Hal itu ia sampaikan ketika memberi penyuluhan Desa Antikorupsi di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (7/12/2022). Ganjar mengatakan saat ini di Jawa Tengah sudah dibentuk 29 Desa Antikorupsi. Masing-masing kabupaten ada satu desa yang ditetapkan.

“Langsung saya tantang tadi, agar 29 Desa Antikorupsi yang ada di Jawa Tengah yang sudah dicoba tiap kabupaten 1 desa, sekarang saya coba seluruh kabupaten Pati, para Petingginya supaya benar-benar menjadi Desa Antikorupsi,” kata Ganjar kepada awak media.

Dirinya tak ingin desa menerima gratifikasi. Menurutnya gratifikasi adalah pemberian hadiah dari seseorang kepada pejabat yang dibumbui dengan kepentingan serta timbal balik.

Ketika ada praktik gratifikasi, dirinya mengarahkan agar pemberian itu dikelola secara benar. Yaitu dengan melaporkan ke unit gratifikasi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Intinya agar tercipta pelayanan publik yang bagus, transparan, akuntabel, intinya itu. Dan semangat ini oleh pak Bupati didorong sampai ke desa,” jelasnya.

Di lain sisi, untuk menciptakan budaya bersih dari praktik kotor itu tidak semata-mata hanya dari prilaku pejabatnya semata. Melainkan dukungan partisipasi masyarakat dengan tidak mengiming-iming pemberian hadiah.

“Maka dengan cara itu, kita harapkan bisa berjalan. Partisipasi masyarakat penting untuk tidak ngiming-ngimingi,” bebernya.
Akan tetapi, dia menegaskan jangan sampai ketika tak diberi hadiah justru pelayanan dipersulit. Ini harus menjadi catatan bagi para Kades. Termasuk pemerintah daerah harus selalu mengawasi.

“Tapi jangan sampai karena tidak memberi, layanan dipersulit itu enggak boleh. Inilah peran di Kabupaten Pati untuk mengawasi. Mudah-mudahan kalau nanti ini sukses kita terapkan ke seluruh Jawa Tengah,” tutup Ganjar.

Kepala Dispermades melalui Kasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Dana Desa, Nilam Ristiana mengatakan nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan bagi pemerintah desa.

“Perlu ditanamkan nilai integritas bagi pemerintah dan masyarakat, agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang integritas, akuntabel, transparan, dan anti korupsi. Maka di Pati, kami sepakat memilih Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota sebagai pilot projek Desa Antikorupsi,” kata Nilam, Selasa (27/9/2022).

Penetapan Desa Antikorupsi harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut antara lain, tata kelola pemerintah desa, tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan masyarakat, tidak adanya pungutan liar (Pungli), gratifikasi, suap.

“Tempat pengaduan masyarakat atas kinerja Pemdes/ partisipasi aktif masyarakat, kearifan lokal yang difasilitasi desa dan lainnya yang jumlahnya ada 18 indikator,” terangnya.

Adapun output dari program Desa Antikorupsi ini, lebih lanjut kata Nilam yaitu Pemprov maupun Pemkab menginginkan desa yang bersih tidak ada prakt KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), Pungli, kemudian apa yang menjadi tugas dan kewajiban desa benar-benar dilaksanakan sesuai aturan.

Nilam melanjutkan bahwa seperti diketahui pemerintahan di tingkat bawah, perlu penanaman nilai-nilai antikorupsi. Termasuk transparansi pengelolaan keuangan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan seterusnya.

“Tetapi tidak serta merta, harus melalui mekanisme. Artinya sudah dari Inspektorat Kabupaten, dari kecamatan dan OPD teknis lalu dibuka untuk umum (masyarakat),” jelasnya.

Desa Kutoharjo ditetapkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi, yang mana di Kabupaten Pati hanya ada satu yang mewakili. Dirinya mengatakan saat ini memang baru pilot projek percontohan Desa Antikorupsi, berbicara jangka waktunya dimungkinkan antara 3 – 6 bulan semester.

“Kita jadikan dulu secara mateng. Setelah itu tentunya, baru diterapkan semua desa menjadi Desa Antikorupsi. Karena program dari Pemprov semua desa di Jawa Tengah melakukan program-program untuk desa antikorupsi,” tandas Nilam.

Kepala Desa (Kades) Kutoharjo, Hartono mengaku kaget ketika desanya ditunjuk sebagai percontohan Desa Antikorupsi oleh pemerintah. Dirinya mengaku tak menyangka mendapat amanat itu yang mana Desa Kutoharjo mewakili 401 desa di Kabupaten Pati.

Kendati demikian, hanya rasa bangga yang dirasakan oleh Pemdes Kutoharjo mengingat hanya Desa Kutoharjo yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam memprakarsai perilaku anti memperkaya diri melalui korupsi.

“Desa Kutoharjo ditunjuk pemerintah menjadi desa percontohan Desa Antikorupsi oleh atasan entah itu dari mana, yang jelas dari pemerintah atasan,” ucap Hartono di ruangannya, Rabu (21/9/2022).

“Desa percontohan Desa Antikorupsi di Pati hanya Kutoharjo tok, Jadi se-Kabupaten Pati ya hanya Desa Kutoharjo tidak ada yang lain,” sambung Hartono.

Pelayanan aparat pemerintah desa kepada masyarakat, dirinya mengakui berjalan apa adanya. Misalnya pelayanan soal administrasi hingga pelayanan publik. Pemdes Kutoharjo, kata Hartono tidak pernah meminta imbalan amplop atau lainnya.

Hartono mengaku sudah menjadi tanggung jawab dirinya sebagai seorang kepala desa memberi pelayanan bagi masyarakat. Pihaknya mengingatkan koleganya di lingkup Pemdes jangan sampai meminta imbalan.

“Untuk membangun citra Pemdes desa antikorupsi yang jelas petunjuk dari atasan, upayanya harus memenuhi kriteria tertentu dan indikator. Tetapi itu baru disosialisasikan besok tanggal 26 September, Senin pekan depan di Inspektorat Semarang,” jelasnya.

Unsur-unsur apa saja yang menjadi kriteria dan indikator tersebut, pihaknya belum tahu secara detail. Akan tetapi, dirinya menegaskan salah satunya yaitu tidak boleh adanya gratifikasi. Tidak boleh ada pungutan apapun itu. Dalam pelayanan masyarakat juga tidak boleh meminta.

Sebagai informasi di lingkungan daerah yang menyiapkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi, selain itu di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga ada sedikitnya 29 desa yang ditunjuk sebagai percontohan Desa Antikorupsi.

Acara penyuluhan ini fokus pada pemaparan materi tentang gratifikasi yang dihadiri oleh lembaga pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat serta sejumlah tamu undangan.

Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Agus Eko Wibowo, mengatakan korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik itu politikus, pegawai negeri, atau pegawai pemerintah lainnya yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah.

Dalam kesempatan itu, dirinya menyatakan bahwa Pemdes Kutoharjo terpilih dan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi. Menurutnya, hasil luar biasa ini merupakan kerja sama mulai masyarakat beserta aparat desa.

“Pemdes Kutoharjo, merupakan pilihan di antara 401 desa yang terpilih menjadi Desa Anti Korupsi. Penetapan ini tanpa bapak/ibu tidak bisa, tidak bisa tanpa (melibatkan) tokoh masyarakat. Jadinya kerja bareng-bareng dari unsur masyarakat dengan unsur penyelenggara pemerintah desa,” terang Agus.

Pihaknya menyinggung perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, misalnya masyarakat mengurus surat, tidak dikasih amplop tidak dikasih rokok. Padahal itu sudah menjadi tugas oleh Bapak/Ibu perangkat desa.

“Itu tidak boleh, karena suporting anggaran sekarang beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Kecamatan dengan pemerintah desa (anggaran) lebih besar pemerintah desa, sebab sumbernya banyak,” jelasnya.

Dia menyatakan sumber anggaran tersebut selain dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian ada bantuan keuangan (Bankeu) berupa bangunan fisik, maupun PADes.

Lebih lanjut, kata dia berdasarkan UU 31 tahun 1999 juncto UU 20/21 korupsi dikelompokkan tujuh jenis, pertama terkait kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dana, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan.

“Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan dari bawah ke atas, misalnya uang, barang, diskon. secara aturan gratifikasi tidak boleh, karena akar dari korupsi,” tandas Agus.