Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi ST 2023 yang digelar di Hotel Hom ini menurutnya sangat bagus dan dapat memberikan pemahaman kepada semua petani.

“Harapan kami para petani di Kudus bisa memberikan data sebenar-benarnya ke petugas sensus. Jika tidak benar maka sensus atau BPS-nya yang salah,” ungkapnya kepada Samin News.

Sementara itu, terkait akurasi data kepemilikan lahan pertanian, kata dia, bahwa para petani jangan khawatir dalam memberikan data yang sebenar-benarnya ke petugas yang datang.

“Jangan sampai takut memberikan data yang sebenarnya karena takut pajak. Karena data tersebut akan dilindungi oleh UU No 16 tahun 1997 yang data iku akan dirahasiakan. Jadi tidak akan keluar kemana-mana,” terangnya seusai acara.

Ia meminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus agar setelah sosialisasi ini bisa di break down untuk semua petani. Bahkan, Kantor Pertanahan Kudus juga bisa diajak investigasi langsung jika dirasa data tersebut tidak akurat.

“Sensus ini kan tugasnya merupakan mencari data asli dan akurat. Butuh juga kolaborasi antar elemen agar bisa efektif. Seharusnya, BPN juga harus diundang karena mengetahui lapangan. Ini bisa membantu keakuratan data yang dilapangan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa menjelaskan, bahwa ST ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Pertama kali dimulai tahun 1963. Pelaksanaan tersebut sudah ke 7 kalinya.

“Tema diusung yakni mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan petani. Tujuannya menyediakan data terkait sampai terkecil menuju ke terbesar,” ungkapnya.

Sebanyak 455 petugas Sensus Pertanian akan dikerahkan. Sebelumnya mereka telah dilatih selama tiga hari untuk persiapan penugasan.

Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian BPS Kabupaten Kudus Kusuma Agung menjelaskan, untuk pelatihan Sensus Pertanian ini ada tiga gelombang yakni, gelombang pertama di gelar di Hotel Griptha yang diikuti sebanyak 124 peserta dan dibagi lima kelas.

“Kalau untuk yang di Hotel Hom itu diikuti sebanyak 86 peserta dan dibagi empat kelas. Pelatihannya dimulai dari 22 Mei hingga 25 Mei 2023,” ungkapnya kepada Samin News.

Sementara itu untuk gelombang dua bertempat di Hotel Griptha yang juga diikuti sebanyak 133 orang dibagi 5 kelas. Pelatihan Sensus Pertanian dimulai sejak 25 Mei hingga 28 Mei 2023.

Sedangkan gelombang tiga digelar di Hotel Hom diikuti sebanyak 189 peserta empat kelas, yang dimulai 28 Mei hingga 31 Mei 2023.

Untuk para pesertanya selama pelatihan telah mendapatkan materi metodologi, yang mana mereka akan melakukan pendataan di lapangan. Kemudian terkait bagaimana cara mengisi kuisonernya dari kombinasi dilapangan yang dimulai dari pengenalan wilayah.

“Mereka melakukan pengenalan wilayah kerjanya yaitu RT. Kami menyebutnya Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Mereka juga diberitahu cara melakukan pemutakhiran isi dari SLS, penduduknya atau keluarganya siapa saja. Kemudian dari pemutakhiran ini di konversikan jadi rumah tangga,” ujarnya, Rabu (31/5/2023).

“Karena analisisnya nanti household, dan juga ingin mengimplementasikan satu data Indonesia. Data awalnya akan dimejengkan dengan data penduduk,” tambahnya.

Jadi data penduduk itu berupa KK, maka basis data juga dari KK tersebut. Karena nantinya untuk unit analisisnya ialah hosehold.

“Kemudian akan dikonversikan saat pemutakhiran dari keluarga yang ikatan pernikahan, menjadi rumah tangga yang Ikatan ekonomi, bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian dari pemutakhiran ini, jika ada rumah tangga yang mengusahakan rumah tangga pertanian didata dengan dokumen L2,” jelasnya.

“Untuk rumah tangga yang ada didalam SLS konsentrasi nanti untuk titik bangunannya akan digambar kemudian dilakukan taging dengan aplikasi wilkerstard. Jadi semua bangunan milik penduduk didatangi yang berpenghuni kemudian yang ada rumah tangga pertanian di taging,” sambungnya.

Sementara itu untuk non konsentrasi petugas lapangan hanya mendatangi dan kemudian melakukan identifikasi sebagai rumah tangga pertanian.

Kepala Desa Sunggingan Rikho Mahardika G mengatakan, bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 27 Ketua RT di Kelurahan Sunggingan, Kecamatan Kota. Sedangkan untuk tujuannya sendirian yakni melakukan pendataan awal Regsosek 2022 kemarin.

“Kegiatan ini dilaksanakan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan terkhusus untuk Kabupaten Kudus,” ungkapnya kepada Samin News, Selasa (16/5/2023).

Serta ditambah belum terlaksananya kontrol kualitas, ketepatan waktu dan pemutakhiran data tersebut. Kemudian hasil dari data tersebut akan dijadikan acuan untuk pemerintah setempat. Setelah itu harapannya untuk data di Kelurahan Sunggingan tidak ada masalah dan dapat tercover semua jangan sampai terlewat.

“Nantinya dari 27 anggota RT tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi dihari terpisah, yang setiap harinya dihadiri oleh 9 RT dan dilakukan selama tiga hari,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti maksimal 12 orang, namun semua itu tergantung jumlah RT nya disetiap wilayah masing-masing.

“Jadi kalau misalkan ada 30 RT jadi pelaksanaannya tiga kali FKP. Hal itu agar para RT dan asisten fasilitator dapat fokus dan lebih efektif dalam memaparkan materi,” ujarnya.

Kemudian Agus sapaan akrabnya menjelaskan bahwa FKP itu seperti uji publik untuk hasil BPS. Hasil dari pendataan Regsosek.

“Jadi tahun kemarin Regsosek 2022 usai. Hasil dari pendataan rumah ke rumah kerumah itu nantinya akan diolah, kemudian dikelompokkan menjadi kelompok kesejahteraan. Ada kelompok miskin, sangat miskin, rentan miskin, tidak miskin,” bebernya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa ada kendala FKP yang sudah berjalan selama dua Minggu ini.

“Diawal-awal ada sebagian RT yang tidak bisa hadir, harusnya diwakilkan. Karena RT terus harus betul-betul tahu dan menandatangani isi dari kuesioner itu. Tapi berjalannya waktu pak lurah tahu dan hukumnya wajib, maka harus dihadiri pak RT atau ibu-ibu ketua PKK,” tukasnya.

Sementara itu saat ini sudah mencapai 70 persen dalam pelaksanaan FKP yang hampir selesai tersebut dan nantinya juga akan menyesuaikan waktu. Diketahui untuk waktu FKP menyesuaikan dari desa setempat dengan durasi 2-4 jam.

Selain itu, Asisten Fasilitator BPS Kudus Imam Duduk Subagio menyampaikan bahwa FKP itu diikuti oleh sembilan RT.

“Ini sedang mengajarkan cara pengisian FKP, selama tiga hari dari jam 09.00 sampai selesai. Hasil dari tiga hari ini, ini terus direkap kemudian dikirim ke BPS,” pungkasnya.

“BPS akan melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mana untuk menindaklanjuti hasil dari Regsosek tahun 2022 kemarin. Jadi dari pendataan lapangan Regsosek tahun kemarin, sudah dilakukan pengolahan dengan metode tertentu,” ujar Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa, Senin (17/4/2023).

Kemudian hasil dari Regsosek tersebut sudah muncul nama-nama keluarga yang dikelompokkan menurut kemampuannya. Jadi, dikatakan Agus bahwasanya muncul empat kelompok yang disebut kelompok kesejahteraan.

“Kelompok kesejahteraan itu dibagi menjadi kelompok sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan kelompok tidak miskin,” tuturnya kepada Samin News.

Ia menyebut bahwa empat kelompok itu hasilnya akan dilihat dari jawaban di kuesioner pada saat pendataan. Jadi ada 19 variabel yang diisi, lalu dari isian itu akan diolah menjadi pengelompokkan kesejahteraan.

“Sebenarnya kita selalu mengecek lapangan mulai dari pengolahan, namanya anomali (hal yang perlu dipertanyakan Kembali). Contohnya sebuah keluarga punya ac, tapi listriknya hanya 450 w, maka perlu dipertanyakan lagi,” ungkapnya.

Sementara itu untuk FKP dilakukan disetiap desa. Satu desa minimal sekali melaksanakan FKP. Lebih lanjut Agus menuturkan bahwa, seandainya jumlah RT dibawah 12 mala akan dilakukan sekali FKP.

“Misalkan jumlah RT-nya 5 maka dia wajib melakukan satu FKP. Kalau diatas 12 maka dua kali pelaksanaan FKP. Jadi maksimal 12 RT satu FKP,” bebernya.

Diketahui setiap FKP diikuti maksimal 12 RT, beberapa tokoh masyarakat, fasilitator yakni lurah atau kepala desa, administrator, dan ada asisten fasilitator yang telah dilatih di Hotel Griptha selama dua hari pada 13 April dan 14 April 2023 kemarin.

“Jadi dalam satu forum itu ada petinggi sebagai fasilitator diikuti oleh pak RT, ditambah toko agama atau tokoh masyarakat ditambah panitia tadi,” sebutnya.

Agus menambahkan bahwa, untuk fasilitator akan dibuka sesi brifing saat rakor kecamatan pada hari Senin 17 April dan Selasa 18 April 2023.

“Jadi kita sudah agendakan yang akan mengundang seluruh desa, kemudian asisten kita latih khusus selama dua hari di Hotel Griptha Kudus yang diikuti sebanyak 72 orang. Kalau untuk administrator sudah dibrifing selasa lalu,” tandasnya.

“Ketika sudah berjalan nanti outputnya hampir sama tetap berupa prilis tapi ada perubahan satu dua keluarga yang berubah status, dari miskin jadi tidak miskin dan tidak miskin jadi miskin,” tambahnya.

Dia berharap, setelah rapat koordinasi yang mana semua elemen telah dilatih semua dan di brifing, maka nanti dalam pelaksanaannya untuk FKP bisa berjalan dengan lancar.

Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa menyampaikan, pada tahun ini, tepatnya di Bulan Juni hingga Juli 2023 akan ada Sensus Pertanian yang menyasar pada rumah tangga tani.

“Tahun 2023 ini, BPS rencana melaksanakan Sensus Tani yang akan digelar bulan Juni-Juli 2023. Sebelum itu rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Maret 2023, namun hal itu molor,” jelasnya kepada Samin News pada Selasa (14/3/2023).

“Hal itu molor karena ada keberlanjutan terkait kegiatan Regsosek yang telah digelar sebelumnya melalui FKP yang dilaksanakan bulan Mei 2023,” tambahnya.

Sementara itu dalam mempersiapkan Sensus Tani, pihaknya sudah menyiapkan segalanya, terkhusus untuk petugas yang akan diseleksi pada awal hingga akhir Bulan Maret 2023. Nanti yang dibutuhkan BPS sebanyak 453 SDM.

“Dari 453 itu, terdiri sebanyak petugas sensus lapangan 382 orang, pemeriksa lapangan sensus 64 orang dan koordinator sensus kecamatan atau bisa disebut Koseka sebanyak 7 orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk petugas yang sudah melalui berbagai proses seleksi BPS akan menggelar pelatihan selama tiga hari yang pelaksanaannya di akhir Bulan Mei. Mereka juga akan diberikan pengarahan oleh Instruktur Daerah sebanyak 9 orang.

“Sebanyak 9 orang itu tentunya sudah lolos berbagai seleksi pada bulan lalu. Kemudian akan melatih 453 orang itu. Rencana latihannya digelar di Hotel Griptha atau bisa juga di Hotel Hom. Fungsi daripada pelatihan itu adalah memberikan pengertian konsep dan definisi kepada petugas. Agar saat dilapangan datanya sama dan tidak berbeda,” ungkapnya.

Agus sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa sensus tersebut intinya akan mendata rumah tangga tani disuatu wilayah tertentu.

“Ada dua pacuan yang digunakan untuk melakukan pendataan, yakni SLS Konsentrasi (pendataan door to door) dan SLS Non Konsentrasi (pendataan berdasarkan keberadaan rumah tangga tani yang ada disitu). Contoh itu di Kecamatan Dawe atau Undaan yang banyak petani. Itu termasuk wilayah konsentrasi maka petugas akan mendatanya,” ujarnya.

Sementara itu untuk wilayah kota yang notabenenya adalah non konsentrasi atau rumah tangga taninya sedikit, maka petugas sensus akan datang secara khusus. Dirinya berharap, sensus tersebut nantinya akan berjalan lancar dengan perekrutan yang saat ini sudah dimulai.

“Semoga proses ini kami akan mendapatkan tugas yang bagus dan kompeten agar baik dalam mendata sensus pertanian. Bahkan, untuk rumah tangga tani juga diharapkan memberikan data yang sebenarnya,” pungkasnya.

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, nantinya di tahun 2023 ini akan ada program Sensus Pertanian (ST) yang menyasar seluruh masyarakat dan petani pangan di Kudus.

“Untuk Sensus Pertanian (ST) nantinya BPS akan mendata khususnya pada sektor pertanian untuk di Kudus,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, untuk sektor pertanian nantinya BPS akan mendata kepada petani tanaman pangan, petani holtikultura, petani perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa.

“Dalam Sensus Pertanian, BPS mendata beberapa elemen yang terkait pertanian. Jadi semua akan kita data. Yang bukan petani juga akan kita data,” terangnya.

Rahmadi Agus Santosa melanjutkan, selain itu pihaknya akan mendata rumah tangga petani yang memiliki sawah dan tanah serta perorangan yang mempunyai perusahaan pertanian di suatu wilayah tertentu.

“BPS juga akan mendata rumah tangga petani yang memiliki sawah dan tanah,” ujar Agus sapaan akrabnya.

Ia menyebut, bagi yang tidak memiliki sawah nantinya BPS akan tetap mendata melalui listing. Selain itu bagi ASN yang memiliki sawah juga akan didata.

“Jika gak punya sawah akann tetap didata awal, namanya listing. Jika ASN yang punya sawah atau apa akan tetap didata. Intinya menyasar semua,” pungkasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, selain itu ada juga delapan kelompok lainnya yang mengalami inflasi di Bulan Desember 2022.

“Delapan kelompok lainnya mengalami inflasi yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,56 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen,” jelasnya.

Ditambah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,09 persen, kelompok transportasi sebesar 0,08 persen, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,08 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,04 persen.

“Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen serta kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen,” bebernya.

Sementara itu untuk satu kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen. Sedangkan kelompok pendidikan pada bulan Desember 2022 masih stabil.

Dilain sisi komoditas utama yang memberikan andil inflasi yakni telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, tomat, dan emas perhiasan. Adapun komoditas utama yang menahan laju inflasi.

“Komoditas yang menahan laju inflasi seperti cabai merah, telepon seluler, udang basah, buncis, dan daging ayam kampung,” kata Agus sapaan akrabnya.

“Untuk tingkat inflasi tahun kalender Januari-Desember 2022 sebesar 6,40 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 6,40 persen,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk Jawa Tengah pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,47 persen dengan IHK sebesar 113,34. Untuk nasional mengalami inflasi sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 113,59.

Regsosek tersebut berguna untuk mengumpulkan informasi keberadaan keluarga mengenai ekonomi, kesehatan, aset, tingkat kesejahteraan penduduk dan menghasilkan satu sistem data.

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, sebelumnya Regsosek untuk pelaksanaannya telah usai pada November 2022 lalu. Kini mencapai tahap pengolahan data hingga bulan Maret 2023

“Regsosek itu pelaksanaannya sudah selesai November lalu. Kemudian kita mulai olah. Pengolahan berlanjut hingga Maret 2023,” katanya kepada Samin News.

Lebih lanjut, kata Agus, setelah di tahap pengolahan nantinya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus akan menggunakan Metode Proxy Means Test (PMT). Yang nantinya dapat mengetahui hasil peringkat.

“Setelah itu akan diolah dengan metode PMT. Dari situ kita dapatkan pemeringkatan masalah sosial dan ekonomi contoh masyarakat RT sekian dari miskin hingga kaya,” bebernya.

Setelah hasil itu, nantinya akan ada uji publik dahulu melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang pelaksanaannya sekitar bulan April atau Mei 2023 dan dirapatkan bersama pemangku kepentingan.

“Hasil itu harus diuji publik dulu melalui FKP yang dilaksanakan pada bulan April atau Mei,” jelasnya.

“Hasil itu kita bawa desa dan uji publik. Bener gak data yang di buat BPS. Si A kaya dan B betul gak miskin. Nanti pak RT setempat yang menilai hal itu,” tambahnya.

Saat pihak RT dari daerah setempat telah menentukan. Nantinya BPS akan melakukan pengecekan ulang di lapangan untuk menyesuaikan data yang dimiliki RT. Itu berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan metode BPS.

“Setelah RT menentukannya. BPS akan melakukan ground check atau cek lapangan yang dikatakan pak RT. Hal itu untuk mengetahui metode BPS jika ada kekurangan atau kelebihan. Agar lebih detail. Jika pak RT bener maka kita akan koreksi,” pungkasnya.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 itu dihadiri oleh Bupati Kudus yang diwakili asisten setda dua, Forkopimda, Dinas instansi terkait, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, dan Kelurahan.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus itu bertujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh jajaran terkait untuk membantu menyukseskan program Regsosek 2022.

Nantinya terkait pendataan Regsosek itu dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai 15 Oktober hingga 15 November 2022. Untuk sasarannya meliputi seluruh penduduk dari provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

Program Regsosek 2022 itu untuk mengumpulkan informasi keberadaan keluarga mengenai ekonomi, kesehatan, aset, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Serta menghasilkan satu sistem yang menyatukan satu data di Indonesia dalam hal ini di Kabupaten Kudus.

Disamping itu, hasilnya akan menjadi bahan evaluasi capaian pemerintah daerah untuk pembangunan terutama berkelanjutan dan rencana jangka panjang, serta nasional.

Terkait Regsosek 2022, Fungsi Statistik Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Ahmad Syahdi menyebut, cikal bakal dari reformasi data, utamanya dibidang satu data untuk perlindungan sosial.

“Kegiatannya seperti sensus penduduk. Semuanya didata untuk mendapatkan karakteristik masing-masing keluarga di Kudus,” jelasnya saat ditemui di Kantor BPS Kudus.

Ahmad Syahdi mengatakan, untuk tahapan pertama saat ini, pihaknya baru sampai pada proses rekruitmen, yakni proses rekap. Sedangkan publisitas diadakan pelatihan seperti rapat koordinasi.

“Tahapan saat ini pertama, kita dalam hal rekrutmen yakni proses rekap dan publisitas tentang pelatihan yang saat ini dijalankan. Sepertinya ada rapat koordinasi tingkat kabupaten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, namun sebelum melakukan seleksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus melakukan audiensi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk menyampaikan kesiapan dalam program itu.

“Kami minta Setda untuk membuat surat edaran ke desa-desa dalam mempersiapkan tenaga terbaiknya untuk mengikuti Regsosek,” katanya.

Jumlah dari peserta Regsosek bervariasi, yakni menyesuaikan jumlah keluarga per-kecamatan. Selain itu, petugas Regsosek dapat dipastikan beban kerjanya sama, maka tiap kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda.

“Kami juga melihat kondisi desa. Contoh Kecamatan Jekulo berjumlah 150 petugas, Gebog 150 petugas. Karena jekulo KK-nya banyak petugas juga banyak, Gebog sedikit.

Menurutnya, Regsosek 2022 itu hampir memiliki kesamaan dengan Sensus penduduk. Untuk Sensus, berguna dalam memperoleh karakteristik penduduk. Sedangkan Regsosek untuk karakteristik keluarga.

Pekerjaan peserta Regsosek hanya satu bulan, untuk penempatan sesuai domisili, diutamakan jika semisal sebelum penutupan belum terpenuhi maka akan mengambil peserta dari kecamatan lainnya.

“Program baru diadakan tahun ini, Reformasi data mau diadakan. Nantinya akan menghasilkan satu basis data, dimana keluarga di Kudus, Basis datanya terpadu dan lebih update,” pungkasnya.