Pemerintah tahun ini memberikan mandat lebih besar kepada Bulog untuk menyerap gabah dan beras dibandingkan tahun sebelumnya.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah, Sri Muniati, menyampaikan target serapan tahun 2026 mencapai 4 juta ton setara beras di wilayah Jawa Tengah yang mencakup 25 kabupaten/kota.

Target pengadaan dalam negeri untuk kebutuhan PSO tercatat sebesar 374.658 ton setara beras, meningkat 32 persen dibanding tahun 2025.

“Kali ini dalam rangka menyukseskan swasembada beras 2026, Perum Bulog dapat penugasan penyerapan beras 40 juta ton. Jumlah ini meningkat tajam dari sebelumnya 3 juta ton. Bulog menyerap langsung dari petani,” ujar Sri Muniati, Minggu (25/1/2026).

Selain penyerapan untuk cadangan pemerintah, Bulog juga ditugaskan menyiapkan beras kualitas premium dan medium untuk kebutuhan pasar komersial.

Strategi komprehensif disiapkan, terutama menjelang puncak panen yang diperkirakan terjadi pada Maret 2026.

“Yang penting adalah harga stabil di tingkat petani atau produsen. Dengan ini mereka bersemangat terus melakukan produksi,” jelasnya.

Bulog Kanwil Jateng memastikan kesiapan infrastruktur pergudangan, sarana pengering gabah, serta pengolahan beras untuk mengantisipasi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto mengatakan bahwa tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” ungkap Bob.

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, di berbagai kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” kata Bob.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Hingga tanggal 31 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.

“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” kata Bob.

Pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari jasa para petani yang telah bekerja keras mendukung ketahanan pangan nasional. Guna menjaga kontribusi sektor pertanian tersebut, Pemerintah terus menjaga ketersediaan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keberpihakan tinggi terhadap petani, salah satunya melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp 25 triliun disiapkan Pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Pada tahun 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Tidak sampai di situ, Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk. (RR)

Melambungnya harga beras ini, oleh stakeholder terkait mulai dari Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) mencari solusi atas kejadian tersebut.

“Pimpinan dewan bersama Komisi B antisipasi kenaikan sembako atau kenaikan beras. Karena di situasi banjir ini ada kenaikan beras yang terlalu melejit. Pimpinan dewan bersama Komisi B melakukan Rakor dengan Bulog beserta Dinas Perdagangan Kabupaten Pati,” Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin usai Rakor, Kamis (12/1/2023).

Pertemuan sejumlah instansi ini disepakati untuk segera dilakukan operasi pasar murah. Tujuannya untuk mengantisipasi inflasi lantaran melejitnya harga beras. Adapun harganya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HUT) dan jumlah yang dijual sesuai stok beras yang dimiliki Bulog.

“(Rakor) tadi disepakati stok beras Bulog untuk operasi pasar dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beras. Oleh Komisi B minta segera dilakukan operasi pasar,” jelasnya.

“Bulog masih mempunyai 980 ton sekian beras dengan harga untuk operasi pasar dari Bulog itu Rp 8.300. Kalau keluar itu di bawah HET,” sambung Ali.

Sedangkan Kepala Perum Bulog Pati, Ricky Soeasono membenarkan bahwa saat ini harga beras telah melambung. Dan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menggelar pasar murah.

“Rencana operasi pasar kalau di kantor dilakukan terus, kalau ada permintaan misalnya dari kecamatan atau dari instansi terkait biasanya kita ikutin mereka mintanya dimana kita turun. Kita standby di gudang dan di kantor,” jelasnya.

Sebab, papar Kepala Bulog Pati, Yonas Haryadi, jika mereka buru-buru memanen padinya dalam kondisi sebaliknya, karena khawatir tergenang banjir atau serangan hama tikus, maka yang terjadi pada bulir padi bisa dipastikan ada yang masih hijau. Karena itu harga jual gabah kering panen, tentu akan dibeli pedagang pengumpul jauh dari ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP).

Jika sesuai Permendag No 24 Tahun 2020, untuk harga gabah kering panen (GKP) dengan kadar air paling tinggi 25 persen dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10 persen adalah Rp 4.200/kilogram di tingkat petani atau Rp 4.250 per kilogram di penggilingan. ”Perbedaan soal harga inilah yang sering terjadi kesalahpahaman di antara petani, karena HPP sebesar itu harus diikuti dengan ketentuan persyaratan,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, para pertani yang tergabung dalam kelompok tani bisa sedikit bersabar, yaitu memanen padinya benar-benar yang siap panen maksimal. Setelah itu lebih baik diproses sendiri pengeringannya, karena ongkos untuk keperluan tersebut per kilogram hanya Rp 250, tapi gabah hasil panennya bisa menjadi gabah kering giling (GKG), sehingga tidak terlalu memberatkan biaya proses pengeringannya.

Akan tetapi jika bisa menjadi GKG dengan syarat kadar air paling tinggi 14 persen, kadar hampa/kotor paling tinggi 3 persen, hal itu bisa masuk menjadi serapan Bulog dengan harga sesuai HPP. Sebab, dalam hal ini pihaknya tidak hanya semata-mata melayani serapan dari mitra kerja, tapi juga dari kelompok tani maupun gabungan kelompok tani.

Berdasarkan pertimbangan tersebut personel jajarannya yang turun ke lapangan bersama PPL, hendaknya melakukan motivasi kepada para petani agar melaksanakan panen setelah kondisi tanaman padinya benar-benar maksimal. ”Karena itu, jangan sampai bulir padi masih ada yang hijau sudah buru-buru dipanen, sehingga jika itu dibeli oleh pedagang pengepul tentu harganya tidak maksimal, meski hanya untuk kualitas GKP,” imbuh Yonas Haryadi.