Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Sukri Manto mengatakan bahwa hal ini dikarenakan pada awal vaksinasi masyarakat banyak yang takut dan tidak mau divaksin.

Padahal, vaksin yang dikirim dari pusat berbentuk kemasan, di mana 1 vial bisa untuk vaksinasi 10 orang. “Jadi terkadang yang datang cuma enam orang, maka yang tidak terpakai juga jadi banyak,” jelasnya dikutip dari Kompas, Minggu (12/9/2021).

“ICW mendesak agar majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi bansos dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup penjara kepada Juliari P Batubara,” tutur peneliti ICW, Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Senin (23/8/2021).

Menurutnya, ada beberapa hal yang mendasari pernyataan tersebut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan Juliari Batubara dalam jabatannya sebagai pejabat publik yakni Menteri Sosial.

Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. dan yang ketiga, politikus PDIP itu dinilai tak mengakui perbuatannya.

“Keempat, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa pengadaan alkes sudah seharusnya mengacu pada Inpres No.6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes).

“Inpres itu adalah politicalwill Presiden Jokowi sehingga harus menjadi semangat membangun kemandirian sektor kesehatan nasional. Saya miris dengan kenyataan sekarang produk alkes produksi anak bangsa belum mendapat perhatian yang layak,” katanya dikutip dari siaran pers, Sabtu (14/8/2021).

lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hingha saat ini lebih dari 90 persen alkes masih menggunakan barang impor, padahal sudah cukup banyak produk dalam negeri yang sudah cukup mampu untuk bersaing.

“Ironis, di antara produk impor sebetulnya produk dalam negeri yang diekspor, kemudian masuk lagi lewat broker dalam pengadaan di dalam negeri,”  tandasnya.