Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Haryama, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 lalu Dana Desa yang diterima Pati mencapai sekitar Rp380 miliar. Dengan penurunan tersebut, dana yang diterima desa-desa kini hanya sekitar 40 persen dari pagu sebelumnya.

“Dibanding tahun kemarin, Kabupaten Pati memang mengalami penurunan kurang lebih di kisaran 60 miliar se-Kabupaten Pati,” kata Tri Haryama saat ditemui awak media, kemarin.

Ia menegaskan bahwa besaran Dana Desa di setiap desa sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tambahan atau perubahan pagu anggaran.

“Pagu di masing-masing desa ini yang menentukan langsung dari pusat. Jadi pemkab apalagi pemerintah desa tidak bisa mengusulkan atau meminta,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pagu Dana Desa sebenarnya sudah ditetapkan dan jelas. Namun, secara resmi Dispermades belum menyampaikan informasi tersebut ke pemerintah desa karena masih menunggu disposisi dari Bupati Pati.

Saat ini, nota dinas terkait Dana Desa sudah disampaikan kepada Bupati. Setelah mendapat persetujuan, informasi resmi akan diteruskan ke desa-desa melalui camat masing-masing.

Meski belum diumumkan secara resmi, Tri mengakui bahwa sebagian desa sudah mengetahui besaran Dana Desa yang akan diterima. Setelah dicek, data yang beredar tersebut dinilai sesuai dengan angka yang ditetapkan.

Dispermades baru akan menyampaikan perbandingan data Dana Desa tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap setelah mendapat persetujuan Bupati, agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Saat ini banyak alokasi dana desa yang masuk di setiap desanya. harapnya dana desa itu dapat terlaksana dengan baik dan benar,” kata Henggar saat menghadiri Bimtek Desa Antikorupsi di Desa Kutoharjo, Rabu (24/5/2023).

Sebagai informasi kegiatan bimbingan teknis Desa Antikorupsi di Pati ini, diikuti 20 desa, dari unsur perangkat kecamatan, dan sejumlah OPD terkait. Mulanya KPK RI meminta untuk dilakukan pembinaan dan pencegahan praktek korupsi dengan Bintek Desa Antikorupsi.

Setelah itu, lanjut Henggar ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh gubernur agar kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

“Kegiatan ini yang mengisi teman-teman dari KPK. mudahan-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pencerahan kepada kepala desa agar kepala desa bisa melakukan tugas pokok sebagaimana mestinya. dan bisa dipraktekkan (nilai) antikorupsi di desanya,” lanjutnya.

Menurut Henggar, banyak laporan mengenai indikasi penyelewengan anggaran yang dikelola desa. Sebagian masih diperiksa Inspektorat, sementara lainnya sudah selesai. Jika benar ditemukan penyelewengan, pihaknya menyebut desa akan memperoleh sanksi dengan ganti rugi.

“Banyak laporan-laporan itu memang ada beberapa yang sudah dilakukan tindakan pemeriksaan langsung oleh inspektorat dan memang disitu ditemukan untuk ganti rugi,” ungkap Henggar.

“Saya kira tidak ada permasalahan manakala ketika ada aduan dan masukan langsung ditindak langsung dari inspektorat ketika ada indikasi yang memang diwajibkan pihak desa untuk menyetor kembali karena ada kelebihan bayar,” sambungnya.

Semenjak banyaknya anggaran yang masuk ke pemerintah desa, menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran dari tahun 2015 tren kasus korupsi semakin meningkat.

“Adanya dana desa dan pengalokasian dana desa oleh Pemda, ternyata kasus korupsi cukup tinggi itu laporan yang kami terima dari penegak hukum ada 900 kasus lebih,” kata Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso.

“KPK atensi sejak 2012 adanya dana desa dan pengalokasian dana desa oleh Pemda, ternyata kasus korupsi cukup tinggi itu laporan yang kami terima dari penegak hukum ada 900 kasus lebih,” kata Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso usai menghadiri Bimtek Desa Antikorupsi di Kutoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pati, Rabu (24/5/2023).

Atensi dari KPK tersebut, Friesmount menjelaskan bahwa praktek korupsi bukan saja terjadi di pemerintah pusat. Melainkan terjadi juga di tingkat bawah yaitu desa.

“Kita melakukan bagaimana upayanya bersifat pencegahan terkait dengan penggunaan dana di level desa. Sehingga penekanan dimulai dari desa serta sampai pusat bisa menjadikan Indonesia bebas dari korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan dana di level desa KPK melihat kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun sejak 2015.
Menurutnya, upaya pencegahan salah satunya melalui kegiatan Bimtek desa Antikorupsi ini nantinya pemerintah desa bisa memenuhi indikator yang ditentukan. Di antaranya penguatan tata laksana desa, pengawasan sampai dengan kearifan lokal.

Mengenai kewenangan KPK terhadap tindak korupsi, Friesmount menyebut berdasarkan UU 19 tahun 2019 disampaikan minimum kerugian negara/daerah itu Rp 1 miliar. Tetapi dalam kasus suap maupun pemerasan bukan kategori keuangan negara. Sehingga berapa pun bisa diproses hukum.

“Meski ada indikasi penyelewengan di bawah Rp 1 miliar, silahkan saja dilaporkan. Nanti bisa ditangani atau dialihkan ke Inspektorat atau penegak hukum lain,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, dia menekankan agar desa mampu mengelola website yang dimiliki. Melalui website itu, muncul transparansi baik itu menyangkut anggaran hingga program-program desa.

“Kalau nanti ada laporan atau klarifikasi bisa dilihat di website desa. Dengan berbasis web itu transparansi, akuntabel terlihat itu harapan kita. Makanya kita menggandeng pemerintah daerah untuk mensupport mengenai website desa,” tandasnya.

Dengan begitu pada minggu pertama bulan Maret 2022 ini tinggal menyisakan beberapa desa lagi untuk penuntasan transfer Dana Desa. Karena sebagian desa yang belum menerima DD itu sudah diproses ke bagian keuangan daerah.

“Untuk penyaluran DD tahap I sebanyak 383 desa telah tersalur ke rekening kas desa dengan total nominal Rp96.991.805.600,” kata Kasi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dana Desa, Nilam Ristiana, Senin (7/3/2022).

Sedangkan BLT DD, katanya pemerintah telah menuntaskan pengiriman Rp41.951.700.000 untuk periode ini kepada sebanyak 383 desa di Kabupaten Pati. Hingga kemudian, dana tersebut menurut Nilam telah diteruskan ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bagi desa yang telah menerima anggaran BLT DD itu, ungkapnya saat ini telah disalurkan. Di sisi lain, pihaknya mendorong untuk melakukan percepatan proses penyaluran Dana Desa. Sehingga masyarakat bisa terbantu dengan bantuan tersebut.

Pasalnya minimal 40 persen dari alokasi dana desa itu diplot untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Nantinya diharapkan, penyaluran dana desa secara cepat akan menjadi pendorong pergerakan ekonomi di desa sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan.

“Proses di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk penyaluran ke rekening kas desa sejumlah 13 desa. Adapun nominalnya sebesar Rp3.078.442.400 DD tahap dan Rp1.383.300.000 BLT DD,” pungkasnya.