Deputi Bidang Metrologi BMKG Guswanto mengatakan, selain harus memahami penerapan teknologi, nelayan juga diminta untuk menerapkan ilmu atau pemahaman yang sudah berkembang di tengah masyarakat itu sendiri dalam aktivitas melaut.

Menurutnya, duku nelayan susah payah mencari ikan di suatu titik. Setelah itu baru proses penangkapan. Akan tetapi, dengan canggihnya teknologi, nelayan bisa mengetahui lokasi ikan berada.

“Dulu mencari ikan baru ditangkap. Tapi kalau sekarang tinggal menangkap. Karena dalam aplikasi di BMKG sudah ada posisi-posisi ikan pada jam tertentu,” ujarnya dalam kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (7/3/2023).

Melalui kemampuan teknologi, sehingga ini memudahkan nelayan. Kendati memang pihaknya tak memungkiri bahwa teknologi yang dimiliki BMKG tetap ada kelemahan yaitu belum mampu menjangkau hingga jarak yang luas.

Dia menjelaskan teknologi itu bisa digunakan untuk mendeteksi ikan hanya sampai 300 kilometer. Menurutnya, lebih dari itu harus memakai satelit dan teknologi itu masih cukup mahal untuk diterapkan.

Kemudian, nelayan juga harus mampu menguasai kearifan lokal terhadap cuaca. Pasalnya perubahan iklim sangat cepat di waktu-waktu tertentu, apalagi ketika di tengah lautan.

“Teknologi BMKG dengan kearifan lokal harus dipahami digabungkan. Karena dari keduanya dapat memahami aktivitas melaut dan perubahan iklim,” ungkapnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menambahkan melalui kegiatan ini para nelayan mampu memahami betul penerapan teknologi kelautan dan tidak melupakan kearifan lokal kaitannya dengan perubahan iklim.

“Nelayan nantinya dapat lebih adaptif terhadap cuaca yang terjadi. Bekal ini harapannya nelayan lebih produktif hasil tangkapnya,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi dari laman maritim.BMKG, dijelaskan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Timur Laut-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-15 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 – 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan selatan Banten hingga Jawa Barat dan Samudra Hindia selatan Jawa.

Area Perairan Dengan Gelombang Sedang  berkisar 1.25 – 2.50 M terjadi di antaranya di Laut Natuna Utara, Perairan Utara Sabang, Perairan Barat Aceh, Perairan Selatan Flores, Laut Sawu hingga Laut Timor.

Area perairan dengan gelombang tinggi antara 2.50-4.0 meter terjadi di Perairan Barat P. Simeulue hingga Kepulauan Mentawai, Perairan Bengkulu, Perairan Enggano hingga Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, wilayah Barat dan Selatan Selat Sunda, Perairan Selatan Banten hingga Sumba, Selat Bali-Lombok-Alas bagian Selatan dan Perairan P. Sawu-Rote.

“Area perairan dengan gelombang sangat tinggi antara 4.0 s/d 6.0 meter terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Lombok,” tulis penjelasan BMKG.

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” lanjut bunyi peringatan BMKG tersebut.

Kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata, namun tengah wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir. Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan.

Pihaknya menyebutkan kenaikan temperatur suhu udara secara mikro terjadi di kawasan Gunung Merapi. kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada tren kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat C.

“Selain di Kawasan gunung Merapi, trend suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan trend kenaikan temperatur khusus Kota Jogjakarta dari tahun 2007. Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu,” ungkap Dwikorita.

Dwikorita mangatakan, secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualiatas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah. Artinya, kata dia kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan. Analisis tersebut diambil dari hasil pengumpulan data rata-rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990 dan saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh kebelakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.

“Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan,” tegasnya.