Anggaran APBN pusat yang ditransfer ke daerah ini, khususnya yang dikelola Disnaker untuk membiayai kegiatan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Kepala UPTD BLK Pati, Budi Suhartono menyatakan program kegiatan pelatihan kerja yang dibiayai dari anggaran DBHCHT sudah selesai semua. Program peningkatan skill ini diharapkan memberi modal masyarakat guna menciptakan lapangan kerja atau paling tidak sudah punya keahlian dalam perusahaan.

“Semuanya sudah terlaksana dan saat ini selesai. Pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati melaui UPTD BLK Kabupaten Pati mengadakan pelatihan ketrampilan. Pelatihan yang diselenggarakan sebanyak 8 (delapan) paket,” katanya saat dikonfirmasi Kamis (8/9/2022).

Dirinya merinci delapan paket itu antara lain, Pelatihan Kecantikan Kulit dan Rambut 1 paket di Desa Kajar, Wedarijaksa, Pelatihan Menjahit 2 paket di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa dan Desa Keboromo Kecamatan Tayu, Pelatihan Batik 2 paket di Desa Dukutalit Kecamatan Juwana dan di Kecamatan Tlogowungu.

Kemudian, lanjut Budi Pelatihan Prosecing Hasil Pertanian 1 paket di Desa Dororejo Kecamatan Tayu dan Pelatihan Las 1 paket di Desa Bageng Kecamatan Gembong.
Budi mengatakan bahwa pelatihan ini diikuti sebanyak 16 orang per paketnya. Adapun jadwal yang ditentukan pelaksaaan pelatihan yaitu dimulai sejak 18 Juli sampai 12 September 2022.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja terutama mereka yang belum bekerja agar memiliki keterampilan khusus yang bisa diaplikasikan untuk berwirausaha atau bekerja di perusahaan,” pungkasnya.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pati, Anik Sukristiyani mengatakan jatah penerimaan alokasi DBHCHT tersebut naik dari tahun sebelumnya. Adapun dana ini diplot ke dalam tiga sektor.

“DBHCHT tahun 2022 ini sebesar Rp11.792.265.000 naik sekitar Rp411 juta yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat (Kesmas) 50 persen, penegakan cukai dan sosialisasi 10 persen kemudian untuk bidang kesehatan sebesar 40 persen,” kata Anik di kantornya, Kamis (7/7/2022).

Anggaran DBHCHT ini, dia mengungkapkan dialog ke sejumlah OPD terkait yang kaitannya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, kebutuhan dasar mengenai kesehatan serta upaya penegakan hukum dan sosialisasi.

“Dana ini dibagi ke sejumlah OPD, di antaranya yaitu Dinsosp3akb, Disnakertrans, Disdagperin, Dispertan, Satpol PP, Dinkes, Diskominfo dan Bagian Perekonomian,” ujarnya.

Anik melanjutkan targetnya semua kegiatan yang dibiayai DBHCHT bisa selesai. Sebab program ini molor tidak bisa dimulai Januari. Karena rencana kegiatan DBHCHT harus disahkan pusat. Sementara pemerintah pusat baru membahas bulan Mei.

Kendati demikian, saat dikonfirmasi terkait dengan alokasi masing-masing OPD tersebut, pihaknya belum bisa memastikan. Karena menurutnya masih menunggu ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Pati.

“Tapi alokasi penganggaran ke masing-masing OPD belum bisa ngasih, sebab baru naik ke Sekda untuk diacc,” pungkasnya.