Piagam yang ditandangani oleh Menteri Keuangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemda Rembang telah memenuhi 4 (empat) kriteria WTP, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan penghargaan atas perolehan prediket WTP oleh Kemenkeu adalah dedikasi kerja keras oleh semua pihaknya. Di mana terus memperbaiki kualitas laporan keuangan, khusunya terkait pengelolaan aset Pemda yang telah dilakukan sejak tahun 2017.

“Diraihnya WTP bukan berarti tidak ada kesalahan sama sekali, namun menunjukkan bahwa keuangan pada Pemda Rembang telah dikelola secara akuntabel,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Rembang turut serta didampingi beberapa jajarannya, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas BPKAD, dan Kepala Dispermades.

Sementara itu, Kepala KPPN Pati, Marno menyampaikan progres pengelolaan Dana APBN pada wilayah Kabupaten Rembang. Dari dana 1,5 Triliun yang dikelola oleh KPPN Pati, sebesar 890 Miliar merupakan alokasi untuk dana transfer (DAK Fisik dan Dana Desa) kepada Pemerintah Kab. Pati dan Kab. Rembang.

Ia merinci Kabupaten Rembang memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar 91,32 Miliar terdiri dari 9 bidang dan 16 sub bidang, dengan progres sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 KPPN Pati telah menerbitkan SP2D BUN sebesar 25,42 M (31,84 persen) dari nilai Kontrak sebesar 79,85 Miliar.

“Sedangkan untuk Dana Desa, dari total alokasi sebesar 260, 52 Miliar progres sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 telah terealisasi sebesar 224,20 Miliar (86,06%), dengan penyerapan terbesar berada pada Kecamatan Lasem 91,63 persen,” imbuhnya.

Pihaknya juga menyampaikan terkait overview Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah secara nasional. LSKP disusun berdasarkan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk LKPD Kabupaten Rembang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bupati Rembang Abdul Hafidz saat menghadiri Rapat Paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang TA 2020, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang, Selasa (29/6/2021).

“Terkait kendaaraan over kapasitas yang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, hingga saat ini kami memang belum memiliki solusi terbaik atas hal tersebut. Apakah cukup jika hanya kita pasang portal peringatan saja?,” tanya Bupati.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kerusakan jalan bukan hanya terjadi di akses Kaliori-Sumber yang menjadi perlintasan truk saja, tetapi juga beberapa ruas jalan lain yang mengalami kondisi serupa.

“Bukan hanya di Kaliori-Sumber saja, Seperti Sedan-Sale, Sedan-Sarang, Sedan-Pandangan, kemudian Clangapan-Pamotan kondisinya juga sama. Masih sering dijumpai truk-truk bermuatan berat melintas, tidak sesuai dengan kelas jalan,” tandasnya.