Disebutkan untuk tahun 2022 ini dialokasikan Rp10 miliar, tahun berikutnya Rp35 miliar. Sedangkan sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pati, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dan biaya pengamanan pemilihan, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan diperkirakan sebesar Rp70 miliar.

Kemudian apabila penyelenggaraannya melebihi dari cadangan tersebut, maka kekurangan biaya Pemilihan tersebut akan dianggarkan pada APBD 2024 atau di tahun berkenanaan.

Implementasi Raperda yang nantinya menjadi Perda Dana Cadangan Pilkada kabupaten Pati ini dijelaskan bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal itu menyebutkan bahwa penggunaan Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan daerah yang tidak dapat diprioritaskan untuk pembangunan prasarana dan sarana dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

“Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pilkada Kabupaten Pati tentunya membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” tulis fraksi PPP dalam materinya yang ditulis Sabtu (23/7/2022).

Kendati dari sisi regulasi sudah terkodifikasi, namun lanjut fraksi PPP menyebut ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan penghitungan estimasi anggaran yang tinggi tersebut.
Di antaranya adalah, pertama fraksi PPP mempertanyakan apakah dasar dalam menghitung jumlah besaran Dana Cadangan Pilkada tersebut.

“(Kedua) Apa saja sumber sumber Dana Cadangan Pilkada yang diambil dari penyisihan atas penerimaan daerah,” tanya fraksi PPP lebih lanjut.(adv)

Dalam kesempatan itu, rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ali Badrudin sedangkan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dana cadangan pilkada disampaikan oleh Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin.

Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh sejumlah OPD terkait, mulai BPKAD, Dinkopumkm, Disdagperin, Dishub, Bappeda dan jajaran dinas lainnya serta jajaran anggota dewan hingga para camat yang mengikuti secara daring.

Dalam kesempatan itu, dijelaskan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang sebesar Rp70 miliar. Untuk merealisasikan dana sebesar itu akan dilakukan pengumpulan secara bertahap mulai tahun 2022 ini sampai dengan tahun pelaksanaan Pilkada yaitu 2024.

“Dana cadangan pilkada tahun ini dianggarkan Rp10 miliar, tahun berikutnya dianggarkan Rp35 miliar sementara sisanya di tahun 2024. Pilkada ini penting untuk menentukan orang nomor satu di Kabupaten Pati,” kata Ketua DPRD, Ali Badrudin.

Sedangkan Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin menegaskan dengan anggaran dana pembiayaan Pilkada yang tidak sedikit itu tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Melainkan, menurutnya perlu pembentukan dana cadangan Pilkada yang penyisihan atau pengumpulannya bisa dimulai tahun ini pada APBD perubahan tahun 2022.

“Pilkada ini tentunya membutuhkan biaya yang besar, tidak bisa (dikumpulkan) dalam masa satu tahun anggaran. Artinya bisa tahun 2022, 2023 dan 2024 untuk pemilihan Pilkada,” jelasnya.

Tetapi, lanjut Safin tingginya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada itu menjadi masalah yang harus dicarikan solusi. Menurutnya, pembiayaan pelaksanaan Pilkada bisa dilakukan secara sharing atau berbagi antara Pemda dengan Pemprov Jawa Tengah.

“Salah satu solusinya adalah Sharing Cost atau pembiayaan bersama dengan Pemprov Jawa Tengah. Berkenaan dengan itu kami telah mengajukan usulan pembiayaan bersama dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat provinsi,” bebernya.(adv)