Rapat ini digelar menyusul penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam melalui Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026 tertanggal 10 Januari 2026.

Rakor tersebut bertujuan memastikan seluruh penanganan bencana di Kabupaten Pati berjalan terorganisir, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Rapat diikuti oleh Wakil Bupati, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Bupati Sudewo menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur agar pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan maksimal dan tidak saling tumpang tindih.

“Saya bersama Wakil Bupati, Forkopimda, Kepala OPD, semua camat melakukan Rapat Koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Pati supaya segala sesuatunya terorganisir, terkoordinir,” tegas Sudewo.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Pati juga menetapkan jumlah dapur umum yang akan disiapkan, lokasi pendiriannya, serta penanggung jawab di setiap titik. Selain itu, dilakukan pemetaan penanggung jawab logistik, baik makanan siap saji maupun kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur.

Penanganan lain yang turut dibahas meliputi penyediaan air bersih, penyemprotan lumpur pascabanjir, serta pengelolaan dan pembuangan sampah agar penanganan bencana berjalan efektif.

Sudewo menyampaikan, seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari makanan, sandang, hingga tempat pengungsian, dapat terpenuhi dengan baik.

“Termasuk penanganan infrastruktur yang sifatnya darurat, infrastruktur yang sifatnya ringan, tanggul-tanggul jebol itu segera kami tangani secara permanen,” pungkasnya.

Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa pemerintah daerah bergerak cepat bersama seluruh elemen untuk memastikan warga terdampak mendapatkan layanan yang dibutuhkan, terutama di lokasi pengungsian.

“Pemerintah Kabupaten Pati berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari makanan, sandang, hingga pengungsian,” kata Sudewo.

Di sejumlah desa yang airnya mulai surut, Pemkab Pati telah melakukan pembersihan sampah dan penyemprotan lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas. Penanganan darurat juga dilakukan pada tanggul-tanggul kecil yang jebol akibat banjir.

“Tanggul-tanggul kecil yang jebol kami tangani secara darurat dan untuk penanganan permanen akan dibantu BNPB,” ujarnya.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan pengungsian di Kabupaten Pati berjalan dengan baik berkat gotong royong semua pihak. Dapur umum terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak.

“Dapur umum berjalan terus, sekali masak bisa sampai 2.000 porsi. Logistik, makanan, dan kebutuhan lainnya dalam kondisi baik,” ungkap Suharyanto.

BNPB juga melakukan penanganan darurat pada jembatan putus dan tanggul jebol yang bersifat vital. Selain itu, operasi modifikasi cuaca turut dilaksanakan dengan dukungan pesawat BNPB dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi intensitas hujan.

Dalam dua pekan ke depan, pemerintah menargetkan seluruh akses jalan dan jembatan darurat dapat kembali berfungsi, sembari menyiapkan pembangunan infrastruktur permanen sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.

Dampak banjir tersebut menyebabkan sekitar 78.000 rumah warga terdampak, baik terendam maupun mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu dan memaksa sebagian warga meninggalkan rumah mereka.

Pemerintah Kabupaten Pati mencatat adanya korban jiwa akibat bencana banjir. Dua warga dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

“Korban jiwa ada dua orang meninggal dunia, sementara warga yang mengungsi sekitar 6.800 orang,” ujar Bupati Pati Sudewo.

Hal itu disampaikan Bupati Pati, Sudewo, saat meninjau sejumlah titik banjir dan lokasi pengungsian di Kabupaten Pati, diantaranya yang berada di Sidoharjo, Kecamatan Pati. Kunjungan itu dilakukan bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan.

Selain korban jiwa, lanjutnya ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lokasi pengungsian tersebar di sejumlah titik dengan dukungan dari pemerintah daerah dan unsur terkait.

Kerusakan juga terjadi pada rumah warga. Hingga saat ini, jumlah rumah yang mengalami kerusakan tercatat lebih dari 1.000 unit dan masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Pati terus melakukan pendataan dan pelaporan secara berkala untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan serta bantuan yang sesuai, baik dalam masa tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.

Pemerintah Kabupaten Pati, lanjut Sudewo, berupaya maksimal bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari makanan, sandang, hingga pengungsian.

Sudewo menyampaikan bahwa peninjauan ke RSUD RAA Soewondo dilakukan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung pelaksanaan arahan dan memastikan perubahan ke arah yang lebih baik benar-benar diterapkan oleh manajemen rumah sakit.

“Hari ini saya melakukan kunjungan ke RSUD RAA Soewondo memang sengaja, bahkan paling tidak satu bulan sekali, apakah ada perubahan ke arah kebaikan atau tidak, apa yang saya sarankan dijalankan atau tidak,” ujar Sudewo.

Berdasarkan hasil peninjauan, Sudewo mengapresiasi berbagai pembenahan yang telah dilakukan. Ia menilai kondisi rumah sakit kini lebih bersih, sementara pelayanan kepada pasien berlangsung lebih cepat.

“Alhamdulillah, semuanya berubah baik, menjadi bersih, pelayanannya juga cepat,” ungkapnya.

Selain pembenahan lingkungan dan pelayanan, Bupati Pati juga mengungkapkan rencana peningkatan sarana penunjang kesehatan. Pembaruan alat kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pelayanan medis yang lebih optimal.

“Nanti alat kesehatannya akan ada pemutakhiran yang baru-baru,” tambahnya.

Dengan evaluasi rutin dan dukungan pembaruan fasilitas, Sudewo berharap RSUD RAA Soewondo terus meningkatkan mutu layanan kesehatan. Ia menegaskan, pelayanan yang cepat, lingkungan yang bersih, serta peralatan medis yang memadai merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit daerah.

Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap program peningkatan produktivitas pertanian bertajuk 10 Ton Bisa.

Penyerahan alsintan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra. Berbagai jenis alsintan disalurkan untuk menunjang proses tanam hingga panen agar lebih efektif dan efisien.

“Sejumlah 29 alsintan, terdiri dari berbagai jenis, ada traktor roda empat, traktor roda dua, combine, rotavator, dan alat pertanian lainnya,” kata Sudewo.

Sudewo menjelaskan, bantuan alsintan itu bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan dukungan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Penyerahan seharusnya dilakukan langsung oleh Wamentan, namun diwakilkan karena agenda lain.

“Alat pertanian ini dari Kementerian Pertanian, dibantu oleh Bapak Sudaryono Wakil Menteri Pertanian. Seharusnya beliau yang menyerahkan, tetapi karena beliau sibuk, diwakilkan kepada saya,” ujarnya.

Bupati Pati juga menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan alsintan secara bersama-sama agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh petani.

“Saya pesan supaya alat ini dijaga, dirawat, dipelihara supaya dalam kondisi fit, bisa dipakai terus, dan digunakan dengan sistem gotong royong,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan alsintan yang optimal akan mempercepat terwujudnya target peningkatan hasil panen di Kabupaten Pati.

“Supaya bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mendukung program kami, 10 ton bisa. Satu hektare harus panen 10 ton minimal,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pati Sudewo bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Pembangunan Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Pati.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan pembangunan sekolah ini rampung pada Juli 2026 sehingga dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026–2027.

“Ini adalah acara peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pati. Ditargetkan selesai bulan Juli 2026, sehingga tahun ajaran 2026–2027 sudah bisa digunakan,” kata Bupati Pati Sudewo.

Sudewo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Pati didukung anggaran sekitar Rp200 miliar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas hadirnya program tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar, selamat, tidak ada halangan apa pun, dan nanti bisa bermanfaat bagi rakyat Kabupaten Pati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sudewo menjelaskan bahwa tidak semua daerah mendapatkan Program Sekolah Rakyat. Di Jawa Tengah, saat ini baru terdapat 11 kabupaten yang memperoleh program tersebut, dan Kabupaten Pati menjadi yang pertama melaksanakan peletakan batu pertama.

Terkait penerimaan siswa, Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria calon peserta didik. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrem yang datanya akan diverifikasi secara ketat.

“Miskin ekstrem itu akan kami cek secara faktual, tidak boleh fiktif, tidak boleh ada permainan data. Kami cek berkali-kali supaya betul-betul valid,” tegas Sudewo.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Pati.

Dalam arahannya, Sudewo meminta para kepala desa menjalankan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah secara optimal, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan layanan kesehatan.

“Dan termasuk juga Kepala Desa menjalankan semua program atau kebijakan dari Bupati untuk merealisasikan panen 10 ton tiap hektarnya itu bisa berjalan,” ujarnya.

Ia menyebutkan pengembangan tanaman tembakau untuk lahan kering, kopi, serta buah alpukat di wilayah pedesaan dan kawasan pegunungan sebagai program yang harus dikawal bersama.

Selain itu, peran puskesmas dalam memberikan penyuluhan kesehatan ke desa-desa juga dinilai penting.

Sudewo juga menegaskan agar kepala desa tidak terlibat dalam manuver politik dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya juga minta kepada semua Kepala Desa enggak usah main politik-politikan. Pokoknya fokus bekerja melayani masyarakat sebaik-baiknya,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Pati membutuhkan kerja tulus dan konsisten dari seluruh jajaran pemerintah desa. Urusan politik, kata dia, memiliki waktunya sendiri dan tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik.

Dengan pengarahan tersebut, Bupati berharap seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan lancar serta situasi Kabupaten Pati tetap aman, kondusif, dan produktif memasuki tahun 2026.

Peresmian ini menandai dimulainya pemanfaatan jembatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran akses serta keselamatan warga setempat.

Jembatan Sambirejo dibangun dengan konstruksi yang lebih tinggi dibandingkan jembatan sebelumnya.

Dengan desain tersebut, jembatan tidak lagi menghambat aliran air saat banjir dan mengurangi potensi tersumbatnya arus sungai.

“Saya telah meresmikan selesainya pembangunan jembatan Desa Sambirejo, Kecamatan Gabus. Jembatan ini dibangun tinggi sehingga saat banjir tidak menjadi sumbatan,” ujar Sudewo.

Sebelum dibangun, jembatan lama tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Selain itu, posisi jembatan yang rendah sering membuat sampah tersangkut dan memicu genangan serta banjir di wilayah sekitar.

“Alhamdulillah, sekarang jembatannya sudah kami bangun menjadi bagus seperti ini dan diresmikan untuk dimanfaatkan oleh warga Desa Sambirejo,” tambah Sudewo.

“Terima kasih kepada Kepala Desa Sambirejo yang telah mengusulkan pembangunan jembatan ini,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang PBBP2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sugiharto saat acara Gebyar Lunas PBB-P2 Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (31/8/2023).

“Ditetapkan Rp 29,8 miliar dengan realisasi per 29 Agustus Rp 24,7 miliar atau 83,2 persen. Sebenarnya hingga 29 Agustus ditarget mampu mencapai Rp 28 miliar,” kata Sugiharto.

Diketahui hingga saat ini ada delapan kecamatan yang telah melunasi wajib pajak dari PBB. Delapan wilayah itu antara lain, Kecamatan Winong, Gembong, Batangan, Jaken, Tambakromo, Pucakwangi, Gunungwungkal serta Kecamatan Juwana.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembagian doorprize bagi warga yang taat membayar PBB-P2. Serta hal itu sebagai wujud apresiasi kepada wilayah yang telah membayar pajak PBB 100 persen.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro menyampaikan lunasnya pajak PBB oleh kedelapan kecamatan itu diharap mampu memberi dorongan semangat pergerakan bagi yang lain, yaitu dengan harapan wilayah lainnya juga segera lunas.

“Ini merupakan langkah positif ya, tentunya ke depan agar hal ini mampu memicu serta memacu pergerakan yang lain terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan,” kata Henggar dalam sambutannya.

Menurutnya, pendapatan daerah dari setor PBB-P2 itu dikelola serta digunakan untuk pembiayaan program pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembiayaan itu dilakukan ke sejumlah program, seperti kegiatan mulai yang ada di tingkat desa hingga daerah.

“Apa yang kita terima ini semua, bisa kita gunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan di daerah. Pembangunan di desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten,” papar dia.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Pati Haryanto seperti dikutip akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) saat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 57 yang berlangsung di Pendopo daerah, Jumat (12/11/2021) secara daring.

Dalam kesempatan itu, ia menginginkan roadmap atau peta sejauh mana sasaran vaksinasi di masyarakat. Melalui peta itu bisa dikalkulasi serta dilihat wilayah mana saja yang belum mencapai target yang ditetapkan.

“Minta kepada Kapala Dinas Kesehatan dibuatkan peta penyebaran vaksinasi yang tujuannya untuk mengetahui penyebaran dan prosentasi vaksinasi yang sudah sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Haryanto menyatakan capaian vaksinasi Covid-19 di sejumlah puskesmas telah mencapai target yakni lebih dari 50 persen.

Sedikitnya ada lima puskesmas secara persentase melampaui ambang batas, bahkan ada yang mencapai 60 persen.

“5 (lima) puskesmas yang sudah mencapai tahapan vaksinasi lebih dari 50 persen yakni puskesmas Pati I, Batangan, Pucakwangi I, Margorejo dan Gunungwungkal, bahkan di puskesmas Gunungwungkal lebih dari 60 persen,” terang Haryanto.

Ia mengapresiasi kinerja para nakes yang secara maksimal membantu penanganan pandemi Covid-19 melalui usaha penyuntikan vaksin. “Sebagai ucapakan terimakasih kepada tenaga kesehatan diberikan sertifikat atas komitmen dan partisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.