Ketua Dewan Pengawas RSUD Soewondo, Dr. Torang Manurung, SE, MM, SH, MH, mendukung penuh kebijakan ini. Menurutnya, langkah tegas Bupati Sudewo mencerminkan kecerdasan dan keberanian dalam menata sistem pelayanan kesehatan. “Semua kepala daerah seharusnya melakukan hal yang sama demi menyehatkan rumah sakit daerah,” ujarnya.

Saat ini, jumlah pegawai yang berlebihan di RSUD Soewondo tidak hanya berdampak pada keuangan rumah sakit, tetapi juga pada kinerja pegawai secara keseluruhan. Hal ini memicu budaya kerja yang tidak sehat, berujung pada pelayanan yang kurang optimal bagi masyarakat.

Kelebihan pegawai menyerap anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk peningkatan fasilitas rumah sakit, seperti penambahan ruang perawatan dan pengadaan alat medis canggih. Padahal, sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Soewondo berperan sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan yang seharusnya memiliki layanan prima.

Dr. Torang mengungkapkan bahwa saat ini RSUD Soewondo memiliki 10 ruang operasi, namun hanya tiga yang berfungsi. Tujuh ruang lainnya belum dapat digunakan karena keterbatasan anggaran untuk perbaikan. Begitu pula dengan fasilitas lain yang masih kurang memadai.

Sebagai tindak lanjut, proses seleksi pegawai akan dimulai pada 24 Maret 2025 dengan melibatkan pihak ketiga. Diharapkan, melalui rasionalisasi ini, budaya kerja pegawai menjadi lebih profesional, kinerja rumah sakit meningkat, serta pelayanan kepada masyarakat Pati semakin baik.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berharap masyarakat juga memberikan dukungan. Dengan tata kelola yang lebih efisien, RSUD Soewondo akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal,” pungkas Dr. Torang.

Ketua Umum Forkomas, Susilo mengatakan sebelum menggelar aksi demo ini pihaknya pernah melakukan audiensi berkali-kali dengan Kapolresta Pati dan Kasat Reskrim. Saat itu dijanjikan kasus ini akan menjadi perhatian serius.

Mulanya tanggal 18 Oktober 2024 Forkomas audiensi dengan pejabat Polresta Pati. Berikutnya juga melakukan hal sama. Namun pelakunya urung juga tertangkap oleh kepolisian.

“Pernah audiensi dengan pak Kapolresta dan Kasat pak Alfan waktu itu, janji bahwa kasus pembunuhan ini adalah atensi khusus. Tetapi sampai detik ini tidak ada hasil. Kemudian pernah bertemu lagi, namun jawabannya normatif masih pengejaran pelaku,” katanya.

Lanjutnya sampai bulan Desember 2024, Forkomas memberikan ultimatum atau mendesak kepada Kasatreskrim bahwa jika sampai bulan Februari 2025 tidak ada perkembangan terkait tersangka. Maka pihaknya akan melakukan aksi.

Di samping itu, Forkomas kata Susilo pihaknya juga akan melakukan langkah praperadilan.

“Makanya hari ini kita Forkomas kita buktikan, bahwa opsi demo kita laksanakan. Dan untuk praperadilan biar lawyer (pengacara) kami yang menangani. Entah jadi atau tidak ya bukan urusan kami. Tapi kita sudah menepati janji,” terangnya.

Susilo mengungkapkan bahwa pembacokan terjadi di pasar malam pada Kamis (12/9/2024). Atas kejadian itu ada dua orang yang menjadi korban, yakni Helmi Saputra (23) dan Damas Adi Prasetyo (22). Akibatnya nyawa Damas tak tertolong akibat terkena tusukan. Sedangkan Helmi mengalami luka tusuk dan dirawat di Puskesmas Sukolilo.

Oleh sebab itu, Forkomas merasa kecewa sebab jauh-jauh hari sudah diberikan ultimatum justru Kasat Reskrim dipindahtugaskan. Ia menilai waktu enam bulan bukan waktu yang cukup lama untuk menemukan pelaku.

“Korban pembacokan, mas Damas dan mas Helmi. pembacokan itu terjadi malam muludan. Sudah enam bulan kejadian itu. Dan belum ada penangkapan, berarti lelet kan,” tuturnya.

Sekretaris Forkomas, Laprianto menambahkan tadi pihaknya diajak audiensi oleh Kasat Reskrim yang baru, AKP Heri Dwi Utomo. Yang mana jawabannya tetap sama, normatif.

“Kami sangat kecewa, masak dari 11 tersangka, kok baru dua. Itu kan kasusnya sudah lama, sudah enam bulan. Seakan-akan, mohon maaf bahasa kasarnya lelet, kurang sat set. Itu kan udah lama,” ucapnya.

Maka dari itu, Forkomas akan tetap mengawal kasus ini agar kasus ini terselesaikan dengan baik.

“Makanya kami tetap mengawal kasus ini agar kasus ini terselesaikan dengan baik. Yang masuk BAP 11 orang, tetapi tersangka utamanya 4. Untuk saat ini daftar pencarian orang sementara yang kami minta atas nama inisial Y dan R,” pungkasnya.

Ketua panitia Baksos FWP Heri Utomo menyatakan, bantuan ini merupakan kali kedua timnya dalam melaksanakan giat Baksos. Nantinya, kegiatan serupa bakal terus digalakkan sebagai bentuk kepedulian FWP terhadap masyarakat Kabupaten Pati yang terdampak krisis air bersih efek dari musim kemarau.

“Hari ini kita menyalurkan sebanyak 3 tangki di Desa Tambahmulyo Jakenan, setelah sebelumnya pada Selasa lalu kami mengirim 2 tangki ke Desa Pantirejo Gabus. Ke depan, kita masih punya agenda serupa di desa-desa yang terdampak Kekeringan,” tutur Heri Utomo.

Pihaknya juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari para donatur yang telah mendukung giat Baksos dari rekan-rekan FWP. Kegiatan ini, kata dia, akan terus berkelanjutan. Tak hanya bantuan di musim kemarau, tetapi juga bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Pati.

“Sebenarnya tidak hanya bantuan air bersih. Kemarin saat banjir, kami juga menggalang dana untuk kegiatan Baksos. Jadwal FWP hadir untuk membantu dan meringankan beban masyarakat Pati yang terkena musibah,” imbuhnya.

Sementara itu, Eka Kurnia Sejati selaku Kepala Desa (Kades) Tambahmulyo mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan FWP atas bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakatnya. Menurutnya, sinergitas antara FWP dengan Kades harus tetap dijunjung tinggi untuk mewujudkan tatanan pemerintahan desa yang harmonis.

“Intinya kami berterimakasih kepada FWP atas 3 tangki yang disalurkan hari ini. Semoga dengan bantuan ini bisa membantu krisis air bersih di 2 dukuh yakni di Bangklean dan Bakkapas. Semoga ikatan baik antara kami dengan wartawan selalu baik,” jelas Kades.

Eka berharap, kegiatan semacam ini bisa dijadikan contoh oleh organisasi lain yang ada di Bumi Mina Tani. Terlebih saat ini, ada ribuan warganya yang terdampak krisis air bersih.

Meron merupakan bentuk gunungan yang disusun dari hasil bumi berbentuk tiga tingkatan. Di dalamnya, Meron dilakukan ritual doa, kemudian dibagikan atau tepatnya warga saling berebut gunungan.

Ritual Meron itu tumbuh sejak abad ke 17 zaman Kasultanan Mataram. Suatu ketika, prajurit Mataram Yogyakarta diutus ke Pati untuk mengemban suatu tugas. Setelah tugas selesai, lalu prajurit tersebut balik ke keraton.

Namun, Kasultanan Mataram biasa menggelar grebeg maulid. Maka prajurit tadi juga mengadakan tradisi serupa di tengah perjalanan menuju keraton di wilayah Sukolilo.

“Asal usulnya, pada zaman dulu ada prajurit yang diperintahkan ke Pati. Nah sepulangnya dari Pati sampai di Sukolilo bertepatan dengan maulid nabi. Maka untuk menghormati maulid, prajurit ini mengadakan sehari setelah di Keraton Mataram,” ucap Ketua Panitia Meron, Muhammad Sofar Rohman.

Dia melanjutkan, Meron mempunyai dua suku kata, Me dan Ron. Me kepanjangan dari rame serta Ron tiron atau tiruan. Jadi prajurit menggelar kegiatan keramaian meniru seperti yang ada di keraton. Jadi, bisa diartikan secara sederhana yaitu ramainya kegiatan tiruan dari Keraton mayat Yogyakarta.

Ritual Meron digelar tiap tahun sejak awal muncul sampai sekarang. Secara tujuan, Meron di Sukolilo dengan grebeg maulid Keraton Yogyakarta sama yaitu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Selain bentuk peringatan maulid, ini juga sebagai bentuk rasa syukur warga setempat atas limpahan serta karunia dari Tuhan YME.

Di tempat yang sama, Camat Sukolilo Andrik Sulaksono menjelaskan bahwa tradisi Meron sudah terdaftar di Unesco sebagai warisan budaya tak benda. Meron termasuk sebagai ikon Kabupaten Pati atas keragaman budaya yang dimiliki daerah pesisir laut Jawa ini.

“Meron sudah terdaftar oleh Unesco sebagai warisan budaya tak benda. Dan di tahun 2023 ini sudah terdaftar serta memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari Kemenkumham yang diberikan melalui Pemprov Jateng,” tambah camat.

Ketua Panitia Meron, Muhammad Sofar Rohman mengatakan tahun ini ada 10 kegiatan yang saling berkaitan, di mulai hari Senin kemarin dan berakhir Jumat besok.

“Puncaknya Meron itu besok ada kegiatan tradisi ritual oleh warga Sukolilo. Nah Meron dilakukan dalam rangka untuk memperingati maulid nabi muhammad SAW,” terangnya, Kamis (28/9/2023).

Adapun rangkaian acaranya mulai 26 September khataman Quran, Manaqib dan Istighosah, 27 September ada sunat massal bagi yatim piatu dan dhuafa serta malamnya ada Sukolilo beraholawat, lalu buka luwur makam Pendowo limo.

Tanggal 28 September, karnaval budaya Meron, kirab budaya pendowo limo, leang leong. Berikutnya 29 September Gebyar Sultan Agung serta upacara adat Meron.

Sedangkan Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono menambahkan bahwa Meron sebagai bentuk tradisi menghormati kelahiranku Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, tradisi ini sudah ada sejak jaman dulu sejak kerajaan Mataram. Maka ini digelar dimaksudkan untuk nguri-uri kegiatan yang sudah turun temurun.

“Meron merupakan tradisi rutin yang diselenggarakan warga Sukolilo. Rangkaiannya banyak sekali, ada karnaval budaya, upacara adat, leang leong, diikuti seluruh elemen masyarakat,” terang camat.

Menurutnya, bukan hanya kegiatan tradisi rutin, akan tetapi Meron mampu menumbuhkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) warga sekitar.

“Tradisi Meron ini juga mampu meningkatkan UMKM dan perekonomian masyarakat. Semoga kegiatan ini berjalan lebih baik lagi, dan yang pasti kita lakukan evaluasi supaya tetap kondusif,” tandas Andrik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati, Tri Hariyama mengatakan penonaktifan Kades Bulumanis Lor sudah habis 26 September 2023. Diangkatnya kembali Kunarso itu lantaran sebagian dana yang diselewengkan sudah dikembalikan.

“Hari ini kades diangkat kembali, dan statusnya sebagai kades sudah aktif kembali,” kata Tri Hariyama, Rabu (27/9/2023).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan yang bersangkutan harus mengembalikan dana Silpa sejumlah Rp 357 juta. Sedangkan saat ini tinggal menyisakan Rp 77 juta. Sementara dalam surat pernyataan yang dibuat, Kunarso berjanji akan sanggup melunasi sisa tersebut pada 30 September 2023.

Menurutnya, itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 tentang Disiplin Kerja Aparatur Pemerintahan Desa. Kemudian mengacu pada peraturan itu, Kunarso juga harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPJ, LPPD di tahun 2022 dan membuat APBDes tahun 2023.

Hanya saja, toleransi waktu 7 hari yang diberikan untuk menyelesaikan laporan itu ternyata tidak disanggupi, maka yang bersangkutan kemudian ke depannya statusnya akan diserahkan ke pimpinan daerah.

“Aktif kembali dengan catatan Kades harus memenuhi isi surat pernyataan yang dibuat,” lanjut Tri Hariyama.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, Riyoso mengatakan berdasarkan data terakhir sampai dengan triwulan kedua, realisasi investasi yang masuk yaitu sejumlah Rp 1,123 triliun.

“Realisasi investasi 1.123.050.877.324 dari target investasi yang ditetapkan pada tahun 2023 ini senilai 1.162.000.000.000 atau setara dengan 97 persen,” ujar Riyoso di kantornya, Rabu (27/9/2023).

Capaian tersebut, kata dia, dibagi penerimaan triwulan pertama yaitu 850.122.380.634. Sedangkan penerimaan triwulan kedua dengan jumlah 272.928.496.690.

Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA). Disebutkan ada sejumlah perusahaan yang terhitung baru masuk, baik penanaman modul dari dalam negeri maupun asing.

“Di antaranya perusahaan yang baru itu PT Rama Cipta Internasional (PMA), perdagangan arang briket di desa Penambahan, Kecamatan Margorejo. Ini nilai investasi dari beberapa pabrik yang revitalisasi alat mas, enggak cuma pabrik satu,” Riyoso menjelaskan.

Diharapkan dengan penanaman investasi di Kabupaten Pati itu mampu meningkatkan perekonomian daerah serta secara lebih jauh mampu menggeliatkan sektor ekonomi masyarakat. Dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati meningkat.

Diketahui, kasus persetubuhan di bawah umur yang dialami RA (17) dengan tersangka DSG (18) berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke PN Pati untuk disidangkan.

Ayah korban, Sutrisno mengatakan pihaknya bersama dengan sekitar 25 orang datang ke pengadilan untuk meminta keadilan atas kasus yang menimpa anaknya.

Kasus tersebut terjadi pada 19 Desember 2022, lalu kejadian kedua terjadi pada 4 Maret 2023 dan kejadian ketiga pada 11 Maret 2023.

“Minta keadilan, supaya pelaku pelecehan seksual dihukum seberat-beratnya,” katanya, Rabu (27/9/2023).

Yang bikin miris lagi adalah, bagaimana anaknya menjadi korban kekerasan persetubuhan. Pasalnya, RA dipaksa serta diancam dengan kekerasan hingga akhirnya tindakan bejat itu terulang sampai-sampai tiga kali.

“Takut diancam anak saya itu, sudah tiga kali. Awalnya saya tanya enggak berani. Kemudian akhirnya ngaku, anak saya dipaksa, dicekik,” paparnya.

Sementara konseling perlindungan anak, Mulyati pendamping korban, berharap kasus ini diadili dengan adil serta pelaku dihukum setimpal. Sehingga diharapkan kasus ini tidak terulang serta tidak ada korban lagi.

“Pelaku dihukum karena itu terkait beban moral yang ditanggung oleh korban dan akan menanggung seumur hidupnya,” terangnya.

Dia menjelaskan korban saat ini masih merasa setres serta kondisi kejiwaannya masih labil. Akan tetapi, dari keluarga terus mensupport dan pihaknya juga berupaya melakukan konseling terhadap korban sehingga mempunyai rasa percaya diri lagi.

“Sebagai konseling, tentunya mensupport anak-anak yang menjadi korban terutama di lingkungan keluarga sendiri dan masyarakat. Jangan membuli korban, siapa yang ingin mengalami seperti ini sih,” ujarnya.

Ketua panitia Baksos penyaluran air bersih, Heri Utomo mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian FWP terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Nantinya, kegiatan serupa bakal kembali digelar di daerah lain yang turut terdampak.

“Hari ini kami menyalurkan dua truk tangki air bersih ke Desa Pantirejo yang mengalami krisis air bersih. Dengan harapan, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” tuturnya.

Heri menambahkan, para anggota FWP bersatu untuk menggalang dana dalam kegiatan baksos ini. Dana diperoleh diantaranya dari Sekwan DPRD Pati, Pemdes Tambahmulyo Gabus, Karang Taruna Sidokerto Pati, RSUD Soewondo Pati, Media Mondes, dan beberapa perusahaan swasta yang ada di Pati.

“Besok kami juga akan menyalurkan bantuan serupa ke desa-desa lain yang terdampak. Untuk anggaran ini, kami menggalang dana dari para donatur,” tambahnya.

Sementara itu, Hendrik Cahyono selaku Kepala Desa (Kades) Pantirejo mengucapkan banyak terima kepada rekan-rekan FWP yang telah menyalurkan sebanyak 10.000 air bersih kepada warga desanya. Ia berharap, ada forum-forum atau kelompok komunitas seperti FWP yang turut memiliki agenda baksos sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Intinya terimakasih kepada teman-teman FWP. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga, karena memang sedang mengalami krisis air,” ucap Kades.

Dikatakan, hampir seluruh warga di desanya saat ini mengalami krisis air bersih. Beberapa warga pun terlihat menyiapkan bak besar sebagai tempat menampung air jika ada bantuan yang datang.

Dengan adanya kepedulian FWP terhadap warganya, Hendrik berharap FWP dapat semakin sukses, terutama dalam menyajikan berita-berita ataupun narasi positif.

Hal itu menyusul semakin meluasnya dampak kekeringan di Kabupaten Pati di mana berdampak pada sulitnya masyarakat mendapat akses air bersih. Bahkan, kata Kepala Pelaksana Harian BPBD, Martinus Budi Prasetya, kondisi tersebut diperparah dengan tingginya harga beras.

“Kekeringan di Kabupaten Pati semakin meluas, (diperparah) lagi dengan tingginya harga beras. Maka status bencana kekeringan perlu dinaikkan status menjadi gawat darurat,” kata Budi di Pendopo, Selasa (26/9/2023).

Kenaikan status tanggap naik menjadi gawat darurat mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan Perbup Nomor 36 tahun 2013 tentang Pedoman Keadaan Status Darurat Bencana.

Pasal 11 pada peraturan tersebut, kata Budi berisi penjelasan terkait dengan cakupan lokasi bencana kekeringan pada kurun waktu tertentu. Kemudian korban bencana meliputi paling sedikit 1.200 hektar lahan pertanian. Dan atau telah berdampak tiga desa mengalami kesulitan air minum.

“Maka, mengacu pada percaturan itu sudah tepat jika bencana kekeringan statusnya dinaikkan,” dia menjelaskan.

Wacana itu, menurutnya sudah disampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 2023 wacana tersebut akan dibahas lagi bersama dengan sejumlah stakeholder terkait.