Kepala Dinsos Pati, Indriyanto mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk kegiatan BLT pengendalian inflasi ini sebesar Rp 3.150.000.000. BLT tersebut akan disalurkan dua tahap dengan sasaran masyarakat kurang mampu yang belum mendapat Bansos lain dari pemerintah, seperti PKH hingga BPNT.

“Kita siapkan salurkan dua tahap. Untuk tahap pertama ini akan kita salurkan sebanyak 3.192 orang (keluarga penerima manfaat/KPM),” ujar Indri di Ruang Penjawi Setda Pati, Selasa (7/11/2023).

Dia merinci adapun BLT inflasi yang disalurkan adalah sejumlah Rp 450 ribu per KPM. Sehingga total tahap pertama ini anggaran yang tersalurkan yaitu sekitar separuhnya. Sementara sisanya akan disalurkan di tahap kedua nanti.

BLT inflasi kata dia disalurkan melalui rekening virtual account Bank Jateng kepada masing-masing penerima manfaat.

Sedangkan Sekda Pati, Jumani dalam kesempatan itu menambahkan pihaknya berharap melalui bansos ini dapat mengendalikan inflasi di daerah. Menurutnya, inflasi merupakan imbas dari melambungnya harga pangan saat ini seperti halnya harga beras.

“Sasarannya yang belum mendapat bantuan sosial ya, masyarakat kurang mampu. Jadi semoga tepat sasaran serta mengurangi beban sehari-hari mereka,” kata Jumani.

“Bahan-bahan pokok masyarakat naik, ada gula, beras mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan harga pangan itu menjadi pemicu terjadinya inflasi di daerah,” dia menjelaskan.

Mengingat nilai bantuan sebesar itu harus dialokasikan kepada banyak penerima dari kelompok KPM, di setiap desa/kelurahan, maka jumlahnya juga akan terakumulasi cukup besar. Sehingga harapannya, jika nanti masa pandemi Covid-19 ini berakhir, harapannya eknomi masyarakat yang selama ini terpuruk bisa kembali bangkit.

Dengan kata lain, papar salah sorang perangkat desa setempat, Edy, untuk mewujudkan hal tersebut di kalangan masyarakat bawah sebenarnya sangat sederhana. ”Yakni, sepanjang di lingkungan desa tersebut ada kegiatan usaha, termasuk di antaranya adalah munculnaya musim kerja musiman, seperti musim tanam padi, para perempuan biasanya ambil bagian sebagai pekerja tanam,”ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, di desa-desa sekarang juga muncul kebiasaan baru, di mana kalangan perempuan juga melaksanakan pekerjaan mencabut bibit padi (ndaut-Jawa), karena hal itu juga bisa langsung tanam. Sedangkan para lelaki sekarang banyak yang memilih menjadi pekerja bangunan atau pekerja serabutan lainnya, mengingat sebagai pekerja mencangkul di sawah juga sudah jauh berkurang, karena sudah digantikan mesin traktor.

Demikian pula, untuk pekerja memanen padi yang semula menggunakan perlengkapan dos sekarang juga sudah tidak ada lagi, karena sudah digantikan mesin pemotong. Karena itu, lingkup desa memang harus ada kegiatan usaha yang mempunyai nilai eknomi untuk memenuhi kebutuhan warga kalangan masyarakat bawah, mengingat jika hanya mengandalkan BLT DD, tentu melihat kemampuan keuangan negara.

Kendati per KPM untuk bantuan tersebut adalah sebesar Rp 300.000, jumlah penerimanya di Ngepungrojo ada 240 KPM, sehingga BLT DD yang disalurkan periode akhir Tahun 2021 ini mencapai Rp 72 juta. ”Karena itu, meskipun dari nilai nominal bantuan tersebut bukan maksimal, tapi pemanfataannya jika tepat tentu bisa berkembang, tapi para KPM harus mau bersusah-susah berusaha, meskipun harus berjualan sayur di pasar,”imbuh Edy.