Pengaturan lalu lintas difokuskan di sejumlah titik strategis yang dilalui massa aksi. Pengalihan arus dilakukan secara situasional, mengikuti pergerakan peserta mulai dari titik kumpul hingga lokasi unjuk rasa.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan, rekayasa ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan di lapangan.

“Kami telah menyiapkan pola pengalihan arus secara situasional agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar meskipun ada kegiatan unjuk rasa,” ujarnya.

Saat massa berada di titik kumpul, kendaraan dari arah barat dialihkan melalui jalur Sampangan–Ngebruk, sedangkan dari arah timur diarahkan ke jalur sebaliknya. Kendaraan besar tetap dapat melintas dengan pengaturan petugas di lapangan.

Petugas juga disiagakan di berbagai simpul jalan untuk memastikan arus tetap lancar. Pengendara diimbau mengikuti arahan petugas guna menghindari penumpukan kendaraan di titik tertentu.

“Petugas kami siagakan di setiap simpul jalan untuk memberikan arahan kepada pengguna jalan sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan,” jelasnya.

Selain itu, akses menuju pusat kota, khususnya di sekitar Alun-Alun Pati, ditutup sementara dan dialihkan ke sejumlah ruas alternatif. Masyarakat diharapkan memahami situasi serta mendukung kelancaran kegiatan agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kesiapan itu diawali dengan apel pelayanan di pendopo kabupaten yang dipimpin langsung Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Apel tersebut diikuti personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Pengamanan yang dilakukan menitikberatkan pada pendekatan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar penjagaan keamanan semata.

Kapolresta menegaskan, aksi nelayan merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait kebijakan pemerintah pusat di sektor perikanan. Tuntutan yang disuarakan antara lain menyangkut harga yang berpihak kepada nelayan serta dukungan kebijakan demi kesejahteraan mereka.

“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita nelayan terkait kebijakan pusat, termasuk soal harga dan dukungan pemerintah. Kita harus kawal agar aspirasi ini tersampaikan dengan baik dan damai,” ujar Kapolresta.

Seluruh personel diminta mengedepankan sikap humanis dan persuasif selama bertugas. Pendekatan senyum, sapa, dan salam menjadi kunci dalam menjaga interaksi yang baik dengan massa aksi.

“Pelaksanaan kegiatan ini adalah pelayanan aksi. Kita kedepankan pendekatan humanis, tidak ada tindakan represif, dan seluruh anggota harus mampu merangkul masyarakat,” tegasnya.

Penguatan juga dilakukan pada tim negosiator yang menjadi ujung tombak komunikasi di lapangan. Selain itu, personel diminta waspada terhadap potensi penyusup serta menjaga koordinasi agar situasi tetap kondusif.

“Tidak ada yang membawa senjata api maupun tongkat. Kita hadir untuk melayani, bukan menimbulkan ketakutan,” tandasnya.

Koordinator aksi, Muhammad Agung menyatakan kondisi di pelabuhan saat ini dilaporkan sepi dari aktivitas pemberangkatan. Menurutnya hanya sekitar 15 persen kapal yang saat ini beroperasi di laut, itu pun merupakan kapal yang sudah mengisi tangki sebelum kenaikan harga terjadi.

Sisanya, sekitar 1.500 hingga 1.600 unit kapal, terpaksa bersandar di dermaga karena tidak mampu menutup biaya operasional.

Kesenjangan harga yang mencapai lebih dari dua kali lipat menjadi pemicu utama. Para nelayan mengaku keberatan dengan harga BBM saat ini yang menyentuh angka Rp30.000 per liter, padahal batas kemampuan maksimal mereka berada di angka Rp13.600 per liter.

“Kami meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM non-subsidi khusus nelayan. Harga BBM tuntutan kami itu Rp13.600, itu maksimal. Dan saat ini harganya Rp30.000,” katanya.

Dampak dari tingginya harga bahan bakar ini bahkan memaksa sejumlah kapal yang sedang melaut untuk pulang lebih awal. Beberapa kapal yang sedang mencari ikan di perairan jauh, seperti Papua, dilaporkan sudah balik kanan menuju pangkalan karena kehabisan pasokan BBM dan tidak mampu membeli tambahan dengan harga pasar saat ini.

Agung menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gertakan. Jika aspirasi para nelayan tidak segera dikabulkan oleh otoritas terkait, mereka berencana akan membawa massa yang lebih besar untuk melakukan pengawalan kebijakan hingga ke pemerintah pusat.

“Jadi saat ini tidak mungkin kapal bisa melaut dengan harga Rp30.000. Jika ini tidak dituruti, kami akan kawal sampai pemerintah pusat,” tegasnya.