Kabid PKL Dinas Perdagangan Imam Prayitno mengatakan, PKL yang diberi bantuan sebanyak 1600 orang yang hanya sudah terdaftar di paguyuban. Untuk rinciannya yakni dari sektor pasar 334 sedangkan PKL sebanyak 1250.

“PKL yang diberi bantuan sebanyak 1600. Diantaranya, sektor pasar 334 sedangkan pkl 1250,” kata Imam sapaan akrabnya.

Untuk penyaluran BLT BBM sebanyak Rp 450 ribu yang diringkas dalam tiga bulan. Jika hitungan satu bulan senilai Rp 150 ribu. Pemberian BLT BBM tersebut bersumber dari dana DID, namun untuk leading sektornya dari Dinas Sosial Kabupaten Kudus.

“Para PKL yang dipayungi oleh paguyuban itu menerima Rp 450 ribu yang dirapel selama 3 bulan. Jika satu bulan Rp 150 ribu namun penyaluran langsung 3 kali. Sumber dana dari DID yang leading sektor dari dinsos,” tuturnya.

Dalam penyaluran Dinas Perdagangan Kudus menggelontorkan anggaran BLT BBM untuk pasar maupun PKL sebanyak Rp 706 juta. “Yang disalurkan Disdag total anggaran baik pasar maupun PKL sebanyak Rp 706 juta,” bebernya.

PKL yang berasal dari Jalan Mangga Nining Lusiani mengatakan, telah mendapatkan BLT BBM sebanyak Rp 450 ribu. Selama ini belum pernah mendapatkan BLT. Nantinya modal tersebut akan digunakan tambahan modal.

“Rp 450 ribu itu untuk tambahan modal. Sebelumnya belum pernah mendapatkan maka perasaan saya senang. Untuk lapak jajannya agak turun semenjak corona. Jualan dari fajar sampe jam 6 pagi,” pungkasnya.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyebutkan selain hal itu tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru diterbitkan, ini juga merespon atas permintaan sejumlah mahasiswa PMII pada audiensi mengenai naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Kamis (8/9/2022) kemarin.

“Permintaan 2 persen dari dana alokasi umum atau dana transfer dari pusat untuk kegiatan sosial atau Bansos akan kami bahas dengan tapd karena itu sesuai dengan PMK 134 tahun 2022,” kata Ali usai audiensi kepada wartawan.

Sebagai informasi PMK Nomor 134 tahun 2022 itu tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Bantuan sosial ini diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung imbas dari naiknya BBM.

Di antara profesi yang terdampak, misalnya tukang ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Nelayan hingga pemberian subsidi bagi sektor transportasi angkutan umum.

Di dalam PMK dengan alokasi yang sebesar 2 persen dari dana transfer umum tersebut bertujuan untuk memitigasi dampak inflasi. Sehingga diharapkan perekonomian masyarakat di daerah bisa stabil.

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai itu diharapkan dapat tepat sasaran. Ali menegaskan akan memanggil OPD terkait meminta evaluasi data penerima Bansos tersebut.

“Terkait dengan bantuan sosial agar tepat sasaran, yang kaya menerima yang miskin tidak menerima itu kami akan memanggil dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial agar melakukan evaluasi perbaikan terhadap data penerima,” pungkasnya.(adv)

Mereka yang terdaftar sebagai penerima BLT tersebut menerima sebanyak uang tunai sebesar Rp500 ribu dengan rincian BLT BBM Rp300 ribu ditambah dengan Bantuan Sembako dalam wujud tunai senilai Rp200 ribu.

Penyaluran BLT BBM ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, disaksikan pegawai kantor pos setempat, jajaran TNI-Polri dan masyarakat sebagai penerima.

“Tahap I 43 ribu KPM penyalurannya nanti digilir, sementara hari ini ada sekitar 800 orang menerima BLT ini. Penyalurannya bersamaan dengan bantuan sembako yang diwujudkan tunai karena diharapkan tentunya sebagai percepatan sampai ke bapak/ibu sekalian,” kata Henggar dalam sambutannya.

Diharapkan masyarakat agar menggunakan dana BLT tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebab, pasca naiknya harga BBM pada 3 September 2022 lalu, akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Di sisi lain, penyaluran Bansos ini sebagai bantalan sosial menjaga agar tidak terjadi inflasi besar-besaran.

Henggar melanjutkan, tidak semua masyarakat menerima bantuan ini, Pemerintah mengacu pada Data Terpadu Kesejahterasn Sosial (DTKS). Olehnya sebagianr juga ada yang tidak mendapatkan bantuan. Seperti nelayan, dirinya memastikan akan mendapatkan bantuan dari sektor lain.

“Kita persiapkan lagi, di samping BLT yang hari ini dibagikan BPNT yang tentunya datanya terus diverifikasi lagi karena jangan sampai dobel. Yang jelas ketika sudah dapat BLT ini tidak dapat bantuan lainnya, gitu, harapannya seperti itu,” jelasnya.

Henggar mengimbau BLT ini dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan kebutuhan pokok. Sehingga bisa mengurangi beban yang dialami.

“Mudah-mudahan BLT yang diterima bapak/ibu ini bisa mengurangi beban yang dialami. Tentunya pemerintah menaikkan BBM sudah banyak melakukan pertimbangan yaitu dengan menyalurkan BLT ini langsung secara langsung bahkan kemarin ada sebagian yang dicicil,” ungkap Henggar.

Sebagai informasi, penyaluran BLT BBM akan didistribusikan dua tahap dengan total keseluruhan 129 ribu KPM masing-masing senilai Rp300 ribu. Tetapi jadwal penyaluran tahap dua belum diinformasikan lebih jelas bakal kapan disalurkan oleh pihak yang berwenang.