hak milik. Tapi nyatanya sertifikat sudah keluar 205 sertifikat hak milik,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan akan melengkapi data yang dibutuhkan untuk proses gugatan di ranah hukum. Yang digugat dalam hal ini adalah PT RSA dan BPN.