Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus Hartopo mengatakan bahwa dalam workshop tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendulang sertifikasi untuk UMKM.

“Ini sebuah kontribusi untuk pemda agar UMKM di Kudus dapat bersertifikasi halal,” ungkapnya kepada Samin News, Rabu (17/5/2023).

Selain itu, dikatakan Hartopo bahwa untuk antusias para UMKM di Kudus yang mengikuti workshop produk halal ini sangat luar biasa. Tentu hal ini banyak UMKM lainnya juga ingin bergegas untuk menuju sertifikasi halal.

“Sertifikasi halal ini jangan sampai hanya formalitas, yang penting tahapannya ini benar. Karena ini memiliki pengaruh besar dalam syareat Islam,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar tim sertifikasi halal betul-betul bisa menswiping dan screening terkait makanan-makanan tertentu.

Kemudian terkait penyembelihan hewan juga harus ada monitoring dan harus betul-betul bisa dipercaya dan jangan asal-asalan. Hal itu bertujuan hewan yang disembelih bisa sehat.

Sementara itu Kepala Kemenag Kudus Suhadi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan untuk masyarakat, khususnya umat Islam mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan tentang produk makanan halal.

Dalam sambutannya, Suhadi juga menyampaikan kepada para perwakilan UMKM di Kudus untuk mengikuti workshop hingga selesai. Karena dengan sertifikasi halal produk tersebut nantinya dalam mendapatkan keberkahan.

“Pastikan produk para UMKM yang hadir mendapat sertifikat halal. Nantinya ketika tidak bersetifikasi halal, maka akan mendapatkan sanksi,” pungkasnya.

Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, dalam menjalankan rangkain ibadah haji tentu kesiapan fisik dan mental harus tetap diperhatikan, supaya dapat menjalankan ibadah secara khusyuk.

“Agar dapat menjalankan ibadah secara maksimal tentu para jamaah haji harus memerhatikan kesiapan mental dan fisik,” ujarnya, Senin (8/5/2023) kemarin.

Ketika sampai di Tanah Suci Mekah, ia mewanti-wanti kepada para jamaah haji agar selalu berhati-hati dan waspada saat sedang berada di kerumuman. Pasalnya, meski di tanah suci tak menutup kemungkinan terjadi tindakan kejahatan yang dapat mengintai di setiap waktunya.

“Kalau disana hati-hati, bawang bawaan harus dijaga dengan baik. Meski di tanah suci, tindak kejahatan tetap dimana pun sering terjadi. Banyak oknum pencopet yang berkeliaran memanfaatkan momentum atau kelengahan,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga memberikan himbauan kepada segenap jamaah haji untuk selalu mematuhi pedoman dan instruksi dari Ketua Regu (Karu) selama menjalankan ibadah haji nantinya, untuk menjaga kelancaran bersama.

“Jangan berjalan sendiri-sendiri. Berpedoman lah pada instruksi dari ketua regu,” kata orang nomor satu di Kudus itu.

Di akhir acara dia mendoakan untuk seluruh jemaah haji agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji, sehingga menjadi haji yang mabrur, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat sampai tujuan.

“Tetap fokus beribadah ketika di sana. Semoga dipermudah dalam menjalankan ibadah, baik wajib maupun sunahnya. Semoga menjadi haji yang mabrur serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat,” pungkasnya.

Kepala Desa Jepang Indarto menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan di tahun 2023 tepatnya di wilayah yang dipimpinnya, maka pertemuan ini merupakan kedua kalinya dalam ajang perlombaan desa yang digelar di Kudus.

Dirinya juga bercerita bahwasanya pada tahun 2011 pernah mengikuti lomba desa yang digelar serupa. Namun saat itu kondisi lingkungan di balai desa tidak memungkinkan maka pihaknya melaksanakannya di luar.

“Pada tahun 2011 kita sudah pernah mengikuti ini tapi kondisi lingkungan banyak yang kosong akhirnya kita laksanakan di outdoor. Dalam partisipasinya kita juga sudah dua kali ikut di periode yang ketiga ini,” ungkapnya kepada Samin News.

Sebelum mengikuti perlombaan ini, pihaknya juga bertekad ingin memberikan pelayanan tata pemerintahan yang baik untuk masyarakat Desa Jepang. Hal ini agar masyarakat sekitarnya merasa diperhatikan dalam segala bidang.

Selain itu Indarto juga memaparkan terkait luasan wilayah Desa Jepang yang sangat strategis dan cocok digunakan untuk usaha, karena dekat dengan Jalan lingkar. Dan untuk saat ini jumlah penduduk di Desa Jepang diperkirakan 14 ribu lebih.

“Ini suatu modal awal yang bagus untuk melakukan pengembangan. Namun tentunya perlu ada penanganan SDM yang harus dimanfaatkan dengan baik,” tandasnya.

Untuk usaha ekonomi kreatif Desa Jepang yang kini sedang dicari masyarakat luas yakni fabrikasi mobil offroad. Namun perlu diketahui pelaku usaha juga tentunya harus mendapatkan sertifikat produk agar dapat terbang tinggi dalam mencari pasar yang luas.

“Selain itu untuk ekonomi kreatif lainnya yang dapat dikembangkan yakni pembuatan tangki motor klasik, Industri batu bata, dan juga yang paling dicari ialah kuliner nasi tahu pak di serta bubur wekasan mbah Modin,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus Hartopo menyebut bahwa ia tertarik dengan pengelolaan pasar di Desa Jepang terlebih sudah ada BUMDes yang merupakan bagian dari pasar.

Diketahui, Pemkab Kudus saat ini tengah menggelar lomba desa tingkat kabupaten tahun 2023 ini. Adapun sembilan desa di sembilan kecamatan yang akan dinilai beberapa aspek dengan hadiah yang disiapkan hingga ratusan juta.

Untuk desa tersebut diantaranya, Desa Padurenan Kecamatan Gebog, Desa Lambangan Kecamatan Undaan, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo, Desa Jepang Kecamatan Mejobo, Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae, Desa Loram Kulon Kecamatan Jati dan Desa Janggalan Kecamatan Kota.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, bahwasanya terkait pendapatan daerah untuk realisasinya di tahun 2022 mencapai sebesar Rp 2.078.718.367.150 atau 101,90% dari target.

“Namun sampai hari ini masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga posisi yang dilaporkan dalam LKPJ ini belum bersifat final,” ungkapnya dihadapan anggota DPRD.

Adapun untuk rincian Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.418.663.711.557, untuk pendapatan transfer sebesar Rp.1.658.338.656.274, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.1.716.000.000.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan Belanja Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.580.511.409.364. Untuk yang sudah terealisasi sebesar Rp 2.223.830.622.851 atau sebesar 86,18%.

Selain itu, untuk belanja operasi yang sudah terealisasi sebesar Rp.1.567.978.190.976 atau 85,35 persen dari anggaran. Sementara belanja modal terealisasi sebesar Rp.379.328.767.594 atau 83,16 persen dari anggaran.

Untuk belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp.7.934.031.867 atau 42,51 persen dan belanja transfer sebesar Rp.268.589.632.414 atau 99,96% dari anggaran. Selanjutnya, untuk realisasi Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yakni dalam Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.546.563.701.925 yang bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.910.000.000 pengeluaran tersebut dikeluarkan untuk Penyertaan Moda (Investasi) Pemerintah Daerah.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak dan masyarakat Kabupaten Kudus atas upaya kita bersama yang saling bahu-membahu dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga Alhamdulillah pandemi saat ini berhasil kita kendalikan dengan baik. Serta stabilitas ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Kudus, sejauh ini juga masih terkelola dengan baik berkat kerja sama kita semua,” pungkasnya.

Vice President Director Djarum Foundation FX Supanji menyebut, pihaknya telah menanam pohon trembesi di Kudus dalam komitmen menjaga lingkungan. Selain itu juga telah dilakukan penanaman di jalur pantura.

“Tentunya pohon trembesi tidak hanya ditanam di wilayah Kudus dan jalur pantura saja. Melainkan hingga ke Lombok dan dilanjutkan ke tol trans Sumatera,” tuturnya.

Lebih lanjut, dikatakan FX Supanji bahwa pihaknya akan berupaya total dalam menghijaukan Indonesia melalui penanaman pohon trembesi dan juga terkait pengelolaan sampah.

“Kami berupaya total menjaga lingkungan dengan pengelolaan sampah dan menghijaukan Indonesia melalui penanaman pohon trembesi,” tandasnya.

Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Muhammad Yunus mengatakan, Djarum Foundation juga bersinergi dengan Pemkab Kudus.

“Djarum Foundation dan Pemkab Kudus ini bisa dijadikan contoh nyata bagi daerah lain melalui sinergitas pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan lingkungan bersih dan hijau,” jelasnya.

Muhammad Yunus menambahkan, tentunya pihaknya selalu mendukung kontribusi pelaku usaha yang turut membantu menghijaukan wilayah tempatnya dan dalam pengelolaan limbah.

“Ini adalah angin segar dalam perwujudan zero waste dan zero emission untuk Indonesia di 2060 mendatang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan asri pihaknya menggandeng Djarum Foundation melalui pengelolaan limbah.

“Selain mewujudkan dengan pengelolaan limbah yang menggandeng pihak Djarum Foundation, kami juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pilah sampah dari hulu,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kudus tersebut juga mengajak untuk memilah sampah yang bisa disalurkan melalui bank sampah. Mengingat nantinya sampah itu bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual.

“Pengelolaan tersebut bisa menjadi nilai ekonomi tentunya, seperti aksesoris, tas, dan pupuk,” pungkasnya.

Plt Direktur RS Loekmono Hadi Kudus Abdul Hakam pada Jumat (27/1) kemarin telah mendampingi Bupati Kudus Hartopo untuk meninjau Gedung IBS yang rencananya akan beroperasi di bulan Maret 2023.

“Jadi saya kemarin mendampingi bupati untuk meninjau Gedung IBS. Rencana akan beroperasi awal Maret, karena 2-3 Minggu ini kita sedang persiapan akreditasi,” ujarnya usai ditemui di sela kesibukannya.

Abdul Hakam mengatakan, saat peninjauan, orang nomor satu di Kudus telah memantau seluruh fisik Gedung IBS. Namun dalam tinjauannya Hartopo menemui finishing yang kurang di gedung tersebut.

“Beliau sudah melihat seluruh fisik Gedung IBS. Pembangunannya itu sampai lantai enam, namun untuk saat ini masih lantai empat. Tapi dengan proses yang relatif cepat dalam empat bulan pasti ada banyak kekurangan,” bebernya.

Lebih lanjut, kata dia, meskipun begitu yang terpenting untuk fisik bangunannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya yang menjadi permasalahan yakni adalah tuntutan deadline (tenggat waktu).

“Tapi yang penting fisik bangunan dalamnya atau rangkanya itu sangat bisa dipertanggung jawabkan. Jadi yang problem itu tuntutan deadline, akhir Desember harus selesai,” ungkapnya.

Abdul Hakam menjelaskan, jika pembangunannya tidak selesai maka tentunya akan menimbulkan masalah. Selain itu, Hartopo juga mengkritik untuk kekurangannya yakni nut dan eternit.

“Kalau tidak selesai kan bermasalah. Beliau saat meninjau mengkritisi mungkin nut, eternitenya kemudian sedikit dikit di tempat listriknya agak kurang kerapiannya itu untuk sisi luar,” ucapnya.

Abdul Hakam menambahkan, sementara itu untuk yang fisik dalam terletak pada finil. Menurutnya bahan yang khusus untuk rumah sakit itu tentunya berbeda.

“Kalau yang dalam itu finil. Jadi bahan yang khusus untuk RS itu berbeda, bupati juga menyarankan untuk segera dirapikan,” tuturnya.

“Cuman kita kan masih masa pemeliharaan sampai enam bulan, masih hingga Juni 2023. Di pemeliharaan itu pun mencakup juga untuk perapian dari ruang yang belum rapi,” sambungnya.

Ia menuturkan, pihaknya juga sudah berupaya dalam memperbaiki Gedung IBS yang akan beroperasi di bulan Maret 2023. Namun ternyata masih ada yang kurang saat ditinjau oleh Bupati Hartopo.

“Sebetulnya juga kita sudah berupaya untuk memperbaiki, namun beliau juga ternyata menemukan finishing yang kurang,” terangnya.

Sementara itu Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, terkait Gedung IBS memang pihaknya selalu memantau perkembangannya secara berkala.

“Karena saya harus memantau terkait masalah pelayanan, masalah sumber daya manusia, juga pemeliharaan gedung. Itu selalu kita pantau terus,” tandasnya.

Selain itu, Hartopo juga memiliki tim untuk memantau perkembangan Gedung IBS. Setelah menemukan hal itu, dirinya meminta untuk dewan pengawas (Dewas) agar selalu aktif dalam melihat perkembangannya.

“Saya punya tim yang setiap saat kita suruh kesana untuk memantaunya. Sekarang dewas harus lebih aktif dari yang sebelumnya dalam memantau perkembangannya,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada dewan pengawas agar setiap bulan membuat laporan dalam melihat perkembangan Gedung IBS.

“Dewas ini supaya setiap bulan membuat laporan ke saya, jadi progres-progres harus ada. Kemarin sempat saya ninjau di IBS banyak finishing yang kurang bagus, tentunya saya minta supaya untuk diulang lagi supaya bisa lebih bagus,” kata dia.

Saat ditanya awak media mengenai pengerjaan yang terbilang mepet atau tidak dirinya menjawab bahwa, dalam perencanaannya sebenarnya sudah diprediksi.

“Sebenarnya dalam perencanaannya sudah diprediksi, apakah itu mampu atau tidak. Kalau tidak mampu jangan mau,” katanya.

Hartopo melanjutkan, adapun dalam pantauan di gedung yang dinilainya kurang seperti tembok, nut yang kurang lurus, banyak cat yang tipis dan tebal. Dan itu merupakan bagian dari finishing.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, usai wabah pandemi Covid-19 terjadi, saat ini pihaknya tengah berupaya mendatangkan investor guna memperbaiki pembangunan di Kudus.

“Kita berupaya mendatangkan investor supaya ada pengelolaan yang bisa lebih efisien ini baru kita cari,” ucapnya kepada Samin News.

Hartopo menjelaskan, nantinya jika ada investor yang menginginkan pembicaraan lebih lanjut terkait hal itu, maka orang nomor satu di Kudus itu siap diundang kapanpun.

“Kita sendiri dengan investor kapanpun, hari libur, dan malam pun saya siap diundang jika ada yang berminat berinvestasi di Kabupaten Kudus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, hal ini agar Kabupaten Kudus memiliki perubahan pembangunan jika kedatangan investor. Mengingat dampak dari hal itu ialah terbukanya lapangan pekerjaan.

“Nantinya agar Kudus betul-betul ada investor yang bisa membuat perubahan untuk kota Kudus,” jelasnya.

“Tapi sayangnya kondisi seperti ini tidak bisa, makanya saya bilang banyak masyarakat yang komplin terkait Kudus yang jalan ditempat,” tandasnya.

Menurutnya hal itu karena Kabupaten Kudus terkendala anggaran yang terbatas dan aturan. Oleh karenanya, pihaknya seefisien mungkin menggunakan anggaran didalam pembangunan Kudus.

“Mengingat anggaran kita yang sekarang ini sangat terbatas jadi kita seefisien mungkin untuk memberikan atau memetakan terkait anggaran ini supaya Kudus ini bisa menjadi lebih baik,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kudus Rochim Sutopo mengatakan, investor saat ini memang sangat dibutuhkan sekali dalam pembangunan di Kudus kedepannya.

“Kalau saya selaku Ketua Komisi C DPRD Kudus. Itu memang penting sekali didalam keberlangsungan pembangunan di Kudus,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar bekerja sama dengan pihak perbankan didalam kemajuan Kudus. Namun selain itu perlu juga diperhatikan terkait infrastruktur.

“Pembangunan jalan diperlukan sekali. Mengingat infrastruktur itu menunjang efek ekonomi. Jadi jalan yang di Kudus segera diperbaiki dan dilebarkan,” pungkasnya.

Dari sembilan kecamatan di Kudus terdapat rincian sebagai berikut. Pertama, Kecamatan Kota sebanyak 14 kelompok, Kecamatan Kaliwungu 17 kelompok, Kecamatan Mejobo 10, Bae 9, Kecamatan Jati 4, Undaan 5, Kecamatan Dawe 1 dan Kecamatan Gebog 9.

Hartopo mengatakan, program bupati tersebut merupakan upaya visi dan misi program kerjanya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di Kudus. Serta membantu meringankan beban masyarakat yang memiliki wirausaha.

“Penyerahan modal usaha ini adalah program Bupati dan visi misi proker dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berdaya saing,” tuturnya.

Lebih lanjut, adapun dalam memberikan bantuan hibah bagi wirausaha yang masing-masing kelompok mendapatkan Rp 25 juta ini ada proses tahapan verivikasi data dan proses administrasi yang harus dilakukan terlebih dahulu.

“Yang ingin mendapatkan Rp 25 juta, para wirausaha diwajibkan mengisi proses verivikasi data dan kelengkapan data,” terangnya.

Meskipun kondisi keuangan Pemkab Kudus pas-pasan, lanjut Hartopo, ia tetap akan memprioritaskan bantuan wirausaha yang nantinya dapat memberikan stimulus bagi Kudus, walaupun ada program prioritas lain yang sama pentingnya.

Pada tahun 2023 pihaknya berencana akan memberikan hibah bagi wirausaha kembali namun proses verivikasi pengajuan data harus aktif dan benar. Nantinya jika berkembang, para wirausaha dapat mengajukan modal lagi.

“Kami akan terus memonitoring terkait pemberian hibah tersebut. Berkembang atau tidak ketika diberikan hibah. Jika iya, kedepan dapat mengajukan lagi,” bebernya.

Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, hibah kepada wirausaha merupakan salah satu program unggulan daerah.

“Hibah kepada wirausaha itu salah satunya program unggulan daerah yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kudus tahun 2018-2023,” jelasnya.

Diharapkan bantuan modal usaha itu bagi masyarakat yang belum bekerja, dapat segera bekerja di sektor informal. Bagi pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidupnya.

“Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, ini merupakan langkah pemkab membantu kelompok wirausaha yang terdampak Covid-19, ujarnya.

Pemberian bantuan hibah bagi wirausaha diharapkan usahanya mampu bertahan dan berkembang kembali. Bantuan ini juga telah disalurkan melalui pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke penerima kelompok hibah.

“Nantinya para wirausaha akan menerima secara non tunai. Kami juga bekerja sama dengan pihak Bank BNI,” kata dia.

Aries Arief Setiawan selaku Pengusaha Sate Kambing yang berasal dari Desa Damaran mengaku bersyukur telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Sebelumnya, kepada Samin News, usahanya sempat goyah.

“Usaha saya sudah berjalan 6 tahun yakni 2016 -2022 . Perasaan saya senang dan bersyukur setelah mendapatkan bantuan itu. Momennya juga tepat,” katanya.

“Karena sebelum pas covid selama dua tahun usaha saya terombang-ambing sekarang pas juga yang diberikan bupati,” sambungnya.

Nantinya hibah yang didapatkan sebanyak Rp 25 juta itu akan digunakan untuk membeli keperluan bahan baku berupa sate pada lapaknya seperti kambing, bumbu-bumbuan, dan hal lainnya.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, penyerahan bankeu partai politik tahap II senilai Rp 1,154 milliar. Dari bantuan itu ia meminta kepada parpol di Kudus untuk mengadakan pendidikan dan wawasan kebangsaan yang menyasar ke masyarakat pemilih pemula.

“Pendidikan politik harus digalakkan. Untuk setiap parpol harus mengadakan wawasan kebangsaan yang menyasar ke masyarakat pemilih pemula,” tuturnya.

Selain itu, dihadapan perwakilan parpol ia menyampaikan agar bibit disintegrasi juga harus dicegah secara bersama supaya masyarakat di Kudus tetap harmonis walaupun memiliki pilihan yang berbeda. Mengingat banyak disintegrasi yang menyebar melalui online maupun offline.

Untuk itu, Hartopo memiliki rencana akan keliling Kabupaten Kudus dalam memberikan pendidikan politik ke siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai upaya mencegah disintegrasi dan menjaga kekondusifan menjelang tahun pemilu.

“Jelang tahun politik ini diharapkan seluruh elemen masyarakat diharapkan menjaga kondusifitas. Jangan sampai mengeluarkan hal yang tidak baik. Dan budaya jelek ditinggal,” jelasnya.

Hartopo juga berpesan agar anggaran yang diberikan bisa digunakan sebaik mungkin dan bermanfaat dalam menggunakan operasional partai. “Saya titip pesan untuk anggaran bisa digunakan sebaik mungkin, yang berguna untuk kebutuhan partai,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol Kudus Muhammad Fitriyanto mengatakan, terkait dana Bankeu tersebut partai politik diberikan kewenangan dalam menggunakan anggaran yang telah diterimanya.

“Parpol diberikan kewenangan untuk menggunakan anggarannya. Bisa digunakan menggelar pendidikan politik dan menunjang program kerja partai,” katanya.

Fitriyanto melanjutkan, adapun rincian penerima Bankeu sepuluh partai politik tahap II yang diberikan Pemkab Kudus.

“Untuk PDIP Rp 210.869.050 milliar, PKB Rp 185.612.000 milliar, Gerindra Rp 174.555.150 milliar, Golkar Rp 153.274.450 milliar, PKS Rp 84.630.350 juta, Nasdem Rp 83.956.600 juta, PAN Rp 73.852.800 juta, PPP Rp 70.996.100 juta, Hanura Rp 67.463.200 juta, dan terakhir Partai Demokrat Rp 49.247.450 juta,” pungkasnya.

Kepala Cabang Yatim Mandiri Ari Prastyo mengatakan, Olimpiade Al-Quran sudah dilaksanakan 24 September 2022 kemarin, saat ini beralih ke Matematika.

“Untuk Olimpiade Al-Quran sudah kemarin 24 September 2022. Untuk yang mengikuti Olimpiade Matematika hari ini sebanyak 29 anak,” jelasnya.

Lembaga zakat yang berpusat di Kota Surabaya Jawa Timur, dan untuk di Kudus di Desa Singocandi itu nantinya akan mengadakan Olimpiade Matematika dan Al-Quran Nasional (OMATIQ) setiap tahun.

“Nantinya dari ajang tersebut akan diambil tiga peserta baik Al-Quran maupun bidang Matematika yang dikirim ke tingkat nasional mewakili daerah masing-masing,” kata Ari Prastyo.

Dirinya berpesan kepada peserta OMATIQ 2022 ketika menjadi pemenang agar selalu belajar dan jangan menyerah. Nantinya bagi pemenang akan disekolahkan gratis.

“Diadakan kegiatan ini agar adik-adik yatim mengalami peningkatan mentalitas agar bisa bersaing dengan anak-anak lainnya yang masih memiliki orang tua,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo memberikan pesan kepada peserta OMATIQ ketika berlomba harus mengedepankan sportivitas. Serta harus memiliki optimisme yang tinggi untuk menang.