“Kami di DPC mesin partai sudah digerakkan untuk pak Ganjar sebagai calon presiden. Kami menargetkan di atas 80 persen untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo,” kata Ali Badrudin, usai memimpin rapat Bamus di Kantor DPRD, Selasa (2/5/2023).

Dia yang menjabat juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati mengaku untuk mewujudkan hal tersebut bakal merapatkan barisan. Di mana yang dilakukan adalah dengan salah satunya melakukan koordinasi di mesin partai baik mulai dari tingkatan anak ranting hingga ke tingkat daerah.

Menurutnya, semua kader PDI Perjuangan di daerah sangat solid. Di mana sebagai seorang kader yang lahir dan tumbuh di dalamnya harus tegak lurus terhadap kebijakan pimpinan pusat atau dalam hal ini adalah ketua umum partai Megawati yang telah menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.

“Ibu Megawati menunjuk bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Tentunya kader-kader di Kabupatan Pati tegak lurus untuk melaksanakan perintahnya,” ungkapnya.

Bahkan setelah ada penunjukan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres tersebut, pihaknya mengaku meminta kadernya hingga tingkat bawah untuk segera melakukan konsolidasi. Bahkan harus mempersiapkan untuk pembuatan posko pemenangan dari bawah.

“Kami perintahkan setiap dapil harus ada posko koordinasi konsolidasi. Kita minta untuk pasang bendera di setiap ranting, setiap pengurus anak ranting dan seterusnya,” tambah dia.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah bersepakat mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai capres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PAN di Semarang Jawa Tengah yang digelar pada Februari yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PAN Kudus Endang Kursistiyani menyebut, bahwa hal itu juga pernah sempat disampaikan oleh Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PAN saat Rakornas di Semarang pada Februari lalu.

“Terkait dengan keputusan dari DPP PAN kemarin sempat melontarkan itu di Rakornas Semarang, tapi untuk di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum ada keputusan lebih lanjut,” ujarnya saat ditemui di sela kesibukannya, Senin (1/5/2023).

Sementara itu untuk DPD PAN Kudus sendiri juga ingin fokus menghadapi Pileg 2024 dalam meraih kursi tambahan yakni satu fraksi untuk kemajuan partai kedepannya dan belum ingin memikirkan terkait Capres 2024.

“Saya sebagai Ketua DPD PAN Kudus yang saya pikirkan itu konsentrasi Pileg di 2024 supaya dapat kursi tambahan bisa satu fraksi minimal, kalau masalah capres next dulu, jadi kita memikirkan untuk di Kudus,” ungkapnya kepada Samin News.

“Itu yang di Jakarta biar digodog disana, keputusan resmi partai kan juga belum ada. Itu biar menjadi tanggung jawab pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN. Sementara PAN Kudus itu memikirkan bagaimana bisa meningkatkan jumlah kursi,” tambahnya.

Endang menyebut, untuk sistem saat ini juga belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka maupun tertutup. Terlebih hal itu juga masih menjadi ganjalan beberapa caleg.

“Kalau itu sudah dikeluarkan nantinya pakai proposional terbuka dan orang pastinya akan lebih suka, karena disitu ada kompetisi. Sedangkan semua sistem ada plus minusnya, ya kita tunggu keputusan pemerintah, kita mesti mengikutinya,” terangnya.

Saat ini, kata Endang, banyak partai yang mengikuti Pileg 2024, tentu untuk masyarakat sendiri harus tahu mengenai platform PAN seperti apa, mengingat hal itu sangat penting dilakukan.

“Jadi kami dari DPD, DPC, sampai ranting untuk mengkondisikan bagaimana PAN ikut sesuai dengan platform kami yakni ‘Bantu Rakyat’. Jadi stretchingnya adalah kita berpartai ini dalam rangka apa yakni bantu rakyat, prakteknya banyak sekali. Seperti saya selain Ketua DPD, saya juga Ketua Yayasan JPPA,” bebernya.

Lebih lanjut, jadi dalam membantu rakyat bisa diwujudkan melalui beberapa mekanisme, contoh melalui bidang kesehatan.

“Seperti sekarang sudah Universal Health Coverge (UHC), dan masyarakat banyak yang belum tahu. Ketika mereka punya BPJS yang mati misalnya bingung. Kalau dulu sebelum UHC bisa membawa KTP dan KK ke puskesmas. Sekarang kan gampang bisa mengurus Jamkesda di dinsos,” tuturnya.

“Ada juga yang tidak bisa sekolah, ada yang sebagian saya arahkan ke Lazisnu, seperti tidak bisa bayar SPP itu kan bagian dari bantu rakyat,” pungkasnya.