Ucapan terimakasih atas terlaksananya program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) diberikan Bupati Kudus Hartopo usai terlaksanakannya penutupan TMMD Tahun Anggaran 2023 tersebut.

“Program TMMD sudah berjalan dengan baik dan sesuai target yang ditentukan, baik waktu maupun anggaran. Terimakasih atas sinergi yang telah terjalin selama ini,” ucapnya.

Hartopo berharap, sinergi yang telah terjalin harmonis dengan Pemkab Kudus dapat berkesinambungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus. Sebab, masyarakat membutuhkan pemerataan dan percepatan pembangunan sebagai bagian dalam mendukung akses perekonomian.

“Aspirasi masyarakat banyak sekali pada TNI, harapannya TMMD dapat berjalan terus dan berkesinambungan dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan sebagai bagian untuk mendukung akses perekonomian,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Pangdam IV Diponegoro Brigjen TNI Budi Kusworo menyebut program TMMD merupakan wujud kepedulian Kodam IV Diponegoro untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotongroyong serta kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat dalam mengakselerasi program pemerintah yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama serta pembangunan yang ada di daerah.

“Sesuai dengan tema TMMD ke-166 yakni ‘Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat Semakin Kuat’, dapat terwujud program TMMD yang menyasar pada pembangunan fisik dan non fisik,” sebutnya.

Dandim 0722/Kudus Letkol Inf. Andreas Yudhi Wibowo menjelaskan pelaksanaan operasi kegiatan TMMD Reguler ke-116 Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di Desa Gulang, Mejobo pada tanggal 10 Mei 2023 dan ditutup pada tanggal 8 Juni 2023. Kegiatan tersebut menyasar pada kegiatan fisik, non fisik serta sasaran tambahan lainnya.

“Dibuka pada tanggal 10 Mei dan ditutup pada tanggal 8 Juni. Sasaran berupa fisik, non fisik, dan sasaran tambahan telah selesai 100 persen,” jelasnya.

Disebutkannya, sasaran fisik yang telah selesai berupa betonisasi jalan sepanjang 1.120 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 0,15 meter. Sasaran tambahan berupa perbaikan dua rumah tidak layah huni dan perbaikan pos kampling.

Sementara, sasaran non fisik yang dilaksanakan berupa penyuluhan radikalisasi, terorisme, dan balatkom, penyuluhan kamtibmas dan narkoba, penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan pembinaan UMKM, penyuluhan KB-Kes dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan mental dan keagamaan, sosialisasi stunting, penyuluhan pertanian, penyuluhan desa tanggap bencana, pelatihan keterampilan kepada masyarakat, penyuluhan kesehatan masyarakat dan sanitasi.

“Semoga TMMD ini mampu meningkatkan kemanunggalan TNI-rakyat, meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non fisik serta sasaran tambahan lainnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program TMMD yang dilaksanakan Tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 182.280.000,- dan dana dari APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 845.046.200,- dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 1.027.326.200.

Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi ST 2023 yang digelar di Hotel Hom ini menurutnya sangat bagus dan dapat memberikan pemahaman kepada semua petani.

“Harapan kami para petani di Kudus bisa memberikan data sebenar-benarnya ke petugas sensus. Jika tidak benar maka sensus atau BPS-nya yang salah,” ungkapnya kepada Samin News.

Sementara itu, terkait akurasi data kepemilikan lahan pertanian, kata dia, bahwa para petani jangan khawatir dalam memberikan data yang sebenar-benarnya ke petugas yang datang.

“Jangan sampai takut memberikan data yang sebenarnya karena takut pajak. Karena data tersebut akan dilindungi oleh UU No 16 tahun 1997 yang data iku akan dirahasiakan. Jadi tidak akan keluar kemana-mana,” terangnya seusai acara.

Ia meminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus agar setelah sosialisasi ini bisa di break down untuk semua petani. Bahkan, Kantor Pertanahan Kudus juga bisa diajak investigasi langsung jika dirasa data tersebut tidak akurat.

“Sensus ini kan tugasnya merupakan mencari data asli dan akurat. Butuh juga kolaborasi antar elemen agar bisa efektif. Seharusnya, BPN juga harus diundang karena mengetahui lapangan. Ini bisa membantu keakuratan data yang dilapangan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa menjelaskan, bahwa ST ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Pertama kali dimulai tahun 1963. Pelaksanaan tersebut sudah ke 7 kalinya.

“Tema diusung yakni mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan petani. Tujuannya menyediakan data terkait sampai terkecil menuju ke terbesar,” ungkapnya.

Sebanyak 455 petugas Sensus Pertanian akan dikerahkan. Sebelumnya mereka telah dilatih selama tiga hari untuk persiapan penugasan.

“Persoalan sampah menjadi salah satu PR yang harus kita selesaikan. Terutama untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Oleh karena itu, pengolahan sampah harus dimulai dari kita,” paparnya saat membuka konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di ruang rapat Gedung A Setda, Kamis (8/6/2023).

Dirinya juga meminta pengusaha turut mengolah limbah pabrik/perusahaannya. Sehingga dapat meminimalisir polusi air dan udara. Termasuk pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ada di rumah sakit. Hartopo mengimbau agar pengolahan limbah dari sektor industri dan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Pengusaha juga harus concern dengan pengolahan limbah hasil produksinya. Biar air dan udara Kabupaten Kudus tidak tercemar,” imbuhnya.

Hartopo mengajak perwakilan berbagai instansi dan organisasi memberi masukan dalam upaya menjaga lingkungan Kabupaten Kudus. Menurutnya, masukan dan solusi itu sangat berarti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus 2025-2045 yang akan segera disusun.

“Selamat berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Masukan dari panjenengan semua sangat berarti. Semoga solusi terbaik lahir dari sini,” ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Abdul Halil menyatakan konsultasi publik untuk menghimpun masukan masyarakat dalam hal isu lingkungan. Selain itu, Halil menjelaskan kegiatan untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan RPJPD 2025-2045.

“Kami mengundang unsur pemerintah, non pemerintah dan lembaga swadaya untuk berdiskusi dan memberi masukan untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kudus,” pungkasnya.

Bertempat di aula Balai Desa Garung Lor, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kudus Hartopo pada sejumlah orang tua balita dan anak, Jumat (5/5) kemarin.

“Kegiatan ini untuk memberikan bantuan sekaligus edukasi pada masyarakat dalam upaya mencegah stunting di Kudus. Meski prosentasenya sudah turun, namun edukasi tetap perlu diberikan pada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Hartopo, batuan menyasar pada perempuan hamil sampai usia kanak-kanak, paling tidak diatas usia 5 tahun. Sehingga balita dan anak mendapatkan cukup asupan gizi untuk pertumbuhan.

“Sasaran kita mulai ibu hamil sampai anak usia diatas 5 tahun. Semoga dengan bantun ini mampu menekan angka stunting di Kudus,” harapnya.

Bupati mentargetkan, angka stunting di Kabupaten Kudus harus terus menurun secara signifkan. Oleh karena itu, Pemkab Kudus selalu mengintervensi penanganan dan pencegahan stunting, mulai dari pembentukan tim pendamping desa hingga mengucurkan anggaran yang cukup besar. Diantaranya melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau (DBHCHT) hingga batuan dari pemerintah pusat.

“Kita intervensi dengan cara membentuk tim pendamping yang bekerjasama dengan bidan desa untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu, kita kucurkan anggaran dari DBHCHT hingga bantuan pusat,” terangnya.

Pihaknya menyebut, alokasi anggaran yang diambil dari bidang kesehatan DBHCHT untuk penanganan stunting sebanyak lima persen dari total anggaran sebanyak empat puluh persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021.

“Aggaran dari pemerintah pusat tinggal kita koordinasikan saja. Sementara dari DBHCHT bidang kesehatan dengan total 40 persen, kita ambil 5 persennya. Sekitar 5-10 miliar,” ungkapnya.

Tak lupa, Hartopo berpesan pada seluruh orang tua yang ada di Kabupaten Kudus untuk selalu memperhatikan dan mencukupi asupan gizi yang masuk dalam tubuh putra-putrinya. Semua demi mencegah terjadinya stunting di masa pertumbuhan sang buah hati.

“Perhatikan dan cukupi asupan gizi anak. Berapapun bantuan pemerintah, jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka tidak dapat merubah keadaan,” pesannya.

Kepala Dinsos P3AP2KB, Agung Karyanto menambahkan, sebanyak 2917 masyarakat se-Kabupaten Kudus menerima bantuan dari Badan Pangan Nasional untuk mendukung upaya pencegahan stunting di Kudus. Bantuan tersebut akan diberikan sebulan sekali selama kurun waktu tiga bulan.

“Bantuan diberikan bertahap, kemarin, hari ini dan besok. Isinya telur 10 biji dan karkas daging ayam 1 kilogram,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Kaliwungu Satria Agus Himawan mengatakan bahwa selain intervensi dari pemkab, Kecamatan Kaliwungu juga turut melakukan intervensi penanganan stunting melalui pemerintah desa dengan memaksimalkan penggunaan dana desa.

“Di Kecamatan Kaliwungu, melalui pemdes juga melakukan intervensi penanganan stunting dalam bentuk penganggaran, dan ini menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa di setiap pemerintah desa,” katanya.

Dirinya berujar bahwa intervensi penanganan stunting di Kecamatan Kaliwungu telah dimulai sejak tahun 2019 silam dengan mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar.

“Intervensi ini sudah kita lakukan sejak tahun 2019. Di setiap desa saat ini, anggaran yang digelontorkan cukup besar. Minimal 100 juta per desa dalam bentuk pemberian makanan tambahan dengan memperhatikan kandungan gizi, rembuk stunting, dan evaluasi tumbuh kembang anak,” pungkasnya.

“Adanya kelas favorit bisa menjadi upaya sekolah untuk memacu daya saing para murid,” ucapnya usai menjadi pembina upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di SMP 3 Kudus, Selasa (2/5).

Selain itu, kelas favorit memudahkan guru dalam membimbing murid yang dipersiapkan untuk kompetisi. Sehingga siswa unggulan lebih fokus belajar dan meraih prestasi. Hartopo mengajak guru untuk memaksimalkan program itu dalam mencetak prestasi di ajang nasional maupun internasional.

“Kalau ada kelas favorit, guru bisa membimbing murid jagoannya untuk meraih prestasi setinggi-tingginya,” ucapnya.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan sekolah dapat meningkatkan daya saing melalui program unggulan. Seperti SMP 3 KUDUS yang menjadikan olahraga sebagai program unggulan. Hal ini bisa menarik minat calon peserta didik untuk meningkatkan kemampuan olahraga di SMP 3 Kudus.

“Bisa juga dengan mem-branding sekolah dengan program unggulan. Misalnya SMP 3 Kudus yang unggul dalam bidang olahraga,” terangnya.

Tak hanya peningkatan bagi siswa berprestasi, pihaknya meminta sekolah tegas untuk menindak siswa yang melanggar aturan sekolah. Hartopo menekankan agar sekolah tidak membantu siswa dengan menambah poin bagi siswa yang nilainya jelek. Justru, sekolah harus intensif berkoordinasi dengan wali murid sehingga pemantauan belajar siswa lebih optimal.

“Menghadapi siswa yang malas atau melanggar aturan harus melibatkan wali murid. Biar wali murid ikut memperingatkan anaknya, kalau memang nilai dan sikap siswa tidak bagus, sekolah berhak tidak menaikkan siswa itu,” tegasnya.

Hartopo juga berpesan kepada guru untuk terus berinovasi dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya menyatakan akan menindak tegas guru yang tidak disiplin.

“Kalau ada guru yang melanggar aturan tentu akan kami tindak tegas pula,” lanjutnya.

Tahun ini, jatah dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan untuk kabupaten Kudus sekitar Rp 23 miliar. Pihaknya menargetkan angka itu bisa turut meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami terus mensupport peningkatan pendidikan di kabupaten Kudus,” imbuhnya.

Bupati Kudus Hartopo menyampaikan, lomba desa ini merupakan bentuk motivasi masyarakat supaya semakin semangat lagi kedepannya.

“Lomba desa ini adalah bentuk motivasi masyarakat sini agar supaya bisa lebih semangat. Mengingat Desa janggalan 2023 ini merupakan penyumbang dalam penilaian Adipura,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai untuk proklim di Desa Janggalan sangat bagus, kebersihan juga terjaga, dan kekompakan masyarakat bagus. Disamping itu untuk Nguri-nguri budaya, kuliner, ekonomi kreatifnya juga bagus.

“Kami berharap untuk Kepala Desa Janggalan bisa memberdayakan untuk dana desa. Karena disini ada BUMDes, tapi disini baru ada pilah sampah namun manual. Kami berharap Desa Janggalan bisa membeli alat pilah sampah untuk menambah kapasitas tempat sampah,” tandasnya.

“Untuk disini UMKM-nya juga sudah bagus. Hanya saja saya menghimbau agar marketingnya harus tambah bagus, jangan hanya produksinya saja yang diperbanyak, tapi harus sebanding dengan penjualannya,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus Adi Sadhono menjelaskan, terkait lomba desa ini yang diikuti berbagai desa di sembilan kecamatan akan dinilai dari segi akumulasi aspek penilaian.

“Nanti hasil keseluruhan oleh tim dari 9 kecamatan itu nanti kita coba rapatkan. Selain itu yang perolehan tertinggi dari semua akumulasi aspek penilaian akan diumumkan habis lebaran,” ungkapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, nantinya dari sembilan desa tersebut, dipilih menjadi tiga besar yang kemudian untuk berpartisipasi dalam lomba tingkat provinsi.

“Yang ranking 1 biasanya kita ajukan untuk mewakili lomba ke provinsi. Untuk juara dua dan tiga hadiah,” pungkasnya.

“Kami informasikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi wajib pelayanan penyelenggaraan urusan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang, dengan rincian sebagai berikut,” beber Hartopo.

Lebih lanjut, untuk belanja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar belanja pelayanan dasar pada tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp.1.408.371.044.550 atau 86,23 persen dari anggaran.

Belanja tersebut meliputi anggaran untuk penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang trantibumlinmas dan bidang sosial yang secara keseluruhan memperoleh proporsi 63,3 persen dari total anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Hal itu tentunya sudah melebihi anggaran mandatori yang telah ditentukan pemerintah. Kemudian belanja urusan pemerintahan wajib, yang bukan pelayanan dasar belanja urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar telah terealisasi sebesar Rp.163.150.001.599 atau 86,84 persen dari anggaran.

Belanja urusan pemerintahan pilihan terealisasi sebesar Rp.67.235.169.469 atau 53,74 persen. Lalu untuk belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang realisasi belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp.585.074.407.233 92,26 persen dari anggaran.

Lomba ini digelar di Balai Jagong GOR Wergu Wetan dengan peserta se-Kabupaten Kudus dari kategori anak hingga dewasa.

Menurut Ketua Panitia Lomba Rebana, Herry Purwanto, acara ini diikuti oleh 20 peserta dari dua kategori, yaitu 10 peserta untuk anak-anak dan 10 peserta untuk remaja. Kategori anak diikuti oleh siswa SD/MI, sedangkan kategori dewasa diikuti oleh siswa MA hingga perguruan tinggi. Sebanyak 15 grup dengan jumlah peserta mencapai 300 turut memeriahkan lomba rebana tersebut.

Bupati Hartopo turut mendukung acara ini dengan memperebutkan piala Bupati untuk juara pertama. Pemenangnya akan menerima piala Bupati, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Lomba ini diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan yang akan segera dimulai.

Ketua DPD BKPRMI Kudus, Kusmanto, mengungkapkan bahwa lomba yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan 1444 H. Lomba rebana ini menjadi program tahunan yang diikuti oleh anak-anak dan remaja dengan lagu wajib Sholawat Asnawiyah dan lagu pilihan seperti Sholawat Kawakib, Joko Tingkir Wali Jowo, dan Kudus Kotaku.

“Dengan adanya lomba rebana ini dapat mempererat tali silaturahmi antar peserta dan masyarakat serta dapat menjadi sarana dalam memeriahkan bulan suci Ramadhan. Semoga acara ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang terlibat,” Pungkasnya.