Kebuntuan tersebut mendorong puluhan buruh dari tiga serikat pekerja mendatangi Kantor Bupati Pati guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Dalam pertemuan itu, Bupati Sudewo berperan sebagai penengah antara serikat pekerja dan pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo.

Bupati Sudewo menjelaskan bahwa serikat pekerja awalnya mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan nilai alfa 0,9. Sementara pihak pengusaha mengajukan angka 0,6. Melalui perundingan intensif, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama.

“Kami mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak. Serikat pekerja meminta alfa 0,9, sedangkan pengusaha mengusulkan 0,6. Kami kemudian menjembatani dan melakukan perundingan secara intensif,” ujar Sudewo.

Dalam proses negosiasi tersebut, Apindo menaikkan usulan menjadi 0,7, sementara serikat pekerja menurunkan tuntutannya. Dari hasil perundingan, disepakati nilai alfa sebesar 0,76.

Dengan kesepakatan itu, UMK Kabupaten Pati tahun 2026 ditetapkan naik dari Rp2.332.350 pada tahun 2025 menjadi Rp2.485.000.

“Kesepakatan ini saya kira bisa menambah kesejahteraan bagi para pekerja, namun tetap menjaga iklim investasi agar tetap menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Pati,” tegas Sudewo.

Ketua Pengurus Cabang Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (PC SP RTMM), Tri Suprapto, mengapresiasi langkah Bupati Pati yang telah memfasilitasi dialog hingga tercapai titik temu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati. Dari awalnya alfa 0,6 dari Apindo dan 0,9 dari serikat, akhirnya disepakati di tengah-tengah menjadi 0,76. Ini kesepakatan yang sangat baik untuk Pati,” ungkapnya.

Tri menambahkan, dengan alfa 0,76 tersebut, UMK Pati naik sekitar 6,55 persen atau menjadi Rp2.485.000. Meski demikian, ia mengakui upah tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup layak.

“Untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya masih kurang dan belum bisa untuk menabung. Tapi kami menghormati keputusan ini, mengingat kondisi pengusaha di Pati yang masih terbatas,” katanya.

Ia berharap ke depan semakin banyak investor yang masuk ke Kabupaten Pati sehingga kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat dan mendekati standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Untuk tahun-tahun berikutnya, kami akan terus berjuang agar upah pekerja di Pati bisa sesuai dengan KHL yang diharapkan,” pungkasnya.

Para buruh menilai kenaikan UMK hanya sebesar 0,6 persen sehingga upah pekerja pabrik di Pati berada di angka sekitar Rp 2,5 juta. Kondisi tersebut dianggap belum sebanding dengan beban kerja dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk tuntutan, di antaranya bertuliskan “Tolak Upah Murah”, “Kami Bekerja Keras dan Berkeringat Demi Hidup yang Pantas”, serta “Harga Bahan Sembako Naik, Upah Harus Naik”.

Sebelum aksi, perwakilan buruh sempat mengikuti audiensi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pati. Namun audiensi yang digelar secara tertutup tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Ketua PC SP RTMM (Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman) Pati, Tri Suprapto, menyampaikan bahwa pada hari yang sama juga digelar sidang penetapan upah, namun belum menemukan titik temu antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Dari Apindo 0,6, dari pemerintah 0,7, dan kami serikat 0,9 untuk alfa,” jelas Tri Suprapto.

Ia menjelaskan bahwa dalam penentuan UMP dan UMK tahun 2025–2026, pemerintah menggunakan variabel alfa sebagai indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesuai regulasi, serikat pekerja hanya dapat mengusulkan alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

“Kami mengawal sidang upah yang dilaksanakan hari ini. Dari usulan teman-teman serikat, alfanya minta 0,9 karena memang aturannya dari pemerintah alfa itu 0,5 sampai 0,9,” katanya.

Selain itu, Tri menilai UMK Pati masih menjadi yang terendah dibandingkan daerah sekitar seperti Kudus dan Jepara, sehingga perlu penyesuaian agar lebih layak bagi pekerja.

“Upah Pati itu paling rendah. Dibanding Kudus dan Jepara, kita yang paling rendah,” ujarnya.

Menurut Tri, apabila variabel alfa ditetapkan sebesar 0,9, maka UMK Pati akan naik dari sekitar Rp 2,3 juta menjadi Rp 2,5 juta.

“Usulan 0,9 itu ketemunya Rp 2,5 juta. Intinya kami dari pekerja tetap di 0,9. Semula Rp 2,3 juta menjadi Rp 2,5 juta,” tandasnya.