Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Zabidi menyampaikan retribusi pajak MBLB ini satu-satunya sektor yang tidak terpenuhi dari beberapa sektor lainnya.

“Serapan terendah di sektor MBLB atau galian C. Targetnya kita (sebesar) Rp 175 juta, tetapi hanya terealisasi Rp 125 juta. Jadi capaian realisasinya hanya mencapai 74,54 persen saja,” kata Zabidi belum lama ini.

Retribusi sektor galian C di Kabupaten Pati, artinya masih kurang dari seperempatnya. Dia beralasan, rendahnya serapan sektor itu lantaran izin pertambangan sudah selesai di tahun 2023 kemarin.

Padahal, kata Zabidi pihaknya telah menerjunkan tim operasi patuh pajak guna menertibkan pajak pertambangan. Tetapi petugas di lapangan mendapati bahwa pertambangan berhenti beroperasi karena perizinan berakhir.

“Kita menurunkan tim operasi patuh pajak, kemarin (2023). Tetapi WP (Wajib Pajak) yang berizin ternyata tidak melakukan eksplorasi karena izinnya sudah berakhir. Sehingga tidak kena pajak karena tidak ekplorasi,” jelas Zabidi.

Ia menyampaikan perizinan pertambangan itu diurus di Kementerian ESDM atau pun tingkat provinsi. Namun, banyak di antaranya yang belum keluar. Berdasarkan data milik yang dimiliki BPKAD, dari 14 tambang hanya 6 yang mengantongi perizinan.

“Sebelumnya terdapat 14 tambang (wajib pajak, red) yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP OP). Tetapi karena izinnya belum turun dari Provinsi atau Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), sehingga tinggal 6 galian,” tutup dia.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada BPKAD Pati, Zabidi membenarkan hal itu. Pihaknya menyatakan perizinan aktivitas pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

“Retribusi pajak dari kegiatan galian C di Pati jika sesuai dari hasil yang diizinkan oleh provinsi, maka hanya ada 10 objek,” ujar Zabidi di kantornya, Rabu (12/7/2023).

Pihaknya menjelaskan, perizinan aktivitas tambang yang diatur oleh Pemprov itu seperti kaitannya dengan volume atau kapasitas berapa luasan yang ditambang. Ada juga berkaitan dengan lingkup, serta retribusi yang harus dikeluarkan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pengaturan retribusi pajak tambang itu telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Mengacu aturan itu pemasukan pertambangan di Pati untuk tahun 2023 ini target retribusinya mencapai Rp 250 juta setahun,” Zabidi menjelaskan.

Akan tetapi, lanjut dia bahwa semester pertama sampai bulan Juni retribusi pajak sektor tambang baru menerima 30,72 persen. Maka, diharapkan wajib pajak segera melunasi kepada pemerintah.