Camat Margoyoso, Agus Purwanto menjelaskan pihaknya terus melakukan fasilitasi untuk mendukung program pengentasan kemiskinan tersebut. Menurutnya, di Kecamatan Margoyoso ada 2 OPD yang mendampingi, yaitu Kesbangpol dan Setda.

“Di mana ada dua OPD pendamping dari Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) menangani 10 desa dan dari Setda 12 desa. Berdasarkan catatan kami ada 1.098 (miskin ekstrim) terdiri Kesbangpol 710 dan sisanya ditangani oleh Sekda,” kata Agus

Dia mengatakan, langkah kecamatan Margoyoso yang dilakukan mulai dari koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pati dan juga menyampaikan informasi kepada pemerintah desa bahwa ada banyak hal harus dilakukan untuk intervensi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim.

Ada sejumlah realisasi kegiatan untuk program tersebut. Hal ini berkaitan dengan dukungan pola hidup bersih dan sehat serta upaya dukungan kesejahteraan masyarakat.

“Program itu antaranya berkaitan sanitasi punya enggak jamban, punya enggak sumber air bersih, ada enggak mereka memperhatikan penerangan listrik. Nah ini kerjasama dengan ESDM provinsi bakal ada program listrik murah maupun gratis. Kita disuruh mengajukan,” terangnya.

Agus menuturkan cukup banyak warga Margoyoso yang tidak tercover dari skema bantuan pemerintah, baik BLT DD, BPNT, maupun PKH. Bantuan itu cukup penting untuk mendukung menghapus kemiskinan ekstrim. Tapi prosesnya adalah harus masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Perlu verval oleh operator siks-ng masing-masing desa. Ini perlu politikal will dari pemerintah desa. Jangan sampai yang seharusnya masuk tapi lantaran politik sebaliknya tidak masuk di DTKS,” tutupnya.

Camat Margoyoso, Agus Purwanto mengatakan peringatan pertama dilayangkan pada hari Rabu (28/6). Namun, Kunarso tidak menghadiri penyerahan sukarela itu di balaidesa. Begitu juga dengan peringatan kedua kalinya, yang bersangkutan mangkir.

“Kita pemberitahuan kepada kepala desa non aktif, saudara Kunarso yang kali kedua ini pihaknya dipanggil BPD untuk menyerahkan aset (Desa) yang dikuasai,” ujar Agus kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, diketahui rumah kades nonaktif dalam keadaan tertutup dan kosong beberapa hari ini tanpa berpenghuni. Agus menyebut kades nonaktif tidak kooperatif. Langkah selanjutnya akan diberikan peringatan ketiga pada hari Senin (3/7) mendatang.

Agus menjelaskan aset desa seperti berupa kendaraan sepeda motor, ada c desa. Selain itu juga ada objek tidak bergerak, yakni bengkok yang ada itungannya yang nantinya masuk dalam PAD.

“Kita bukannya semena-mena dan arogan, tetapi langkah kami sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila ini yang ke 3 yang bersangkutan tidak hadir, maka akan dilakukan pengambilan paksa yang melibatkan aparat penegak hukum,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Pati, Imam Kartiko menyatakan Surat Peringatan untuk pengembalian aset desa itu diberikan kesempatan untuk rembukan. Dia meminta agar menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dalam waktu 3 bulan.

“Jika nanti terbukti ada temuan Inspektorat akan diberhentikan permanen. Meski nonaktif permanen tetap wajib mengembalikan karena itu sifatnya utang sama Pemdes untuk ganti rugi,” terangnya.

Akan tetapi jika kades nonaktif tidak bisa mengembalikan, kata Imam bahwa yang bersangkutan akan diproses di Peradilan lantaran masuk ranah kasus korupsi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sudiyono ditunjuk memimpin jalannya audiensi yang didampingi Asisten Sekda beserta Camat Margoyoso Agus Purwanto.

Ketua BPD Bulumanis Lor, Muhlisin menyatakan warga kecewa karena Pj Bupati Pati tidak bisa hadir. Padahal kegiatan ini sudah dijadwalkan Jumat (3/3/2023) pagi tadi. Menurutnya kondisi pemerintahan desa memprihatinkan, karena Kades tidak bisa menjalankan amanah.

“Kami kecewa tidak ditemui, kami diprank Pj Bupati Pati sudah 2 kali ini. Kondisi di Desa sudah tidak kondusif. Banyak anggaran kegiatan yang tidak terealisasi,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan bahwa warga akan mengawal persoalan penyelewengan anggaran yang membelit kadesnya. Warga memberi waktu 1 minggu terkait pemeriksaan oleh Inspektorat. Jika lebih dari itu maka nantinya ada pengerahan massa.

Padahal kemarin sudah ada keinginan Demokrat dari warga. Tetapi kita tahan dulu kita inginnya prosedural dulu. Menurutnya warga sudah cukup bersabar, namun persoalan ini harus segera ditindaklanjuti.

Sementara Kepala Dispermades Sudiyono menjelaskan kasus itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Pihaknya meminta agar warga Bulumanis Lor bersabar sampai hasil pemerintahan keluar.

Hasil pemeriksaan Inspektorat itu nantinya akan disampaikan ke Pemkab Pati. Jika dijumpai adanya penyelewengan pelanggaran oleh Kades, maka akan dikenai sanksi.

“Terkait permintaan untuk non aktif, itu tergantung besar kecilnya pelanggaran kesalahan yang diperbuat. Makanya kita tunggu pemeriksaan untuk rekomendasi sanksinya seperti apa,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan masalah pembangunan di desa, itu menjadi bagian pertimbangan yang diakomodir untuk menentukan langkah Bupati. Ini agar proses pelaksanaan pembangunan masyarakat, termasuk anggaran bisa berjalan.

“Ada blacklist anggaran DD, Desa Bulumanis Lor tidak bisa mengajukan anggaran 2023 karena APBDes belum ditetapkan,” pungkasnya.