Anggota Komisi A DPRD Kudus Sudjarwo menjelaskan bahwa protes Garank satu perangkat desa ini juga sama orang Kudus, oleh karenanya, Bupati Hartopo mengambil jalan tengah dan tidak mengikuti arus.

“Sehingga bupati mengambil jalan tengah-tengah, jadi tidak ikut arus yang protes dan tidak ikut arus yang ranking satu. Sehingga dia menempuh jalur hukum,” katanya.

Lebih lanjut, pihak Dinas PMD Kudus yang juga ikut dalam audiensi itu memberikan pernyataan bahwa sebagai orang tua maka harus berdiri netral dalam memberikan solusi atau jalan keluar.

“Karena PMD menyatakan bahwa kita ini sebagai orang tua maka harus berdiri di tengah untuk memberikan solusi yang terbaik yaitu lewat pengadilan,” tuturnya.

Karena yang protes ini kan baru masuk di pengadilan cuman bupati statmennya akan bahwa bupati akan melantik di akhir April. Karena kemarin akhir maret, sehingga mundur akhir April.

Sehingga Bupati Kudus maupun dinas terkait juga menunggu keputusan pengadilan. Hal itu dikatakan Sudjarwo selaku anggota dewan mewakili Garank satu yang beraudiensi dengan bupati.

“Sehingga UNPAD ini dituntut oleh mereka-mereka yang tidak puas, maka menempuh jalur hukum,” kata Sudjarwo.

Sementara untuk hasilnya akan diputuskan dalam kurun saat ini hingga selesainya hari raya Idul Fitri. Bilamana jika sudah diputuskan rankingnya, maka yang ranking 1 pertengahan April akan dilantik.

“Namun hal itu tergantung penegak hukum. Intinya begitu,” ucapnya kepada Samin News seusai ditemui pada audiensi dengan Bupati Hartopo.

“Tadi saya juga bertanya andaikata kepdes yang sudah menerima atas ujian ini apakah bisa dilantik awal. Bupati menjawab, belum bisa karena semua ditangan UNPAD karena yang diprotes UNPAD sehingga harus ada keputusan pengadilan dan mewakili kedua belah pihak,” pungkasnya.

Teguh Santoso, Ketua Garank 1, menyampaikan bahwa Bupati Kudus meminta mereka untuk sabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan setelah melakukan audiensi bersama Bupati dan beberapa anggota kelompoknya.

“Saat ini, kami dari kelompok Garank 1 UNPAD diminta untuk bersabar menunggu proses-proses hukum yang sedang berjalan. Intinya begitu,” ujarnya kepada Samin News.

Teguh menjelaskan bahwa mereka saat ini tidak bisa berbuat banyak setelah mendengar ucapan orang nomor satu di Kudus tersebut, karena mereka hanya objek peserta seleksi yang kebetulan mendapatkan peringkat 1.

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena kami hanya objek peserta yang kebetulan mendapatkan peringkat 1,” jelasnya usai audiensi bersama Bupati Kudus.

Selain itu, Teguh menyadari bahwa ada indikasi kelemahan atau kekurangan dalam hal penyelenggaraan tes Computer Assisted Test (CAT) yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.

“Kami menyadari bahwa adanya indikasi kelemahan dan kekurangan dalam hal penyelenggaraan tes CAT berdampak langsung pada tahapan seleksi,” ujarnya.

Setelah melakukan audiensi dengan Bupati Kudus Hartopo, kelompok Garank 1 menyampaikan kepada Samin News bahwa mereka diminta untuk tetap bersabar, berdoa, serta tetap optimis.

“Tadi Bupati Hartopo dan Kepala Dinas PMD Kudus menyampaikan kepada kami agar tetap bersabar, berdoa, dan tetap optimis,” ungkap Teguh.

Meskipun kelompok Garank 1 berharap agar tahapan seleksi yang sudah ada dapat dijalankan, namun mereka juga mempertimbangkan SK Bupati dan kondisi desa yang belum mengeluarkan SK kepala desa dan SK pengangkatan.

“Kami berharap agar tahapan seleksi yang sudah ada dapat dijalankan, namun ada beberapa pertimbangan lain seperti SK Bupati dan kondisi di beberapa desa yang belum mengeluarkan SK,” terang Teguh.

“Kami memahami bahwa menjaga kondusifitas dan memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan adalah hal yang penting,” tambahnya.

Perwakilan BUMN melalui Pimpinan Cabang Pegadaian Kudus Ipnu Purwanto menyampaikan, jalan sehat yang digelar serentak di 34 kota/kabupaten ini dalam rangka memperingati HUT BUMN ke-25.

“Jalan sehat bersama BUMN ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25. Acara ini serentak ada di 34 kota. BUMN di Kudus ada tiga yakni Pegadaian, Perhutani, dan KIW,” jelasnya.

Lebih lanjut, di HUT yang ke-25 ini diharapkan BUMN semakin mendukung perkembangan, membangun SDM Indonesia, dan mendukung perputaran ekonomi untuk masyarakat di Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan ini juga melibatkan pemerintah daerah, pelaku, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan, beragam hadiah hiburan dan hadiah utama turut memeriahkan acara itu.

Diketahui, untuk hadiah utama berupa 1 unit motor listrik, kulkas, TV, sepeda dan hadiah hiburan lainnya. Turut hadir Deputi Pegadaian Area Pati, Agus Tri Hartono, DPR RI Nusron Wahid, Asisten II Setda Kudus.

“Selain itu ada juga Asisten II Setda Kudus, Djatmiko Muhardi Forkopimda Kudus dan segenap tamu undangan lainnya,” bebernya.

Untuk rute jalan sehat bersama BUMN tersebut dimulai dari Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Jl. Jendral Sudirman – Pegadaian ke selatan Jl. Tanjung – Gang 4 ke Kanan (Barat) – Lurus di gang 4, lalu belok ke utara Jl. Dr Ramelan dan finish di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Bupati Kudus melalui Asisten II setda, Djatmiko Muhardi menyebut, acara jalan sehat ini sangat bagus dan meriah. Mengingat bisa dijadikan ajang silahturahmi antar sesama warga Kudus lainnya.

“Acara ini sangat meriah dan semoga yang mengikuti jalan sehat ini semakin semangat,” pungkasnya.

Bupati Kudus Hartopo menyampaikan bahwa budaya yang berkaitan tentang politik uang atau bisa disebut money politics harus hilang.

“Money politics tentunya budaya seperti itu saya sendiri tidak setuju dan harus hilang,” katanya kepada Samin News.

Lebih lanjut, namun hal itu tentunya selaku pimpinan bisa memberikan pemahaman dan contoh kepada masyarakat, terlebih dalam memilih figur pemimpin kedepannya.

“Tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada semua masyarakat supaya memilih figur pimpinan itu yang penting,” ujarnya.

Hartopo mengatakan, kedepan jangan memilih pemimpin yang hanya bisa memberikan uang saja. Namun harus memiliki program visi dan misi yang baik.

“Bukan milih figur pimpinan yang hanya bisa memberikan uang,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kudus itu menyebut bahwa, kepimpinan kedepan sangat penting bagi masyarakat terlebih untuk di Kabupaten Kudus.

“Harapan kami karena kepimpinan ini sangat penting bagi kita untuk kedepannya,” tuturnya.

Mengingat, pemimpin saat ini harus pandai dalam membangun dan merencanakan sesuatu terkait daerah yang dipimpinnya dalam kedepan.

“Karena perencanaan dalam pembangunan bagaimana bisa mengkondisikan atau membuat kedepan nanti untuk daerah bisa lebih baik,” jelasnya.

“Tentunya harus betul-betul membutuhkan pemimpin yang fokus dan punya visi misi yang jelas,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan Samin News ada puluhan LSM Hijau yang turut melakukan aksi demo tersebut. Kemudian disertai spanduk bertuliskan ‘Skandal Aksi Esek-esek’ yang terpampang di fasilitas umum.

Soleh Isman mengatakan, untuk di Kabupaten Kudus saat ini mengalami erosi akhlak kepada pejabat birokrasi. Menurutnya, oknum pejabat menjadi cerminan bersih tidaknya di sebuah sistem pemerintahan.

“Perselingkuhan telah terjadi dengan mengorbankan perempuan dan masa depan anak yang tanpa dosa. Anak itu akan menjadi anak yang tanpa status,” ungkapnya.

Soleh melanjutkan, dugaan perselingkuhan itu dilakukan oleh oknum pejabat yang mengakibatkan perceraian dan lahirnya anak tanpa status. Perlindungan perempuan dan surat pernyataan belum juga menjamin dipatuhi oleh oknum itu.

“Pernyataan akan menikahi perempuan yang sudah diceraikan suaminya akibat berselingkuh dengan oknum salah satu pejabat dan bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin tidak memberikan kepastian dan telah diingkarinya,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya memohon kepada Bupati Hartopo agar meninjau ulang kembali posisi oknum pejabat tersebut serta mencopotnya yang diduga telah menelantarkan perempuan selingkuhannya.

“Selain menelantarkan perempuan selingkuhannya. Ada juga anak hasil hubungan mereka yang tanpa status,” pungkasnya.

Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Famny Arfana menyebut, optimalisasi itu merupakan kewajiban di setiap daerah yang memiliki tujuan pada pembangunan APBD.

“Pajak ini kita kerja sama, agar tujuan semuanya untuk pembangunan di APBD maupun APBN itu tujuan dari kegiatan optimalisasi,” kata Famny saat ditemui di lingkungan pemkab.

Sehingga nantinya akan terintegrasi dengan pemerintah daerah lainnya. Pemkab Kudus juga dalam hal ini BPKAD Bidang Pendapatan, bekerja sama dengan KPP Pratama untuk sharing data. “Misalkan pajak jual beli itu kan ada pajaknya,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, untuk optimalisasi pajak daerah maupun pusat tersebut merupakan hal yang wajib. Hal itu berguna untuk Pemkab Kudus yang sharing terkait dengan informasi wajib pajak, demi optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Kita mendapatkan informasi wajib pajak pusat terkait penghasilan, kita menyinkronkan wajib pajak daerah dan pusat. Kalau pusat punya NPWP, untuk daerah NPWPD,” ungkapnya.

“Pusat berupa pajak penghasilan dan pertambahan nilai. Kalau daerah, pajak hotel, restoran, reklame, dan PBB dibagi. Diharapkan semua meningkat,” sambungnya.

Sementara, Bupati Hartopo mengatakan, hal itu merupakan bentuk perjanjian kerja sama terkait optimalisasi pajak. Pajak pendapatan yang di dapatkan untuk pengoptimalan. “Target kedepan harus bisa menaikan target sesuai pemerintah,“ pungkasnya.

Pelaksanaan orientasi tersebut bertempat di lapangan indoor lingkungan pemkab yang dihadiri sebanyak 474 PPPK dan dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Hartopo.

“Dalam orientasi, tidak seperti ospek. Kalau ospek seperti pengenalan kampus. Kalau Orientasi PPPK, bisa mengedukasi pandangan dasar dan menerapkan pedoman pancasila,” ungkapnya.

Dirinya meminta kepada PPPK yang hadir dalam masa orientasi tersebut, ketika bekerja harus memiliki integritas yang baik dan harus profesional. Ia juga menekankan kembali untuk selalu meningkatkan SDM dan berinovasi.

“Semuanya harus memiliki inovasi. Kerja itu jangan sampai monoton,” pungkasnya saat memberikan pesan ke peserta PPPK.

Lebih lanjut, Hartopo mendoakan kepada para PPPK, ketika Kudus mengalami pergantian pemimpin untuk kontrak bisa diperpanjang, agar bisa membantu terkait meningkatkan pelayanan di Kabupaten Kudus.