Kedatangan mereka bersama Pati Ora Sepele (POS) bertujuan mengajukan surat permohonan audiensi kedua terkait sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang hingga kini belum menemui titik terang.

Perwakilan Gertak, Khoirul Abidin, mengungkapkan bahwa surat audiensi pertama yang dikirim pada 2 Juni 2026 belum mendapatkan tanggapan dari DPRD Kabupaten Pati. Karena itu, warga memutuskan mengirimkan surat kedua untuk meminta kepastian.

“Kami ke sini meminta audiensi terkait lahan Karangsari yang masih menjadi sengketa. Hari ini kami mengirimkan surat kedua karena surat pertama belum ditanggapi,” ujar Abidin.

Abidin menegaskan warga sudah menunggu hampir tiga minggu tanpa adanya kejelasan mengenai jadwal audiensi yang mereka ajukan.

Dalam audiensi tersebut, warga berharap dapat bertemu dengan DPRD Kabupaten Pati, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, serta pihak terkait lainnya guna membahas status lahan sengketa seluas 174 hektare di Desa Karangsari.

Abidin menyebut sebagian besar lahan eks HGU tersebut kini telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, beberapa bidang tanah disebut telah diperjualbelikan.

“Dari total luasan itu, sekitar 95 persen sudah bersertifikat SHM. Bahkan ada beberapa bidang yang sudah diperjualbelikan oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Warga memberi waktu satu pekan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk merespons permohonan audiensi tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia serta menyurati DPR RI dan jaringan petani nasional.

“Kami menunggu konfirmasi dari DPRD. Kalau tidak direspons, kami akan mengirim surat ke Ombudsman. Selain itu, kami juga akan mengirim surat ke DPR RI dan jaringan petani di tingkat nasional,” tegas Abidin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengakui jika pihaknya tidak mengabaikan permintaan warga. Ia menyebut audiensi telah dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

“Sudah saya agendakan. Tanggal 29 Juni 2026. Harus sabar menunggu karena agenda DPRD juga banyak. Ada reses, bimtek fraksi, dan agenda paripurna yang harus diselesaikan,” bebernya.

Ali menjelaskan, DPRD masih perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar seluruh pihak yang berwenang dapat hadir dalam audiensi tersebut.

“Kami juga harus bersurat dengan pihak yang membidangi. Jadwalnya perlu disinkronkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan dirinya ditugaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak sekaligus mengecek kerusakan tanggul yang menjadi pemicu masuknya air rob.

“Bapak Gubernur menugaskan kami untuk bersilaturahmi dengan warga yang terdampak, sekaligus mengecek tanggul-tanggul yang menjadi penyebab banjir rob masuk ke pemukiman warga,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (22/6/2026).

Dari hasil peninjauan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, ditemukan sejumlah titik tanggul yang mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki. Total panjang tanggul yang menjadi prioritas penanganan mencapai sekitar 450 meter.

“Dalam jangka pendek kami akan tangani dulu tanggul-tanggul jebol di Tunggulsari. Panjangnya sekitar 450 meter dan akan kami upayakan ditangani sesegera mungkin,” katanya.

Selain perbaikan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah untuk mengurangi risiko rob di kawasan tersebut. Salah satunya melalui peninggian tanggul di sepanjang aliran sungai yang terhubung dengan laut dan melintasi area tambak.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan masih ada jalur sungai sepanjang kurang lebih satu kilometer yang membutuhkan peninggian tanggul agar mampu menahan limpasan air laut saat rob terjadi.

“Ada sekitar satu kilometer jalur sungai menuju laut yang perlu ditinggikan. Namun yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan tanggul jebol yang totalnya sekitar 450 meter,” ujarnya.

Menurut Chandra, hasil pengecekan di lapangan telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar percepatan pelaksanaan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Di samping penanganan fisik, bantuan kemanusiaan juga mulai disalurkan kepada warga terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 150 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, air mineral, family kit senilai sekitar Rp33 juta, kasur, serta tenda darurat.

Karena tidak ada warga yang harus mengungsi, tenda bantuan tersebut sementara disimpan di BPBD Kabupaten Pati untuk kebutuhan penanganan bencana pada masa mendatang.

Dukungan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Dalam kesempatan itu, BPBD Kabupaten Pati menyalurkan 20 paket sembako dan 30 dus mi instan. Baznas Kabupaten Pati memberikan 100 paket sembako, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan 40 paket sembako, sedangkan Dinas Sosial menyalurkan bantuan berupa pakaian dewasa, perlengkapan keluarga, terpal, kasur, dan selimut bagi warga terdampak rob.

Proyek tersebut menjadi paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran terbesar di Kabupaten Pati tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, mengatakan peningkatan ruas Boloagung–Trimulyo menggunakan kombinasi konstruksi beton dan aspal dengan panjang jalan 4,13 kilometer.

“Peningkatan Jalan Boloagung–Trimulyo menggunakan konstruksi kombinasi beton dan aspal. Panjang ruasnya mencapai 4,13 kilometer dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 6 meter,” ujarnya.

Menurut Hasto, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain ruas Boloagung–Trimulyo, DPUTR Pati juga telah mengontrak sejumlah proyek peningkatan jalan di titik lain. Namun, beberapa di antaranya masih menunggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek-proyek yang sudah dikontrakkan akan dikerjakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, mobilitas warga dan distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat sejumlah tambak warga terendam air laut pasang, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petambak.

Data kerugian tersebut telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapat tindak lanjut bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penanganan rob tidak bisa hanya bersifat sementara. Menurutnya, wilayah pesisir membutuhkan solusi infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerugian tambak sudah kami laporkan agar bisa mendapatkan bantuan. Ini harus ditangani secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul permanen, mengingat biaya penanganan jangka panjang cukup besar.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti pentingnya mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman mangrove.

Namun, Chandra menekankan penanaman harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak sia-sia akibat tergerus ombak.

“Kami dorong solusi jangka panjang, termasuk mangrove, tapi harus dengan jarak yang tepat dari garis pantai,” tambahnya.

Fenomena rob ini juga disebut tidak hanya terjadi di Pati, melainkan turut dirasakan wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Rembang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan logistik sekaligus membangun tanggul sementara dari bambu.

“Tanggul darurat kita buat dari bambu dan peralatan pendukung lainnya sebagai langkah cepat menahan rob,” ujar Chandra di depan awak media Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran sekitar Rp60 juta untuk penanganan darurat tersebut sambil menunggu kondisi air laut kembali surut.

Selain di Tunggulsari, rob juga berdampak di sejumlah wilayah pesisir lain, sehingga koordinasi lintas daerah terus dilakukan.

Pemkab Pati turut melaporkan kondisi ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk penanganan permanen, kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan bersurat ke Kementerian PU,” kata Chandra.

Peristiwa tragis itu diketahui sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang saat itu bekerja di area persawahan bersama seorang rekan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi pembakaran daun tebu yang sedang dibersihkan.

Kapolsek Wedarijaksa AKP Suntoro menjelaskan, korban dan rekannya mendapat tugas membersihkan lahan tebu milik warga dengan membakar sisa daun tebu kering. Keduanya bekerja di titik yang berbeda dalam satu hamparan sawah.

“Korban bersama rekannya mendapat tugas membakar daun tebu yang telah kering untuk membersihkan lahan. Saat itu mereka bekerja di lokasi yang berbeda dalam satu area persawahan,” ujar AKP Suntoro.

Beberapa saat kemudian, rekan korban berinisial S merasa curiga karena korban tidak terlihat lagi di lokasi kerja. Saat dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kondisi luka bakar berat dan langsung dilaporkan kepada pemilik lahan serta pihak kepolisian.

Polisi bersama tim medis dari Puskesmas Wedarijaksa I yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka bakar hingga sekitar 90 persen di tubuhnya dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

“Hasil pemeriksaan luar menunjukkan korban mengalami luka bakar sekitar 90 persen pada tubuhnya. Dugaan sementara korban terjebak kobaran api saat melakukan pembakaran bekas daun tebu,” jelas AKP Suntoro.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, dengan memperhatikan arah angin, menyiapkan alat pemadaman sederhana, serta tidak bekerja sendirian agar dapat segera memperoleh pertolongan jika terjadi keadaan darurat.

Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 06.00 WIB setelah petugas keamanan menerima laporan adanya kepulan asap dari gudang penyimpanan di bagian belakang kompleks perusahaan. Saat dilakukan pengecekan, kondisi di dalam bangunan sudah dipenuhi asap tebal.

“Petugas keamanan mendapat laporan dari petugas kebersihan terkait munculnya asap di area cold storage. Ketika dicek, bagian dalam gudang sudah dipenuhi asap tebal,” ujar Kapolsek Pati IPTU Windartono.

Petugas keamanan sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, kobaran api terus membesar sehingga upaya pemadaman awal tidak membuahkan hasil dan bantuan pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi.

“Pemadaman awal sudah dilakukan, tetapi api semakin besar dan sulit dijangkau karena asap yang sangat tebal. Karena itu, petugas langsung meminta bantuan pemadam kebakaran dan kepolisian,” jelasnya.

Berdasarkan pendataan sementara, bangunan yang terbakar digunakan untuk menyimpan bahan baku daging sapi dan daging ayam. Selain itu, ruang produksi yang berisi kardus serta material plastik mudah terbakar juga ikut terdampak kebakaran.

“Syukurnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi, aktivitas perusahaan sedang libur sehingga tidak ada karyawan yang berada di dalam gedung yang terbakar,” kata IPTU Windartono.

Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sementara kerugian materiil masih dihitung melalui pendataan dan audit internal perusahaan.

“Tim masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, kami menunggu hasil pemeriksaan dari Puslabfor Polda Jawa Tengah,” pungkasnya.

Kapolsek Pati, IPTU Windarto, mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Proses penanganan dilakukan bersama berbagai unsur pemadam kebakaran dan instansi terkait.

“Petugas langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran dan melakukan upaya pemadaman bersama tim gabungan,” kata IPTU Windarto.

Pemadaman melibatkan Pemadam Kebakaran Pemkab Pati, tim pemadam dari sejumlah perusahaan di wilayah Pati, serta bantuan dari Kabupaten Rembang dan Blora. Sejumlah armada dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api.

Berdasarkan informasi awal dari manajemen perusahaan, sekitar 70 persen area pabrik terdampak kebakaran. Meski kerusakan cukup besar, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

“Sekitar 70 persen area pabrik terbakar. Beruntung saat kejadian belum ada karyawan yang masuk kerja sehingga tidak ada korban,” ujarnya.

Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Polresta Pati akan berkoordinasi dengan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Tengah untuk mengungkap sumber pasti kebakaran.

“Penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan dan nantinya akan diperiksa oleh Labfor Polda Jawa Tengah. Adapun nilai kerugian hingga kini masih dalam tahap pendataan,” pungkasnya.

Terduga pelaku berinisial AI (35) yang merupakan warga setempat, diamankan pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 12.50 WIB di wilayah Juwana.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menyampaikan bahwa pengungkapan dan penangkapan berjalan cepat berkat kerja tim di lapangan serta dukungan informasi dari masyarakat.

“Tim Resmob Polresta Pati berhasil mengamankan pelaku yang diduga membuang bayi laki-laki tersebut,” ujar Kompol Dika.

Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Pati untuk mendalami peran dan motifnya dalam kasus tersebut. Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim menambahkan bahwa kondisi bayi laki-laki yang ditemukan warga saat ini dalam keadaan sehat dan normal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis di Puskesmas Juwana, bayi tersebut memiliki berat badan 3,8 kilogram dengan panjang badan 50 sentimeter dan masih berada dalam perawatan serta pengawasan petugas kesehatan.

“Terkait motif pelaku melakukan perbuatan tersebut, saat ini masih didalami oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kami meminta masyarakat bersabar karena pemeriksaan psikologis dan pendalaman motif membutuhkan waktu agar hasilnya komprehensif,” ungkap Kompol Dika.

Atas perbuatannya, AI dijerat Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakapolresta Pati, Kompol Anwar, menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit merupakan tanah negara yang telah tercatat sebagai aset Polri. Menurutnya, lahan tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Pati maupun aset desa setempat.

“Lahan di Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, merupakan tanah negara yang menjadi aset Polri, bukan aset desa maupun Pemkab Pati,” kata Anwar, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, pembangunan RS Bhayangkara sebenarnya telah masuk dalam usulan program tahun 2026. Namun proses pelaksanaannya belum dapat dimulai karena masih adanya keberatan dari sejumlah warga yang perlu ditindaklanjuti.

“Pembangunan rumah sakit sudah diusulkan pada tahun 2026, tetapi saat ini masih ada keberatan dari warga. Kami berusaha menampung dan mencari solusi atas aspirasi yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Anwar menilai keberadaan RS Bhayangkara sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi anggota Polri sekaligus masyarakat luas. Karena itu, pihaknya berharap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan agar pembangunan bisa berjalan.

“Mudah-mudahan rumah sakit ini segera dibangun karena kebutuhannya memang cukup mendesak,” tuturnya.

Meski demikian, kepastian waktu dimulainya pembangunan masih belum dapat ditentukan. Sebab, proyek tersebut menjadi kewenangan Mabes Polri, sedangkan Polresta Pati hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana di daerah.

“Penentuan jadwal pembangunan berada di tangan Mabes Polri. Kami di daerah masih menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut,” pungkasnya.