Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait penegakan hukum di Kabupaten Pati. Mereka menilai sejumlah kasus berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

AMPB menyoroti penanganan kasus pembunuhan di Sukolilo pada 2024 yang disebut masih menyisakan tanda tanya karena pelaku dinilai belum tersentuh hukum. Selain itu, massa juga menyinggung putusan kasus pembunuhan di Talun, Kayen, yang dianggap terlalu ringan.

“Kenapa masyarakat Sukolilo masih mempertanyakan kasus pembunuhan yang sampai hari ini pelaku masih bebas. Kenapa kasus Talun masih menyisakan luka dan tanda tanya,” ujar Fajar Fajrullah mewakili AMPB.

Tak hanya itu, massa mempertanyakan perkembangan proses hukum kasus pembakaran rumah milik Teguh Istianto pascaaksi demonstrasi tahun 2025. Mereka juga menyoroti dugaan lambannya penanganan kasus pencabulan yang melibatkan oknum kiai di wilayah Tlogowungu.

“Kenapa banyak laporan masyarakat lamban ditangani. Rumah Pak Teguh dibakar kenapa belum ada kepastian. Kasus kiai cabul harus dihukum seberat-beratnya,” lanjut Fajar.

Dalam orasinya, AMPB turut menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam proses alih fungsi lapangan Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, yang disebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara.

Massa juga menyoroti aktivitas tambang ilegal di kawasan Pegunungan Kendeng Sukolilo yang dinilai merusak lingkungan.

“Hari ini yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi ataupun organisasi, tetapi kepentingan masyarakat Pati agar hukum benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Koordinator aksi, Supriyono alias Botok, bahkan meminta Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mundur dari jabatannya. Ia menilai berbagai persoalan hukum yang mencuat menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di wilayah Pati.

“Tuntutan kita untuk mencopot Kapolresta Pati karena tidak ada keadilan di Kabupaten Pati,” kata Botok.

Meski berlangsung dengan jumlah massa besar, aksi demonstrasi berjalan tertib dan kondusif. Hingga sore hari, massa masih menunggu perwakilan Polresta Pati untuk menemui peserta aksi.

Sidang berlangsung di Ruang Cakra PN Pati dan dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Fauzan Hariyadi, didampingi dua hakim anggota. Persidangan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan berjalan dengan pengamanan ketat.

Perkara ini menjerat Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok sebagai terdakwa. Keduanya didakwa terkait aksi pemblokiran jalan nasional Pantura di depan Gapura Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, yang berlangsung sekitar 10 menit.

Dalam persidangan, Teguh Istiyanto menyampaikan keberatan atas dakwaan yang dikenakan kepadanya. Ia mengaku merasa tindakan hukum yang dialaminya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aksi yang ia lakukan.

“Apa yang kami alami ini, kami ditahan, kami dipenjara, kami didakwa telah melakukan sebagai tindakan kejahatan dan kriminal ini bagi kami kedzoliman,” ujar Teguh di ruang sidang Cakra PN Pati.

Kuasa hukum dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Nimerodi Gulo, menjelaskan bahwa eksepsi diajukan karena ditemukan sejumlah kekeliruan dalam proses penyidikan dan penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Ia berharap majelis hakim dapat bersikap objektif dan teliti dalam menilai perkara tersebut. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu (14/01/2026) dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi para terdakwa.

Dalam aksi tersebut, aktivis Pati, Husaini, menyampaikan orasi yang memantik semangat massa. Ia mengulas sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo yang dinilai bermasalah, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dianggap kurang maksimal, program Liga Desa berhadiah snack, hingga sikap kepemimpinan yang dinilai arogan.

Selain itu, massa juga menyoroti kebijakan di sektor pertanian dan pariwisata, seperti pembagian jeruk pamelo, program 10 Ton Bisa, panitia zakat yang dinilai tidak transparan, serta keberadaan tim-tim khusus yang dianggap tidak jelas perannya. Aparat penegak hukum dan aktivitas intel yang mengawasi aksi juga turut menjadi sasaran kritik.

Di sela orasi, Husaini memandu massa menyanyikan lagu satire yang menyindir kepemimpinan Bupati Sudewo. Lagu tersebut diputar dengan keras menggunakan perangkat pengeras suara untuk menghangatkan suasana aksi.

“Di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bilamana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain,” sindirnya dalam lagu yang dinyanyikan AMPB.

Husaini menyebut kutipan tersebut sebagai pernyataan Bupati Sudewo yang sebelumnya sempat menuai kegaduhan di Kabupaten Pati.

“Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya,” lanjutnya mengutip pernyataan Sudewo.

Tak hanya bernyanyi, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa replika keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan. Aksi ini disebut sebagai bentuk kritik terhadap ancaman hukuman berat yang dinilai tidak adil.

“Kalau itu (hukuman 9 tahun) benar-benar dipraktikkan, maka pengadilan hukum di Pati sudah mati. Ini teatrikal membawa keranda menyatakan keadilan telah mati,” jelasnya.

Husaini kemudian membandingkan penanganan hukum atas aksi pemblokiran jalan yang pernah terjadi di Pati. Ia menyebut aksi pemblokiran jalan Pantura telah terjadi pada 2015 dan 2025, namun penanganannya dinilai berbeda.

“Ritual ini simbol keadilan sudah mati karena faktanya bahwa sudah berkali-kali blokir jalan, bahkan tahun 2015 dari pagi sampai sore gak ada yang ditangkap. Om Botok cuma 15 menit ditangkap diancam 9 tahun penjara. Ini bukan tanpa alasan, ini alasan, bahwa ada 2025 truk ODOL blokir Pantura,” terangnya.

Massa AMPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses persidangan tokoh-tokohnya. Mereka berharap penegakan hukum di Kabupaten Pati dapat berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat.

Keduanya dihadirkan sebagai terdakwa atas perkara yang berkaitan dengan aksi demonstrasi pengawalan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, Sudewo yang berujung pada pemblokiran Jalan Pantura ruas Pati–Rembang pada 31 Oktober 2025.

Kuasa hukum terdakwa, Nimerodi Gulo, menyampaikan keberatannya terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada kliennya. Ia menilai dakwaan tersebut tidak tepat sasaran.

“Sebagaimana kita ketahui sejak awal pasal-pasal yang didakwakan kepada Teguh dan Botok adalah sampah yang sering dibuat penyidik,” kata Gulo.

“Dan kejaksaan juga tak mampu memfilter. Harusnya jaksa jadi filter kedua atas pasal-pasal itu,” sambungnya.

Menurutnya, peristiwa yang terjadi seharusnya dikenakan pasal dalam undang-undang lalu lintas, bukan pasal lain yang dinilai memberatkan. Ia menyinggung Pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas sebagai pasal yang lebih relevan.

Gulo berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini secara objektif dan cermat dalam menilai pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil.

“Kami berharap pengadilan memberi keadilan dalam perkara ini dan mengadili secara cermat sehingga muncul prinsip-prinsip keadilan untuk semua rakyat,” pungkasnya.

Pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) itu ditangkap aparat kepolisian usai melakukan aksi demo mengawal sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Keduanya melakukan pemblokiran Jalan Pantura ruas Pati-Rembang pada 31 Oktober 2025.

Juru bicara PN Pati, Retno Lastiani mengatakan sidang yang digelar hari ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Agendanya tadi sidang pembacaan dakwaan para terdakwa didakwa pasal yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum,” katanya.

Ia menyebut terdakwa melanggar ketentuan pasal 192 kesatu jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 160 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta melanggar pasal 169 ayat 1 KUHP.

“Untuk ancamannya pasal pertama penjara paling lama 9 tahun, yang kedua pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda, dan ketiga pidana penjara paling lama 6 tahun,” sambungnya.

Selanjutnya, sidang dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada 7 Januari 2026 dengan agenda pembacaan keberatan atau eksepsi dari kuasa hukum para terdakwa.

PN Pati juga memastikan jalannya persidangan berlangsung aman dan kondusif dengan dukungan tim keamanan serta mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

“Kita harap semuanya menghormati jalannya persidangan, kita juga sudah ada dari tim keamanan dan semoga kondusif enggak ada yang bergejolak. Kita harus bersikap adil memberikan keadilan baik dari korban maupun pelaku,” pungkasnya.

Kedatangan massa aksi ini untuk mengawal pentolan AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto yang menjalani persidangan perdana di PN Pati.

Mereka melakukan aksi damai dengan doa bersama serta istigosah. Massa juga membawa sejumlah poster di antaranya ‘pak hakim dan pak jaksa tolong bebaskan kawan kami Botok dan Teguh’.

Koordinator aksi, Slamet Riyadi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap kasus yang menimpa keduanya.

“Ini kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengadakan aksi damai atas proses hukum yang menimpa Botok dan Teguh,” ujarnya.

Dirinya menyatakan sesuai jadwal kegiatan pengawalan di PN Pati ini diikuti kurang lebih 500 orang.

Ia berharap aparat penegak hukum mengadili secara objektif, mengambil keputusan tepat dan dihukum dengan ringan.

“Kita berharap untuk Botok dan Teguh supaya dibebaskan ataupun menerima hukuman ya tentunya diberikan dengan se ringan-ringannya,” harapnya.

Sebagai informasi, Botok dan Teguh ditangkap aparat usai menggelar demo pengawalan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati dengan melakukan pemblokiran Jalan Pantura ruas Pati-Rembang 31 Oktober 2025.