Hingga sekarang ini, kata dia secara keseluruhan ST di Pati sudah mencapai 75 persen setelah melewati sejumlah tahapan. Meliputi pendataan di lapangan, editing hingga pengolahan data.

“Di lapangan sudah selesai kemarin, mulai Juni sampai-sampai Juli. Akhir Juli selesai (lapangan). ST melibatkan ada sekitar 190.000 (responden) usaha pertanian yang berbasis rumah tangga,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha pertanian yang dilibatkan tersebut terdiri bergerak di bidang hortikultura, perikanan, pangan, pertanian, kehutanan serta bidang jasa pertanian.

Dirinya menjelaskan ST melibatkan ratusan tenaga sensus di dalamnya untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Sebut saja bagian editing coding terdapat 180 orang. Belum lagi ditambah dengan personel yang ada di lapangan.

“Juli kemarin kita sudah mulai pengolahan (data) waktunya dua bulan hingga pertengahan September. Dan per 1 September sudah ada 75,69 persen. Jadi masih ada sekitar seminggu lebih. Kami berharap 15 September selesai,” beber dia.

Untuk diketahui ST 2023 di Kabupaten Pati ini, BPS melibatkan 1.173 petugas sensus. Sementara setelah pengolahan data sebagai tahap final. Dirinya menambahkan akan dilakukan proses evaluasi mengenai pelaksanaan ST.

Sesuai tag line sensus kali ini yaitu, mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sehingga melalui serangkaian sensus itu outputnya nanti adalah terwujudnya swasembada pangan dan secara garis besar mampu mengangkat kesejahteraan petani.

Sensus pertanian di Pati sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Dan disosialisasikan pada Selasa (13/6/2023) pagi tadi di Pendopo Pati. Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, perwakilan DPRD, Kejari, hingga sejumlah OPD.

“Memang perlu data nantinya digunakan sebagai bahan pendukung pengambil kebijakan. Mudah-mudahan dilakukan bermanfaat dan data mendekati data yang ada,” ucap Henggar dalam pembukaan sosialisasi sensus pertanian di Pati.

Dirinya memaparkan di Pati mempunyai luas daratan total seluas 150 ribu hektar. Sehingga sensus pertanian itu mampu menggambarkan kondisi di lapangan, baik melingkupi pelaku, sumber daya, hingga geografis pertanian di daerah.

Kita total 150 ribu hektar daratan. Sehingga kebijakan yang kita ambil senantiasa mempertimbangkan geografis kewilayahan. Jumlah penduduk 136 sekian juta, data peternakan, pertanian semoga bermanfaat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia berdoa agar petugas BPS saat bekerja mengambil data di lapangan selalu diberikan kemudahan. Karena itu merupakan untuk kepentingan bersama.

Sementara Kepala BPS Pati, Bob Setyabudi mengatakan bahwa kegiatan sensus pertanian ini tujuannya adalah mendukung data Satu Data Indonesia (SDI). Yakni sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam hal ini, penyajian data di bidang pertanian.

“Kita melisting seluruh rumah tangga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Dan itu bisa digunakan sebagai frame kegiatan survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun yang akan dilakukan kementerian, lembaga,” jelasnya.

Kepala BPS Pati, Anang Sarwoto menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran gaji entry data tersebut lantaran belum lengkapnya syarat administrasi. Yakni tanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan surat pernyataan.

“Saya minta untuk disegerakan tanda tangan, ditambah juga kemarin harga satuan pembayaran sebagai dasar kami membayar juga baru keluar. Mohon maaf, InsyaAllah secepatnya,” kata Anang.

Pihaknya menyatakan soal keterlambatan pembayaran gaji tersebut segera dibayar jika BAST lengkap. Karena ia menyebut masih ada 8 orang entry data yang belum menandatangani.

“Kemungkinan juga karena petugas pengolah berkurang dari yang 208 orang menjadi hanya 133 orang. nah mungkin yang telat itu yang sudah enggak ke pusat pengolahan lagi karena tidak ikut entry di bulan ini,” sambungnya.

Salah satu petugas entry data SJA (28) mengeluh karena hak yang seharusnya diterima ini belum kunjung diterima. Dia mulai bekerja pada Desember 2022, dan putus kontrak Januari.

“Bulan Januari belum dibayar, setelah putus kontrak kerja pada 30 Januari, hingga sekarang belum bayaran. Informasinya (BPS) masih melengkapi berkas persyaratan pembayaran gaji,” ujarnya.

Hal ini tidak hanya dirasakan olehnya, karena dia mengaku teman petugas entry lainnya mayoritas juga belum dibayar. Sehingga diharapkan BPS segera membayar gaji selaku haknya.

“Setahu saya petugas entry lainnya banyak yang bilang belum dibayar. Hampir semua pengentri data pada kontrak Januari ini belum bayaran. Mungkin ada ratusan jumlahnya,” bebernya.

Kepala BPS Pati, Anang Sarwoto menjelaskan kegiatan evaluasi ini sebagai pembinaan data statistik sektoral sebagaimana sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Sata Indonesia dan Perbup Nomor 6 tahun 2021 tentang satu data Indonesia Kabupaten Pati.

“Mensosialisasikan pembinaan data statistik, dimana semua OPD sebagai yang mempunyai output data statistik sektoral, itu harus berhubung dengan sistem statistik nasional,” ujarnya, Kamis (2/1/2023).

Pihaknya menjelaskan output Satu Data Indonesia Kabupaten Pati yang dihasilkan oleh OPD harus memenuhi kaidah-kaidah statistik. Adapun satu data Indonesia Kabupaten Pati outputnya terdapat meta data hingga statistik sektoral.

Dengan adanya Satu Data Indonesia Kabupaten Pati tersebut diharapkan mampu menyuguhkan data yang nantinya dapat terintegrasikan berbagai keperluan baik OPD hingga bagi pemerintahan untuk bahan penunjang pengambil keputusan.

“Terkait penggunaan satu data Indonesia, SDI diharapkan tidak ada duplikasi data di masing-masing OPD, data yang dihasilkan sudah memenuhi kaidah statistik,” harapnya.

Menurutnya salah satu tujuan utama integrasi satu data adalah agar tidak terjadi lagi tumpang tindih data, sehingga pengambilan kebijakan dapat lebih efektif. Dan tidak ada perbedaan data meski objeknya sama.

“Misalnya SDI ini nantinya sapat digunakan sebagai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), data Kependudukan, maupun data lainnya,” tambah Anang.

Kepala BPS Pati, Anang Sarwoto, menjelaskan bahwa kegiatan Regsosek ini seperti yang disampaikan saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dilakukan untuk keperluan program perlindungan sosial melalui perbaikan data. Dengan data tersebut berguna sebagai dukungan terhadap program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

“Sosialisasi dilakukan dua kali sebelumnya sudah dibuka dengan Pj Bupati Pati, dan kedua gathering pada hari ini. Dimana dilakukan mulai 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 kami harap dukungan semua pihak, dari jajaran Forkopimda, OPD, media hingga masyarakat,” kata Anang.

Dia menjelaskan pendataan awal Regsosek sebagai basis data perlindungan sosial yang terintegrasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan kelembagaan/lembaga pelaksana perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kata Anang, kegiatan Regsosek ini termasuk sensus karena berbasis data menyeluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa.

“Tujuannya bukan hanya kemiskinan ekstrim tapi juga keluarga populis, menangkap dinamika perubahan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kegiatan Regsosek yang telah berjalan beberapa hari ini adalah sebagai data dasar yang akurat untuk bahan dukung kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial yang disalurkan bagi masyarakat. Lalu, untuk meningkatkan sistem pelayanan publik.

“Adapun poin yang didata meliputi kondisi sosio-ekonomi demografis, kondisi perumahan, kondisi sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kerentanan kelompok penduduk, lansia, ketenagakerjaan, disabilitas, kesehatan, geospasial, informasi kependudukan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani, menilai bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih banyak persoalan di dalamnya. Sebab, menurutnya data itu rancu yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

“DTKS ekstrim ada pembaruan data, banyak permasalahan di sana. Ada warga seharusnya masuk, yang menjadikan masuk itu desa. Sementara ada keluarga mampu itu justru dimasukkan. Tidak malu rumahnya ditempeli penerima bantuan,” kata Jumani.

Tak hanya untuk keperluan perbaikan DTKS, dirinya juga menyebutkan bahwa survei Regsosek ini adalah untuk mengintegrasikan data dari seluruh stakeholder. “Antar lembaga punya data sendiri. Itulah pentingnya data satu. Saya yakin miskin eskrim bisa ditangani. Kita bermimpi satu data Regsosek bisa menjawab persoalan,” harapnya.

Kepala BPS Kabupaten Pati, Anang Sarwoto, menyatakan hasil pendataan Regsosek itu akan membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Sebab, sejauh ini yang dipakai masih tahun 2015 lalu.

Dirinya menjelaskan pendataan Regsosek oleh para petugas itu nantinya akan menyasar dan mendata setiap keluarga dari keluarga miskin hingga keluarga kaya.

“Upadate basis data perlindungan sosial, terakhir upadate data di BPS tahun 2015 untuk program penanggulangan kemiskinan. Pendataan ini sifatnya sensus dalam arti semua keluarga (di Kabupaten Pati) kita sensus. Mulai dari keluarga miskin ekstrim s/d keluarga yang paling kaya,” ucap Anang.

Setelah para petugas menyelesaikan sensus sosial-ekonomi tersebut, selanjutnya hasil itu kemudian akan diurutkan atau diranking. Karena tujuannya dalam rangka program perlindungan sosial.

“Pendataan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan harus selesai pada tanggal itu. Setelah sensus, kemudian kita melakukan seperti verifikasi, pemeriksaan yang mana targetnya di lapangan satu bulan,” ungkapnya.

Pihaknya mengungkapkan sensus Regsosek itu bermanfaat menghadirkan satu data yang terintegrasi. Artinya jika selama ini masing-masing instansi/kementerian mempunyai data sendiri, maka nantinya bisa digunakan secara terpadu.

“Kegiatan Regsosek ini merupakan bagian dari program Satu Data Indonesia khususnya pada program sosial-ekonomi,” tandas Anang.

Pendataan Awal Regsosek yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini baru tahap koordinasi dengan mengundang seluruh instansi vertikal di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang berlangsung di Hotel New Merdeka, Selasa (20/9/2022).

Rapat Koordinasi tersebut mengusung tema Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 Mencatat untuk Membangun Negeri Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Henggar mengatakan data yang digunakan sekarang ini masih menggunakan data tahun 2015 lalu. Sehingga, sejauh ini terjadi proses dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu terkait dengan aspek sosial, ekonomi hingga pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Banyak data yang mungkin tingkat kevaliditasnya kurang bagus, karena itu data yang diambil tahun 2015. Oleh karena itu, diharapkan ada pembaruan data,” ucap Henggar kepada wartawan.

Pendataan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang berguna bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim. Serta digunakan dalam dukungan data dari berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah.

“Digunakan dalam rangka permasalahan-permasalahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya untuk basis data program perlindungan sosial,” jelasnya.

Henggar berharap pendataan Regsosek itu nantinya memperoleh data yang benar-benar valid sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hasil Regsosek tersebut akan mencerminkan profil suatu keluarga di masyarakat.

“Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, tujuannya untuk melakukan pendataan kepada masyarakat. Sehingga nanti data yang ada mencerminkan profil di masyarakat, profil ekonomi, sosial, profil kesejahteraan dan lainnya. Itu yang menjadi data betul-betul terverifikasi di lapangan,” pungkasnya.

Hal tersebut berdasarkan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Pati sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019.

“Sangat membanggakan dengan diterbitkannya Perbup tersebut atas komitmen bersama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati. Di Perbup itu juga mengatur tentang pembagian peran dan tugas masing-masing instansi,” ujar Anang Sarwoto yang juga mengikuti penandatanganan bersama Satu Data Indonesia bersama Pemkab Pati, Senin (6/11/2021).

Untuk itu, lanjutnya kita perlu terus menggaungkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga semua akan berjalan sesuai dengan peran masing-masing.

Ia mencontohkan, misalnya OPD dan Kecamatan akan menjadi produsen data sesuai dengan tugas dan fungsinya.Bappeda sebagai koordinator daerah.Selanjutnya, Diskominfo adalah walidata yang akan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

“BPS sebagai Intansi Vertikal terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral. Kolaborasi sudah ditunjukan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 untuk mewujudkan satu data Kependudukan di Kabupaten Pati,” imbuh Anang Sarwono.

Anang menambahkan berdasarkan pasal 2 pada Perbup Nomor tahun 2021 itu Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Tujuannya memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,” bunyi pasal 2 (2).