Kades Karangsari, H Asroruddin menegaskan Hari ini kita menyerahkan sertifikat massal dari program PTSL sejumlah 517 bidang yang diserahkan di balai desa pada Rabu (3/1/2024).

“Sertifikat ini sebagai bukti ke warga, legalitas tanah ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan serentak oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat,” Terang Kades.

Sementara itu, Abdul wahid salah satu warga desa karangsari mengaku sangat senang dengan adanya pembagian sertifikat ini, Ia mengaku program PTSL ini sangat membantu masyarakat.

Dan warga yang lain penerima sertifikat juga mengaku senang akhirnya mendapat sertifikat tanah, karena sertifikat ini bisa menjadi bukti kepemilikan tanah secara resmi dan sah menurut Hukum.

Saat di wawancarai terkait biaya, Kades juga menjelaskan sesuai dengan Perbup pembiayaan 400 ribu rupiah itu sudah melalui tahapan-tahapan sudah dilakukan, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan sejumlah 517 sertifikat sudah dibagikan dan tidak ada yang tersisa.

Kades Asroruddin berharap setelah sertifikat di terima dari masing-masing pemilik supaya bisa bermanfaat karena sertifikat ini sangat berharga bagi warga desa karangsari, Pungkasnya.

Tumpengan itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Agraria.

Pada peringatan HUT ke-63 Agraria menjadi momentum bagi lembaga pertanahan nasional terus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan program yang dijalankan bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat secara utuh.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati Jaka Pramono, mengatakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.

Dalam pelaksanaannya, dia menyebut tidak bisa dilaksanakan secara sendirian oleh BPN. Melainkan, harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, utamanya dukungan dari pemerintah.

“Tak kalah pentingnya adalah dukungan peserta program yaitu masyarakat, agar PTSL yang diterbitkan di Kabupaten Pati bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima dan juga bisa dilaksanakan target-target yang ditetapkan,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan, Jaka menegaskan bahwa BPN Pati telah menyediakan loket pengaduan. Hal itu dimaksudkan untuk melaporkan keluhan apa yang dirasakan masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

“Kalau memang ada hal-hal dirasakan masyarakat itu belum diterima dengan maksimal atau ada keluhan tentunya harapan kami bisa memperbaiki kinerja kita di layanan pertanahan maupun di kegiatan program program lainya kususnya PTSL,” terang jaka.

Berdasarkan penuturannya, tanah dengan luas sekitar 7 hektar tersebut telah digarap petani, warga Pundenrejo 20 tahun lalu. Akan tetapi sejak 5 tahun ke belakang ini, petani terpaksa gigit jari tanah yang dikelolanya dicaplok perusahaan.

“Lima tahun sudah tidak digarap petani. Diambil alih lagi. Padahal lahan ini sudah digarap petani sekitar 20 tahun lalu,” katanya, Selasa (21/3/2023) di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pati.

Tanah tersebut dikuasai PT LPI dengan perizinan HGB akan berakhir tahun 2024 nanti. Dalam pengelolaannya tersebut perusahaan tidak menggunakan sebagaimana mestinya, namun digunakan untuk tanam tebu keperluan perusahaan.

“Kurang lebih tanah yang digarap oleh petani ada 7 hektar di Desa Pundenrejo yang digarap oleh 150 petani. Lahan ini terancam nggak bisa digarap petani jika diperpanjang (HGB) oleh PT LPI,” jelasnya.

Menurutnya, tanah yang digarap petani setempat kemudian dikuasai PT LPI merupakan eigendom yaitu tanah peninggalan Belanda yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bahkan, tanah yang dikuasai PT LPI melalui HGB tersebut memaksa dirinya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di samping itu, dia mengaku merasakan trauma cukup memilukan, lantaran tanamannya pernah dibabat habis oleh perusahaan.

“Saat ini saya kerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dulunya pernah ditanami warga terus dibabat oleh pihak LPI. Jadi kami berharap kalau diperjuangkan bisa digarap masyarakat lagi,” ungkapnya.

Atas kejadian ini, dia bersama sekitar 100 lebih petani Pundenrejo yang didampingi LBH Semarang mengunjungi Kantor BPN Pati untuk mengajukan surat permohonan keberatan kepada PT LPI melalui BPN untuk tidak memberi izin perpanjangan HGB.

Dalam kesempatan itu, perwakilan warga Pundenrejo yang didampingi LBH Semarang beraudiensi dengan pegawai BPN Pati yang tampak terlihat diterima di antaranya Solikin, Lulus YP, dan pegawai lainnya.

Setidaknya ada 4 poin tuntutan warga atas persoalan tanah di lingkungannya itu yang saat ini dikuasai oleh PT LPI. Adapun hasil audiensi tersebut dibacakan oleh Supriyadi selaku tokoh masyarakat Desa Pundenrejo.
Berikut hasil audiensi antara warga Desa Pundenrejo dengan pegawai Kantor BPN Pati.

“Pertama, warga Pundenrejo meminta untuk tidak perpanjangan HGB nomor 9 s/d HGB nomor 13 di Desa Pundenrejo dengan luas kurang lebih 7,3 hektar,” bunyi hasil audiensi.

Kedua, warga Pundenrejo meminta Kepala BPN Pati untuk tidak memproses HGB yang belum clear and clean. Ketiga, warga Pundenrejo tidak mempersalahkan perpanjangan selain pada poin ke-1 atau selain di Desa Pundenrejo.

Terakhir, yang keempat bahwa surat keberatan yang disampaikan kepada kantor BPN Pati akan diteruskan (BPN Pati) ke pimpinannya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Sebagai informasi, PT LPI yang berlokasi di Jln Raya Pati – Tayu Desa Pakis ini adalah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan gula.

LBH Semarang bersama ratusan lebih warga Pundenrejo, mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Pati mengajukan surat keberatan jika setelah masa HGB rampung, namun perpanjangannya disetujui oleh pihak yang berwenang.

Perwakilan LBH Semarang, Fajar M Andhika mengatakan, tanah seluas sekitar 7,3 hektar di Desa Pundenrejo tidak digunakan sesuai peraturan oleh pemegang izin.

“Sejak tahun 2000 PT LPI tidak menggunakan tanah HGB sebagaimana mestinya sesuai peraturan, PT LPI menggunakan tanah itu untuk tanam tebu,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/3/2023).

“Tahun 2024 HGB akan habis, kami warga Pundenrejo yang mengelola dan menguasai lahan itu mengajukan keberatan ke BPN sebagai instansi terkait agar tidak memperpanjang HGB oleh LPI,” sambungnya.

Dia menjelaskan, sejak tahun 2000-an lahan tersebut sudah dikelola masyarakat. Tetapi kejadian tidak mengenakan di tahun 2020 bahwa tanaman masyarakat dirusak oleh perusahaan.

“Kami berharap BPN punya keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, karena secara faktual tanah HGB yang digunakan PT LPI tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan masyarakat lebih membutuhkan itu,” pintanya.

Dia menegaskan jika permintaan warga tidak direspon dan dikabulkan, maka nanti akan ada aksi-aksi besar selanjutnya
Sementara Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Pati Solikin yang menemui warga Pundenrejo itu menjelaskan bahwa kedatangan mereka dalam rangka mengajukan surat keberatan perpanjangan HGB dari PT LPI.

Menurutnya, BPN Pati. merupakan aparat yang bekerja di bawah tidak bisa mengambil keputusan. Olehnya aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan bagaimana mengambil langkah selanjutnya.

“Mereka sebenarnya sudah audiensi, bahkan zoom juga kepada kementerian (ATR/BPN) sebelumnya. Ini sudah ditangani Kementerian ATR BPN pusat. Sehingga pelaksanaan selanjutnya kita instruksi dari pimpinan,” ujarnya.

Disinggung HGB akan berakhir tahun 2024, apakah kemungkinan diberikan perpanjangan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pimpinan pusat. Lantaran, kata Solikin bahwa BPN Pati harus berada di tengah-tengah, sebab PT LPI juga punya hak punya sertifikat.

Hal ini yang mendasari Watch Relation of Corruption (WRC) audiensi bersama dengan Komisi A DPRD Pati di Ruang Gabungan kantor setempat, Kamis (16/3/2023). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Tata Pemerintahan, Camat Cluwak. Tetapi Kades Karangsari, Asrorudin tak memenuhi undangan.

Ali Badrudin menanyakan proses peralihan tanah negara menjadi hak milik terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati. Karena sertifikat hak milik juga sudah dikeluarkan.

“Bagaimana itu tanah negara jadi hak milik dikuatkan BPN, malah yang memiliki hak milik (sertifikat) bukan orang setempat. Rata-rata 5 – 10 hektar, dari kalimantan dari Jakarta. BPN ngerti soalnya ini tanah negara,” tanya dia.

Sementara Supriyanto selaku Humas WRC mengatakan tanah terkait di Desa Karangsari sebelumnya disewa oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA) sampai tahun 2025 mendatang. Namun, BPN telah mengeluarkan sertifikat hak milik sebelum masa HGU tersebut rampung.

“BPN menyangkal bukan masalah hukum, hanya aturan terkait masalah HGUnya. HGU melimpahkan pemohon pelepasan hak, itu statusnya masih HGU (PT) RSA sampai 2025. Nah seharusnya statusnya bukan jual-beli tapi HGU tetapi ini justru hak milik,” ungkapnya.

Lebih lanjut lanjut, tanah ratusan hektar itu saat ini sudah dikapling-kapling berupa sertifikat. Bahkan sudah dikeluarkan sebanyak 205 sertifikat hak milik. Menurutnya proses jual beli itu dilakukan sejalan 2021 secara bertahap.

“Tanah negara diperjualbelikan, atas dasar apa itu kok bisa diperjualbelikan. Kalaupun dimohonkan, mana dasarnya permohonan, enggak ada satu pun permohonan menjadi hak milik. Tapi nyatanya sertifikat sudah keluar 205 sertifikat hak milik,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan akan melengkapi data yang dibutuhkan untuk proses gugatan di ranah hukum. Yang digugat dalam hal ini adalah PT RSA dan BPN.

Dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh jajaran pegawai BPN, Pj Bupati Pati, Ketua DPRD Pati serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pati.

Heri Sulistyo selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menyebutkan patok batas ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap letak tanah miliknya. Selain itu, kegiatan ini untuk mempercepat dan mendukung kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dicanangkan pemasangan patok batas untuk dukungan percepatan kegiatan PTSL untuk tahun 2023,” kata Heri kepada wartawan usai kegiatan.

Kemudian, pemasangan patok batas yang dilakukannya ini adalah rangkaian Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). Di mana sebelumnya telah dicanangkan kementerian ATR/BPN.

“Jadi ini memang merupakan bagian dari Gemapatas oleh pak menteri di Kabupaten Cilacap dalam rangka untuk dicanangkan di museum rekor terkait dengan pemasangan satu juta patok batas secara serentak di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Dia menjelaskan kaitannya dengan Gemapatas ini, Kabupaten Pati mendapat kuota 7000 patok batas. Yang mana patok tersebut dipasang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Menurutnya, pemasangan patok akan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kepemilikan bidang tanah miliknya. Sehingga diharapkan melalui pemasangan patok tidak terjadi konflik.

“Tujuannya yang lebih penting dari patok batas ini adalah memastikan bidang tanah yang disertifikatkan pasti batasnya, pasti letaknya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena telah disetujui tetangga batas patoknya itu,” pungkasnya.

Aksi peduli dari keluarga BPN Pati itu dalam bentuk penyaluran sembako, makanan siap saji juga pakaian, hingga obat-obatan. Ini adalah hal mendasar yang dibutuhkan warga Godo yang sebelumnya terdampak banjir.

“Bantuan yang disalurkan yakni berupa mie instan, air minum, alat-alat mandi, obat-obatan, selimut, sarung, pakaian dan masih banyak lainya. Semoga bantuan yang kita berikan bisa bermanfaat bagi para korban bencana banjir,” ungkap koordinator kegiatan, Suratman, Jumat (2/12/2022).

Menurutnya yang dilakukan oleh keluarga BPN tersebut merupakan bentuk empati rasa kemanusiaan atas musibah yang dialami oleh warga Desa Godo. Sehingga diharapkan bisa sedikit membantu meringankan beban mereka.

Pihaknya menyebut BPN selalu hadir dengan misi kemanusiaan ketika bencana datang. Tujuannya adalah ambil bagian meringankan beban atas apa yang dialami warga Godo yang sebelumnya terkena banjir.

“Walaupun bantuan yang diberikan kepada korban tidaklah seberapa tapi semoga bermanfaat. Kami juga berharap bantuan ini dapat mengurangi penderitaan warga Desa Godo dalam kondisi yang cukup memprihatinkan,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa di BPN Pati membentuk paguyuban bakti sosial program Jumat Berkah. Infaq serta sedekah berupa nasi bungkus dari para pegawai setempat dikoordinir serta disalurkan di hari Jumat. Biasanya, program itu disalurkan ke masjid-masjid. Akan tetapi, dalam kesempatan ini dialihkan bagi korban banjir di Desa Godo.

Ketua Tim 3 BPN Pati, Lulus Y.P mengatakan pihaknya membagikan sertifikat sejumlah 406 bidang tanah dari estimasi yang diusulkan sebanyak 511 unit. Program legalisasi aset tanah ini merupakan program nasional yang digagas Presiden RI, Joko Widodo.

“Ini merupakan program strategis nasional yang dicanangkan presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat dalam hal legalisasi aset hak sertifikat atas tanah,” ucap Lulus usai pembagian sertifikat kepada wartawan.

Di samping sebagai program legalisasi hak atas tanah tersebut, menurut Lulus program ini juga sebagai dukungan program nasional pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

“Program pemberdayaan ekonomi sertifikat ini bisa digunakan pemiliknya misalnya diagunkan di perbankan sehingga nanti memperoleh tambahan modal usaha,” jelasnya.

Dirinya menyebut pada tahun 2022 ini, BPN Pati menargetkan melakukan legalisasi pertanahan sebanyak 22 ribu bidang. Yang mana dari target itu diharapkan sebelum tahun 2022 berakhiran sudah selesai dibagikan.

“Kekurangannya ini terus diproses, pasalnya saat ini masih terus berjalan Insyaallah sebelum akhir Desember sudah terbagikan semuanya,” sebut Lulus.

Sementara itu, Kepala Desa Pegandan, Sudarmono berharap sisa sertifikat yang belum jadi itu oleh BPN agar segera diproses. Pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan kantor BPN sehingga semuanya bisa segera selesai.

“Dengan sertifikat PTSL ini semoga perekonomian masyarakat meningkat, kemudian yang diinginkan terkait dengan legalitas tanah ini tercapai serta menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa tanah,” tegasnya.

Lulus Y.P selaku pegawai dari kantor BPN Pati menyatakan pihaknya menyerahkan 578 bidang sertifikat tanah PTSL kepada masyarakat Kedungsari. Dirinya menyinggung bahwa Desa Kedungsari merupakan salah satu desa unggulan menjadi desa lengkap di Kabupaten Pati.

Menurutnya, program sertifikat tanah PTSL ini bukan sekadar menerbitkan legalitas terhadap suatu bidang pertanahan. Melainkan, upaya BPN dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

“Di samping program pemerintah legalisasi aset berupa sertifikat tanah hak milik, tetapi juga untuk memberdayakan perekonomian masyarakat,” ucap Lulus.

Menurutnya, dengan sertifikat PTSL itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Lantaran, misalnya akan membuka usaha bisa digunakan menambah modal. Hal ini yang ia sebut sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Karena (sertifikat) ini di kemudian hari misalnya diagunkan ke bank pinjam modal untuk membuka usaha. Tidak bingung lebih gampang dalam mengakses permodalan,” terangnya.

Sedangkan Kades Kedungsari, Mustamin mengaku masyarakatnya antusias dan sangat senang terhadap program PTSL ini. Ia mengatakan Pemdes Kedungsari mengajukan 628 bidang tanah untuk disertifikarkan, namun baru 578 yang bisa diproses.

“Yang jelas masyarakat senang sekali sudah lama ingin mempunyai sertifikat karena tanah mereka sudah punya status tidak ada sengketa. Selain itu, juga meningkatkan ekonomi meningkatkan modal,” jelasnya.