Pemimpin Perum Bulog Cabang Pati, Meitha Nova Riany, mengatakan saat ini stok minyak goreng merek Minyakita di gudang Bulog tercatat lebih dari 550 ton. Selain itu, setiap bulan Bulog juga menerima pasokan rutin sekitar 300.000 liter guna menjaga ketersediaan di pasaran.

“Sementara itu, stok gula pasir yang tersedia mencapai sekitar 2.700 ton,” katanya.

Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar tiga bulan ke depan, sembari menunggu masa giling di pabrik gula GMM Blora.

Terkait harga Minyakita yang masih ditemukan lebih tinggi di sejumlah pasar, Bulog menjelaskan bahwa pihaknya hanya menguasai sekitar 35 persen distribusi. Sebagian besar distribusi lainnya berada di tangan distributor. Meski demikian, untuk kios yang dipasok langsung oleh Bulog, harga tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga akan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi menjelang Lebaran.

Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) untuk alokasi Februari dan Maret akan diberikan sekaligus kepada 674.104 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Kabupaten Pati tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak, yakni 183.385 PBP.

“Bulog itu barangnya cukup, sangat cukup. Jadi enggak usah panik karena kalau panik akan berdampak pada inflasi,” pungkas Meitha.

Wilayah kerja Bulog Pati meliputi lima kabupaten di kawasan Eks Karesidenan Pati, yakni Pati, Jepara, Kudus, Rembang, dan Blora. Dengan cadangan stok yang melimpah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pokok menjelang Lebaran.

Pemimpin Perum Bulog Cabang Pati, Meitha Nova Riany, menyampaikan bahwa saat ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di berbagai gudang Bulog mencapai 67.225 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

“Stok saat ini untuk beras CBP ada 67.225 ton dan ini cukup sampai 6 sampai 7 bulan ke depan,” ujarnya.

Bulog juga telah mendistribusikan stok beras ke sejumlah gudang di lima kabupaten. Di Kabupaten Pati tersimpan sekitar 26.000 ton, Jepara 15.000 ton, Blora 8.500 ton, Rembang di Gudang Kedungrejo 8.000 ton, serta Kudus sebanyak 2.100 ton.

Sebaran tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar, terutama ketika permintaan masyarakat meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kepala Cabang Bulog Pati, Hardiansyah, mengatakan beras itu diimpor pemerintah Indonesia dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam hingga Myanmar. Kebijakan impor, kata dia untuk menangani persoalan beras imbas el nino.

“Tahun kemarin itu ada fenomena El Nino kemarau panjang, menyebabkan panen raya yang seharusnya di Maret awal atau Februari akhir, itu panennya di Maret Akhir atau April,” ujarnya.

Ia beralasan beras impor untuk menambal pasokan guna memastikan pasokan beras tetap terjaga. Pasalnya, mundurnya panen raya jika tidak disikapi akan memicu gejolak di tengah masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

“Beras kan digunakan setiap hari, sedangkan panennya mundur. Sehingga harus ada yang mengisi. Nah isinya dari mana, ya dari LN (luar negeri) itu (impor),” jelas dia.

Untuk saat ini beras yang berada di Bulog Pati untuk saat ini dinilai aman hingga paling tidak dua bulan ke depan. Yaitu aman sampai momen hari besar lebaran nanti.

“Stok beras di Kantor Cabang Bulog Pati saat ini ada sekitar 13.000 ton. Kami memastikan stok tersebut aman hingga lebaran bulan April dan disiapkan pada bulan puasa hingga Idul Fitri,” ungkapnya.

“Di Pati ada 5 ribu ton. Yang jelas stok ini sifatnya dinamis, kita melakukan in dan out. In artinya penyerapan gabah beras dari hasil panen petani gapoktan dan hasil panen mitra kerja kami,” kata Kepala Cabang Bulog Pati Ricky Soesono saat Rakor Ekuinda di Ruang Penjawi Pendopo Pati, Kamis (13/4/2023).

Dari sejumlah cadangan beras yang dimiliki Cabang Bulog Pati tersebut, dikatakan cukup hingga awal lebaran.

Selain pasokan beras CBP, dia menambahkan Bulog juga mempunyai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras atau disebut juga operasi pasar. Pihaknya mengungkap mulai awal tahun sampai saat ini sudah mencapai 6.800 ton beras yang terdistribusi ke masyarakat.

Program dari Bulog itu diharapkan bisa mampu membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Bahkan, ia mengaku Bulog juga mempunyai program baru untuk memastikan ketersediaan pasokan beras di tengah masyarakat.

“Selain stok itu, kami sampaikan pemerintah juga memiliki program baru yaitu program bantuan pangan beras. Dimana Perum Bulog ditugaskan Bapanas untuk melakukan penyediaan beras,” cetusnya.

Rencananya dia menyebut program ini bisa tersalur ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pati diperkirakan bisa selesai antara tanggal 17 – 18 April 2023. Dijadwalkan 3 kali penyaluran. Adapun tahap pertama disalurkan sebelum lebaran ini dan tahap berikutnya menunggu instruksi dari pimpinan pusat.

“Kemarin sudah dilepas Pj Bupati, rencananya insyaallah bisa tersalur ke seluruh kecamatan harapan kami bisa selesai antara tanggal 17 – 18 April,” jelasnya.

“Program bantuan pangan ini tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasarannya untuk di Kabupaten Pati kurang lebih 146 ribu KPM atau setara 1.460 ton dimana setiap KPM mendapat 10 kilogram beras,” tandas dia.

Ketidaktepatan Operasi Pasar itu yang seharusnya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras di Pati, justru dijual ke luar daerah. Demikian juga beras tersebut dijual tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Salah satu mitra Bulog Pati, Sudi Rustanto menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Pati sekarang ini tengah dilanda kesusahan akibat banjir. Namun ketidaktepatan operasi pasar ini menambah derita yang dirasakan.

“Masyarakat sekarang ini lagi susah, banyak banjir di mana-mana, di Kabupaten Pati. Tetapi Operasi Pasar tidak tepat sasaran,” ujarnya, Senin (16/1/2023).

Dia menjelaskan seharusnya harga beras ditebus sejumlah Rp 8.300 per kilogram. Tetapi dia mengatakan lewat rekanan Bulog beras ditebus hingga Rp 10.100.

Selain itu, beras untuk operasi pasar dijual ke daerah lain sampai luar pulau. Pihaknya menyebutkan beras sekitar 10 s/d 100 ton dari Bulog Pati dikirim ke Kalimantan dan Bandung.

Sedangkan Kepala Bulog Cabang Pati, Ricky Soesono operasi pasar dimaksudkan supaya bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh dengan harga stabil dan tidak tinggi melalui program SPHP.

“Melalui saluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar, retail, pedagang modern, pedagang binaan dan mitra distributor,” jelasnya.

Lebih lanjut Ricky menambahkan terkait dengan dugaan penjualan melebihi harga, pihaknya menekankan distributor tidak boleh menjual melebihi harga ketentuan HET operasi pasar. Adapun HET beras medium sebesar Rp 9.450.

Sebab, papar Kepala Bulog Pati, Yonas Haryadi, jika mereka buru-buru memanen padinya dalam kondisi sebaliknya, karena khawatir tergenang banjir atau serangan hama tikus, maka yang terjadi pada bulir padi bisa dipastikan ada yang masih hijau. Karena itu harga jual gabah kering panen, tentu akan dibeli pedagang pengumpul jauh dari ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP).

Jika sesuai Permendag No 24 Tahun 2020, untuk harga gabah kering panen (GKP) dengan kadar air paling tinggi 25 persen dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10 persen adalah Rp 4.200/kilogram di tingkat petani atau Rp 4.250 per kilogram di penggilingan. ”Perbedaan soal harga inilah yang sering terjadi kesalahpahaman di antara petani, karena HPP sebesar itu harus diikuti dengan ketentuan persyaratan,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, para pertani yang tergabung dalam kelompok tani bisa sedikit bersabar, yaitu memanen padinya benar-benar yang siap panen maksimal. Setelah itu lebih baik diproses sendiri pengeringannya, karena ongkos untuk keperluan tersebut per kilogram hanya Rp 250, tapi gabah hasil panennya bisa menjadi gabah kering giling (GKG), sehingga tidak terlalu memberatkan biaya proses pengeringannya.

Akan tetapi jika bisa menjadi GKG dengan syarat kadar air paling tinggi 14 persen, kadar hampa/kotor paling tinggi 3 persen, hal itu bisa masuk menjadi serapan Bulog dengan harga sesuai HPP. Sebab, dalam hal ini pihaknya tidak hanya semata-mata melayani serapan dari mitra kerja, tapi juga dari kelompok tani maupun gabungan kelompok tani.

Berdasarkan pertimbangan tersebut personel jajarannya yang turun ke lapangan bersama PPL, hendaknya melakukan motivasi kepada para petani agar melaksanakan panen setelah kondisi tanaman padinya benar-benar maksimal. ”Karena itu, jangan sampai bulir padi masih ada yang hijau sudah buru-buru dipanen, sehingga jika itu dibeli oleh pedagang pengepul tentu harganya tidak maksimal, meski hanya untuk kualitas GKP,” imbuh Yonas Haryadi.

Hal ini ia sampaikan saat dikonfirmasi Samin News di ruang kerjanya, Selasa (19/1/2021). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa stok beras saat ini dipastikan aman bahkan tak terbatas dalam kurun waktu tertentu.

“Karena sekarang tidak ada penyaluran rutin tiap bulannya, jadi saat ini bisa kita katakan bahwa stok kami bisa dipastikan aman dalam waktu tak terbatas,” tuturnya menjelaskan.

Bahkan dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya justru merasa cukup kesulitan mengenai pengeluaran stok beras tersebut.

“Dulu kan ada bansos atau program lain yang bisa dimanfaatkan sebagai pengeluaran, sekarang kami justru bingung dengan penyerapan maksimal ketika panen, tetapi tidak ada pengeluaran pasti setelahnya,” tandasnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Sedikitnya 22.000 ton beras serapan hasil pengadaan Tahun 2019 lalu hingga kini belum tersalurkan, sehingga masih menumpuk di gudang Bulog Sub-Divre Pati. Kondisi tersebut benar-benar memprihatinkan, karena selama ini para personel di Bulog sub-divre setempat sudah berupaya keras melakukan penjualan beras secara langsung ke berbagai pihak yang membutuhkan.

Hal itu menyusul setelah pemerintah melalui Kementrian Sosial tidak lagi melibatkan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT), sehingga pengadaan material utamanya beras untuk keperluan tersebut tidak lagi dilayani oleh pihak Bulog. Sehingga beras serapan pengadaan Bulog tidak bisa tersalurkan.

Ditanya berkait hal tersebut sesuai perpisahan Kepala Gudang Bulog 201 di Margorejo, Pati, Djuhari yang memasuki masa purna tugas, Kepala Bulog Sub-Divre Pati, Yonas Haryadi Kurniawan tidak mengelak seraya menambahkan hal itu memang benar-benar memprihatinkan. Apalagi, katanya lebih lanjut, pihaknya yang sudah berupaya keras melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen yang membutuhkan juga tidak banyak menolong.

Terbukti, beras serapan hasil pengadaan Tahun 2019 lalu hingga sekarang masih sebanyak 22.000 ton masih menumpuk di gudang. ”Sedangkan pembeli jika tidak mendapatkan beras yang benar-benar berkualitas baik dari Bulog, ternyata tidak bersedia sehingga menghadapi hal tersebut harus benar-benar menjaga kualitas agar bisa tetap maksimal,”ujarnya.

Padahal, katanya lagi, untuk bisa menjaga kualitas beras dalam kapasitas cukup banyak di gudang tentu bukan hal mudah, dan bahkan penuh risiko semisal harus menghadapi serangan hama. Karena itu, pihaknya sampai sekarang tetap berupaya untuk melakukan penjualan agar tumpukan beras dalam gudang yang sudah tidak tepat lagi jika disebut stok persediaan pangan.

Sebab, kebutuhan pangan di masyarakat sudah terlewati dan lagi pula masyarakat penerima manfaat sudah mendapat BPNT dari pemerintah. Di sisi lain sebentar lagi juga sudah memasuki musim padi hasil tanam pada musim tanam (MT) pertama, sehingga yang perlu dijaga adalah stabilitas harga jual gabah para petani.

Apalagi dalam kesempatan panen raya, biasanya harga jual gabah petani akan mengalami penurunan sehingga Bulog biasanya harus terjun langsung sebagai penyeimbang harga. Akan tetapi, sampai sekarang pihaknya belum mengetahui apakah pada musim panen raya MT pertama ini, Bulog masih harus melakukan pembelian gabah petani atau tidak.

Semua itu tentu masih menunggu bagaimana kebijakan pemerintah pusat, tapi bagaimana dengan sisa beras hasil pengadaan Tahun 2019 itu mau dikemanakan. ”Jika harus membeli lagi produksi panenan petani, tentu harus bisa diproses menjadi beras dan beras tersebut harus bisa disalurkan, tidak kembali menumpuk di gudang seperti sekarang,”tandasnya.