Hal ini disampaikan fraksi Golkar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda Dana Cadangan Pilkada beberapa waktu lalu yang dibacakan oleh anggota Komisi B, Yeti Kristianti.

Permintaan fraksi Golkar terhadap rincian anggaran Pilkada tersebut oleh partai berlambang pohon beringin ini disebut belum dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati.

“Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024, dana cadangan yang besarannya Rp45 miliar dimohon untuk penjabarannya dapat disampaikan rinci, mengingat KPU Kabupaten Pati belum merilis besaran pagu untuk Pilkada 2024,” katanya.

Dengan penjelasan yang lebih terperinci ini diharapkan semua pihak memahami dan mengerti kebutuhan akan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pati secara komprehensif.

Lebih lanjut, dijelaskan pada prinsipnya fraksi Golkar menyebut menyetujui Raperda ini karena dinilai cukup mendesak segera dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Perda.

“Pada dasarnya Fraksi Partai Golongan Karya Menyetujui Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024 dan dapat dibahas lebih lanjut pada sidang-sidang khusus dan sidang-sidang komisi,” pungkasnya.(adv)

hal ini merupakan pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

Fraksi Partai Gerindra, menyikapi penjelasan bupati mengenai Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati Pati pada Selasa (5/72022), ada beberapa hal yang perlu disampaikan serta diharapkan ada penjelasan yang lebih terperinci.

Di antaranya yaitu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga diperlukan perhitungan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan riil.

“Terdapat selisih yang cukup besar antara usulan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu dengan jumlah yang diusulkan dalam Raperda. Mohon penjelasan apakah estimasi biaya tersebut sudah mamadai sesuai dengan kebutuhan riil,” ujar fraksi Gerindra dalam materinya yang ditulis, Kamis (21/7/2022).

Kemudian, fraksi Gerindra menyatakan jika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, apakah akan mempengaruhi besaran anggaran yang harus disediakan oleh APBD Kabupaten Pati.

“Mohon penjelasan bagaimana sistem pembagiananggaran antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten,” sebutnya.

Selain itu, fraksi Gerindra mempertanyakan sejauh mana kemampuan APBD TA 2022 & APBD TA 2023 dalam menyisihkan Dana Cadangan tersebut dengan akumulasi sebesar 45 miliar.

“Mohon penjelasan bagaimana pemenuhan target anggaran tersebut agar tercapai dengan maksimal,” tanya fraksi Gerindra.

Kendati demikian, secara garis besar fraksi Partai Gerindra dapat menerima Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Kemudian untuk pencermatan secara detail, akan disikapi oleh anggota fraksi yang berada di alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pati.(adv)