Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat sejumlah tambak warga terendam air laut pasang, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petambak.

Data kerugian tersebut telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapat tindak lanjut bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penanganan rob tidak bisa hanya bersifat sementara. Menurutnya, wilayah pesisir membutuhkan solusi infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerugian tambak sudah kami laporkan agar bisa mendapatkan bantuan. Ini harus ditangani secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul permanen, mengingat biaya penanganan jangka panjang cukup besar.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti pentingnya mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman mangrove.

Namun, Chandra menekankan penanaman harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak sia-sia akibat tergerus ombak.

“Kami dorong solusi jangka panjang, termasuk mangrove, tapi harus dengan jarak yang tepat dari garis pantai,” tambahnya.

Fenomena rob ini juga disebut tidak hanya terjadi di Pati, melainkan turut dirasakan wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Rembang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan logistik sekaligus membangun tanggul sementara dari bambu.

“Tanggul darurat kita buat dari bambu dan peralatan pendukung lainnya sebagai langkah cepat menahan rob,” ujar Chandra di depan awak media Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran sekitar Rp60 juta untuk penanganan darurat tersebut sambil menunggu kondisi air laut kembali surut.

Selain di Tunggulsari, rob juga berdampak di sejumlah wilayah pesisir lain, sehingga koordinasi lintas daerah terus dilakukan.

Pemkab Pati turut melaporkan kondisi ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk penanganan permanen, kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan bersurat ke Kementerian PU,” kata Chandra.

Peristiwa tragis itu diketahui sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang saat itu bekerja di area persawahan bersama seorang rekan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi pembakaran daun tebu yang sedang dibersihkan.

Kapolsek Wedarijaksa AKP Suntoro menjelaskan, korban dan rekannya mendapat tugas membersihkan lahan tebu milik warga dengan membakar sisa daun tebu kering. Keduanya bekerja di titik yang berbeda dalam satu hamparan sawah.

“Korban bersama rekannya mendapat tugas membakar daun tebu yang telah kering untuk membersihkan lahan. Saat itu mereka bekerja di lokasi yang berbeda dalam satu area persawahan,” ujar AKP Suntoro.

Beberapa saat kemudian, rekan korban berinisial S merasa curiga karena korban tidak terlihat lagi di lokasi kerja. Saat dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kondisi luka bakar berat dan langsung dilaporkan kepada pemilik lahan serta pihak kepolisian.

Polisi bersama tim medis dari Puskesmas Wedarijaksa I yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka bakar hingga sekitar 90 persen di tubuhnya dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

“Hasil pemeriksaan luar menunjukkan korban mengalami luka bakar sekitar 90 persen pada tubuhnya. Dugaan sementara korban terjebak kobaran api saat melakukan pembakaran bekas daun tebu,” jelas AKP Suntoro.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, dengan memperhatikan arah angin, menyiapkan alat pemadaman sederhana, serta tidak bekerja sendirian agar dapat segera memperoleh pertolongan jika terjadi keadaan darurat.

Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 06.00 WIB setelah petugas keamanan menerima laporan adanya kepulan asap dari gudang penyimpanan di bagian belakang kompleks perusahaan. Saat dilakukan pengecekan, kondisi di dalam bangunan sudah dipenuhi asap tebal.

“Petugas keamanan mendapat laporan dari petugas kebersihan terkait munculnya asap di area cold storage. Ketika dicek, bagian dalam gudang sudah dipenuhi asap tebal,” ujar Kapolsek Pati IPTU Windartono.

Petugas keamanan sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, kobaran api terus membesar sehingga upaya pemadaman awal tidak membuahkan hasil dan bantuan pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi.

“Pemadaman awal sudah dilakukan, tetapi api semakin besar dan sulit dijangkau karena asap yang sangat tebal. Karena itu, petugas langsung meminta bantuan pemadam kebakaran dan kepolisian,” jelasnya.

Berdasarkan pendataan sementara, bangunan yang terbakar digunakan untuk menyimpan bahan baku daging sapi dan daging ayam. Selain itu, ruang produksi yang berisi kardus serta material plastik mudah terbakar juga ikut terdampak kebakaran.

“Syukurnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi, aktivitas perusahaan sedang libur sehingga tidak ada karyawan yang berada di dalam gedung yang terbakar,” kata IPTU Windartono.

Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sementara kerugian materiil masih dihitung melalui pendataan dan audit internal perusahaan.

“Tim masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, kami menunggu hasil pemeriksaan dari Puslabfor Polda Jawa Tengah,” pungkasnya.

Kapolsek Pati, IPTU Windarto, mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Proses penanganan dilakukan bersama berbagai unsur pemadam kebakaran dan instansi terkait.

“Petugas langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran dan melakukan upaya pemadaman bersama tim gabungan,” kata IPTU Windarto.

Pemadaman melibatkan Pemadam Kebakaran Pemkab Pati, tim pemadam dari sejumlah perusahaan di wilayah Pati, serta bantuan dari Kabupaten Rembang dan Blora. Sejumlah armada dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api.

Berdasarkan informasi awal dari manajemen perusahaan, sekitar 70 persen area pabrik terdampak kebakaran. Meski kerusakan cukup besar, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

“Sekitar 70 persen area pabrik terbakar. Beruntung saat kejadian belum ada karyawan yang masuk kerja sehingga tidak ada korban,” ujarnya.

Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Polresta Pati akan berkoordinasi dengan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Tengah untuk mengungkap sumber pasti kebakaran.

“Penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan dan nantinya akan diperiksa oleh Labfor Polda Jawa Tengah. Adapun nilai kerugian hingga kini masih dalam tahap pendataan,” pungkasnya.

Terduga pelaku berinisial AI (35) yang merupakan warga setempat, diamankan pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 12.50 WIB di wilayah Juwana.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menyampaikan bahwa pengungkapan dan penangkapan berjalan cepat berkat kerja tim di lapangan serta dukungan informasi dari masyarakat.

“Tim Resmob Polresta Pati berhasil mengamankan pelaku yang diduga membuang bayi laki-laki tersebut,” ujar Kompol Dika.

Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Pati untuk mendalami peran dan motifnya dalam kasus tersebut. Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim menambahkan bahwa kondisi bayi laki-laki yang ditemukan warga saat ini dalam keadaan sehat dan normal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis di Puskesmas Juwana, bayi tersebut memiliki berat badan 3,8 kilogram dengan panjang badan 50 sentimeter dan masih berada dalam perawatan serta pengawasan petugas kesehatan.

“Terkait motif pelaku melakukan perbuatan tersebut, saat ini masih didalami oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kami meminta masyarakat bersabar karena pemeriksaan psikologis dan pendalaman motif membutuhkan waktu agar hasilnya komprehensif,” ungkap Kompol Dika.

Atas perbuatannya, AI dijerat Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakapolresta Pati, Kompol Anwar, menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit merupakan tanah negara yang telah tercatat sebagai aset Polri. Menurutnya, lahan tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Pati maupun aset desa setempat.

“Lahan di Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, merupakan tanah negara yang menjadi aset Polri, bukan aset desa maupun Pemkab Pati,” kata Anwar, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, pembangunan RS Bhayangkara sebenarnya telah masuk dalam usulan program tahun 2026. Namun proses pelaksanaannya belum dapat dimulai karena masih adanya keberatan dari sejumlah warga yang perlu ditindaklanjuti.

“Pembangunan rumah sakit sudah diusulkan pada tahun 2026, tetapi saat ini masih ada keberatan dari warga. Kami berusaha menampung dan mencari solusi atas aspirasi yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Anwar menilai keberadaan RS Bhayangkara sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi anggota Polri sekaligus masyarakat luas. Karena itu, pihaknya berharap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan agar pembangunan bisa berjalan.

“Mudah-mudahan rumah sakit ini segera dibangun karena kebutuhannya memang cukup mendesak,” tuturnya.

Meski demikian, kepastian waktu dimulainya pembangunan masih belum dapat ditentukan. Sebab, proyek tersebut menjadi kewenangan Mabes Polri, sedangkan Polresta Pati hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana di daerah.

“Penentuan jadwal pembangunan berada di tangan Mabes Polri. Kami di daerah masih menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut,” pungkasnya.

Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Kamboja Gang I, RT 01 RW 01, Desa Growong Kidul. Saat ditemukan, kondisinya masih hidup dan ari-arinya masih menempel, menandakan bayi diduga baru saja dilahirkan.

Penemuan itu bermula ketika seorang warga, Wagini (43), melihat tas belanja berwarna biru dongker tergeletak di sebuah lorong dekat rumahnya. Karena merasa curiga, ia mengajak warga lain, Tian Anggara Raharja (35), untuk memeriksa isi tas tersebut.

Keduanya terkejut saat mendapati seorang bayi laki-laki masih bernyawa berada di dalam tas. Temuan itu kemudian segera dilaporkan kepada Ketua RT dan tenaga kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan.

“Setelah mengetahui isi tas adalah seorang bayi, saksi segera melaporkan kepada Ketua RT dan menghubungi bidan setempat untuk mendapatkan pertolongan medis,” ujar Kapolsek Juwana AKP Mudofar.

Bayi kemudian dibawa ke Puskesmas Juwana untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, Polsek Juwana bersama Tim Inafis Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bayi laki-laki tersebut memiliki panjang badan 50 sentimeter dan berat 3,8 kilogram. Kondisinya dinyatakan sehat dan normal.

“Saat ini bayi masih menjalani perawatan di Puskesmas Juwana dan kondisinya dalam keadaan sehat,” jelas AKP Mudofar.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut guna mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga sengaja meninggalkan bayi itu. Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan.

Supriyono alias Botok dalam kesempatan itu menolak tegas Perda PBJT yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai UMKM. Ia menilai kebijakan itu memberatkan masyarakat terlebih pelaku usaha.

“Saya harap Pemerintah Kabupaten Pati mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat bukan membebani masyarakat,” katanya.

Menurut Botok, seharusnya pemerintah mencari opsi-opsi lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara jika pajak UMKM ini diterapkan, maka akan mencekik pelaku usaha kecil menengah.

Seharusnya, jika pemerintah ingin menggenjot pendapatan daerah. Maka hal tersebut bisa dilakukan dengan sasaran perusahaan daerah.

“Kami diisini datang menolak pajak UMKM, Pemkab bisa mengandalkan PAD, tapi entah kemana uangnya belum lagi retribusi pasar di tiap kecamatan. Kemana larinya, belum lagi pendapatan perusahaan milik pemerintah sperti PDAM, BKK, dan lainnya,” sebut dia.

Senada juga disampaikan oleh Teguh Istianto. Pihaknya keberatan dengan revisi aturan nomor 1 tahun 2024 itu akan mengenakan pajak bagi omzet di atas Rp 6 juta per bulan.

“Saya harap DPRD wakil rakyat, silahkan majaki yang sugih bukan yang melarat. Perda ini harus digodok secara matang,” ucap Teguh.

​Sejak tahun 2024, AMIDA terus mendorong berdirinya fasilitas ini. Museum dinilai bukan sekadar tempat mengumpulkan koleksi sejarah, melainkan wadah memori kolektif masyarakat untuk memperkuat identitas lokal.

​Ketua AMIDA Pakudjembaran, Sancaka Dwi Supani, mengungkapkan bahwa Pati memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa, mulai dari masa praaksara hingga era kemerdekaan. Banyak artefak berharga yang ditemukan, seperti fosil di kawasan Patiayam, figurin terakota, prasasti, yoni, kelengkapan candi, hingga manuskrip Islam.

​”Sejarah panjang Pati ini jika tidak terekam dengan baik melalui museum nantinya sangat disayangkan, karena usia Pati yang sudah ratusan tahun justru tidak diketahui karena peninggalan yang berserakan,” ujarnya.

​Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan museum juga diperkuat oleh regulasi yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya demi generasi mendatang.

​Wakil Ketua AMIDA Pakudjembaran sekaligus Kepala Museum RA. Kartini Rembang, Retna Dyah Radityawati, menegaskan komitmen penuh pihak asosiasi untuk mengawal rencana ini.

​”Setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai sejarah bagi generasi mendatang,” tegasnya.

​Merespons dorongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan lampu hijau. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan kesiapan jajarannya untuk merealisasikan pembangunan museum dan berterima kasih atas dukungan penuh dari AMIDA.

​Rencananya, alokasi dana untuk museum ini akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan tahun 2026 serta anggaran murni tahun 2027. Museum baru ini nantinya akan dikonsep secara menarik dengan menampilkan ikon-ikon budaya dan sejarah lokal Pati.

​”Pembangunan museum ini rencananya akan dianggarkan melalui anggaran perubahan 2026 dan juga anggaran 2027. Museum ini nantinya juga berisi ikon-ikon budaya dan sejarah yang dikemas menarik dan menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat Kabupaten Pati,” katanya.