Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kudus Bambang Gunawan menuturkan, untuk tahun 2023 di bulan Januari dengan responden 31 orang, pihaknya menorehkan IKM 100 dan IPK 100. Untuk bulan Februari IKM 100 dan IPK turun 0,05 menjadi 99,95. Namun hal itu masih dalam kategori baik dari 60 responden.

“Setelah itu, pada bulan Maret IKM 100, dan IPK 99,83 dari 53 responden. Bulan April IKM 100 dan IPK 100 dari 17 responden. Pada bulan Mei IKM 99,93 dan IPK 99,88. Perolehan tersebut intinya penilaian masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kudus masih sangat baik,” bebernya, Selasa (23/5/2023).

Untuk itu, pihaknya sudah menerapkan suatu penilaian terkait dengan pelayanan melalui sistem, yang bernama Case Survey Management System (CSMS). Hal itu bertujuan untuk memberikan penilaian yang langsung kepada masyarakat.

“Jadi kita tidak bisa mempengaruhi atau memesan suatu penilaian agar nilainya menjadi baik. Ini juga digunakan oleh pihak Ombudsman dan Inspektorat. Jadi ada 2 yang dinilai, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi yang dibungkus melalui CSMS,” terangnya.

Terkait penilaian itu juga, dikatakan dia bahwa dapat dilihat perbulannya. Karena pihaknya juga sudah menyiapkan untuk sistem di loketnya jadi mereka dapat kapan saja mengisinya. Diantaranya yang mengisi kuasa khusus, ada juga yang langsung pemohon itu juga boleh mengisi.

“Nah baru sebulannya nanti akan bisa dilihat, namun secara rutin dipantau itu pertiga bulan melalui pemerintah pusat. Selain itu untuk IKM ada variabel-variabel yang dapat dinilai, dan ada juga layanan informasi. Intinya harus cepat dan tanggap dalam memberikan informasi,” tandasnya.

Kemudian untuk persyaratan layanan lainnya, misalnya untuk permohonan pertama kali bisa dilihat di loket. Dia juga transparan terkait proses bisnisnya dan alurnya, jadi pemohon bisa melacak atau trackingnya. Lalu untuk SOP-nya juga sudah jelas waktunya berapa lama selesai.

“Misalnya layanan roya itu 7 hari paling lambat, misal satu hari tak masalah, yang penting prosedurnya dipenuhi. Kita juga memiliki respon pengaduan salah-satunya melalui elektronik hal itu segera saya tanggapi,” ungkapnya kepada Samin News.

Sementara itu terkait Indeks Persepsi Korupsi, pihaknya menerapkan bahwa semua pelayanan harus melalui loket. Agar tidak terjadi diskriminasi. Serta harus berdasarkan antrian.

“Selain itu kami juga pastikan tidak ada pungutan. Masyarakat bisa datang kapan saja setiap saat sesuai kami buka melalui loket prioritas jika ada permasalahan. Jangan sampai melalui calo, bahkan jika tidak bisa hari kerja bisa datang di hari libur atau melalui program pelataran,” pungkasnya.

Diketahui, akses reform adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kudus Bambang Gunawan menuturkan, dalam melakukan pendampingan akses reform, pihaknya juga memiliki program sertifikasi lintas sektor.

“Jadi ada program sertifikasi lintas sektor untuk desa-desa yang punya UMKM. Setelah dapat sertifikat nantinya bisa dijadikan agunan dalam penambahan modal usaha,” katanya.

Dalam penambahan modal usaha nantinya para pelaku UMKM bisa melakukan peminjaman di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kudus yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Kantah.

“Intinya bisa melakukan peminjaman di BPR yang sudah kerja sama dengan pihak kami. Bahkan pihak kami juga ikut memberikan pendampingan sebagai bentuk pembinaan terhadap UMKM,” ujarnya.

Pihaknya juga menurunkan petugas Tenaga Profesional (Field Staff) yang khusus direkrut dalam membantu mengembangkan UMKM. Jadi, sertifikat itu bisa dijadikan peningkatan ekonomi berbasis masyarakat.

“Tentunya dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM,” ucapnya kepada Samin News.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kudus juga ikut memasarkan produk unggulan UMKM yang memenuhi syarat di toko online ‘LADARA’ yang bisa di download di Play Store.

Kasi Penataan dan Pemberdayaan (P2) Kantah Kudus Sutikno APTN MH mengatakan, berdasarkan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk Akses Reforma Agraria (ARA) pada tahun 2021 pihak Kantor Pertanahan melalui petugas Field Staff telah melakukan pemetaan dan pembinaan sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Desa Colo Kecamatan Dawe.

“Kemudian kami membantu yang apa yang dibutuhkankan oleh masyarakat. Lalu melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Setelah itu melaksanakan pendampingan di Desa Colo yang dapat pupuk organik dari Djarum Foundation sebanyak 2 ton,” bebernya.

Kemudian, Dinas Pertanian dan Pangan juga memberikan bantuan berupa pemecah kulit biji kopi. Sedangkan dari Dinas PKPLH Kudus memberikan pelatihan cara pembuatan pupuk organik. Tentunya kegiatan pada tahun 2021 telah diapresiasi oleh Kanwil Jawa Tengah dan Dirjen Pemberdayaan di Jakarta yang memberikan produk unggulan kopi Wilhelmina.

Sutikno melanjutkan, untuk Akses Reforma Agraria (ARA) pada tahun 2022 sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) juga terjadi di wilayah Desa Kajar dan Colo.

Adapun beberapa kegiatan masyarakat yang dimaksud yakni, kerajinan pembuatan getuk nyimut, jual beli bibit buah, dan Kerajinan pembuatan gebyok (ukir). Sedangkan pertanian, adapun pemberian 20 ton dari Djarum

“Ada juga telah dilaksanakannya pengesahan kelompok tani masyarakat Desa Colo maupun Desa Kajar yang telah dibantu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),” tandasnya.

Selain itu juga dilatih cara memberantas hama dari pihak perkebunan provinsi dan diberikan ilmu pemasaran dari Dinas Perdagangan dan Disnaker. Serta dibantu promosi oleh Disbudpar Kudus.

“Program kami sejak pelantikan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersama dengan wakilnya memang punya kemauan yang besar,” kata Bambang saat ditemui di sela kesibukannya.

Lebih lanjut, bagi masyarakat yang ingin mengurus keperluan administrasi pertanahan bisa mendaftar langsung di Kantor Pertanahan Kudus.

“Dimana pelayanan pertanahan terhadap masyarakat langsung tanpa kuasa. Masyarakat bisa mendaftar langsung terkait dengan kebutuhan pertanahan,” ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya membuka loket prioritas yang juga membuka loket merah khusus untuk masyarakat tanpa perantara.

“Kami stempel khusus dan maksimalkan sesuai Standar Operasional Prosedur,” jelasnya kepada Samin News.

Bambang menuturkan, bahwa pihaknya tidak menarik biaya apapun kecuali PBNP yang harus dibayar.

“Mari masyarakat bisa datang ke loket yang telah kami siapkan. Untuk masyarakat yang punya kesibukan di hari kerja Sabtu-Minggu kami membuka pelayanan pelataran,” bebernya.

Diketahui, Pelayanan Pertanahan Pada Akhir Pekan (Pelataran) tersebut dibuka akhir pekan mulai pukul 08.00-12.00 Wib.

Kepala Kantor Pertanahan Kudus Bambang Gunawan menjelaskan, bahwa saat ini banyak perubahan terkait pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang semakin kecil untuk bidang tanah di kota kretek. Sehingga, pihaknya kini sedang mempersiapkan dalam menuju kabupaten lengkap.

“Artinya menyisiri bidangan-bidangan yang belum terpetakan untuk segera dipetakan itu jauh lebih susah,” tutur Bambang saat ditemui di Kantor Pertanahan Kudus disela kesibukannya.

Lebih lanjut, untuk target tahun 2023 sendiri di Kabupaten Kudus hitungan satuannya menggunakan hektar yakni sebanyak 1100 hektar yang akan dicapai. Itu sebanyak 7-8 desa yang sudah di SK-kan.

“1100 hektar prediksinya kurang lebih 2471 bidang. Karena dilapangan menghitungnya bidang. Karena luasan targetnya dihitung, dan yang dianggarkan tetap pakai luasan yakni 1100 hektar. Tapi itu semua tidak jadi sertifikat. Dan 2471 bukan langsung jadi sertifikat itu baru peta bidang,” ungkapnya.

“Dari peta bidang di 8 desa itu, mana yang bisa dilanjutkan menjadi sertifikat dengan pemberkasan lengkap itu baru dijadikan produk sertifikat. Dimana target sertifikat untuk tahun 2023, kita kisarannya mencapai 1049 sertifikat. Namun kita harus cek itu semua, apakah benar ada atau tidak. Karena untuk menyisirnya susah. Kita perkirakan bisa mencapai 737 bidang,” tandasnya.

Terkait hal itu, Bambang Gunawan menuturkan bahwa akan tetap berupaya untuk mengoptimalkan dalam mencapai target. Selain itu, untuk jajaran Kantor Pertahanan yang kerja di lapangan, ia meminta untuk segera menyisirnya.

“Minggu ini kami minta tim lapangan yang kurang lebih sebanyak 919 bidang itu yang akan disisir itu semua masih kita lihat. Kalau kemampuan kita hanya 737 bidang maka kita akan revisi. Supaya target bisa tercapai,” tukasnya.

“Untuk mekanismenya, desa boleh saja mengusulkan. Tapi jangan salah persepsi, belum tentu usulan itu juga diterima. Karena ada ketentuan bahwa yang diutamakan untuk lokasi PTSL 2023 adalah yang belum pernah PTSL di desanya,” ucapnya kepada Samin News.

Selain itu, pihaknya akan mengutamakan desa-desa di Kudus yang belum mengikuti program PTSL, seperti Desa Hadiwarno, Tenggeles, Kauman, Kaliputu, Damaran, Purwosari dan Desa Langgardalem.

“Tapi untuk Desa Kauman yang dulunya 20 bidang sekarang tinggal 5. Tapi itu semua kembali ke konsep kabupaten lengkap yang tetap harus kita sisir. Bagi desa yang belum ditetapkan kami akan sisir,” ujar dia.

Diketahui untuk saat ini pihaknya telah mencapai sebanyak 91,5 persen bidang tanah yang sudah terpetakan.

“Persoalan mengenai mafia tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih banyak menghantui di sebagian masyarakat. Saya meminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan agar tak sampai menjadi korban mafia tanah,” ujarnya.

Adi sapaan akrabnya juga berkoordinasi selama tiga bulan dengan Kapolres, Pengadilan Negeri, dan Kejari Kudus dalam upaya membantu menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Saya ketika mempunyai informasi sekecil apapun akan melaporkan ke beliau-beliau. Sebaliknya, kalau ada info info sekecil apapun beliau juga akan menginformasi ke saya,” ungkapnya.

Dirinya juga berpesan kepada masyarakat, untuk menghindari mafia tanah dengan mencari informasi ke lembaga terpercaya seperti Kantor BPN Kudus untuk pengecekan berkas tanah. Selain itu, bisa juga menginstall aplikasi Sentuh Tanahku.

“Himbauan agar tidak terkena mafia tanah harus mencari informasi ke lembaga terpercaya yakni mencari ke BPN. Cek kroscek datanya kesini, atau bisa menginstal sentuh tanahku, atau survei tanahku. Aplikasi itu bisa juga mengecek kepemilikan nama dan mencocokkan data dengan sertifikat,” pungkasnya.

Pratomo Adi Prabowo selaku Kepala BPN Kudus mengungkapkan, pihaknya menyediakan Pelataran agar masyarakat bisa mengurus sertifikat di Kantor Pertanahan Kudus sendiri tanpa kuasa.

“Masyarakat bisa datang ke kantor untuk mengurus sertifikat tanpa kuasa bisa mengurus sendiri,” kata dia saat ditemui di Kantornya.

Program Pelataran itu bisa menerima pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Masyarakat yang ingin tahu bisa melakukan pendaftaran. Selain itu, perubahan hak khusus yang rumah tinggal sertifikat hak guna bangunan menjadi hak milik.

“Ada juga pelayanan pengukuran, pelayanan roya (setelah hak tanggungan lunas dari bank, sertifikat dikembalikan nama hak pemegang asli). Kami juga menerima informasi atau melayani konsultasi tentang pelayanan pertanahan,” kata dia.

Berkas yang harus dibawa saat datang ke loket pelataran yaitu, fotocopy KTP, KK, Sertifikat pipel pajak atau (SPPT PBB). Selain itu diwajibkan untuk membawa berkas yang asli agar petugas Pelataran bisa mencocokkan dengan yang asli.

Bowo menyebut, tujuan dari Pelataran itu agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan juga menghindari adanya biaya yang lebih mahal dalam mengurus sertifikat. Nantinya akan dipersiapkan loket prioritas agar masyarakat bisa cepat dan murah saat mengurusnya.

Untuk animo masyarakat terkait pelayanan Sabtu Minggu selama dua bulan, selalu ada yang menggunakan loket prioritas tidak pernah nihil.

“Akhir pekan memfasilitasi masyarakat yang sibuk bekerja, kita persiapkan agar bisa mengurus sendiri. Harapannya bisa memanfaatkan loket pelataran untuk pengurusan sertifikat,” pungkasnya.

“Untuk di Kabupaten Kudus Jawa Tengah sementara mencapai 60 persen. Hal itu diprediksi bertambah mengingat masih ada waktu hingga akhir tahun 2022,” ungkap Pratomo Adi Wibowo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Ia mengungkapkan, untuk Kantor Pertahanan di Kudus sendiri diberi target 4000 bidang sertifikat. Namun untuk pencapaian saat ini baru 2900 bidang sertifikat. Menurutnya hal tersebut bagus.

Terkait PTSL, menurut Pratomo Adi Wibowo hal itu berpengaruh ke percepatan legalisasi aset tanah masyarakat. Program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo itu, pembiayaannya mengurus sertifikat menjadi lebih murah sebesar Rp 350 ribu.

“Kalau mengurus sendiri melalui Kantor Pertahanan Kudus langsung biayanya sangat murah yakni Rp 350 ribu untuk administrasi. Daripada mengurus lewat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris pasti ada biaya jasanya juga,” sambungnya.

Dirinya juga bercerita mengenai sebagian masyarakat yang belum mengurus PTSL. Ada faktor pemikiran yang muncul dari masyarakat bahwa hal tersebut pastinya ribet ketika akan dijual.

“Banyak masyarakat yang mengira jika tanah sudah bersertifikat, ketika hendak dijualbelikan nanti pasti ribet karena harus ke notaris untuk mengurusnya ataupun ke PPAT. Jika belum, bisa langsung jual. Itu masih banyak,” pungkasnya.