Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian pada BKPP Kabupaten Pati, Fendy Eko mengatakan saat ini tengah diproses. Sementara kalau sesuai jadwal dari Kemenpan RB, dimungkinkan formasi akan ditetapkan bulan Agustus 2023.

“500 formasi untuk guru SD dan SMP tenaga kesehatan ada 100 jadi totalnya ada 600. Itu baru kita usulkan tahun ini. Penetapannya dari Kemenpan RB belum. Ini masih berproses, kalau sesuai jadwal dari Kementerian ya nanti penetapan formasi Agustus,” kata Fendi, belum lama ini.

Dia menerangkan bahwa pembukaan formasi guru dan tenaga kesehatan ini merupakan prioritas nasional.

“Di Pati bisa dikatakan kurang karena setiap tahun ada yang memasuki pensiun atau mungkin meninggal, itu kan harus diisi,” jelasnya.

Hanya saja disinggung berapa total kekurangan guru maupun nakes pihaknya tidak tahu pasti. Lantaran kebutuhan ASN di masing-masing kementerian variatif.

Lebih lanjut, kata dia dulunya proses pengadaan kepegawaian menggunakan pemotretan kondisi riil e-Formasi milik Kemenpan RB. Akan tetapi beberapa tahun terakhir disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga.

“Contoh guru itu merujuk pada data Dapodik milik Kemendikbud Ristek. Yang bisa mendaftar PPPK itu ya yang sudah terdaftar di Dapodik. Kalau yang belum, ndak bisa. Demikian pula Nakes itu namanya Sisdi MK milik Kemenkes,” terang Fendi.

Dia mengaku bahwa kebutuhan pengadaan pegawai ASN dinamis. Ini dipengaruhi dari masa usia pensiun hingga yang meninggal dunia. “Seterusnya misal tahun ini tidak berlaku untuk tahun depan belum pasti,” pungkasnya.

Fendy menyatakan kebijakan penghapusan honorer diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2019 tentang manajemen PPPK. Salah satu pasalnya, dijelaskan honorer diberi waktu 5 tahun sejak PP ini berlaku mulai tahun 2018.

“Di salah satu pasal sejak aturan ini berlaku pegawai non ASN diberikan jangka waktu melaksanakan tugas sampai 5 tahun. Jadi kalau dihitung sampai November 2023 ini,” katanya.

Pihaknya menjelaskan tahun 2022 ada perintah dari Kemenpan-RB untuk daerah melakukan pendataan honorer. Dari hasil pendataan yang dilakukan per 12 Juni  2023 jumlah tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Pati berjumlah 4.652 orang.

Lebih lanjut dia mengungkapkan beberapa kali kesempatan perhimpunan Bupati/Walikota dan perhimpunan Kepala bkpp se-Indonesia menyerukan agar jangan sampai kebijakan penghapusan tenaga honorer justru terjadi PHK massal.

“Mereka dibutuhkan daerah dan perannya vital. Namun kami mengikuti implementasi kebijakan pusat seperti apa. Kami saat ini masih menunggu,” jelas Fendy.

“Mengenai apakah honorer diprioritaskan masuk ASN, kami tidak berani komentar,” sambungnya.

Dia juga tidak berani berkomentar honorer nantinya dihapus lalu diganti dengan pihak ketiga. Pasalnya regulasi juknis yang mengatur hal itu belum ada.

Mengacu pada PP 49 itu, artinya tinggal menyisakan 5 (lima) bulan lagi. Tetapi regulasi juknis keberlanjutan kebijakan tersebut masih belum ada kepastian.

“Ketika peralihan dari honorer ke pihak ketiga persiapannya dari Juli sampai November waktunya mepet, nah di daerah cuma menjalankan kebijakan dari pusat,” pungkasnya.

Kepala Bidang Formasi dan Jabatan pada BKPP, Aziz Muslim mengatakan penyerahan SK CPNS dan PPPK tersebut yaitu menindaklanjuti penyerahan SK simbolis sebelumnya tanggal 27 April 2022 sebelum lebaran di Pendopo Kabupaten Pati.

Aziz menjelaskan penyerahan SK CPNS dan PPPK itu dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini, hari Selasa dan Rabu besok.

“Untuk hari ini seribu SK yang kita bagikan kepada cpns dan PPPK. Penyerahan SK ada beberapa sesi, tiap sesinya 250,” katanya.

Pihaknya menegaskan bahwa pemberkasan BKPP itu, total 1.753 SK yang dibagikan. Dengan rincian CPNS 192, PPPK non guru sejumlah 82 formasi dan sisanya formasi PPPK guru. Dan kebanyakan mereka adalah guru SD, guru lainnya cenderung sedikit.

Akan tetapi, dari sejumlah SK yang diserahkan dua hari itu kata dia adalah SK tahap kesatu dan kedua. Sementara tahap ketiga belum diserahkan kepada yang bersangkutan.

“Sesuai regulasi ada tiga tahap, tetapi ini yang dibagikan tahap satu dan dua. Karena jumlah keseluruhannya sesuai kata Kepala BKPP waktu penyerahan simbolis dulu sejumlah 2.100 sekian. SK tahap tiga belum,” jelasnya.

“Sementara SK tahap ketiga itu belum bisa dijelaskan pasti, karena itu adalah kewenangan kementerian. Karena kita tidak terlibat secara langsung. Kita memfasilitasi pemberkasan dan atau pengumuman,” pungkasnya.